yang berkaitan selama Terdakwa SUKIRNO menjabat sebagaiPaurlog sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 dan yang bertanggung jawabterhadap dokumendokumen tersebut adalah Terdakwa SUKIRNO karenaterdakwa SUKRINO yang pada saat itu menjabat sebagai perwira urusanlogistik dibagian sumda yang mempunyai tugas mengecek dan mencatatbarang inventaris, melakukan perawatan Alut dan Alsus, melaksanakanpenyaluran pembekalan umum dan peralatan krimsus termasuk senjata api,membantu kasubbag Srpras untuk melakukan SIMAK

Paurlog selaku pemegang kuasa untukmengelola BBM Polres Landak karena saksi menangani tentang SistemManajemen Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN); Bahwa, saksi mengetahui informasi tentang pemalsuan tandatangan Kapolres Landak yaitu berawal dari Pada bulan januari 2019seluruh Polres di wilayah Polda Kalbar diadakan pertemuan denganpihak Pertamina di Hotel Golden Tulip Pontianak dan Polres Landakdiwakili oleh Kabagsumda (Kompol SUTIKNA), Paurlog (IPDA TRIHARYANTO) dan BRIPKA EDWARD RAYMOND (Staf

Made Winarsa, M.Si.Halaman 40 dari62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT DPS92) Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiBali Nomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 2014Form Cek List /Daftar Simak Pokja,oO34oO)) Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),) Harga Perkiraan Sendiri (HPS),) Bill of Quantity (BoQ),)))oOo O N OKerangka Acuan Kerja (KAK),oO89100) Gambar,101) Dokumen Pengadaan Nomor : 027/3437/PK.ULP.Aset tanggal 2 Juni2014,102) Surat Pemberitahuan Hasil

Made Winarsa, M.Si.Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi BaliNomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26Mei 2014;Form Cek List /Daftar Simak Pokja;Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);Harga Perkiraan Sendiri (HPS);Bill of Quantity (BoQ);Kerangka Acuan Kerja (KAK);Spesifikasi Teknis;Syarat Syarat Khusus Kontrak/ Syarat Syarat Umum Kontrak;Gambar;Dokumen Pengadaan Nomor : 027/3437/PK.ULP.Aset tanggal 2Juni 2014;Halaman 54 dari62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT

telah terdaftar dalam aplikasi SIMAK BMN Kementerian Keuangan RI,diberi tanda bukti T.I36 ;37.Kartu Identitas Barang (KIB) tanah seluas 18.000 m? dengan Kode UAKPB :012.22.19.344322.000.KD tanggal 16052014 membuktikan bahwa tanah seluas18.000 m?

telah terdaftar dalam aplikasi SIMAK BMN Kementerian Keuangan RIsampai sekarang, diberi tanda bukti T.I37.Bahwa bukti surat yang diajukan oleh tergugat tersebut telah disesuaikan denganaslinya kecuali bukti T.I6, T.l11, T.I12, T.l13, T.114, T.121, T.l23 dan T.132disesuaikan dengan fot copynya dan semua bukti tersebut (T.I1 s/d T.I37) sudahdibubuhi meterai secukupnya.Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pihak Tergugat telahmengajukan saksisaksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Made Winarsa, M.Si.Halaman 40 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT DPS92) Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiBali Nomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 2014Form Cek List /Daftar Simak Pokja,oO34oO)) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),) Harga Perkiraan Sendiri (HPS),) Bill of Quantity (BoQ),)))oOo O ON OKerangka Acuan Kerja (KAK),oO89100) Gambar,101) Dokumen Pengadaan Nomor : 027/3437/PK.ULP.Aset tanggal 2 Juni2014,102) Surat Pemberitahuan

Made Winarsa, M.Si.Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi BaliNomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26Mei 2014;Form Cek List /Daftar Simak Pokja;Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);Harga Perkiraan Sendiri (HPS);Bill of Quantity (BoQ);Kerangka Acuan Kerja (KAK);Spesifikasi Teknis;Syarat Syarat Khusus Kontrak/ Syarat Syarat Umum Kontrak;Gambar;Dokumen Pengadaan Nomor : 027/3437/PK.ULP.Aset tanggal 2Juni 2014;Halaman 54 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/

Eksepsi Tentang Obscuur Libel (Kabur).bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di peradilan kita,setiap gugatan yang diajukan Penggugat haruslah sempurna dan cermat, sertaisi gugatan harus terperinci secara jelas ;bahwa bila kita simak dan teliti secara cermat gugatan para Penggugat,para Penggugat mendalilkan letak objek sengketa saling berdampingan danobjek sengketa berada di areal Hak Guna Usaha Tergugat ;bahwa akan tetapi di dalam gugatan para Penggugat, ketiga bidang tanahyang menjadi

. ; Bahwa pada tahun 1960 tanah sengketa menjadi tanah TNI AL dari hasilpengadaan atas beban APBN dan sudah terdaftar dalam SIMAK BMN denganNomor KIB : 40365000000029. Oleh karena itu berdasarkan pasal 1 angka 10Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo.pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo.

apakah Pemohon Prapradilan dalam hal ini SUKRI BIN M.SOLEH Sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup dalam penetapantersangka....... untuk menjawab dua pertanyaan di atas simak bunyi pasal 17KUHAP. Secara utuh :Perintah penangkapan di lakukan terhadap seseorang yangdiduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan buktipermulaan yang cukup.Sebenarnya KUHAP.

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkanNarkotika Golongan bukan tanamanMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Setiap orangMenimbang, bahwa untuk mengetahui pengertian unsur setiap orangdapat kita simak penjelasan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Menurut Simon, VOS Pompe maupun HazewinkelHalaman 15 sampai dengan 23 Putusan Nomor : 1526Pid.Sus/2020/P N.PlgSuringa

Tanah itu telah terdaftar dalam SIMAK BMN Satuan Kerja Balaiwilayah Sungai Sumatera Ill dengan Kode Barang2.01.02.06.003,NUP 7 dimana barang milik negara adalah semuabarang yang di peroleh atas beban anggaran pendapatan danbelanja negara atau perolehan lainya yang sah.c.

Ditegaskan lagi dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP bahwa surat dakwaan yangtidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b di atas menyebabkan dakwaan tersebut batal demi hukum.Mari kita simak secara teliti terhadap semua tindak pidana yang dirumuskan UU,pada Buku II dan III KUHP, demikian juga yang bersumber di luar kodifikasi, dapat ditemukan adanya 11 (Sebelas) unsur tindak pidana.

Bahwa dalam amar putusan yang telah dibacakan Majelis HakimTingkat Pertama terdiri dari bagian eksepsi dan bagian pokok perkara,yang setelahn Pembanding simak dan cermati pada bagian eksepsi yangtelah diberikan pertimbanganpertimbangan hukumnya terutama pada halhal yang menjadi keberatankeberatan Terbanding dan Terbanding IIyang menurut Hakim Tingkat Pertama sudah memasuki bagian pokokperkara yang harus dibuktikan dalam persidangan dan diputus bersamasama dengan pokok perkara sehingga eksepsi Pembanding

dikerjakan dan berdasarkan keterangan saksi rukotersebut tidak ada pagarnya atau tidak berada dalam suatu pekerangan tertutup.Disamping itu juga ruko tersebut belum siap dan juga tidak/belum digunakan sebagaitempat untuk ditempati seharihari oleh saksi Yusni Kadir atau oaring lain;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa benar perbuatan mengambil barang milik saksi korban yangdilakukan oleh terdakwa terjadi pada malam hari, akan tetapi jika kita simak

koma duapuluh empat hektar), terletak di Parit Nenas,Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak ;Dan pada petitum angka 2 dalam perkara gugatan para Penggugat ini jugameminta/memohon : Menyatakan bahwa para Penggugat adalah para pemilikyang berhak dan satusatunya yang sah atas sebidang tanah seluas 3,24 ha (tigakoma duapuluh empat hektar), yang terletak di Jalan 28 Oktober, Parit Nenas,Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak.Kalau diperhatikan dan simak

Eksepsi Tentang Obscuur Libels (Kabur).Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilankita, setiap gugatan yang diajukan Penggugat haruslah sempurna dan cermatserta isi gugatan harus terperinci secara jelas;Bahwa bila kita simak dan teliti secara cermat gugatan para Penggugatmendalilkan ketentuan mengenai perhitungan pesangon, baik itu untuk pensiunmaupun PHK karena kelebihan tenaga kerja ;Bahwa akan tetapi di dalam gugatan Primer para Penggugat terlepas dandikemukakannya dalil mengenai

Bila kita simak Putusan Mahkamah Agung RI No.1387 K/ PDT/2019 JoPutusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 79/ PDT/ 2014/ PengadilanTinggi Kendari Penggugat. sampai .X memiliki tanah seluas 171.560M2 (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh MeterPersegi) maka bila tanah seluas 171.560 M?

Bahwa jika di hubungkan dengan poin 15 secara yuridistelah terbantahkan , namun Tergugat secara tegas menolak dalilini , jika kita simak kembali proses hukum di atas terhadap 2 ( dua) akte jual beli sebagaimana kami uraikan pada dalil jawaban diatas poin 11 dan12 maka secara hukum jualbeli tersebutadalah sah dan mengikat sebagaimana dalam pasal 1457KUHPerdata yang berbunyi , jualbeli adalah suatu persetujuandengan mana pihak yang satu) mengikatkan dirinya untukmenyerahkan suatu) kebendaan dan pihak

Plurium LitisConsortium), karena:1) Kodam Jaya/Jayakarta.a) Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat yangintinya menyatakan Para Penggugat adalah wargayang menghuni dan berdomisili di perumahan yangHalaman 154 Putusan Nomor 706/PDT/2021/PT.DKIb)d)berlokasi di RT. 01 dan RT. 02/RW. 012, KelurahanCililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timurdengan total luas + 4.381 m2.Bahwa obyek sengketa adalah Barang Milik Negarabagian dari Asrama Benteng Siliwangi (BS) Cililitantercatat dalam Buku Inventaris SIMAK

Kodam Jaya tercatat dalamBuku Inventaris SIMAK BMN TNI AD di KementerianKeuangan selaku Pengelola Barang Milik NegaraHalaman 155 Putusan Nomor 706/PDT/2021/PT.DKIb)d)e)dengan register tananh Nomor: 30505005,bersertipikat Hak Pakai Nomor 00099 tanggal 5Agustus 2015 atas nama Kementerian Pertahanan RIseluas 50.552 m2.Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, menyebutkan Menteri Keuangan mengaturpengelolaan barang milik negara.Pengelolaan dalam ketentuan

Bahwa obyek sengketa adalah Barang Milik Negara bagian dariAsrama Benteng Siliwangi (BS) Cililitan tercatat dalam BukuInventaris SIMAK BMN TNI AD atas nama Kemhan cq. TNI AD cq.Kodam Jaya di Kementerian Keuangan selaku Pengelola BarangMilik Negara dengan register tanah Nomor: 30505005, bersertipikatHak Pakai Nomor 00099 tanggal 5 Agustus 2015 atas namaKementerian Pertahanan RI seluas 50.552 m2 diperoleh daripenyerahan dari Belanda (KNIL).b.

Bahwa tindakan sebagian Para Penggugat yang memperolehpenguasaan bidang tanah dan bangunan dengan cara pengoperanhak garap dari pihak pendahulunya adalah tindakan yang tidak sahdan batal demi hukum, obyek sengketa adalah Barang Milik Negara(BMN) tercatat dalam Buku Inventaris SIMAK BMN TNI AD atasnama Kemhan cq. TNI AD cq. Kodam Jaya di Kementerian Keuanganselaku Pengelola Barang Milik Negara.Halaman 160 Putusan Nomor 706/PDT/2021/PT.DKIc.

Dalam hal ini Penggugat belumselesai menempuh upaya hukum administrasi berupa sanggahbanding yang menolak/keberatan atas hasil pengumumanHalaman 21 Putusan Nomor : 265/G/2019/PTUNMDN.3)lelang pengadaan barang/jasa dimaksud yang diajukanPenggugat;Simak Pasal 48 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:(1) Dalam hal suatu badan atau pejabat atau pejabat tatausaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkanperaturan perundangundangan untuk menyelesaikansecara

memanfaatkan rumahnegara sesuai dengan fungsinya.C) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960tanggal 3 Pebruari 1960 yang menyatakan : Surat Petuk Bumi(sekarang PBB) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwatanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantumdalam surat bumi dan bangunan tersebut.2) Sehingga pembayaran pajak yang dilakukan oleh ParaPenggugat adalah bukan bukti kepemilikan atas obyek sengketa,karena milik TNI AD dan merupakan barang milik Negara yangtelah terdaftar dalam Registrasi SIMAK

Bahwa tanah dan bangunan rumdis di obyek sengketaperuntukannya sebagai rumah dinas prajurit TNI AD dan obyeksengketa sudah tercatat dalam barang milik Negara yang telahterdaftar dalam Registrasi SIMAK BMN Nomor : 30505005 yangdiperoleh dari Penyerahan KNIL tanggal 25 Juli 1950.1) Data kronologis atas obyek perkara sebagai berikut :a) Lokasi : Jl.

Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukumyang mengikat atas Surat Penyerahan KNIL tanggal 25 Juli 1950 yangtercatat dalam Registrasi SIMAK BMN Nomor : 30505005.4. Menyatakah sah menurut hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00099a.n. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian PertahananRepublik Indonesia, seluas : 50.552 M2.5. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukumyang mengikat, berupa :a.

Menyatakan sah menurut hukum penyerah KNIL tanggal 25 Juli 1950yang tercatat dalam Registrasi SIMAK BMN Nomor : 30505005.. Menyatakah sah menurut hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00099a.n. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian PertahananRepublik Indonesia, seluas : 50.552 M2.. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukumyang mengikat, berupa :a.

Lebihjauh, simak artikel Seputar Gagasan Menghapus Putusan Serta Merta.Bahwa Dalam buku Hukum Acara Perdata yang ditulis M. Yahya Harahap,S.H. disebutkan bahwa menurut Subekti, praktik penerapan putusan yangdapat dilaksanakan lebin dahulu (putusan serta merta, red.), telahmendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segundangundang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkanputusan yang seperti itu meskipun dengan syaratsyarat yang sangatterbatas.