Sengketa Konsumen) Nomor :04/PTS/BPSKTANGSEL/PTS/IIV2016 tanggal 17 Maret 2016, adalah tidakberwenang secara absolute (wewenang multlak);Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai kewenangan/ kekuasaanabsolute, dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaanberlangsung, dimana Hakim karena jabatannya, harus menyatakan dirinyatidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan , meskipuntidak ada eksepsi dari Termohon Keberatan ataupun Termohon Keberatanll, dan hal ini dapat dilakukan pada setiap taraf

pemeriksaan, termasukdalam taraf Banding dan Kasasi (Pasal 134 HIR);Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari (bukti P1),ternyata bahwa Termohon Keberatan pada tanggal 20 April 2011 telahmemesan 1 (satu) unit rumah dari Pemohon Keberatan yang terletak diHalaman 27 dari 32 halaman Putusan No.274/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Tng.Perumahan Serpong Park Blok BV.G 1038, Kelurahan Jelupang,Kecamatan Serpong Utara, yang diikat berdasarkan Perjanjian PengikatanJualBeli (PPJB) berikut Lampiran PPJB tersebut

PaniteranPengadilan Negeri Tangerang;Menimbang , bahwa ternyata Termohon Keberatan dan TermohonKeberatan Il masingmasing mengajukan Eksepsi Absolut, sehingga eksepsitersebut, dapat diajukan dan diputus setiap waktu selama prosespemeriksaan berlangsung dengan Putusan Sela, dan Hakim karenaJabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksaperkara permohonan Keberatan a quo, walaupun tidak ada eksepsi dariTermohon Keberatan maupun Termohon Keberatan Il, dan dapat dilakukanpada semua taraf

pemeriksaan , termasuk dalam taraf Banding dan Kasasi(Pasal 134 HIR);Menimbang , bahwa ternyata Putusan BPSK Kota TangerangSelatan Nomor : 04/PTS/BPSKTANGSEL/PTS/ IIV2016 tangga 17 Maret2016, diputus oleh BPSK, Eksepsi tersebut, bersamasama dengan putusanakhir, putusan mana dalam eksepsi :menolak Eksepsi TERMOHON danTERMOHON I;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat , terdapatcukup beralasan menurut hukum, untuk mengabulkan

Kemudian para saksimenerangkan pula bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempattinggal sejak bulan Agustus 2017;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugatdan Tergugat sudah bersifat terus menerus dan sudah sampai pada taraf yangsulit untuk dirukunkan;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukanoleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974

Kemudian para saksi menerangkan pula bahwa Penggugat denganTergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugatdan Tergugat sudah bersifat terus menerus dan sudah sampai pada taraf yangsulit untuk dirukunkan;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukanoleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974

bekerja pada Tergugat selama 7 tahun tidakboleh bertentangan dengan azas kepatuhan dan kepantasan yang berlakudalam masyarakat;Bahwa tindakan menahan ijazah karena tidak diperjanjikan danberhentinya Penggugat bukanlah kemauan Penggugat tetapi karenadiberhentikan Tergugat sehingga perbuatan menahan ijazah tersebutbertentangan dengan azas kepatutan dan kepantasan yang berlaku dalammasyarakat dan merugikan yang berhak untuk mendapatkan manfaat darijazan tersebut, diantaranya hak untuk meningkatkan taraf

UndangUndangNomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang berbunyi "Bank1113.14.15.Sisa pokok untuk Perjanjian Kredit Nomor (3)2007/202/BDC/PSD,adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalambentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalarbentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangkameningkatkan taraf hidup rakyat banyak", selanjutnya dalam Pasal 4nya berbunyi "Perbankan Indonesia bertujuan menunjangpelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkanpemerataan

Pasal 4 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mana berbunyi:"Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dan masyarakatdalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalambentuk kredit dan atau dalam bentukbentuk lainya dalam rangkameningkatkan taraf hidup rakyat banyak selanjutya dalam pasal 4berbunyi: "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaanpembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatankesejahteraan

rakyat banyak";Hal. 23 dari26 halaman Putusan Nomor 268 K/Pdt/201424Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka secara eksplisit tersurat bahwa padaprinsipnya Bank bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat ataumasyarakat banyak.

Sumbawamembawahi 8 (delapan) kantor cabang yang semula sebnyak 9 (sembilan)yang tersebar di kabupatan Sumbawa yaitu PD.BPR LKP Alas, PD.BPRLKP Utan, PD.BPR LKP Lab.Sumbawa , PD.BPR LKP Seketeng, PD.BPRLKP Moyo, PD.BPR LKP Lenagguar, PD.BPR LKP Lopok, PD.BPR LKPPlampang, PD.BPR LKP Empang.Bahwa PD.BPR LKP/PD.BPR NTB mempunyai yugas pokok membatumendorong pertumbuhan prekonomian dan pembangunan daerah denganmenyediakan sumber pembiayaan bagi usahausaha produktif golonganekonomi lemah dalam rangka meningkatkan taraf

BPRLKPUtan, PD.BPR LKP Lab.Sumbawa , PD.BPR LKP Seketeng, PD.BPR LKPMoyo, PD.BPR LKP Lenagguar, PD.BPR LKP Lopok, PD.BPR LKP Plampang,PD.BPR LKP Empang.e Bahwa PD.BPR LKP/PD.BPR NTB mempunyai tugas pokok membatumendorong pertumbuhan prekonomian dan pembangunan daerah denganmenyediakan sumber pembiayaan bagi usahausaha produktif golonganekonomi lemah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.Bahwa prosedur pembayaran angsuran kredit dari nasabah kepadaPD.BPR LKP Moyo adalah pembayaran yang

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugatdan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

Sedangkan TERGUGAT dalam melakukan pengawasanatas pembangunan Bandar Udara Rembele dilakukan diatas tanahyang dijadikan sebagai Bandar Udara Rembele berdasarkan BeritaAcara Serah Terima Lokasi Pembangunan Perluasan Bandar UdaraRembele Nomor : 553.2/01/2014 tanggal 2 Juli 2014 dariPemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, guna pembangunandan membuka keterisolasian daerah untuk kemajuan ekonomi daninformasi daerah sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bahwa objek sengketa merupakan objek vital untuk pelayanan publikuntuk membuka keterisolasian daerah dan kemajuan ekonomi sertainformasi daerah sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya PermohonanSita Revindicatoir Beslag ditolak.Berdasarkan alasanalasan hukum yang diuraikan di atas, makaTERGUGAT memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraaquo untuk memutuskan :PRIMAIR:Dalam Provisi :1.

Sedangkan TERGUGAT II dalam melakukan pembangunanBandar Udara Rembele dilakukan diatas tanah yang dijadikansebagai Bandar Udara Rembele berdasarkan Berita Acara SerahTerima Lokasi Pembangunan Perluasan Bandar Udara RembeleNomor : 553.2/01/2014 tanggal 2 Juli 2014 dari Pemerintah DaerahKabupaten Bener Meriah, guna pembangunan dan membukaketerisolasian daerah untuk kemajuan ekonomi dan informasidaerah sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.Bahwa PENGGUGAT tidak menerangkan perbuatan melawanhukum

Bahwa TERGUGAT II dalam pembangunan Bandar Udara Rembeledilakukan diatas tanah yang dijadikan sebagai Bandar Udara Rembeleberdasarkan Berita Acara Serah Terima Lokasi PembangunanPerluasan Bandar Udara Rembele Nomor : 553.2/01/2014 tanggal 2Juli 2014 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, gunapembangunan dan membuka keterisolasian daerah untuk kemajuanekonomi dan informasi daerah sehingga meningkatkan taraf hidupmasyarakat.e.

Bahwa objek sengketa merupakan objek vital untuk pelayanan publikuntuk membuka keterisolasian daerah dan kemajuan ekonomi sertainformasi daerah sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya PermohonanSita Revindicatoir Beslag ditolak.Berdasarkan alasanalasan hukum yang diuraikan di atas, makaTERGUGAT II memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraaquo untuk memutuskan :PRIMAIR:Dalam Provisi :1.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwatanaman tembakau adalah merupakan tanaman pertanian yang unggulandibandingkan dengan tanaman pertanian yang lain, terbukti harga jualtanaman tembakau lebih tinggi dibandingkan tanaman yang lain, sehingga haltersebut cukup menjanjikan bagi para petani tembakau (dalam hal ini ParaPenggugat) untuk meningkatkan taraf hidup yang layak (secara ekonomi) ;9.

Pasal 9 : nn 2222 n nnn nn nn nnn nn nnnn nnn nn ne1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup,meningkatkan taraf hidupnya ;2) Setiap orang berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia,sejahtera lahir dan batin ;3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ;16.Bahwa berdasarkan UU HAM tersebut di atas, tampak jelas bahwa ParaPenggugat yang bermata pencahariaan (profesi) sebagai Petani Tembakautelah dijamin hak haknya, tidak hanya sebatas wacana dalam konstitusibelaka

Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani ; c.

jelas terlihatketika pihak Tergugat melakukan perbuatan dengan mendirikanorganisasi FUSTT yang dipimpinnya, dilanjutkan dengan melakukanaktifitasnya berkampanye anti rokok, dengan adanya kondisitersebut ada warga masyarakat lain yang dalam hal ini ParaPenggugat (petani tembakau) menerima dampak / akibat dariperbuatan Tergugat tersebut, yaitu dengan menurunnya hargatembakau, sehingga harapan para petani tembakau (ParaPenggugat) yang awalnya dapat berpenghasilan lebih (tingkatekonomi yang mapan / taraf

Termohon tidak menghargai /tidak menghormati kepada orang tua Pemohon maka dari itu Termohon menolak dengantegas dalil permohonan Pemohon butir 4 (empat) tersebut diatas oleh karenaterbuktiadanya kesengajaan dari Pemohon dengan mencaricari alasan yang fakta sesungguhnyahalhal tersebut tidak benar, kalaupun pernah terjadi perselisihan / pertengkaran di dalamrumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini adalah pertengkaran kecil dan tidakterjadi terus menerus ,Termohon menganggap hal tersebut masih dalam taraf

pada pokoknya didasarkan kepadaadanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena Termohonsulit. dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering menjelekjelekan dan mendoakanPemohon tidak baik;Menimbang bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikanjawaban yang pada pokoknya Termohon membantah alasan permohonan Pemohon danmenyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran selama ini adalah perselisihan danpertengkaran kecil dan tidak terus menerus yang masih dalam taraf

menyaksikan pengangkatan anak tersebut secara adatoleh para pemohon dimuka pihak kelurahan Welai Timur, tepatnya padatanggal 1 Nopember 2012, dan sejak saat itu anak tersebut tinggal bersamapara pemohon ; Bahwa setahu saksi ibu kandung anak tersebut maupun pihak keluarga terkaittidak berkeberatan anak JUAN FREDRIK JUNIOR diangkat sebagai anak olehpara pemohon demi masa depan anak tersebut ; Bahwa para pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan tempattinggal dan mampu secara ekonomi dan memiliki taraf

Bahwa benar para pemohon merupakan orang yang baik dilingkungan tempattinggal dan mampu secara ekonomi dan memiliki taraf hidup yang baik ; Bahwa benar hingga kini para pemohon tidak memiliki anak kandung ; Bahwa benar lingkungan tempat tinggal Para pemohon adalah lingkunganyang baik untuk membesarkan dan mendidik anak saksi dimana padalingkungan tempat tinggal Para Pemohon mayoritas beragama KristenProtestan sehingga baik untuk mendidik anak saksi dari segi rohani pula ; Bahwa benar ibu dari anak

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'ansurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

disyariatkannya pernikahan sebagaimempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang , sebagaimana dimaksud dalam Al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;oonone Menimbang bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benarbenar telah pecah dan telah sampaipada taraf

kepada Terdakwa dan ditemukan gejalakejang kejang pada Terdakwa/gejala epilepsy; Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut dengan gejala awalepilepsi/kejang kejang pada Terdakwa, Saksi memberikan obat berupaPsikotropika luminal; Bahwa Aprozolam bukan obat yang disarankan sebagai obat epilepsi,karena menimbulkan ketergantungan, karena Aprazolam dan Tramadolhanya untuk obat anti cemas; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwatidak ada gejala ketergantungan akut, Terdakwa masih taraf

merekomendasikan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi diLembaga rehabilitasi yang ditetapbkan oleh Pemerintah, dan selain itu jugahalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.PwtTerdakwa mengkonsumsi Alprazolam dan Tramadol guna mengobati penyakitepilepsy yang dideritanya sehingga sangat perlu dipertimbangkan dalammenghukum Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan tersebut,berdasarkan keterangan ahli dr Hilma Paramitha bahwa Terdakwa tidak adagejala ketergantungan akut dan masih taraf

cobacoba sehingga menurutMajelis Hakim Terdakwa belum taraf ketergantungan sehingga tidak perlu direhabilitasi Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah di tolak;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara MajelisHakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifatmelawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasanpemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwaharus

manusia pribadi yang berhakmenuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yangsama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depanhukum:Bahwa selain itu terkait dengan dikeluarkannya Objek Sengketaoleh Termohon juga secara jelas melanggar Hak Hidup parapekerja dari Pemohon dan Pemohon II sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 39Tahun 1999 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 39 Tahun1999 yang mengatur tentang jaminan hak untuk hidup,mempertahankan dan meningkatkan taraf

Adapun ketentuan Pasal 9 ayat (1)UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 dan ketentuan Pasal 71UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur sebagaiberikut:Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999:Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya:Pasal 71 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999:Pemerintah wajid dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusiaHalaman 14 dari 29 halaman.

Sehingga dalam hal iniPembatasan penggunaan kantong plastik dapat dilakukan dalam hal untukperlindungan kesehatan publik yang lebih luas;Dengan demikian, dalil Para Pemohon bahwa obyek HUM a quo yangmateri muatannya pengurangan penggunaan kantong plastik merupakantindakan yang diskriminatif terhadap jaminan hak untuk hidup,mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup serta melanggar Hak Hiduppara pekerja dari Para Pemohon karena mengabaikan hak asasi manusiamerupakan dalil yang tidak berdasar sehingga