Ditemukan 834 data
Urut Berdasarkan
Putus : 05-03-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014 Tanggal 5 Maret 2014 — KOMISI INFORMASI PUSAT VS BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BP MIGAS)
101 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 15 K/Pdt.SusKIP/201410.11.bukanlah berasal dari APBN dan berdasarkan KMK295 Tahun 20038,jumlah imbalan yang diterima oleh Penggugat hanyalah dicatat dalamAPBN;Bahwa Penggugat bukanlah suatu Badan Publik sebagaimana diaturdalam Pasal 45 ayat (3) UndangUndang Migas (vide bukti P9) junctoPasal 18 ayat (1) PP Nomor 42/2002 (vide bukti P10) yang menyatakan:Pasal 45 ayat (3) UndangUndang Migas:(3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presidensetelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan
Putus : 29-10-2009 — Upload : 17-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10PK/TUN/2009 Tanggal 29 Oktober 2009 — PT. ADHI KARYA (PERSERO), ; MUH. BASIR SUAIB ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,
48 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dkk berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 120/DIRSP/X/20038 ; Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2003 dasarnyaadalah Surat Kuasa Nomor 112 tanggal 29 Juni 2001 yang antaralain menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus ini diberikan s/d tanggal31 Desember 2003 ; Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112 kemudiandiajukan permohonan banding pada tanggal 20 Februari 2004,dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh kuasahukumnya (Ibrahim San Do) atas dasar Kuasa Khusus Nomor 112adalah
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/PDT/2010 ANDI SUTANTO, DKK.; PT. KAYU LAPIS INDONESIA
88 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kayu Lapis Indonesia yang termuatdalam Akta No. 43) ;Bahwa jika dalam RUPS kelll terjadi Tambahan Agenda Rapat, makaRUPS ke Ill dimaksud juga menyimpang dari ijin dalam PenetapanPengadilan Negeri Semarang Nomor : 261/Pdt.P/2003/PN.Smgqg, tanggal8 Desember 20038, karena dalam ijin yang ada dalam penetapan Quorumoleh Pengadilan Negeri Semarang tersebut yang diijinkan adalah denganAgenda Rapat :Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 321 K/Pdt/2010a. Pengesahan Laporan Tahunan 1999 s/d 2002 ;b.
Register : 14-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN DUMAI Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Dum Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
ANDRI SINAGA Alias ANDRI Bin ALON ACE SINAGA
32 — 14
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
ANDRI SINAGA Alias ANDRI Bin ALON ACE SINAGA
32 — 14
Menurut JanRemmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh daripengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luarkewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihatJan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta,20038, hal. 187);Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah melawanhukum (wederechteljk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigenrecht).
Register : 26-07-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA SELAT PANJANG Nomor 243/Pdt.P/2021/PA.Slp Tanggal 12 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
30 — 1
30 — 1
Memo Kurniawan bin Udarmawi (lakilaki/Pemohon VI), lahir di Selatpanjang tanggal 31 Mel1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkanolehKantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis Nomor: 467/1995 Tt,tanggal 20 Juli 1995.Pusds Muhammad Ilham bin Udarmawi (lakilaki/Pemohon VII), lahir di Selatpanjang tanggal 20 Pebruari2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkanoleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis Nomor:03/T/2003Tt, tanggal 2 Januari 20038.
Putus : 29-09-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 678 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 29 September 2016 — ROLITA RUMONDANG HUTAGALUNG VS PT. VISIP INDONESIA
144 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbangan Judex Facti, dalam halini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahsalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:1.Bahwa Judex Facti telah salah mempertimbangkan gugatan kabur karenaantara posita dan petitum gugatan ternyata tidak ada pertentangan yaitudalam posita mendalilkan hubungan kerja didasarkan PKWT, hal ini diakuioleh Tergugat dan dalam petitumnya mohon Tergugat membayar ganti rugiberdasarkan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 20038
Putus : 06-02-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 4/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN.NIAGA.MKS Tanggal 6 Februari 2019 —
179 — 73
179 — 73
LAMPIRAN PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA Nomor:DLKJT1 20038, sesuaidengan asli. Dengan tanda TPI4 ;13. LEGALISIR Nomor:L48/II/IPE/2012 ,Foto Copy. Dengan tanda TPI2;14.PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA No.DLKJT120038 tanggal 22 Maret2012, sesuai dengan asli. Dengan tanda TPI1;15.BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG tanggal 24 Juli 2018, Foto Copy.Dengan tanda TPI24 ;16.
Putus : 24-07-2013 — Upload : 11-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 24 Juli 2013 — PT. ASIA PASIFIC FURNINDO, diwakili oleh Direktur vs 1. ARIFIN, dkk.
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) Pekerja atau buruh berhak mendapat uangpesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangPenghargaan Masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 (3), danUang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 (4);26.Berdasarkan Point 25, Para Penggugat berhak menerima Pesangon,Uang Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak sesuai Pasal 156Undang Undang Nomor 13 Tahun 20038, sehingga sangat tepat apabilaPara Penggugat meminta
Upload : 28-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1051 K/PDT.SUS/2010 PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK.; ACHMAD SYAEFUDIN PARANSA
80 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UndangundangNo. 13 Tahun 20038 ;b. Uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3)Undangundang No. 13 Tahun 2003 ;c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undangundang No. 13 Tahun 2008 ;d. Upah proses sebesar 6 (enam) bulan upah ;5.
Putus : 17-11-2011 — Upload : 01-05-2012
Putusan PT AMBON Nomor 04/PID/2012/PT.MAL Tanggal 17 Nopember 2011 — NELSON KADMAER
82 — 36
82 — 36
sebagaimana kwitansi nomor 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002.Bahwa pada tahun 2003, terdakwa NELSON KADMAER bersama 34 anggota DPRDKabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masingmasing sebesar Rp. 135.000.000, (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).Bahwa terdakwa menerima dana asuransi sejumlah Rp. 135.000.000 tersebut denganperincian sebagai berikut:137) Pada tanggal 1 juli 2003 sebesar rp.5.000.000, (lima juta rupiah) sebagaimanakwitansi nomor: 662/2003 tanggal 1 juli 20038
Register : 28-07-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smg Tanggal 17 Oktober 2016 — PT PACIFIC FURNITURE
melawan
MUHAMAD TATA DIYANTO
109 — 44
109 — 44
Tergugat. diangg4p oleh Penggugat telah melanggar Pasal 59 UUNo 13 Tahun 20038. jika benar Tergugat telah melanggar Pasal 59 UU No 13 Tahun2003, maka konsekwensinya adalah berubahnya status Penggugat dari karyawankontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), menjadi karyawan tetap (Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu).
Register : 14-03-2011 — Putus : 04-05-2011 — Upload : 20-12-2011
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 71/Pdt.P/2011/PAJS Tanggal 4 Mei 2011 — Zulchadriansyah bin H. Abdoel Moeis Hassan Cs
79 — 9
79 — 9
Abdoel Moeis Hassan.5.Bahwa Almarhum Farid Hamdi yang telah meninggal6.dunia pada tanggal 1 Januari 2003 berdasarkan SuratKeterangan Kematian Penduduk WNI No. 02/1.755.2/1/2003tertanggal 2 Januari 20038, dikeluarkan oleh KelurahanKebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dansemasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali = yaitudengan Rita Binti Ramli S.
Register : 18-07-2016 — Putus : 09-09-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/TUN/2016 Tanggal 9 September 2016 — BUDI ASWIN TANJUNG VS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA DAERAH SUMATERA UTARA;
73 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
No 1 Tahun 20038, tentang Pemberhentian AnggotaPolri, yaitu dijatunkan Hukuman Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali (antaralain Kasus Disersi sebanyak 2 kali, Kasus Pidana), sehingga dianggapHalaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 95 PK/TUN/2016tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Polri(Sesuai hasil Sidang KKEP Polda Sumut) ;Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang telah menjatunkan sanksi PTDHkepada Penggugat, mencerminkan ketidakcermatan, ketidaktelitiandalam pertimbangan Hukumnya,
Upload : 06-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 457 K/PID/2010 Jaksa pada Kejari; Ummu Kalsum
61 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARIFINNUMANG ; Surat keterangan dari Kelurahan No. 21/594.3/krp/1/2003,tanggal 23 Januari 20038, yang ditandatangani' olehPejabat yang melaksanakan tugas (PYMT) Lurah KarampuangDrs. ABDUL AZIZ NOWMPO dan diketahui oleh CamatPanakkukang Drs. MUCHTAR KASIM ; Surat Rekomendasi dari Ketua Pimpinan Daerah LVRI SulselNo. O5/MDLV/III.A/3/2003 tanggal O06 Maret 2003 yangditandatanganioleh H.
Putus : 03-03-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 3 Maret 2016 — MR. CHAN KOK PENG Als. CHAN KOK PHENG VS PT REBINMAS JAYA
98 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ternyata sebelum jangka waktu hubungan kerja antara Penggugatdan Tergugat dengan sistem kontrak (PKWT) tersebut berakhir yaitu padatanggal 31 Januari 2015 Penggugat pada 17 Desember 2014 telahdikembalikan oleh Tergugat ke Malaysia dengan alasan Visa/Imta berakhirsehingga dengan tindakan Tergugat tersebut telah melanggar UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038, untuk itu tindakan Tergugat tersebutkonsekwensinya sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Register : 16-06-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN TARUTUNG Nomor 101/Pid.B/2020/PN Trt Tanggal 3 September 2020 — Jenri Sihotang
197 — 54
197 — 54
dan Jenri Sihotang bersama PihakKepolisian, Koramil dan Camat bersama dengan Raja Raja Huta MargaMahulae dan Raja Raja Huta Marga Sihotang sedang mengecek batas bataslokasi Pembakaran lahan di Perladangan Rianiate Aek Buaton ,saat itu jugaTerdakwa mengatakan dan mengakui Toho do au namambakkar lahan on(benar saya yang membakar lahan ini);Bahwa lahan perladangan yang telah terbakar tersebut adalah milikSaksi Hotma Mahulae berdasarkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) denganNomor: 140 / 07 / X / SKT / 20038
Putus : 28-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 K/PDT.SUS-PHI/2016 Tanggal 28 April 2016 — PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK VS ERNIDA
50 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja Bank RakyatIndonesia Nomor Anggota 0068909 D01004, akan tetapi saat Tergugatmenerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor Kep: 22/KCIV/SDM/ 03/2015, tanggal 25 Maret 2015, Tergugat tidak pernahmerundingkan dengan Serikat Pekerja Bank Rakyat Indonesia,sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor 13Tahun 20038, berbunyi:Halaman 3 dari 24 hal. Put.
Register : 29-08-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jmb Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat:
RUSLAN
Tergugat:
PT VIPUL JAYA LESTARI
87 — 28
RUSLAN
Tergugat:
PT VIPUL JAYA LESTARI
87 — 28
Majelis Hakimsetelah meneliti dan mencermati seluruh buktibukti dan keterangan saksisaksiyang bersesuaian, berkesimpulan bahwa alasan yang disampaikan olehPenggugat tidak terbukti memenuhi unsurunsur yang disebutkan dalam pasal169 ayat 1 UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038 yaitu :a. unsur menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancampekerja/buruh, tidak terpenuhi karena Tergugat tidak terbukti melakukanperbuatan tersebut;b. unsur membujuk dan/atau menyuruh pekerja/ouruh untuk melakukanperbuatan
Putus : 31-10-2008 — Upload : 08-06-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343K/PDTSUS/2008 Tanggal 31 Oktober 2008 — PT. AIG LIPPO LIFE, ; LISNORA SIMATUPANG,
105 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukan antara Pengusaha dan Pekerja sebagaimana dimaksud dalamUU No.13 Tahun 20038 ;2. Hubungan antara perusahaan asuransi dan para agen asuransiberdasarkan perjanjian kKeagenan, bukan perjanjian kerja ;3.
Putus : 30-11-2017 — Upload : 06-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1386 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 — YASINTUS FAHIK VS PT. BUMITAMA GUNAJAYA ABADI
84 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
nilaisaldo sebesar Rp0O (Nol Rupiah) dan lagi pula dari PetugasBPJS Ketenagakerjaan menerangkan bahwa perusahaan tidakmelaksanakan kewajiban pembayaran iuran selama menjadikaryawan dan atau hubungan kerja dengan perusahaan PT.BGA Wilayah 5 (lima) Kecamatan Kota Waringin Barat (SuratPenilaian Saldo Terlampir);Bahwa sebagaimana dimaksud poin 7.6 diatas tentunya Penggugatberhak dan sekeluarganya untuk mengikuti Jaminan SosialKetenagakerjaan dan sesuai ketentuan Peraturan UndangUndangNomor 13 Tahun 20038