Ditemukan 815 data
65 — 28
HRI pada tanggal 2April 2015, sehingga keesokan harinya diadakan proses mediasi antaraTergugat dengan Pengurus Karang Taruna hasil Temu Karya, dengan hasiltidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak;Bahwa proses mediasi tidak terjadi kesepakatan maka pada tanggal 8 April2015 Penggugat beserta Pengurus Karang Taruna hasil Temu Karya danperwakilan RT, Dusun seluruh Desa Walahar mendatangi DPRD terkaitdengan adanya polemik dualisme kepengurusan karang taruna yang ada diDesa Walahar dengan menghasilkan
ZULKARNAEN P. MUSTAKA, SH
Terdakwa:
FIRONY JOSEPH UNGKEY
311 — 302
Elly Engelbert Lasut dilantik jadi Bupati padatahun 2019; Bahwa Kejadian tersebut terjadi sebelum Bupati dilantik karena masihterjadi polemik di Mahkamah Agung RI dan masih Pilkada; Bahwa Saksi tidak tahu kalau pada saat itu. dr.
Elly Engelbert Lasut; Bahwa Saksi pada saat melihat di sosial media mengenai Fatwatersebut Saksi bertanya ketemanteman apakah sudah ada Fatwa dariMahkamah Agung dan pada sat itu kami berdiskusi karena pada saat ituada polemik pelantikan Bupati dan muncul demonstrasi di kantor Bupatidan kantor Gubernur justru kami melakukan reaksi atas postingan itukarena itu mengakibatkan konflik karena halhal yang tidak benar dalamfatwa MA didalam postingan mengenai hal lain dan menurut kami terdakwaadalah ASN dan
Elly Engelbert Lasut sebagaiBupati di bagian Hukum dan pada waktu itu hanya kami berdua; Bahwa Menurut Saksi postingan dari terdakwa sangat berimbasterhadap kehidupan masyarakat Talaud pada saat itu dimana pada saat ituada polemik yang luar biasa dimana dr.
segeradihapus itu masih rahasia; Bahwa Terdakwa tahu postingan tersebut beredar di Facebook selamakurang lebih 15 (lima belas) menit; Bahwa Setahu Terdakwa yang komentari postingan tersebut barusedikit; Bahwa Postingan tersebut tidak diposting di grup Publik Talaud hanyadiberanda Terdakwa sendiri; Bahwa Terdakwa tidak ada maksud menjelekkan nama baik dari E2LTerdakwa pada saat itu hanya terpanggil untuk memberikan pencerahan agarmasyarakat tenang pada masa setelah pemilihan yang mana pada saat itulagi polemik
Selain itu perbuatan yang dilakukan pihakpelapor dapat dikategorikan sebagai perbuatan memburukkan nama baik danatau penghinaan karena telah menyinggung persaan pihak pelapor;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yangmenyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak ada maksud menjelekkannama baik dari E2L Terdakwa pada saat itu hanya terpanggil untuk memberikanpencerahan agar masyarakat tenang pada masa setelah pemilihan yang manapada saat itu lagi polemik mengenai belum dilantiknya pasangan
11 — 1
Termohon sering marah tanpa alasan dan memakimaki padaPemohon sambil berkata lantang agar supaya Pemohon segeramentalaknya namun Pemohon selalu memaafkan dan memahami yangdilakukan oleh Termohon yang menurut Pemohon semua itu tidak perluterjadi, Pemohon sudah berusaha memahami menyadari bahkanmemberikan pemahaman bahkan berusaha untuk mereda danmenyelesaikan persoalan kecil ini dengan cara musayawarah mufakatdan damai bahkan dari pihak keluarga dan orangorang terdekat kamiberupaya untuk mendamaikan polemik
10 — 1
No. 3646/Pdt.G/2013/PA.Bwipersoalan kecil ini dengan cara musayawarah mufakat dan damaibahkan dari pihak keluarga dan orangorang terdekat kami berupayauntuk mendamaikan polemik rumah tangga antara Pemohon danTermohon dan Termohon selalu menentang apa yang disampaikanoleh Pemohon sehingga Pemohon merasa kuatir kebiasaanTermohon akan mempengaruhi masa depan buah hatinya sehinggatujuan hidup dalam rumah tangga yaitu membentuk rumah tanggayang sakinah mawaddah warahmah yang didambakan oleh setiapinsan
H. Syahril, S.pd
Tergugat:
Camat Rumbai
121 — 50
Musyawarah Besar Jamaah dan PeraturanDaerah No. 2 Tahun 2016; Bahwa saksi mengatakan mengeluarkan surat peringatan pertamakepada Penggugat karena Penggugat tidak merespon hasil rapat yangmeminta Penggugat mengembalikan kondisi mobil Ambulance; Bahwa saksi mengatakan setelah dikeluarkan surat peringatanpertama tidak ada respon, kemudian hal ini saya serahkan kepada jamaahdan Yayasan AlMuhajirin; Bahwa, saksi menginstruksikan Musyawarah besar Jamaah karenadesakan dari Yayasan AlMuhajirin Sudah terjadi polemik
Bahwa, Notulen Rapat Lanjutan Evaluasi Masjid ParipurnaKecamatan Rumbai hari senin tanggal 02 Nopember 2020 yang dihadirioleh Tergugat, KUA kecamatan Rumbai, MUI Kecamatan Rumbai, YayasanAlMuhajirin, BPMP AlMuhajirin dan Kelurahan Siaga (Absen Terlampir)yang pada pokoknya Pihak Kecamatan telah menyurati Bank Riau Kepriuntuk penjelasan lebih lanjut dan polemik yang terjadi di Masjid AlMuhajirin Sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) bulan maka diambilkeputusan untuk menyerahkan kepada Jamaah Masjid
menerbitkan keputusan/ tindakanadministrasi pemerintahan wajid mendasarkan pada peraturan perundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB)Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil para pihak, buktibukti Suratterutama Bukti P8 = T9, P10 = T10, P11, T11 = T14, P12 = T17, T13, P15, T16, dan T18 dan keterangan saksisaksi yang diajukan di persidanganHalaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor : 48/G/2020/PTUN.PBRtelah terungkap fakta bahwasannya penerbitan Objek Sengketa didasari olehadanya polemik
TOATNASUTION selaku ketua Kelurahan Siaga yang mengajukan proposal mobilAmbulance mengingat status Kelurahan Siaga yang tidak permanen (Bukti T6, T7 dan T8 bersesuaian dengan keterangan saksi TOAT NASUTION, SE);Menimbang, bahwa terhadap polemik status hak kepemilikan mobilambulance, dan ganti tampilan stiker mobil ambulance yang merupakan inti daripermasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas,dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut karenapembuktian
Agung Irawan, SH
Terdakwa:
HAZBULLAH ALS FAJRUL ANNAM
336 — 297
Masalah yangsepertinya tidak akan ketemu ujungnya dan terus berpindah dari polemik yang satuke polemik yanghalaman 11 dari 70 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bknlain.
Masalah yangsepertinya tidak akan ketemu ujungnya dan terus berpindah dari polemik yang satuke polemik yanglain.
34 — 9
tetap menjalin komunikasi dan pertemuan denganPenggugat seminggu atau 2 (dua) minggu sekali;Menimbang, bahwa Tergugat membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkarandalam rumah tangga karena antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tanggahingga saat ini berjalan dengan baik;Menimbang, bahwa dari jawabmenjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapatdisimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo, apakah danbagaimana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi polemik
14 — 1
pertengkaran dan perselisinan bukan disebabkan soal ekonomiakan tetapi dipicu oleh pekerjaan tergugat, Yaitu sabgai SPG dan seringcondong membanding bandingkan.Tergugat sering menasehati untuk keluar dari pekerjaannya karenamengganggu keharmonisan rumah tangganya dan berpengaruh negatifPutusan Nomor 382/Padt.G/2018/PA Skh.halaman 4 dari 12 halamanuntuk sikap dan ucapannya, menurut tergugat, penggugat terbawa aruspergaulan dan merasa apa yang diucapkan dan dilakukan paling benar.Dan tergugat menolak keras polemik
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
4 (empat)tentang membatalkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) seluas lebihkurang 13 (tiga belas) hektar atau 7 (tujuh) kapling kebun Kelapa Sawit sertahasil dan pengelolaannya tidak berharga, dan menetapkan 2 (dua) hektarkebun Kelapa Sawit tersebut sah dan berharga ;Bahwa atas tindakan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambitelah keliru dalam mengambil tindakan hukum/putusan yang atas tindakantersebut bukan menyelesaikan suatu sengketa dengan obyektif akan tetapimenambah/membuat polemik
baru di tengah masyarakat pencari keadilan;Bahwa atas putusan yang diambil tersebut telah membuat Polemik baru,yang pada akhirnya putusan tentang ganti kerugian materil dan immaterilsesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Buliantertanggal 12 Mei 2009, Nomor : 12/Pdt.G /2009/PN.MBLN, akan siasiakarena tidak adanya jaminan hukum bahwa Termohon Kasasi akanmembayar seluruhnya yang berjumlah Rp 346.000.000,00 (tiga ratus empatpulunh enam = juta rupiah) dengan uraian, Ganti kerugian
26 — 6
terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon denganTermohon, namun berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut ditemukan fakta bahwaTermohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setidaktidaknya sejak lebihdari setahun yang lalu, di samping itu Pemberi Keterangan yang merupakan rang dekatPemohon, PEMBERI KETERANGAN, yang biasanya sangat menginginkan rumah tanggaPemohon dengan Termohon tetap harmonis, telah pula mengemukakan pendapatnyasetelah memperhatikan secara saksama kualitas polemik
20 — 2
Termohon mengakui adanya perbedaan' biaya yangdikeluarkan pada saat pesta nikah, dimana Pemohon merasa terlalumewah/besar biayanya, tapi Termohon merasa biasabiasa Saja, terlepasdari perbedaan tersebut, Termohon mengakui bahwa masalah tersebutmemang sempat terjadi polemik dan menimbulkan perselisinan antaraPemohon dengan Termohon;b.
Namun, tidak berarti semuaperselisinan berpotensi polemik. Dalam kasus resepsi pernikahanPemohon dan Termohon, sempat ada beda pendapat, tetapi adadiskusi juga. Akhirnya diambil jalan tengah, samasama ada yangkeinginan yang dikorbankan, tetapi samasama bahagia.Resepsi pernikahan adalah acara yang dilakukan oleh keduamempelai sebagai bentuk syukur dan sebagai informasi kepadapara kerabat. Ketika tuan rumah mengundang tamu, pasti adabiaya yang dikeluarkan.
6 — 0
mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suamiistri dikarunial 1 orang anak;Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohonbertempat tinggal berpindahpindah terakhir di rumah orangtua Termohonhingga Juni 2018;Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena keluargaTermohon menghendaki anak Pemohon dan Termohon berada dalamasuhannya sedangkan keluarga Pemohon meminta berada di keluargaPemohon, sehingga hal ini menjadi polemik
34 — 18
. :991/ 2012 tertera nama Dewa Nyoman Hartawan yang menurutketerangannya bertindak selaku kuasa dari Dewa Ketut WidjanaShepoetra, yang ternyata dibantah oleh Penggugat/ Pembanding dalampernyataan bukti (P.5) setelah diperiksa surat kuasa tersebut dibuatdibawah tangan dan bersifat unum, maka dengan dibuatnya surat kuasatertanggal 17 September 2012 bukti (P.4), surat kuasa tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum dan juga atas polemik surat kuasa yangmenjadi dasar akte jual beli No.: 991/2012 pihak Tergugat
67 — 34
TERGUGATII seharusnya dapat menjadiMediator yang memediasikan antara TERGUGATI/ PUK SPKEPKSPIdengan PARA PENGGUGAT/PK FKUISBSI agar perselisinan ini tidakberkembang dan menjadi polemik yang berkepanjangan, sehingga dapatmengganggu ketenangan bekerja yang dapat menimbulkan gangguanproduktivitas yang pada akhirnya merugikan Direktur/PimpinanPerusahaan d.h.i.
38 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1679 K/Pdt/20131212SHGB 744/Desa Jimbaran dan siap untuk diserahkan kepada saudaraPutra Masagung/Termohon Kasasi saat ini maka sudah selayaknyaMajelis Hakim Agung mengoreksi dan membatalkan kembali putusanHakim Tinggi tersebut, dan Majelis Hakim Agung berkenan untukmengakhiri polemik yang melibatkan peradilan dan akan menurunkankredibilitas pengadilan di mata masyarakat baik nasional maupuninternasional;.
sudah dipisahkan dariSHGB 744/Desa Jimbaran dan siap untuk diserahkan kepada saudaraPutra Masagung/Termohon Kasasi saat ini maka sudah selayaknyaMajelis Hakim Agung mengoreksi dan membatalkan kembaliputusan Hakim Tinggi tersebut, dan Majelis Hakim Agung berkenanuntuk mengakhiri polemik yang melibatkan peradilan dan akan198.menurunkan kredibilitas Pengadilan di mata masyarakat baiknasional maupun internasional;Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Tinggi dalam perkara Nomor148/Pdt.G/2012/PT.DPS., tanggal
117 — 75
Bahwa salah satu penyebab terjadinya Sengketa ini karenaadanya foto copy sertipikat hak pakai tertulis a.n.DepartemenKehutanan No.07.10.01.12.4.00008 tahun 1997 (Bukti P3), yangSangat diragukan keabsahan Proses penerbitannya karen a asalalas haknya kurang jelas, dan Saksisaksi dari masyarakat,aparat desa dan aparat kecamatan setempat waktu itu yang kinimasih hidup mengatakan tidak tahumenahu bagaimana sampaibisa adanya Sertipikat atas tanah tersebut;Bahwa untuk menghindari polemik (yang sudah bernuansaPolitik
Maka Penggugatterpaksamenempuh jalur hukum dengan menggugat pihaknrg aat ke Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mendapatkanputusan yang benar tepat dan adil agar pemerintah daerahKabupaten Kepahiang dapat meneruskan pembangunan dengan: tenang sesuai yang direncanakan tidak lagi diganggu oleh polemik yang memanfaatkan sengketa masalah hak atas tanah ometill yang akhirakhir ini sudah diterpa angin yang bernuansa. politis; PETITUMIi Berdasarkan alasan (posita) diatas, maka penggugat mohon agarPengadilan
451 — 221
Yahya Harahap,S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata terbitanSinar Grafika, 2007 pada halaman 46 (vide Bukti T2)menyatakan sebagai berikut: Perkataan contentiosa atau contentius, berasal dari bahasa latin.Salah satu arti perkataan itu, yang dekat kaitannya denganpenyelesaian sengketa perkara adalah penuh semangatbertanding atau polemik. ltu sebabnya penyelesaian perkarayang mengandung sengketa, disebut yurisdiksi contentiosa ataucontentious jurisdiction, yaitu. kewenangan peradilan yangmemeriksa
41 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2055 K/Pat/2014Bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat (PS) terjadi polemik dalammenentukan arah mata angin yang merupakan dasar untuk menentukanbatasbatas tanah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan hanyamengikuti petunjuk dan intervensi arah mata angin yang disampaikan olehKuasa Hukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dan pada saatitu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat membantah dan menolakintervensi tersebut namun tidak indahkan oleh Majelis Hakim dan tetapberpihak kepada Kuasa
Pengadilan Negeri Tapaktuan terhadapTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam menentukan arah mataangin telah mengakibatkan kesalahan dalam pengukuran objek sengketasehingga berdampak pada pertimbangan dan putusan Pengadilan NegeriTapaktuan dan Pengadilan Tinggi Aceh;Bahwa dalam menegakkan hukum yang berkeadilan seharusnya Majelis HakimPengadilan Negeri Tapaktuan mengikutsertakan pihak yang berwenang danmengetahui masalah agraria yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempatsehingga tidak menjadi polemik
59 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
kalah dengan demikianuntuk tidak menimbulkan penafsiran hukum yang keliru dari para Tergugatseakanakan telah menang atas tanah objek sengketa ibarat pungukmerindukan bulan maka sesuai prosedur hukum acara perdata membolehkanformalitas gugatan atas perkara ini diperbaiki dan didaftarkan kembali dandiharapkan putusan atas perkara ini dapat memasuki pokok perkara untukmenentukan kepastian hukum bagi para Penggugat dan Para Tergugat terkaitobjek tanah yang disengketakan sehingga tidak lagi menjadi polemik
antaraPara Penggugat dan Para Tergugat sejak dahulu hingga kini dan bahkanseterusnya menjadi polemik untuk anak cucu kelak;Bahwa oleh karena Para Tergugat secara nyata nyata telah melakukanperbuatan melawan hukum di atas tanah objek sengketa menimbulkankerugian matriil maupun kerugian immateriil bagi Para Penggugat sejak 2(dua) objek tanah sengketa dilepaskan hingga gugatan atas perkara inididaftarkan dinilai dengan nilai uang sebesar Rp1.140.000.000,00 (satumiliar seratus empat puluh juta rupiah
128 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkanasas Legalitas / Nullum Delictum, Noela Poena SinePraevia Lege Poenali.Permasalahan Retroaktif menjadi Polemik dalam sistemhukum diIndonesia, juga dalam kaitannya dengan hukum pidana, baikformi danmateriel. Suatu) ketentuan Peraturan Perundang undangantidak bolehberlaku surut atau rektroaktif sebagaimana bunyi maknainterpretatif dariPasal 1 Ayat (2) KUHPidana;Prinsip Legalitas adalah Primaritas sifatnya, dan halHal. 6 dari 10 hal. Put.