2012, tanggal 14Februari 2012, luas 7.096 m2, atas nama Marjani terletak di Badung(dahulu Dusun Malimbu), Desa Malaka, Kecamatan Pemenang,Kabupaten Lombok Utara; Bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 9 Juni 2017; Bahwa adanya tumpang tindih tanah dalam objek sengketa dengantanah dalam sertipikat Penggugat merujuk pada lokasi yang sama yaknidi Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.Dengan demikian, terdapat cacat administrasi dalam penerbitan objeksengketa yakni terdapat tumpang tindin

menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa sebelum adanyapemekaran wilayah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 172 / Panaikangtanggal 8 November 1977 atas nama Muhammad Buhari telah terbitsebelum Sertipikat Hak Milik Nomor 4099 / Desa / Kelurahan Tamamaungtanggal 19 Mei 2015 atas nama Penggugat, sehingga yang menyebabkanterjadinya tumpang tindin

Kontra Memori Kasasi masingmasingpada tanggal 26 Juni 2018 dan tanggal 2 Juli 2018 yang pada intinya agarmenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, tanah pada sertifikat objeksengketa tumpang tindin

pada tanggal 5 Februari2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa tanah pada sertifikat objek sengketa yang diterbitkan sertifikatpenggantinya dari Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Pilangsaritumpang tindin

Penggugat II menjelaskan tentang batasbatastanah; Penggugat dan Penggugat II menjelaskan tentang penguasaantanah dan tandatanda kepemilikan tanah;Bahwa dalam posita gugatan angka 2, Para Penggugat mendalilkanbahwa diatas tanah Penggugat telah terbit sertifikat atas nama TergugatIl Intervensi:Bahwa dalam posita gugatan angka 3, Para Penggugat mendalilkanbahwa telah terjadi cacat yuridis dalam penerbitan sertifikat atas namaTergugat Il Intervensi, yaitu cacat yuridis berkenaan dengan terdapattumpang tindin

Jelas faktanya letak tanah ParaPenggugat tidak berada dalam peta dan lembar yang sama;Dengan demikian, secara fakta dan secara hukum tanah Para Penggugattidak bersentuhan/bersisian/bersebelanan dengan tanah Tergugat IlIntervensi, dengan demikian tidak ada tumpang tindin kepemilikan hak atasantara tanah Para Penggugat dengan tanah Tergugat Il Intervensi.Karenanya secara hukum gugatan Penggugat mengandung error in objecto;3. Gugatan Penggugat Obscuur Libel.a.

MUNAR ;; Ss Sy8 untuk selanjutnya tanah dngan identitas di atas mohon disebut OBYEK SENGKETA (vide buktiTll Intv 6 SY; sMenimbang, bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada Se 6Seberkesesuaian dengan bukti T 20 yang didalamnya peda kok berisitentangobyek sengketa yang teridikasi ada sebagian tuitipang tindin denganSS sedgnan milik Penggugat / Terbanding ; RR rrr nrremnnrncncnnncnscnsnsPY YS e Menimbang, bahwa atas fakta tersebut menurut pendapat Majelis) Oyse Hakim Pengadilan Tingkat Banding yPenggugat

Putusan Nomor 208 PK/TUN/2018Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusanMahkamah Agung di tingkat kasasi telan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakimatau kekeliruan yang nyata di dalamnya;Bahwa kepemilikan tanah Penggugat yang tumpang tindin dengan objeksengketa

, atasnama Perseroan Terbatas Banjar Gawi Makmur, sepanjang yangtumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1973/Landasan UlinTengah, tanggal 21 Mei 1990, Gambar Situasi Nomor 713/1985 tanggal22 Juli 1985, Luas 9.996 m?, atas nama Tjoa Tjitra Bintoro;4.

, atas nama Perseroan Terbatas Banjar Gawi Makmur,sepanjang yang tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikNomor 1973/Landasan Ulin Tengah, tanggal 21 Mei 1990,Gambar Situasi Nomor 713/1985 tanggal 22 Juli 1985, Luas9,996 m?, atas nama Tjoa Tjitra Bintoro;3. Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 46/ Landasan Ulin Tengah, Tanggal 17 Januari2000, Surat Ukur Nomor 25/LUTh/1999 tanggal 12 Agustus 1999,Luas 149.872 m?

Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 46 yang terbit tanggal 17 Januari 2000(objek sengketa) atas nama Termohon Kasasi II intervensi:Permohonan Pemohon Kasasi tidak dapat diproses berdasarkansurat dari Termohon Kasasi Nomor. 082/10063.72/II/2014 tanggal24 Februari 2014, ( Bukti P 9 ), sehingga berdasarkan surattersebut Pemohon Kasasi baru mengetahui secara pasti terdapatkeputusan Termohon Kasasi yang mengeluarkan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 46/Landasan Ulin Tengah, tanggal 17Januari 2000, yang tumpang tindin

Kasasi pada tanggal 19 Maret 2018yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa persetujuan pencadangan wilayah telah diberikan oleh Bupati,areal Izin Usaha Pertambangan PT Trans Power Indonesia tidaktumpang tindin

dalam perkara a quo, Penggugat baru mengetahui secara pastikepentingannya dirugikan manakala Penggugat terkendala dalammendapatkan fasilitas kredit dari Peroankan untuk keperluan tambahanmodal usaha;Bahwa karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikansehubungan dengan hal tersebut maka Penggugat mengajukanpermohonan kepada Tergugat untuk diberikan informasi tertulis terkaitdengan tumpang tindih tersebut;Bahwa informasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugatmengenai keadaan hukum tumpang tindin

Bahwa pernyataan Tergugat yang menyatakan Objek Sengketatumpang tindin dengan SHGB Nomor 5987/Gembor dan yang secaraeksplisit masih mengakui keberadaan dan tidak mencabut ObjekSengketa juga telah bertentangan dengan Asasasas UmumHalaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 566 K/TUN/2017Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahanyang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maupunjuga UndangUndang Nomor 30 Tahun

Bertentangan dengan Asas ProporsionalitasAsas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.Perbuatan Tergugat yang menyatakan SHGB Nomor 5987/Gembortumpang tindin dengan Objek Sengketa telah mengabaikankeseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraannegara.

Bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang paling berhak atastanah sengketa, dengan mengajukan gugatan Perdata ke PeradilanUmum sehingga dapat diperoleh fakta hukum seperti apakah benartelah terjadi tumpang tindin? Bagaimana sampai bisa terjadi tumpangtindih?

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaJudex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, telah kelirudan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Tergugat berdasarkan kewenangan terikat (GebondenBestuur) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015, yaitu penertibandalam hal lahan terjadi tumpang tindin

tanggal 28 September 2017 dan 26 September 2017yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan putusan peradilan perdata yang sudah berkekuatanhukum, tanah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang terdaftarpada Girik C Nomor 2255 tidak tumpang tindin

TESA PRE WAHYUDI KARAKA, dan terdakwa IV.TAUFIK AMU melakukan pengeroyokan terhadap korban;Bahwa pada saat sudah berada di luar tempat hiburan Karaoke Waterboom,Terdakwa di dorong oleh saksi korban ISKANDAR IBRAHIM hingga terjatuhdan kemudian Terdakwa di tindin oleh saksi korban ISKANDAR IBRAHIMsambil memukul Terdakwa yang pada saat Itu Terdakwa juga turut membalaspukulan dari saksi korban ISKANDAR IBRAHIM tersebut di bagian wajahdengan menggunakan tangan kanan dan mengena di bagian wajah dari lelakiHalaman

ROLAN NUSI sudah di tindin oleh saksi KorbanISKANDAR IBRAHIM sambil memukul terdakwa I. ROLAN NUSI yang padasaat lItu terdakwa . ROLAN NUSI juga membalas pukulan dari saksi korbanISKANDAR IBRAHIM tersebut di bagian wajah dengan menggunakan tangankanan dan mengena di bagian wajah dari saksi korban ISKANDAR IBRAHIMsebanyak satu kali kemudian datang Terdakwa IV. TAUFIK AMU, langsungmemukul saksi korban ISKANDAR IBRAHIM di bagian wajah denganmenggunakan tangan terkepal, dan kemudian terdakwa II.

ROLAND NUSI sudah terjatuh dan di tindin oleh saksikorban ISKANDAR IBRAHIM sambil memukul terdakwa I.

., danSertipikat Hak Milik/GSHM Nomor 9335/Skb, Kelurahan Sukabumi,Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung,seluas 720 M2, diterbitkan tanggal 8 Juni 1993, Surat Ukur Nomor537/93 tanggal 3 Februari 1993 atas nama Haida Zuchri yang terbit lebihdahulu pada tahun 1993, menunjukkan bahwa telah terjadi cacatadministrasi pertanahan dalam prosedur dan substansi yangmenyebabkan terjadi tumpang tindin hak dalam satu bidang tanah,sehingga mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dan tidakmemberikan

pertimbanganpertimbangan yang didapat dari bukti buktidi persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugatdalam menerbitkan obyek sengketa a quo, terdapat Cacat Hukum Administrasidan bertentangan dengan ketentuan Pasal 107 ayat 1 huruf g peraturanperundangundang tersebut diatas karena data fisik dan data yuridis sebagaidasar terbitnya obyek sengketa a quo yaitu vide bukti T2, T3, T4, T5, T6,T7, T17, T19, T24 dihubungkan dengan pemeriksaan setempat tanggal 27Juli 2018, tumpang tindin

kekhilafan Hakim ataukekeliruan yang nyata di dalamnya; Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 356/Kampung Sei PinangDalam atas nama Penggugat telah berakhir tanggal 14 Mei 2002 danPenggugat tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebelum masaberlakunya berakhir, sehingga status tanah a quo kembali menjadi tanahnegara yang dikuasai oleh negara; Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 356/Kampung Sei PinangDalam atas nama Penggugat juga tidak tumpang tindih dengan Objeksengketa, melainkan tumpang tindin

Putusan Nomor 142 K/TUN/2018dengan demikian objek sengketa terbit tumpang tindin dengan PetaBidang Tanah Penggugat: Bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa a quo telah terdapat cacatadministratif karena diterbitkan tumpang tindih dengan Peta BidangTanah milik Penggugat, sehingga harus dibatalkan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 107 huruf g Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang TataCara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan

sebagaimanayang telah dibayarkan oleh Pemohon Banding maka kelebihan tanah ParaTerbanding tersebut sudah tumpang tindin dengan Sarimin, Wawan danSutisna. Dan sisanya telah dijual Para Terbanding kepada K. PurbaGesang, Ir. Jamaluddin, Wawan Purwanto dan Eston Sinaga. Apabila JudexFactie menjadikan T.1.6/T.III3 sebagai pertimbangannya maka seharusnyatanah Para Terbanding tidak sampai 20.347,5 m? melainkan hanya seluas1.752 m?

dalam bukti P1 sehingga timbul selisih matematis yangsecara riil di lapangan.Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan metode dan alat yang digunakandalam pengukuran waktu itu yang ditahun 1977 sebagaimana SKT tersebutterbit dimana sangat dimungkinkan terjadi kesalahan bahkan kekeliruandalam proses pengukuran luasan tanah apalagi alat yang digunakansederhana dan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuansehingga hasilnya pun bisa dipastikan sangat tidak akurat dan bahkan bisaterjadi tumpang tindin

dalamketerangan Pembanding/Tergugat yang menyatakan bahwa pada tahun1977 dalam melakukan pengukuran hanya menggunakan metodesederhana, akan tetapi Majellis Hakim bukan hanya melihat di dalampengukuran bukti P1 tetapi Majelis Hakim juga langsung melihat ObjekSengketa pada saat persidangan pemeriksaan setempat di Objek SengketaHalaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT BJMdan ternyata pengukuran yang dilakukan walaupun menggunakan metodesederhana itu sudah pas dan ternyata tidak ada tumpang tindin

agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 680/Desa Janti atasnama Levi Johanes Kimbal (orang tua Penggugat) dan bidang tanah yangtercatat dalam objek sengketa, tidak terdapat tumpang tindin

Sadat ternyata telah tumpang tindin sebagiandengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1001/Desa Pengasinan, GambarSituasi Nomor 1097/1984 luas 3460 m2 atas nama Penggugat; Bahwa Sertipikat Hak Milik Penggugat sudah lebih dahulu diterbitkansebelum terbitnya Objek Sengketa sehingga secara substansi materialproses penerbitan Objek Sengketa a quo dapat dinilai telahbertentangan dengan ketentuan Pasal 19 UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria; Bahwa atas perintah Majelis Hakim