Ditemukan 638 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : daerah darah derah djabah daeerah desrah diarah daearah deaerah deanah dehrah
Pengadilan PN REMBANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 01-06-2015 — Putus : 12-06-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN REMBANG Nomor 1/Pid.Prap/2015/PN Rbg
Tanggal 12 Juni 2015 — MOCHAMAD NUR HASAN,SH,M
35 — 6
  • Rembang TA. 2013;1 (satu) buah buku Peraturan Dearah Kab. Rembang Nomor 5 Tahun 2013tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab.Rembang TA. 2013;1 (satu) buah buku Lampiran Il Peraturan Bupati Rembang Nomor 32Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahananggaran pendapatan dan belanja daerah Kab.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-10-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 165/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Februari 2016 — -ADENG MULYADI -SUPRIYANTO, SE
75 — 29
  • Bidang Keuangan dan Aset Daerah.e Pelaksanaan Tugas Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahyang Meliputi: Anggaran, Perbendaharaan, Aset dan Akuntansi.Halaman 87 dari 158 Putusan Nomor 165/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.e Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administrasi Dinas.Bahwa saksi juga ditunjuk sebagai Sekertaris Tim Anggaran PemerintahDaerah, dan tugas TAPD secara keseluruhan dengan rincian tugassebagai berikut :e Menyusun dan mengolah pokokpokok kebijakan yang memuatsingkronisasi kebijakan pemerintah dearah
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-10-2015 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 164/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 22 Februari 2016 — Drs. TATANG SURATIS
60 — 18
  • jawab adalah sebagai berikut :e Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Keuangan dan Aset Daerah.e Pelaksanaan Tugas Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahyang Meliputi: Anggaran, Perbendaharaan, Aset dan Akuntansi.e Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administrasi Dinas.Bahwa saksi juga ditunjuk sebagai Sekertaris Tim Anggaran PemerintahDaerah, dan tugas TAPD secara keseluruhan dengan rincian tugassebagai berikut :e Menyusun dan mengolah pokokpokok kebijakan yang memuatsingkronisasi kebijakan pemerintah dearah
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2019 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap
Tanggal 9 Mei 2018 — - POLLY FERDINAND SAMALLO, S.Pi - ARIF, SH - CAHYANA BAGUS, SH
172 — 283
  • Bahwa saksi selama ini tidak pernah melihat kontrak tersebutdikarenakaan selesai dilakukan evaluasi kontrak tersebut diserahkanlangsung kepada Kementrian Pembangunan Dearah Tertinggal.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 15-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 05-07-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
ERWIN M. DIMATNUSA, SH.,MH
Terdakwa:
RENDI DEFRIZA, ST
225 — 25
  • Budiman saksi pernah melihatnya yang beradadipinggir jalan dan memang ditanami Kelapa Sawit dan Pohon Karet ;" Bahwa di daerah Desa Lubuk Puah masih banyak daerah hutan kawasansaksi mengetahui hal tersebut dari adanya patok semen dengan tulisan HP(hutan produksi) yang pada tahun 2012 lalu, ada pemborong yang akanmembeli tanah di Desa Lubuk Pauh untuk ditanami lahan singkongkemudian ijin tidak diberikan oleh Pemerintah Dearah Musi Rawas denganalasan merambah di Hutan Produksi, untuk secara spesifiknya
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-09-2011 — Upload : 20-09-2012
Putusan PN RENGAT Nomor 141/PID.SUS/2011/PN.RGT
Tanggal 15 September 2011 — PIDANA - R. FAJAR RESTU HADI, S.Sos - HENDRIK SAGIO, SH - Drs. ABDUL HAVID
190 — 359
  • SelakuBendaharawan Pengeluaran Sektretariat DPRD Kabupaten Indragiri Huluadalah Menyimpan uang dan Mengeluarkan uang atas persetujuanSekwan dan MembuatBahwa yang dimaksud dengan kas bon tersebut sepengetahuan saksiadalah bahwa Pengeluaran uang Kas Dearah Kab Inhu yangmempergunakan Kas bon atau penjaman =sementara ;Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2005 s/d tahun 2008 bahwaPimpinan dan Anggota serta Sekretaris DPRD Kab.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2014/PN.MTR
Tanggal 23 Juni 2014 — - 1.SUPRIYANTO - 2.DHEKI SUKRIAT alias DHEKI - 3.BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU
189 — 678
  • Tebet, Jakarta Selatan karena saksi seringmenyapu dan membersihkan bagian depan dari rumah ibu YULIANA;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidaktahu;Menimbang, bahwa pada persidangan telah dilakukan pemeriksaansaksi melalui Teleconfrence/Skype :32.Saksi CAESAR MUHNI RIZAL Als ECHA, dibawah sumpahmenerangkan; Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian Dearah NTB; Bahwa saksi diperiksa terkait masuknya barangillegal/selundupanberupa Handphone BlackBerry dan Iphone dari Singapura
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 993 K/PID.SUS/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — H.Azrafiany Azis Raof,S.H
88 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Legislasi;b. anggaran; danc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;Hal. 6 dari 428 hal. Put. Nomor 993 K/Pid.Sus/2017(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah;Bahwa dalam Nota Keuangan Rancangan Perda tentang APBD yang ditandatangani oleh Ir. H.
    Legislasi;b. anggaran; danc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah;Bahwa dalam Nota Keuangan Rancangan Perda tentang APBD yang ditandatangani oleh Ir. H.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 03-08-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 22-12-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr
Tanggal 21 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.BRATHA HARIPUTRA, SH. MH
2.HERLAMBANG SURYA ARFAI, SH
3.A.A. GEDE AGUNG KUSUMA PUTRA, SH
4.NI MADE SRI ASTRI UTAMI, SH
5.DWI DUTHA ARIE SAMPURNA, SH
6.IMAN RAHMAT FEISAL SH
7.RETA RUSYANA PRIMADANI, SH
8.DANNY CURIA NOVITAWAN, SH
Terdakwa:
1.AGUS FANAHESA
2.Drs. H. Johari
199 — 49
  • Koperasi Saharjo, SH.M.Kn.MH(foto copy legalisir);

    7. 1 (satu) exemplar Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya (foto copy legalisir)

    8. 1 (satu) exemplar Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 A Tahun 2008 tentang Anggaran Dasar dan Petunjuk Operasional Perusahaan Dearah

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 995 K/PID.SUS/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — Ir.Herliyan Saleh,M.Sc
108 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Legislasi;b. anggaran; danCc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah;Bahwa dalam Nota Keuangan Rancangan Perda tentang APBD yangditanda tangani oleh Terdakwa selaku Bupati Bengkalis tanggal 22Desember 2011, khusus belanja hibah
    Legislasi;b. anggaran; danCc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah;Bahwa dalam Nota Keuangan Rancangan Perda tentang APBD yangditanda tangani oleh Terdakwa selaku Bupati Bengkalis tanggal 22Desember 2011 khusus belanja hibah
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 8 Januari 2015 — TUKIYO,S.Pd Bin WARIJAN
80 — 11
  • menerima surat dari kepala ULP perihal input data untukpengadaan atau pelelangan ;Petugas LPSE akan memasukkan identitas datadata SKPD, Nama PaketPelelangan termasuk Pagu dsb , nama PA, Alamat Email PA;Memasukkan namanama panitia yang akan memproses ;Setelah hal tersebut dimasukkan, maka pokja sudah siap melakukanpelelangan paket pengadaan.Bahwa tahapan pelelangan secara LPSE mulai dari munculnya anggarandalam DPASKPD yaitu sbb :e Setelah adanya Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SatuanKerja Perangkat Dearah
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2014 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PADANG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg
Tanggal 9 Juni 2015 — H. Marlon Martua Situmeang, SE
140 — 43
  • Memerintahkan barang bukti berupa ;1 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) 1.20.03 Sekretariat Dearah Kab.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Tanah
Register : 23-12-2009 — Putus : 13-12-2010 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 43/Pdt.G/PLW/2009/PN.BKN
Tanggal 13 Desember 2010 — H. Rakiman dkk Lawan H. Sulaiman Harahap dkk
90 — 45
  • umum tersebut pada ayat I pada pasal inidan mengingatkan peraturanperaturan yang bersangkutan, pemerintah daerah30mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruangangkasa untuk daerahnya, sesuai dengan daerah masingmasing ;Ayat 3:Peraturan pemerintah daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlakusetelah mendapat pengesahan, mengenai daerah tingkat I dari Presiden,daerah tingkat II dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan daerahtingkat dari Bupati/walikota/Kepala Dearah
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-05-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 13/PID.SUS/TPK/2014/PN.KPG
Tanggal 19 Mei 2014 — - UMBU NEKA PAJA
68 — 32
  • Pemerintah Dearah KabupatenSumba Tengah;8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin,tanggal 12 M ei 2014 oleh kami IDA BAGUS DWIYANTARA, SH. M.Hum;sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS KOMARUDIN, SH; sebagai Hakim Anggotadan HARTONO, SH.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 09-07-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 16/PID.TPK/2015/PT JAP
Tanggal 27 Juli 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Dony Steven Umbora, SH
Terbanding/Terdakwa : SINARNO POEDJI ATMANTO, S.Sos
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG HADI SUSANTO, SE.,MM
51 — 28
  • untuk Pencairan Dana Perjalanan Dinas SPPTU danSPMTU yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa II menandatanganiSP2DTU setelah semua prosedur kelengkapan administrasi SPM, telah terpenuhisesuai dengan prosedur hukum dalam hal permintaan pembayaran uang perjalananDinas dan honor panitia di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire tahun 2012 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yangtelah diubah dengan Permendagri Nomor. 59 tahun 2007, tentang Pedomanpengelolaan keuangan Dearah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2590 K/PID.Sus/2016
Tanggal 27 April 2017 — PURBOYO, S.E., alias BENGKA bin RASANTO T1; MUHAMMAD TARMIZI, S,Sy bin H. NOERSYAH, HY T2;
169 — 635 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memperkaya diri ... [Selengkapnya]
  • Legislasi;b. anggaran; danCc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah;Hal. 19 dari 217 hal. Put.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP
Tanggal 27 Juli 2015 — SINARNO POEDJI ATMANTO, S.Sos. DKK
67 — 20
  • danSPMTU yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa Il menandatanganiSP2DTU setelah semua prosedur kelengkapan administrasi SPM, telah terpenuhiHal. 125 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2015/PT JAPsesual dengan prosedur hukum dalam hal permintaan pembayaran uang perjalananDinas dan honor panitia di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire tahun 2012 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yangtelah diubah dengan Permendagri Nomor. 59 tahun 2007, tentang Pedomanpengelolaan keuangan Dearah
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-02-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Smg
Tanggal 10 Februari 2016 — dr. Istanto, M. Kes. Bin Kukuh Tejo Sawarno
91 — 29
  • karya, Dinperindagkop;Bahwa saksi menerangkan, bagi petugas pemungut retribusi adainsentifnya dengan dasar berupa PP Nomor: 69 Tahun 2010 tanggal 18Oktober 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan InsentifPemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sesuai denganketentuan dalam Pasal 3 Bahwa penerima insentif adalah pejabat, danpegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan restribusi sesuai dengantanggung jawab masing masing, disamping itu Bupati/Kepala Daerah,Wakil Bupati/ Wakil Kepala Dearah
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-09-2022 — Putus : 10-10-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG
Tanggal 10 Oktober 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : AGUS RUMINTO ADJI, S.T. BIN WAGIMAN Diwakili Oleh : Dr. Unggul Basoeky, S.H.,M.Kn
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUIS ARI GUNTORO, SH
400 — 58
  • 050/001.1 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA. 2016;
  • Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran Nomor 050/001.4 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA. 2016;
  • Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dearah
    (DPA SKPD) Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2016 No : 1.03 01 30 10 5 2 Tanggal 28 Desember 2015;
  • Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dearah (DPA SKPD) Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2016 (Perubahan) No : 1.03 01 01 30 10 5 2 Tanggal 26 Oktober 2016;
  • Copy 1 Bendel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pembangunan sarana prasarana olahraga pekerjaan pengurugan lahan Sport Centre Kota Tegal tanggal 6 April 2016;
  • Copy 1 bendel buku Surat
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
71 — 17
  • menjelaskan saksi tidak tau proposal LPK Sempoauntuk kegiatan apa;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikanpendapat membenarkan;FATHURRAKHMAN Bin (Alm) ABDUL KARIM, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa saksi menjelaskan mengetahui secara adminitrasi untukpembuatan rekomendasi pemberian hibah terhadap LPK SempoaCorporations Bontang;Bahwa saksi menjelaskan jabatan saksi saat ini kepala UPTDsekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Dearah