Ditemukan 1134 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung senggung singgang singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama Perceraian
Register : 03-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 19-08-2016
Putusan PA PONOROGO Nomor 208/Pdt.G/2016/PA.Po
Tanggal 1 Juni 2016 — PENGGUGAT X TERGUGAT
9 — 1
  • serumah ada 8 jiwa dan hanya ada satu perempuan)Perkara nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Po, Halaman 13 sampaihalaman 47lebih layak jika anak ikut Penggugat tinggal bersama Penggugat dirumah ibu kandung Penggugat di Desa Kupuk;Sebagaimana dalil gugatan Penggugatterdahulu, selama sekitar 2tahun Penggugat ikut serta tinggal bersama keluarga Tergugattidak pernah melihat mereka melaksanakan shalat 5 waktu dankewajiban lainnya sebagaimana seorang muslim, dan hal initernyata dalam jawaban Tergugat tidak pernah di singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 28-10-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 19-01-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 39/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 18 Januari 2017 — - 1. Kie Kim Nio dkk (Penggugat) melawan - 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten (Tergugat I) - 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang (Tergugat II) - 3. Joko Susanto dkk (Tergugat II Intervensi)
795 — 517
  • Bahwa karena dalil surat gugatan Penggugat yang menitik beratkandalam titik singgung kepemilikan hak keperdataan atas tanah, untukmerupakan domain kewenangan Pengadilan Umum/PengadilanPerdata, oleh sebab itu seharusnya gugatan dari peristiwa hukum yangdiajukan oleh Penggugat bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undangundang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk itugugatan
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 08-06-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 22-03-2016
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 11/G/2015/PTUN.Dps.
Tanggal 11 Januari 2016 — PENGGUGAT; - I KETUT ADNYANA TERGUGAT; - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG TERGUGAT II INTERVENSI: - EDHI SUDARNO SUGIJANTO
175 — 77
  • Hakim telahmemenuhi ketentuan sebagai surat keputusan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka9 Undangundang No.51 Tahun 2009 tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat tanah mempunyai sisi ganda sepertisekeping mata uang logam yang memiliki dua sisi, disatu sisi sebagai Keputusan TataUsaha Negara dan pada sisi yang lain sebagai tanda bukti hak keperdataan atau tanda hakkepemilikan seseorang atas tanah, maka dalam gugatan yang berkaitan dengan sertipikatsering terjadi persoalan titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 19-07-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 885 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Juli 2016 —
61 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap dalam Bukunya yang berjudul KekuasaanMahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan KembaliPerkara Perdata, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Agustus 2008, padaHalaman 343 menyatakan sebagai berikut:Pada umumnya, suatu) putusan yang dikategori onvoldoendegamotiveerd, sering bertitik pada singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalampersidangan' tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dankomprehensif.
Pengadilan PN SENGKANG Pidana Umum
Register : 19-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 17-08-2019
Putusan PN SENGKANG Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Skg
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Metta Yulia Kusumawati, SH
Terdakwa:
Abd. Hamid Bin Sunre
37 — 11
  • Hamid, Majelis Hakimberpendapat bahwa keadaankeadaan yang terdapat dalam kedua bukti tersebutadalah keadaan yang terjadi setelah terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintasdalam perkara a quo yang tidak menggambarkan/menunjukkan keadaankeadaanyang terjadi sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut,sehingga tidak dapat mendukung penyangkalan Terdakwa dan uraianuraian yangmemiliki titik singgung dalam materi nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwayang berujung pada tidak terpenuhinya
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 05-10-2016 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 26-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 2690/Pdt.G/2016/PA.Bks
Tanggal 8 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 10
  • lain sangat sering membentak atau dia ngomongAAAAHHHHGGGG, beda halnya kalau didepan orang bahkan berani janji kesaya dan anak saya yang manis manis kalau dia terima telpon depan orangbanyak atau saya telp ke kantornya, nanti kalau kita tagih gak pernah dipenuhi,dan dia pernah janji dan diucapkan oleh dirinya sendiri kalau motor dia Varioakan ditukar dengan motor saya honda Beat, tapi sampai waktu yangditentukan oleh dia sendiri, janji itu hingga hari ini juga tidak pernah dipenuhi,pernah saya singgung
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 16-06-0201 — Putus : 03-11-2010 — Upload : 28-10-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 22/G/2010/PTUN-PTK
Tanggal 3 Nopember 2010 — HON MIN FONG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gang cemerlang No.7 RT.01, RW.03, Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (sebelumnya beralamat di Gang Agustus No.56 RT. 56 RW.XVIII Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang) ; Dalam hal Ini memberikan kuasa kepada SUTADI, SH dan FATKHURRAHMAN, SH. keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Beralamat di Kantor Advokat / Pengacara "SUTADI, SH. & REKAN" Jalan Imam Bonjol Kompleks Martapura II Blok C No.1-2 Kota Pontianak, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai pihak; PENGGUGAT ;
558 — 480
  • MENGADILI SENGKETA INI KAREENA MENYANGKUTSENGKETA KEPEMILIKAN ;Menimbang, bahwa untuk menilai perkara Nomor : 22 /G/ 2010/PTUNPTK apakah merupakan sengketa kepemilikan yangmerupakan kewenangan Peraditan Umum atau merupakan sengketaAdministratif Negara / Tata Usaha Negara yang merupakan wewenangPeraditan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi acuan adalah obyeksengketa dan posita gugatan; 11 M CHI MJANHH+VKRHM AHH HAVH GH SHH EH 60444424 pp GH UR= into urvnai sns.Mink disadari atau tidak terdapat titik singgung
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-05-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 70/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
Hj. HASLIA SIREGAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI
Intervensi:
GUI ENG
142 — 82
  • 2009 tentang Perubahan kedua UndangUndang nomor 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa yang dimaksuddengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidangtata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan ataupejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap titik singgung
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 05-04-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 16/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 29 September 2021 — Penggugat:
Ir. ARIS mANTONG
Tergugat:
BPN KOTA KENDARI
319 — 250
  • Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atastanah mengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yangmenyebabkan adanya irisan atau titik singgung kKewenangan mengadili antara PeradilanTata Usaha Negara dengan Peradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksipengadilan yang berwenang mengadili, maka harus dipertimbangkan terlebin dahuluesensi sengketanya;Menimbang, bahwa berkaitan dengan esensi permasalahan hukum dalamsengketa a quo, diperoleh faktafakta dan faktafakta hukum sebagai berikut
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum Penipuan
Putus : 14-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 339/Pid/2016/PT SMG
Tanggal 14 Desember 2016 — THIO RAHARDJO Alias THIO WOENGIM Alias THIO WOEN KIM
109 — 50
  • berikut :Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalahdakwaan komulatif yang berunsur alternatif ;Menimbang, bahwa dakwaan tersebut adalah : Dakwaan KesatuPertama : melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan), Kedua : melanggarPasal 372 KUHP (Penggelapan) dan Kedua Primair : melanggar Pasal 3Undangundang RI Nomor 8 Tahun 2010 (Pencucian Uang), Subsidair :melanggar Pasal 4 Undangundang RI Nomor 8 Tahun 2010 (PencucianUang) ;Menimbang, bahwa selain dakwaan yang biasanya menjadiketentuanketentuan titik singgung
Pengadilan PN TEMBILAHAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-03-2013 — Putus : 06-06-2014 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Tbh
Tanggal 6 Juni 2014 — - KOPERASI SUMBER KEMAKMURAN (Penggugat). - P.T. SUMATERA RIANG LESTARI (Tergugat).
90 — 9
  • sebagai suatuperbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, melanggar haksubyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, serta bertentangan dengan asaskepatutan, ketelitian, serta sikap hatihati yang seharusnya dimiliki oleh si pelaku,sehingga perbuatanperbuatan tersebut membaca kerugian pada orang lain danmewajibkan orang yang karena kesalahaanya untuk mengganti kerugian yangMenimbang, bahwa dari halhal tersebut di atas Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok perkara tentang titi singgung
Pengadilan PN PURWOREJO Perdata
Register : 15-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN PURWOREJO Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pwr
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
SURJO
Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah
2.Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Yogyakarta
190 — 44
  • Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yangpertama ia memberikan keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua danketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya;Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan untuk menguatkan dalilnyatelah mengajukan bukti berupa bukti P1 sampai dengan P16 dan SaksiSaksiyaitu 1. Saksi SUTRASNO, dan 2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 03-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 K/PDT/2011
PT. BANK DANAMON, TBK. CAB. JEMBER; FAUZIE ISKADAR
36 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berpendapatbahwa dalam praktek Kuasa Mutlak selalu mengandungperkosaan dan manipulasi terhadap debitor yang lemahekonominya, selain itu bertentangan dengan Pasal 1320 ke 4KUH Perdata yang berakibat perjanjian batal demi hukum ;Adapun dasar dan alasan penolakan Pemohon Kasasi Ill terhadappertimbangan Putusan Judex Facti tersebut di atas adalah sebagaiberikut:a) Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 10 Mei 2010,Nomor : 245/PDT/2010/PT.SBY, dikategorikan onvoldoendegemotiveerd yang bertitik singgung
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 27-11-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 14-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 247/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 30 April 2015 — 1. TITIN, 2. ISMAIL, DKK;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
80 — 65
  • Dengansisi ganda tersebut, sengketa Tata Usaha Negara dengan Sertifikat Tanahsebagai objek sengketa terdapat titik singgung kewenangan yangbersumber dari 2 (dua) aspek hukum tersebut ;Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha Negara ini,bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan,maka mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang Undang No. 51Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untukmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1453 K/Pdt/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH VS Hj. Dra. MUSLIHAH ISMAIL THAIB, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Mon Mata Raya Dan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH, cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, 2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
55 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 15 halaman 5, berupa gantikerugian atas keterlambatan sisa pembayaran, gugatan dan tuntutanmana merupakan penggabungan gugatan yang terdiri dari tuntutan sisapekerjaan dan tuntutan kerugian atas akibat keterlambatanpembayaran sisa pembayaran, hal mana menjadikan gugatan a quomenjadi kabur dan tumpang tindih, karenanya gugatan a quo haruslahditolak atau dinyatakan kabur (obscuur libel) sehingga haruslahdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 09-04-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HERRY WIYANTO
Terdakwa:
AGUSTIAN SANJAYA alias AGUS
159 — 66
  • Daulah Islamiyah(ISIS) karena keingin tahuan Saksi tentang Daulah Islamiyah (ISIS)sebagaimana yang disampaikan oleh USTAD WILDAN EDI danUSTAD INDRA yang sering menyampaikan kajian tentang DAULAHISLAMIYAH (ISIS) dimana menggambarkan bahwa DaulahIslamiyah (ISIS) menegakkan syariat islam secara kaffah, selain itukarena Saksi sebelumnya sering mengikuti kajiankajian tauhidyang disampaikan oleh USTAD WILDAN dan USTAD INDRAbersamasama dengan ikhwanikhwan anshor daulah Bengkulusehingga Saksi sering di singgung
    oleh USTAD WILDAN bahwasudah sering mengikuti kajian tapi tidak baiatbalat, karena seringdi singgung tersebut sehingga akhirnya Saksi memutuskan ikutberbaiat dengan dipimpin oleh USTAD WILDAN EDI.Bahwa tidak ada konsuekuensi atau kewajiban yang harus Saksilakukan setelah Saksi berbaiat, dan Saksi tidak pernah mendengarHal 19 Putusan No. 398/Pid.Sus/2019/PN JktTimtentang kewajiban setelah berbaiat dari kajiankajian yangdisampaikan selama ini.Bahwa keterkaitan Saksi dengan AGUSTIAN SANJAYA di dalamJemaah
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
1.Inah Binti H.Hasan Bin Mida
2.Munawaroh Binti H.Hasan Bin Midia
3.Martum Bin H.Hasan Bin Mida
4.Suharta Bin H.Hasan Bin Mida
5.Julaelah Binti Juned Bin Hasan Bin Mida
6.Hapid Mujaedi Bin Juned
7.Julaeha Binti Juned
8.Siti Juliah Binti Juned
9.Muhammad Hamidin Bin Juned
10.Junarsih Binti Juned
11.Maya Kusmiati Binti Kusnadi
12.Desy Kusumawati Binti Kusnadi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Intervensi:
1.Agus Tanu
2.Tuti Tanu, S.E.
3.Juliani Tanu
4.Teguh Mulyadi Tanu
253 — 158
  • Eksepsi Kewenangan Absolut,Halaman 24, dari 89 Halaman, Putusan No.35/G/2021/PTUN.SRGa. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasamilik Penggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa:1) Sertipikat
    Eksepsi Kompetensi Absolut: Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat secara subtansial meteripermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangmerasa milik Para Penggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkansurat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa; Sertipikat Hak MilikNomor 357/Talagasari, tanggal 6 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor22849/1995 Tanggal 28 Desember 1995, seluas 7.130 m2 atas namaSumarni
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-06-2013 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 389/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR.
Tanggal 22 September 2014 — PT.TARAKINDO INTAN PUTRA; 1.PT. LABRATA REAL ESTATE 2.HOUSING DEVELOPMENT 3.FUKKY TANTANG 4.TEKNO WIBOWO 5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
180 — 708
  • Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalam kasus yangseperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata Hak Milik atauPMH. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 10 Undang undang No. 14 tahun 1970(diubah dengan Undang undang No. 35 tahun 1999) sekarang diatur dalam pasal2 jo.
    Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalam kasus yangseperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatan perdata Hak Milikatau PMH. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 10 Undang undang No. 14tahun 1970 (diubah dengan Undang undang No. 35 tahun 1999) sekarangdiatur dalam pasal 2 jo.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 09-08-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat:
1.SONA DG SELO Alias SELO Binti BADORRA
2.MALIA Binti BADORRA
3.GADDONG Bin BADORRA
Tergugat:
1.PT. Gowa Makassar Torism Development, Tbk PT. GMTD Tbk
2.AHLI WARIS MALI DG. SALLE
3.MUCHTAR F. DG. REMBA
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAKASSAR
70 — 14
  • Mengingat dasar pengajuan gugatan dari Penggugat sudah di elemenirkekuatan hukumnya sebagaimana kami singgung pada poin 2 & 3 tersebut diatas, maka ulasan tentang perspektif yuridis normatif dari para Penggugatberkenaan gugatan dimaksud dipandang tidak relevan lagi atau setidaktidaknya telah kehilangan bobot konteks kualitasnya. Sekiranya masih adaHalaman 22 dari 38 Putusan No.256/Pdt.G/2018/PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 05-03-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Tanggal 5 Maret 2014 — K. H. AHMAD MUDATSIR IDRIS VS 1. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPW PPP) JAWA TENGAH, DK
47 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang mengalami ketidak adilan;Bahwa selain itu Partai Politik dan Mahkamah Partai Politik bukanlahLembaga Otonom yang tidak tersentuh dan terpisah dari NegaraRepublik Indonesia karena tetap menjadi bagian komponen dari Negarayang apabila melakukan suatu pelanggaran atas UndangUndang PartaiPolitik maupun konstitusi partai itu sendiri, maka Negara sebagai wadahpenegakan hukum dan keadilan yang akan mengambil alih melaluiLembaga Negara yaitu Lembaga Peradilan;Bahwa legal reasoning yang menjadi titik singgung