Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama Perceraian
Register : 03-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 19-08-2016
Putusan PA PONOROGO Nomor 208/Pdt.G/2016/PA.Po
Tanggal 1 Juni 2016 — PENGGUGAT X TERGUGAT
8 — 1
  • serumah ada 8 jiwa dan hanya ada satu perempuan)Perkara nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Po, Halaman 13 sampaihalaman 47lebih layak jika anak ikut Penggugat tinggal bersama Penggugat dirumah ibu kandung Penggugat di Desa Kupuk;Sebagaimana dalil gugatan Penggugatterdahulu, selama sekitar 2tahun Penggugat ikut serta tinggal bersama keluarga Tergugattidak pernah melihat mereka melaksanakan shalat 5 waktu dankewajiban lainnya sebagaimana seorang muslim, dan hal initernyata dalam jawaban Tergugat tidak pernah di singgung
Pengadilan PN SENGKANG Pidana Umum
Register : 19-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 17-08-2019
Putusan PN SENGKANG Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Skg
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Metta Yulia Kusumawati, SH
Terdakwa:
Abd. Hamid Bin Sunre
36 — 11
  • Hamid, Majelis Hakimberpendapat bahwa keadaankeadaan yang terdapat dalam kedua bukti tersebutadalah keadaan yang terjadi setelah terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintasdalam perkara a quo yang tidak menggambarkan/menunjukkan keadaankeadaanyang terjadi sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut,sehingga tidak dapat mendukung penyangkalan Terdakwa dan uraianuraian yangmemiliki titik singgung dalam materi nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwayang berujung pada tidak terpenuhinya
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum Penipuan
Putus : 14-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 339/Pid/2016/PT SMG
Tanggal 14 Desember 2016 — THIO RAHARDJO Alias THIO WOENGIM Alias THIO WOEN KIM
107 — 49
  • berikut :Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalahdakwaan komulatif yang berunsur alternatif ;Menimbang, bahwa dakwaan tersebut adalah : Dakwaan KesatuPertama : melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan), Kedua : melanggarPasal 372 KUHP (Penggelapan) dan Kedua Primair : melanggar Pasal 3Undangundang RI Nomor 8 Tahun 2010 (Pencucian Uang), Subsidair :melanggar Pasal 4 Undangundang RI Nomor 8 Tahun 2010 (PencucianUang) ;Menimbang, bahwa selain dakwaan yang biasanya menjadiketentuanketentuan titik singgung
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 05-10-2016 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 26-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 2690/Pdt.G/2016/PA.Bks
Tanggal 8 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 10
  • lain sangat sering membentak atau dia ngomongAAAAHHHHGGGG, beda halnya kalau didepan orang bahkan berani janji kesaya dan anak saya yang manis manis kalau dia terima telpon depan orangbanyak atau saya telp ke kantornya, nanti kalau kita tagih gak pernah dipenuhi,dan dia pernah janji dan diucapkan oleh dirinya sendiri kalau motor dia Varioakan ditukar dengan motor saya honda Beat, tapi sampai waktu yangditentukan oleh dia sendiri, janji itu hingga hari ini juga tidak pernah dipenuhi,pernah saya singgung
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-05-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 70/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
Hj. HASLIA SIREGAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI
Intervensi:
GUI ENG
137 — 77
  • 2009 tentang Perubahan kedua UndangUndang nomor 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa yang dimaksuddengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidangtata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan ataupejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap titik singgung
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 05-04-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 16/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 29 September 2021 — Penggugat:
Ir. ARIS mANTONG
Tergugat:
BPN KOTA KENDARI
297 — 228
  • Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atastanah mengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yangmenyebabkan adanya irisan atau titik singgung kKewenangan mengadili antara PeradilanTata Usaha Negara dengan Peradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksipengadilan yang berwenang mengadili, maka harus dipertimbangkan terlebin dahuluesensi sengketanya;Menimbang, bahwa berkaitan dengan esensi permasalahan hukum dalamsengketa a quo, diperoleh faktafakta dan faktafakta hukum sebagai berikut
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 16-06-0201 — Putus : 03-11-2010 — Upload : 28-10-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 22/G/2010/PTUN-PTK
Tanggal 3 Nopember 2010 — HON MIN FONG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gang cemerlang No.7 RT.01, RW.03, Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (sebelumnya beralamat di Gang Agustus No.56 RT. 56 RW.XVIII Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang) ; Dalam hal Ini memberikan kuasa kepada SUTADI, SH dan FATKHURRAHMAN, SH. keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Beralamat di Kantor Advokat / Pengacara "SUTADI, SH. & REKAN" Jalan Imam Bonjol Kompleks Martapura II Blok C No.1-2 Kota Pontianak, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai pihak; PENGGUGAT ;
481 — 388
  • MENGADILI SENGKETA INI KAREENA MENYANGKUTSENGKETA KEPEMILIKAN ;Menimbang, bahwa untuk menilai perkara Nomor : 22 /G/ 2010/PTUNPTK apakah merupakan sengketa kepemilikan yangmerupakan kewenangan Peraditan Umum atau merupakan sengketaAdministratif Negara / Tata Usaha Negara yang merupakan wewenangPeraditan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi acuan adalah obyeksengketa dan posita gugatan; 11 M CHI MJANHH+VKRHM AHH HAVH GH SHH EH 60444424 pp GH UR= into urvnai sns.Mink disadari atau tidak terdapat titik singgung
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Penipuan
Register : 18-01-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN SLEMAN Nomor 42/PID.B/2013/PN.SLMN
Tanggal 11 April 2013 — Pidana: - PROGO SARI
58 — 4
  • Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung atau setidaktidaknyabertitik singgung dengan sengketa perdata ;4. Membebaskan atau melepaskan terdakwa Progo Sari dari segala Tuntutanhukum. ; 22 2 2 22+ 22222 eon nnn noe nnn nnn nn = =Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan PutusanSela pada tanggal 19 Februari 2013 yaitu :1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum terdakwa PROGO SARI tidak dapatditerima ; === === 2.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 02-10-2017 — Putus : 05-01-2018 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 71/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 5 Januari 2018 — Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh
Terbanding/Penggugat : PT AGRAWISESA WIDYATAMA dalam hal ini diwakili oleh T ISKANDAR
Turut Terbanding/Tergugat III : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA
Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
80 — 27
  • Tergugat III sama sekali tidak berperanatau bukan pihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebutsehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telahmelakukan perbuatan melanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 11 halaman 8 dan 9 gugatan penggugat, jugameminta Tergugat Ill untuk memenuhi tuntutannya terkait ganti rugi bungaBank Pemerintah 13 % pertahun, tuntutan mana adalah merupakantuntutan tanpa dasar hukum dan karenanya seluruhnya haruslah ditolak. .Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan PA MANNA Perdata Agama
Register : 13-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA MANNA Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Mna
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 22
  • Seperti yang saya singgung di point 3tergugat dalam menyelesaikan masalah langsung sesuai keinginantergugat. Tergugat tanpa bilang apaapa langsung meninggalkan rumahyang kami tempati, pulang kerumahnya yang mana menurut tergugat itubenar padahal menurut hukum adat dan hukum agama lari atau pergi darirumah sedangkan suami tidak tahu permasalahannya suatu hal yang tidakdi benarkan. Untuk masalah anak saya yang menumpang sementaramelahirkan beberpa waktu setelah melahirkan tergugat tidak sanggup;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 21-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 K/MIL/2017
Tanggal 21 Juni 2017 — AGUS SAMBUDIYONO
76 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Makafakta hukum yang seharus ada guna membuktikan tindak pidana yangdidakwakan adalah :a) Fakta tentang Subjek Hukum.Sebagaimana telah Pemohon Kasasi singgung di atas mengingatTerdakwa didakwa melakukan tindak pidana Setiap orang dengansengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki,menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan bukan tanaman, makafakta yuridis yang harus terpenuhi adalah siapa yang menjadi subjekhukum atau siapa (orang) yang didakwa melakukan tindak pidana.Walaupun dalam
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
1.Inah Binti H.Hasan Bin Mida
2.Munawaroh Binti H.Hasan Bin Midia
3.Martum Bin H.Hasan Bin Mida
4.Suharta Bin H.Hasan Bin Mida
5.Julaelah Binti Juned Bin Hasan Bin Mida
6.Hapid Mujaedi Bin Juned
7.Julaeha Binti Juned
8.Siti Juliah Binti Juned
9.Muhammad Hamidin Bin Juned
10.Junarsih Binti Juned
11.Maya Kusmiati Binti Kusnadi
12.Desy Kusumawati Binti Kusnadi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Intervensi:
1.Agus Tanu
2.Tuti Tanu, S.E.
3.Juliani Tanu
4.Teguh Mulyadi Tanu
235 — 147
  • Eksepsi Kewenangan Absolut,Halaman 24, dari 89 Halaman, Putusan No.35/G/2021/PTUN.SRGa. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasamilik Penggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa:1) Sertipikat
    Eksepsi Kompetensi Absolut: Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat secara subtansial meteripermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangmerasa milik Para Penggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkansurat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa; Sertipikat Hak MilikNomor 357/Talagasari, tanggal 6 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor22849/1995 Tanggal 28 Desember 1995, seluas 7.130 m2 atas namaSumarni
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 05-01-2018 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 3/PDT/2018/PT BNA
Tanggal 12 Maret 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
28 — 21
  • berperanmengeluarkan SPMK tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untukdinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 9 sd 12 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran..Rp3.002.040.000,(tiga milyar dua juta empat puluh ribu rupaih) dalamAPBA 2017 dan APBA perubahan atau dalam APBA berikutnya, petitummana sangatlah tidak tegas, dalam APBA mana yang sesungguhnyadimaksud oleh penggugat.Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 10-04-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 19/G/2015/PTUN-PLG
Tanggal 15 September 2015 — YACOUB CHAIDIR, SH vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN; ERNITA TAHER
53 — 21
  • gugatan mengenaisengketa hak perdata sehingga tidak termasuk kewenangan pengadilan tata usaha negara, yangdalam hal ini menurut Majelis Hakim adalah apakah yang dipermasalahkan oleh Penggugatdalam bidang tata usaha negara (sengketa TUN) atau bidang perdata (sengketa kepemilikan); Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki dua karakteristik yaituselain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak kepemilikan sehinggasengketa tentang sertipikat ini mempunyai titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 27-02-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 PK/TUN/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — HENDRA ALFUISA VS TAN BUDIONO, DKK
53 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat sebagaimanadiuraikan pada angka 9 (sembilan) sampai angka 22 (dua puluh dua) adalahmateri gugatan yang seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri/pengadilanumum, dan ini diperkuat dalam kesimpulan/konklusi Penggugat pada angka 22(dua puluh dua) dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum (Onrechmatigedaad overheiddaad);Bahwa dari peristiwa hukum yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugatyang substansi materinya berkenaan/dan atau sangat menitik beratkan dalamtitik singgung
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Putus : 21-11-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 69/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 21 Nopember 2017 — Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh
38 — 17
  • sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakanTergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran Rp2.638.156.000,00(dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratuslima puluh enam ribu rupiah) dalam APBA 2017 dan APBA perubahanatau dalam APBA berikutnya, petitum mana sangatlah tidak tegas, dalamAPBA mana yang sesungguhnya dimaksud oleh Penggugat.Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Register : 13-04-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Slw
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Hj. AISAH
2.H. USMAN EFENDI
3.ZAELANI
4.MASRURI
5.ROFIQOH
6.ROKHANAH
7.ROSIKHIN
8.AHMAD SOPIYUDIN
9.RIZKI KHALALIYAH
10.MOH. NU MAN
11.IMAN ARIF AFANDI
12.FIKI FITRIANI
13.AINUN NIZAR
14.LAILI VINIKA
15.AFI CHOIRUNNISSA
16.MOH. NIQI FAIQ MUZAKKI
Tergugat:
1.NURONIYAH binti CHOLIL
2.Kelapa Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal
3.Kepala ATR BPN Kabupaten Tegal
Turut Tergugat:
AKHMAD KANZUL FIKRI, M.Pd
105 — 13
  • Fotokopi Jurnal Analogi Hukum Kompetensi Absolut Peradilan Tata UsahaNegara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara DanPeradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Putusan Nomor :27/G/2ZOL7/PtUN.DDPS) 0.2... ecececeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeaeeaaeeaees diberi tanda bukti P3;Menimbang, bahwa terhadap fotokopi buktibukti Surat dari para Penggugatmelalui Kuasa Hukumnya tersebut di atas, Majelis Hakim telah memeriksakesesuaian buktibukti a quo baik dengan fotokopinya sebagai
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 09-08-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat:
1.SONA DG SELO Alias SELO Binti BADORRA
2.MALIA Binti BADORRA
3.GADDONG Bin BADORRA
Tergugat:
1.PT. Gowa Makassar Torism Development, Tbk PT. GMTD Tbk
2.AHLI WARIS MALI DG. SALLE
3.MUCHTAR F. DG. REMBA
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAKASSAR
65 — 14
  • Mengingat dasar pengajuan gugatan dari Penggugat sudah di elemenirkekuatan hukumnya sebagaimana kami singgung pada poin 2 & 3 tersebut diatas, maka ulasan tentang perspektif yuridis normatif dari para Penggugatberkenaan gugatan dimaksud dipandang tidak relevan lagi atau setidaktidaknya telah kehilangan bobot konteks kualitasnya. Sekiranya masih adaHalaman 22 dari 38 Putusan No.256/Pdt.G/2018/PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 05-03-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Tanggal 5 Maret 2014 — K. H. AHMAD MUDATSIR IDRIS VS 1. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPW PPP) JAWA TENGAH, DK
44 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang mengalami ketidak adilan;Bahwa selain itu Partai Politik dan Mahkamah Partai Politik bukanlahLembaga Otonom yang tidak tersentuh dan terpisah dari NegaraRepublik Indonesia karena tetap menjadi bagian komponen dari Negarayang apabila melakukan suatu pelanggaran atas UndangUndang PartaiPolitik maupun konstitusi partai itu sendiri, maka Negara sebagai wadahpenegakan hukum dan keadilan yang akan mengambil alih melaluiLembaga Negara yaitu Lembaga Peradilan;Bahwa legal reasoning yang menjadi titik singgung
Pengadilan PN PURWOREJO Perdata
Register : 15-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN PURWOREJO Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pwr
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
SURJO
Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah
2.Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Yogyakarta
186 — 44
  • Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yangpertama ia memberikan keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua danketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya;Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan untuk menguatkan dalilnyatelah mengajukan bukti berupa bukti P1 sampai dengan P16 dan SaksiSaksiyaitu 1. Saksi SUTRASNO, dan 2.