Ditemukan 763 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kuarsa kausar kalaura klasum kuasa kalusa khausa kausa klaus klausã klause kalausa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 30-05-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 933 K/PID.SUS/2011
Tanggal 30 Mei 2011 — SUTRISNO bin MARTO PAWIRO ; JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KLATEN
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menjatuhkan hukuman pidana sebagaimanatuntutan Jaksa Penuntut Umum , atau setidaktidaknya seperti atau sesuaidengan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 181 / PID.B / 2010 / PNWnsb tanggal 05 Januari 2011.Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhnkan hukumandenda sebesar Rp. 000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan.Alasan Keberatan Pemohon Kasasi :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah tidak cermat dalammenjatuhkan sanksi pidana denda tersebut. karena klausa
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Putus : 10-05-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 10/Pdt.Sus/2016/PN.Psp
Tanggal 10 Mei 2016 — PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Padangsidimpuan (Pemohon keberatan) ; Kamal (Termohon keberatan)
118 — 77
  • Sedangkan yangdimaksud dengan klausa baku yang dilarang UndangUndang adalah :a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahankembali barang yang dibeli kKonsumen;45c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahankembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibelioleh konsumen;d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usahabaik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukansecara tindakan
Pengadilan PT DENPASAR
Putus : 16-10-2014 — Upload : 03-11-2014
Putusan PT DENPASAR Nomor 99/Pdt/2014/PT.DPS
Tanggal 16 Oktober 2014 —
153 — 122
  • Klausa Arbitrasi dan Hukum yangBerlaku pada bukti surat T4 yang menerangkan tentang kewenangan SIACmenangani sengketa tersebut didasarkan pada Pasal 14.1 Perjanjian3042003, sifatnya hanya berupa pendapat atau pertimbangan dari SIACdan ini tidak dapat dihargai sebagai alat bukti, karena sifatnya sebagaitestimonium de auditu serta terlebih lagi bukti yang bersifat testimonium deauditu tersebut berasal dari lembaga peradilan dan arbitrase di luar negeri;Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Tingkat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1827 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
228 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Walaupunpenggunaan tarif lebin rendah untuk PSC dibatasi, akan tetapi, dalam poin 5Protokol tentang klausa Most Favoured Nation (MFN) yang mana sebuahperusahaan Malaysia tidak seharusnya diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan situasi yang serupa.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-03-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 23-02-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 43/PDT.G/2017/PN.Dpk
Tanggal 31 Januari 2018 — R. DJIMAT PERSADA melawan DRS. SAFRI ALIAS AFFY BIN H. SAIMAR; PT BANK MEGA Tbk., Dkk
279 — 227
  • atas tanahnya belumberalin, belum secara yuridis harus ada Akte Jual Beli di Notaris didaftarkan diKantor BPN barulah hak atas tanahnya beralih ;Bahwa benar Bukti P1 yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan AkteNotaris yang asli;Bahwa apabila Akte Minuta Asli sudah diperlihatkan di persidangan maka AsliMinuta sudah diperlihatkan ;Bahwa syarat syahnya perjanjian yaitu terdapat dalam pasal 13820 KUHPeradanya unsur Subyek , adanya unsur kesepakatan kedua belah pihak , adanyaunsur obyek dan klausa
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 02-05-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 330/Pdt.G/2016/PN Tng
Tanggal 12 Oktober 2016 — Budiman Wibowo Siekhi x Tomio, DKK
82 — 22
  • Adanya klausa yang halal, artinya kesepakatanbersama tersebut dibuat hanya sematamata untuk SP3 (surat Perintahpenghentian penyidikan) perkara yang dialami oleh Tergugat ! atas laporanpolisi oleh Penggugat bukan karena atas utang tegugat kepada PenggugatHalaman 46 dari 66 halaman Putusan No .330/Pdt. G/2016/PN Tngsehingga Tergugat ciwajibkan untuk melakukan kewajibannya untukpelunasan utang Tergugat !
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-12-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 791/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 9 Februari 2015 — PT. TRUBA JAYA ENGINEERING Lawan 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI). 2. PT. ADHI KARYA ( Persero) Tbk.
391 — 248
  • Putusan tidak berdasar perjanjian melainkanberdasarkan klausa sepihak dari Termohon Il;Cc. Majelis Arbitrase dalam mengambil keputusantelah melampaui kewenangan;c.1. Majelis Arbitrase telah menjatuhkan adanya uang pengganti kerugiankarena adanya pengunduran waktu pelaksanaan (Extension of time);c.2. Majelis Arbitrase telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 178ayat 3 HIR;d.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 05-02-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 129/Pdt.Bth/2020/PN Dps
Tanggal 6 Januari 2021 — Penggugat:
Feric Setiawan
Tergugat:
Mustafa
Turut Tergugat:
1.Sony
2.Mochamad Saleh atau Mohamad Saleh
3.Mochamad Saleh/Mohamad Saleh
93 — 49
  • Kewajiban pembeli : menerima tanahBahwa Akta adalah klausa yang menentukan dan menjadi kuitansi yang sahjadi para pihak telah sepakat dan menerima Akta sebagai kuitansi;Bahwa peralihan hak terjadi seketika saat tanah dibayar lunas, beberapadibayar tanah tersebut sudah termasuk dan sisa pembayaran dikatakansebagai hutang; pembeli dia harus menjelaskan pembayarannya, bendabenda yang dibebani dari yang akan dijual dimana penjual yang beretikad baiktidak akan mengingkari aturan, melakukan tindakan tertentu
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 14-12-2020 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1200/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
Allied World Managing Agency Limited
Tergugat:
1.PT. Bagja Kumbara Nusantara
2.PT. Samudera Ekspedisi Aman
518 — 821
  • yang melawan hukum dimana sifat melawan hukum daripadaperbuatan melawan hukum ada yang bersifat aktif dan ada yang pasif yangHalaman 106 dari 144 Putusan Perdata Nomor 1200/Pdt.G/2020/PN Dps.pasif artinya bahwa mereka tanpa melakukan perbuatan apa apa tetapiperbuatan mereka menunjukkan perbuatan melawan hukum sedangkan kalauyang aktif artinya mereka aktif melakukan perbuatan sehingga dari perbuatanini masuk dalam katagori perbuatan melawan hukum kemudian ada unsurkerugian adalah sebagai akibat klausa
    keagenan antara pihakprinsipal dengan agen jadi ttulah kewajibannya untuk menjalankan semuakesepakatan yang ada dalam perjanjian agen sedangkan haknya adalah untukmendapatkan komisi sebagaimana yang telah diatur karena agen merupakanperantara dari pihak prinsipal untuk melakukan perbuatan hukumsebagaimana yang sudah disepakati dalam perjanjian ; Bahwa agen atau keagenan dasarnya adalah perjanjian jadi kalaumenurut pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya perjanjian ada sepakat,kecakapan, hak tertentu dan klausa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2367 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 13 Juni 2013 — ARIS MUNANDAR, ST., MT. Bin DJAMIN
93 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • beton denganHammer test (Palu beton) atau Core Drill (dibor) ;Dengan demikian terlihat dengan jelas perbedaan makna antara kata atau dengan kata dan;Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga olehpusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka Jakarta 2001hal 74 dan hal 234:Kata atau mempunyai arti : kata penghubung untuk menandai pilihandiantara beberapa hal (pilihan) : anda boleh memilih yang mana saja ;Kata Dan mempunyai arti : penghubung satuan bahasa (kata, Frasa,klausa
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama Harta Bersama
Register : 19-01-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 258/Pdt.G/2016/PAJT
Tanggal 14 Februari 2017 — Penggugat VS Tergugat
66 — 11
  • Yuli Sundari;Bahwa Tergugat Intervensi tidak pernah memberi kuasa khusus kepadaTergugat Intervensi Il di dalam Akta Nomor : 51 tertanggal 26 November2014 tentang Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat Notaris/PPATGunawan, SH, M.Kn.Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat Intervensi , TergugatIntervensi Il bersamasama dengan Notaris/PPAT Gunawan, SH, M.Kn.dengan cara tipu daya telah menambahkan klausa Kuasa Khusus yangditentukan akan dapat terbuka dan atau berlaku dengan melaluiketentuan syaratsyarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-12-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2430 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Desember 2015 — PERSEROAN TERBATAS (PT) BALI RESORT DAN LEISURE (PT BALI RESORT DAN LEISURE CO., Ltd), Dkk vs ADE CHAERANI NUR SAFITRI, pendiri PERSEROAN TERBATAS (PT) BUAHAN
270 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2430 K/Pdt/2015telah membuat Perjanjian 30 4 2003" yang di dalamnya disepakati pulaadanya klausula pilihan hukum di SIAC, oleh karena itu keterangan dalampoint Ill Arbiration Clause And Applicable Laws pada bukti surat T3 yangsama dalam terjemahannya dalam point Ill Klausa Arbitrase dan Hukumyang berlaku pada bukti surat T4 yang menerangkan tentang kewenanganSIAC menangani sengketa tersebut didasarkan pada Pasal 14.1Perjanjian 30 4 2003", sifatnya hanya berupa pendapat ataupertimbangan dari
Pengadilan PN Pangkalan Balai Perdata
Register : 21-12-2020 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pkb
Tanggal 18 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
165 — 1721
  • RivaiAbdullah Palembang tidak ada perubahan isi kontrak/surat perjanjian denganpenambahan klausa/pasal (Adendum) karena tidak adanya perubahanpekerjaan, perubahan harga kontrak, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaandan/atau masa pelaksanaan dan perubahan kontrak yang disebabkan masalahadministrasi, sebagaimana telah diatur pada bagian B.4 pasal 34.2.Bahwa dalam Syaratsyarat Umum Kontrak (SSUK) B.6 pasal 41.1 huruf eMengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undangundang HukumPerdata, PPK dapat melakukan
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata Wanprestasi
Register : 16-08-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Mjk
Tanggal 17 Januari 2019 — - TANTI WIDYANA - PT.BNI LIFE INSURANCE PUSAT - 2. PT.BNI LIFE INSURANCE CABANG MOJOKERTO
484 — 194
  • Thoib) dan/atau PENGGUGAT sudah sesuai dengan klausa baku yang terdapatdidalam ketentuan polis dan memiliki kekuatan hukum;. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (nietonvanklijk verklaard);. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT mengenai kerugianmateriil, immaterial, dan kewajiban membayarkan uang denda kepadaPENGGUGAT;. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara a quo;.
Pengadilan PN MARISA Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Register : 09-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN MARISA Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar
Tanggal 14 Desember 2020 — Pidana - IRVAN YUNUS Alias IRVAN
420 — 280
  • MarMenimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakimmenilai bahwa ketentuan sanksi terhadap Terdakwa terdapat dalam Pasal 6Ayat (1) huruf b Undang undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 TentangPengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang bersifatLex superiorderogat legi inferior adalah asas penafsiran hukum yangmenyatakan bahwa hukum yang tinggi (/ex superior) mengesampingkan hukumyang rendah (lex inferior), dan suatu Perjanjian yang diatur dalam pasal 1337KUHPer tentang klausa
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 30-04-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 51/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 11 Juni 2019 — Pembanding/Tergugat I : PT. DHARMA PUTRA KARSA
Terbanding/Penggugat : PT. PETROTRANS UTAMA diwakili JUMIATI SANUSI MARTHEN selaku Direktur Utama
Turut Terbanding/Tergugat II : HANDY ALIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat III : JOHAN BUDIONO
182 — 95
  • Bahwa Tergugat I menyatakan tidak setuju draftkontrak/perjanjian yang diajukan oleh Penggugatdengan alasan adanya klausa yang mengatur tentangketentuan Payment Penalty (denda keterlambatanHalaman 5 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMRpembayaran) sebesar 2 % (dua persen) per bulanbagi Tergugat ! atas setiap keterlambatanpembayaran invoice dari Penggugat ;C.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1828 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
281 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Walaupunpenggunaan tarif lebin rendah untuk PSC dibatasi, akan tetapi, dalam poin 5Protokol tentang klausa Most Favoured Nation (MFN) yang mana sebuahperusahaan Malaysia tidak seharusnya diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan situasi yang serupa.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Tanah
Register : 15-08-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 573/ Pdt.G / 2016 / PN Dps
Tanggal 21 Februari 2017 — IDA BAGUS NGURAH WIJAYA melawan IDA AYU GEDE MAHYUNI, dkk.
96 — 45
  • mengajardibidang kenotariatan;Bahwa bilamana suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatanwanprestasi adalah ranah dari suatu perjanjiian dimana dikatakanHalaman 67 dari 86 Putusan Nomor 573/Pat.G/2016/PN Dpswanprestasi bila proses / kewajiban para pihak tidak dilaksanakan sesuaidengan isi perjanjian;Bahwa syarat syarat perjanjian menurut pasal 1820 KUHPerdata adal 2yaitu. syarat subyektif dan obyektif dimana syarat subyektif meliputikesepakatan / kecakapan sedangkan syarat obyektif adalah hal tertentu /klausa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-10-2016 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 596/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Mei 2017 — PT.PELAYARAN CARAKA TIRTA PERKASA,Cs X PT. PANN MULTI FINANCE (Persero) atau disebut juga PT.PANN (PERSERO),Cs
216 — 71
  • faktor perekonomian yang dijadikan kesempatan danalat untuk membuat akta perjanjian tersebut yang mekanisme danpelaksanannya tidak ada unsure itikad baik sehingga melanggar nilai keadilanserta melanggar aturan hukum yang berlaku. dan perbuatan dan tindakantersebut dikategorikan perbuatan yang melanggar hukum serta denganadanya fakta tersebut yang menjadi pokok permasalahannya bukankepada kesepakatan namun terhadap mekanismemekanisme dalampembuatan perjanjian, cara atau teknis pelaksanaan serta klausa
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-02-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1614/Pid.B/2014/PN.Mks
Tanggal 5 Februari 2015 — - OKFI INGGRID SJARIF Vs. - JPU
62 — 10
  • Deklarasi Nasabah bahwa dengan menandatangani formulirini, saya /kammi telah membaca dan menyetujui seluruh klausa yang terteradalam perjanjian Dual Dengan demikian, apabila HOEI SIAO FUI aliasHENDRIK mengaku tidak mengetahui isi surat aplikasi (formulir aplikasiDCD) dengan alasan tidak pernah memberikan paraf setelah melakukan 40(empat puluh) kali transaksi produk DCD adalah tidak logis.Bahwa produk DCD ada di Bank DBS dan dijalankan sesuai dengan aturanaturan perbankan yang ada, namun sejak tanggal