Ditemukan 758 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tingkat tindak tangga tinggi tengkar tangka tungka tingga tongka tingkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-10-2010 — Putus : 18-01-2011 — Upload : 14-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 18 Januari 2011 — Agung Prasetyo, SH,MM bin Teguh Siswo wardoyo
90 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim Aagung dalam memeriksa perkara di tingka t kasasi tidakmempertimbangkan alasan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasitentang:Judex Facti Pengadilan Negeri Batang telah salah menerapkan hukumpembuktian sebagai mana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf (a)dan (c) KUHAP, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam membuktikanunsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianHal. 29 dari 34 hal. Put.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-04-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 22-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 7 Nopember 2013 — 1.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA NASIONAL (DPD SPN) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (.DKI.) JAKARTA, diwakili oleh RAMIDI dan DARLINA SIHOMBING LUMBAN T, 2. DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJA NASIONAL (DPC SPN ) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, diwakili oleh MOCH. HALILI dan SOPYAN HADI;GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA
111 — 75
  • Pada tingka perusahaan / basis disebut Pimpinan Serikat Pekerjadisingkat PSP, yang berkedudukan di tingkat perusahaan ; Pasal 19, Anggaran Dasar :Serikat Pekerja Nasional (SPN) terdiri dari dua badan utama, yaitu :1. Badan Legislatif ; a. Kongres ;Halaman 7 dari 180 halaman, Putusan Nomor : 62/G/2013/PTUNJKT.b. Majelis Nasional ; c. Konferensi Daerah ;d. Konferensi Cabang ; e. Konferensi Anggota ;2. Badan Eksekutif terdiri dari : a. DPP (Dewan Pimpinan Pusat) ; b.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Partai Politik
Register : 06-11-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 14-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 17/G/2013/PTUN.Dps
Tanggal 11 Maret 2014 — Penggugat :
- PUTU SUARJANA
Tergugat :
- GUBERNUR BALI
117 — 81
  • perihalPersetujuan Pergantian antar waktu atas nama Putu Suarjana (Penggugat) ;Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurami Rakyat (HANURA)Nomor A/198/DPPHANURA/III/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihalPersetujuan Pemberhentian dari Keanggotaan Partai HANURA atas namaPutu Suarjana (Penggugat) ;Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Buleleng Nomor17/DPC/BLLHANURA/VIII/2013 tanggal 30 Agustus perihal PeresmianPemberhentian PAW Putu Suarjana (Penggugat) yang disampaikan kepadaKetua DPRD Tingka
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 06-07-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PT PALEMBANG Nomor 50/Pdt./2011/PT.PLG
Tanggal 6 Juli 2011 — 1. DEPARTEMEN KEUANGAN R.I Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dkk vs THAMSIL AWALUDIN dkk
48 — 27
  • Tergugat telah diajukan dalam tenggangwaktu dan menurut cara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan olehundangundang, maka secara formal permohonan banding tersebut dapatditerima ;Menimbang, bahwa setelan memeriksa meneliti dan mempelajariidengan seksama berkas perkara dan suratsuratt lainnya yang berkaitandengan perkara ini, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang No.34/Pdt.G/2010/PN.Plg tanggal 12 Oktober 2010, Memori Banding dan KontraMemori Banding dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingka
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-04-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 25 Agustus 2015 — - ABDURAHMAN
97 — 39
  • Sosialisai pada tingkat Kabupaten / Kotadilaksanakan oleh Tim pelaksana Tingkat Provinsi, sedangkan sosialisaipada tingka Kecematan,Desa / Kelurahan dan Kelompok Masyarakatdilaksanakn oleh Tim Pelaksana Kabupaten / Kota..
    Sosialisai pada tingkat Kabupaten / Kotadilaksanakan oleh Tim pelaksana Tingkat Provinsi, sedangkan sosialisaipada tingka Kecematan,Desa / Kelurahan dan Kelompok Masyarakatdilaksanakn oleh Tim Pelaksana Kabupaten / Kota.4. Verifikasicalon penerima bantuan dan kebutuhan bahanHalaman 64 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.
    Sosialisai pada tingkat Kabupaten / Kotadilaksanakan oleh Tim pelaksana Tingkat Provinsi, sedangkan sosialisaipada tingka Kecematan,Desa / Kelurahan dan Kelompok Masyarakatdilaksanakn oleh Tim Pelaksana Kabupaten / Kota.4. Verifikasi calon penerima bantuan dan kebutuhan bahanHalaman 89 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 21-09-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 26-07-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 1229/Pdt.G/2016/PA.Bgr
Tanggal 9 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 6
  • atau 4(empat ) hari, dan berulang ulang, hal ini masih seringdilakukan oleh PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI,entah kemana perginya seolah oleh yang benar dan perludilindungi hanya PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI.Menurut PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI perbuatantersebut dianggap tidak bermasalah, sedangkan tingkah lakuperbuatan PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI telahdisikapi oelh putraputrinya, dengan sabar begitupunTERGUGAT/PENGGUGATREKONVENSI.Mohon PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI harus sadaratas perbuatan .tingka
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-09-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 135/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 6 Januari 2022 — Penggugat:
SITI MARISA
Tergugat:
Bupati Jember
327 — 211
  • Januari 2021, Nomor 228/B/2020/PT.TUN.SBY,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat IlIntervensi dan Pembanding II/Tergugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaPerkara No: 50/G/2020/PTUN.SBY Tanggal 15 September 2020yang dimohonkan banding;Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomon 135/G/2021/PTUN.SBY Menghukum Pembanding /Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingka
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-09-2013 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381 B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SIIX ELECTRONICS INDONESIA
104 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena syarattersebut tidak bisa dipenuhi maka metode harga jual minus (resaleprice) tidak bisa dilterapkan kepada Pemohon Banding;a) Metode Harga Pokok Plus (Cost Plus)Bahwa metode ini umumnya digunakan pada usaha pabrikasi yangmenjual produk kepada afiliasinya untuk diproses lebih lanjutPernitungan harga wajar dengan metode ini dilakukan denganmenambahkan tingka laba kotor wajar kepada biaya produksi;Data persentase laba kotor wajar dapat diperoleh dari:Halaman 32 dari 38 halaman.
Pengadilan PT AMBON Perdata Tanah
Register : 30-01-2018 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 25-09-2018
Putusan PT AMBON Nomor 4/PDT/2018/PT AMB
Tanggal 15 Maret 2018 — Penggugat/ Pembanding:
1. Drs. MOH.YAMIN RUMRA, M.Si,
2. Dr. HUSIN ANANG KABALMAY,M.H,
Tergugat/ Terbanding:
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
93 — 70
  • Oleh karena itu, bila dalamsengketa Penggugat mengajukan gugatan yang objek sengketa danTergugatnya sama, kemudian digabungkan menjadi satu terhadapgugatan tersebut karena gugatan yang diajukan terhadap satu kualitasTergugat yang sama dengan objek yang sama pula, haruslah diterima dandikabulkan.Bahwa Para Pemohon Banding tidak sependapat dan keberatan ataspertimbangan hukum Majelis hakim tingka pertama yang telah membuatputusan melampaui batas kewenangannya.Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama merujuk
Pengadilan PTUN MANADO TUN Kepegawaian
Register : 25-01-2012 — Putus : 29-02-2012 — Upload : 22-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 05/ G.TUN/2012/ PTUN. MDO
Tanggal 29 Februari 2012 — Penggugat: DR. RALFIE PINASANG,SH.MH. Tergugat: REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO .
149 — 77
  • nyata dalam :e Peraturan Pemerintah RI Nomor : 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps danKode Etik Pegawai Negeri Sipil pada bab I pasal 1 angka 1, 2 dan 4,menyebutkan :1 Angka (1): " Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan,kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebanggaandan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara dan KesatuanRepublik Indonesia ";2 Angka (2) " Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingka
    Negeri Sipil dan PP 53/2010 adalahtermasuk larangan, hal ini telah jelas dan nyata dalam : PP 42/2004 ttg Kode Etik PNS menyebutkan pada bab I pasal 1 angka 1, 2 dan 4menyebutkan :Angka (1) :" Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan,kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas,kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara danKesatuan Republik Indonesia " ;Angka (2) " Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingka
    Peraturan Pemerintah RI Nomor : 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps danKode Etik Pegawai Negeri Sipil pada bab I pasal angka 1, 2 dan 4.1 Angka (1) Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan clan persatuan,kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebanggaanclan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara dan KesatuanRepublik Indonesia " ;2 Angka (2) " Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingka laku clanperbuatan PNS
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Umum
Register : 13-12-2016 — Putus : 03-02-2017 — Upload : 10-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 137/PID/2016/PT PTK
Tanggal 3 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : MULYADI, SH
Terbanding/Terdakwa : ISHAK YACOB BIN JACOB
110 — 73
  • dalam putusannya dan pertimbangan HakimTingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan PengadilanTinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin pertimbangan Hakim TingkatPertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan PengadilanNegeri Pontianak tanggal 8 Nopember 2016 Nomor 320/Pid.B/2016/PN Ptk.yang dimintakan banding;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingka
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-11-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 95/Pdt.G/2014/PN.Sda
Tanggal 6 Nopember 2014 — DRS. EC. FN SANDI KARTAWIDJAJA M e l a w a n : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo / Bupati Sidoarjo
39 — 13
  • Pdt.G/2011/PN.Sda tanggal 3 Juli 2012, dan bukti T5 berupa putusan PengadilanNegeri Sidoarjo Nomor : 109/Pdt.G/2012/PN.Sda tanggal 16 April 2013; Majelis Hakimmemperoleh fakta bahwa untuk pokok perkara yang sama dengan pokok perkara dalamgugatan perkara ini ternyata sudah ada putusan Pengadilan Negeri sebagaimana putusanputusan tersebut diatas; Sedangkan untuk putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor :109/Pdt.G/2012/PN.Sda tanggal 16 April 2013, belum mempunyai kekuatan hukum tetap(sekarang dalam tingka
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 26-08-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 95/PDT/2019/PT BTN
Tanggal 18 September 2019 — Pembanding/Penggugat : SALEHUDDIN AHMAD
Terbanding/Tergugat : Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT. BFI Finance Indonesia Tbk
85 — 645
  • Bahwafaktafakta diatas telah menjadi fakta hukumsebagaimana tertuang pada pertimbangan hukum dalam putusannomor 799/PDT.G/2018/PN.Tng halaman 34, sehingga demikian tidakperlu diragukan lagi kebenarannya bahwa Pembanding telah lalaidalam melakukan pembayaran uang sewa guna usaha kepadaTerbanding.Lebih lanjut, kelalaian diatas juga telah diakui oleh Pembanding baikdalan Gugatan Pembanding pada persidangan tingka pertama ataupundalam Memori Bandingnya.Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 95/PDT/2019/PT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-06-2014 — Upload : 03-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 25 Juni 2014 — PT. DUTA PALMA NUSANTARA VS 1. SORNOP SIAHAAN, DKK
170 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hasibuan 15 Mar 201366 Putra Jaya Zega 15 Mar 201367 Bambang Muda Harahap 15 Mar 201368 Nova Supriyanto 15 Mar 201369 Nanda Kusarianto 15 Mar 2013710 Rohman 15 Mar 201371 Sugiono 15 Mar 201372 Elius Hulu 15 Mar 201373 Eforis Hulu 15 Mar 201374 Temazaro Zega 15 Mar 2013715 Sutrisno 15 Mar 2013716 Rukidin 15 Mar 201377 Sabar M Harahap 15 Mar 201378 Miswanto 15 Mar 2013719 Meilani 15 Mar 201380 Ika Angraeni Widyaningsih 15 Mar 201381 Mawarni Lubis 21 Feb 201382 Armen 15 Mar 201383 Otdrizal 15 Mar 201384 Tingka
    Hasibuan 15 Mar 201366 Putra Jaya Zega 15 Mar 201367 Bambang Muda Harahap 15 Mar 201368 Nova Supriyanto 15 Mar 201369 Nanda Kusarianto 15 Mar 201370 Rohman 15 Mar 201371 Sugiono 15 Mar 201372 Elius Hulu 15 Mar 201373 Eforis Hulu 15 Mar 201374 Temazaro Zega 15 Mar 201375 Sutrisno 15 Mar 2013716 Rukidin 15 Mar 201377 Sabar M Harahap 15 Mar 201378 Miswanto 15 Mar 2013719 Meilani 15 Mar 201380 Ika Angraeni Widyaningsih 15 Mar 201381 Mawarni Lubis 21 Feb 201382 Armen 15 Mar 201383 Otdrizal 15 Mar 201384 Tingka
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 23-07-2012 — Putus : 21-12-2012 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/TUN/2012
Tanggal 21 Desember 2012 — WALIKOTA SURABAYA VS TUAN BANADJI, DKK, DAN 1. KEPALA BPN RI, 2. KAKAN PERTANAHAN KOTA SURABAYA;
99 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 78 /PK/TUN/2012Menerima Eksepsi Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Pembanding dan TergugatII Intervensi / Pembanding;DALAM POKOK PERKARA ;Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkaraini pada kedua tingka pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 174 K/TUN/2010, Tanggal 28 September 2010 yang
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 03-04-2017 — Upload : 21-09-2017
Putusan PN GARUT Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Grt
Tanggal 3 April 2017 — INDRA KRISTIAN BIN H. ADE KARTIWA
67 — 8
  • Saksi UJANG SULAEMAN, S.IP BIN ADE DIDI (Alm), di bawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi membenarkan BAP.Bahwa bertugas di kantor dinas perhubungan kab. garut , pangkatpenata tingka jabatan sebagai kepala seksi rekayasa lalu lintas danpenetapan pemasangan rambu lalu lintas larangan masuk ( proboden) yang ada di pertigaan mihoa tepatnya dijalan a yani yaitu dimulaitahun 2007 dengan skep bupati garut no.551.11/ kep.395Dishub2007 tentang penetapan rambu larangan dan perintah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-02-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 24 Februari 2014 — SAHAT MARTUA P. GULTOM VS PT. CIPTAKOMUNINDO PRADIPTA
41 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan demikian, upah selama 17 (tujuh belas) bulan, THR tahun2011 dan 2012 dan Bonus tahunan tahun 2011 dan 2012 PATUTlahdikabulkan oleh Majelis Hakim Judex Juris yang memeriksa dan mengadilipekara ini di tingka Kasasi, yakni sebesar Rp 165.084.400, denganperincian sebagai berikut : Upah Pemohon Kasasi selama 17 (tujuh belas) bulan dan kekuranganpembayaran upah bulan November Rp 6.181.000 yang totalnya adalahRp 128.360.400, (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enampuluh ribu empat ratus
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-07-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 80/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 24 September 2018 — - BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. cq KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, - P.T. PELABUHAN INDONESIA II ( PELINDO II ) LAWAN PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk
146 — 56
  • sebagai berikut :Tentang Eksepsi:1.Bahwa Judex factie / Pengadilan Negeri Palembang telah tepat danbenar dalam memeriksa & Mengadili perkara a quo, serta tidakmengambil kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa Terbanding / Penggugat menolak secara tegas dalil dalilPembanding Il / Tergugat pada bagian B halaman 1011 memoribandingnya, oleh karena Pembanding Il /Tergugat tidak mengajukanEksepsi mengenai formalitas gugatan Terbanding / Penggugat terkaitgugatan lewat waktu pada proses pemeriksaan tingka
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 22-03-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA PINRANG Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Prg
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 15
  • sudah tidakrukun dalam rumah tangganya; par tab Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihandan pertengkaran sejak tahun 2014; par tab Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan danpertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh pengtgugat selingkuhtanpa ada bukti, Tergugat sering judi seperti sabun ayam dan Tergugat menkomsumsi narkoba sejenissabu sabu; par tab Bahwa saksi tidak pernah melihat lansung Tergugat menkomsumsi sabu sabu tapisaksi melihat tingka
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 27-09-2007 — Upload : 09-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297PK/PDT/2007
Tanggal 27 September 2007 — Para Ahli Waris Tuan WIMANTO ARIFIN GANDANEGARA (d/h. GOUW SIOE THO), yaitu SUPRAYOGI SURJADI (d/h. SOUW GIE TJOAN), dkk ; PT. INDUSTRI PABRIK EMAIL KOSMO, dkk
74 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Grace Gandanegaratersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II untuk membayarbiaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik dalam tingkat pertama,tingka banding, maupun dalam tingkat kasasi yang dalam tingkat kasasi iniyang ditetapkan sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.