Ditemukan 1136 data
Urut Berdasarkan
Putus : 31-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1779 K/Pdt/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — VREDDY VS 1. MANGSUR BIN GOMANG, DKK
154 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksepsi Kewenangan Absolut:Alasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangmerasa milik Penggugat;Bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan Penggugat tersebutperlu dibuktikan terlebin dahulu mengenai apakah adanya hubungan hukumhak keperdataan dari kepemilikan
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 66/G/2020/PTUN.SRG Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
293 — 204
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
293 — 204
Eksepsi Kewenangan Absoluta) bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikHalaman 15 dari 47 Putusan Perkara No. 66/G/2020/P TUN.SRGPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak
Register : 24-10-2019 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 62/G/2019/PTUN.PBR Tanggal 17 Februari 2020 — Penggugat:
DUTIARWAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
345 — 204
DUTIARWAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
345 — 204
Tergugat diwajibkan untuk mencabutobyek sengketa in l/itis dengan demikian terhadap gugatan Penggugatdikabulkan untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa pihak Tergugat adalah pihak yang kalah dalamsengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanyadihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangansaksi yang tidak Majelis Hakim singgung
Register : 20-11-2013 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 13-03-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 18/G/2013/PTUN-TPI Tanggal 5 Maret 2014 — PT. SAKINA SAKATAMA; MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN;
141 — 44
141 — 44
Peradilan Tata Usaha Negara Jis.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 danUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UndangUndangPutusan No. 18/G/2013/PTUNTPI 4 dari63Peradilan Tata Usaha Negara), dan yang selebihnya termasuk jenis eksepsi lainsebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (3) UndangUndang Peradilan Tata UsahaMenimbang, bahwa Tergugat mengajukan alasan yang mendalilkan yangpada pokoknya: Bahwa secara subtansial, materi permasalahan hukum dalamgugatan Penggugat sangat menitikberatkan pada titik singgung
Register : 29-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt Tanggal 12 April 2018 — PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA Melawan PEMRINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Cq. BUPATI KUTAI TIMUR, DKk
260 — 67
260 — 67
2002, dijelaskan bahwa kewenangan Pemberian Izin UsahaPerkebunan (IUP) tersebut telah menjadi kewenangan Bupati / Walikota,bila wilayah perkebunannya berada dalam wilayah Kabupaten / Kota;Bahwa dalam posita angka (7) dimana secara de jure, Penggugat justrumengakui sendiri bahwasanya areal yang diklaim Penggugat merupakanKawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), sehingga seyogyanya justrutidakmemerlukan izin dari Menteri Kehutanan RI sebagaimana yangdilakukan Penggugat;Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung
Putus : 18-06-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3162 K/Pdt/2014 Tanggal 18 Juni 2015 — PRESIDEN Rl, dkk vs HJ. MUTMAâÂÂINAH., MUDIHARTO., ENDANG SULISTYAWATI.,
dr. EDI KRISDIANTO dan Enng R.P. PURWANTI
66 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
terlambat; Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukumJudex Facti Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 55 yang menyatakan: Bahwa benar beberapa putusan pengadilan memang tidak dapatmenerima gugatan yang mencampuradukkan antara Perbuatan MelawanHukum (PMH) dan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antara perbuatanwanprestasi dengan PMH tidak jarang terjadi titik singgung
Register : 03-12-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 52/G/2020/PTUN.KDI Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
dr. LA DUWI,Sp.An
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
Intervensi:
LA SINDI
224 — 118
dr. LA DUWI,Sp.An
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
Intervensi:
LA SINDI
224 — 118
Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atas tanahmengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yang menyebabkanadanya irisan/titik singgung mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara denganPeradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenangmengadili, maka harus ditelaan terlebin dahulu pangkal permasalahan/esensisengketanya;Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum di atas, Majelis Hakim terlebihdahulu menguraikan faktafakta/fakta hukum yang terungkap di persidangan
Putus : 05-05-2014 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 63/Pid.B/2014/PN.TTD Tanggal 5 Mei 2014 — MANUHARI SIMAMORA
45 — 6
45 — 6
., yangmerupakan Hakim Agung Mahkamah Agung R.I dalam tulisannya yangberjudul Hubungan Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuanmenerangkan bahwa ada 2 (dua) titik singgung antara wanprestasidengan tindak pidana penipuan, yaitu ketika adanya unsur penipuandalam membuat persetujuan perjanjian dan ketika pelaksanaanperjanjian terdapat itikad buruk dari debitur untuk merugikan kreditur,maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penipuan, tetapisepanjang tidak ada unsur penipuan dan itikad buruk, makapelanggaran
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 67/G/2020/PTUN.SRG Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
111 — 74
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
111 — 74
Eksepsi Kewenangan Absoluta) bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 161/Tanjung Pasir;b) bahwa sebagaimana Pasal
Register : 21-12-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 575/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 10 Februari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
58 — 36
58 — 36
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 950 K/Pdt/1987 bertanggal28 Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkanHalaman 37 dari 40 Putusan Nomor: 575/Pdt/2020/PT MDNBahwa terlihat titik singgung antara alasan Neit OnvaldoendeGemotiveerd dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian,Pada kasus ini Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan Jjelasdan seksama bagian mana keterangan para saksi itu salingbersesuaian, maka Makamah Agung membatalkan putuan tersebut.g.
Putus : 25-03-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Dum Tanggal 25 Maret 2013 — PENGGUGAT : Hamzah VS TERGUGAT : Devina
62 — 17
62 — 17
konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan Penggugat semula;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara teliti surat gugatanPenggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dipersidangan, makaMajelis berpendapat bahwa yang menjadi sentral dan titik singgung
Register : 05-10-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 550/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
R.E. BARINGBING, S.H., M.H
Tergugat:
1.PT. NADYA VILLA
2.PT. ISPI PRATAMALESTARI PERKASA
102 — 45
R.E. BARINGBING, S.H., M.H
Tergugat:
1.PT. NADYA VILLA
2.PT. ISPI PRATAMALESTARI PERKASA
102 — 45
gugatanperlawanan dan banding atas putusan gugatan perlawanan tersebut; Penggugat mendalilkan perbuatan Para Tergugat yang mengajukangugatan baru dengan Register Perkara No. 302/Pdt.G/2015/PN.Bks yangdidaftarkan pada tanggal 24 Juni 2015 adalah perbuatan melawanhukum;Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalildalil yang dikemukan olehPenggugat sebagaimana tersebut di atas dengan dalil dan argumentasihukum yang akan diuraikan pada dalildalil berikutnya;Bahwa sebagaimana yang telah Para Tergugat singgung
Putus : 07-04-2010 — Upload : 01-12-2011
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 07_PDT_G_2009_PNBT_KABUL_07042010_Wanprestasi Tanggal 7 April 2010 —
71 — 21
71 — 21
BTposita selanjutnya maupun dalam pelitum gugatan tidak adadisinggung singgung nama Beng Susanto, karenanya sebagaiapa status dan kedudukan Beng Susanto dalam perkara initidak jelas, menurut hukum status dan kedudukan pihakharus jelas ( Legitima Person Stand in yudicio )sehinggapara Tergugat dapat membela hak hak yang digugat olahPenggugat.Maka dengan demikian gugatan diskualifikasi in persona,yakni Beng Susanto orang yang mengajukan gugatan bukanorng yang berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum
Register : 22-05-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 22/G/2018/PTUN.Mdo Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat:
IMELDA DIANA RONDONUWU, SE., M.Si
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
136 — 89
IMELDA DIANA RONDONUWU, SE., M.Si
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
136 — 89
diketahui bahwaObjek sengketa dan Objek sengketa II merupakan Penetapantertulis yang bersifat konkrit dalam arti memiliki bentuk keputusan,bersifat individual yaitu ditujukan kepada individu secara khusus,dan bersifat final yaitu keputusan tersebut tidak lagi memerlukanpersetujuan atasan Tergugat;Menimbang, bahwa selain itu terhadap objek sengketa yangmerupakan Sertipikat Hak atas tanah yang mengandung bahwasengketa tata usaha negara tersebut termasuk dalam ruang lingkuppertanahan yang memiliki titik singgung
Putus : 30-03-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 K/TUN/2015 Tanggal 30 Maret 2015 — KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN
CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK VS PT. HARAPAN MAJU INDAH
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali Tariff dan/atau Nilai Pabean terhadap barang imporTermohon Kasasi yang dikeluarkan oleh atasan Pemohon Kasasi (in casuDirektur Jenderal Bea dan Cukai);Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa merupakan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara karena memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa terdapat titik singgung
Putus : 15-03-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3551 K/Pdt/2016 Tanggal 15 Maret 2017 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, dk vs. PT SADANG SARI, dk
196 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
196 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
Titik singgung yang paling mungkin terjadidalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUNdengan gugatan perdata hak milik atau PMH.
R dananakanaknya, hak para Penggugat untuk menuntut tanahsengketa telah lewat waktu (rechtsverwerking);Exceptio doli mail (exceptio doli presentis)Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung dan uraikanpada bagian eksepsi error in persona surat jawaban Tergugat tertanggal 5 Mei 2014 ini, dengan merujuk apa yang menjadiketentuan dari isi Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Perjanjian KerjaSama Pembangunan dan Pengelolaan Hotel di Jalan Ir.
Putus : 22-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3373 K/Pdt/2017 Tanggal 22 Desember 2017 — TN. JEFRRY KURNIAWAN, DIREKTUR UTAMA PT LIBROSS DERAP ABADI VS 1.PT BHANDAWIBAWA ASIH, diwakili oleh Direktur Utamanya yaitu BENNY TJOKROSAPUTRO, dk. dan PEMERINTAH R.I. cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL BANTEN cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG serta 1. YANAH ahli waris dari AIT bin SAUNAN, dkk.
70 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3373 K/Pdt/2017C.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas karena gugatan Penggugatmenitik beratkan/nempermasalahkan pada titik singgung mengenai SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 519/102/IL.BP2T/2011tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemberian ljin Lokasi Kepada PTBhandawibawa Asih Untuk Keperluan Perolehan Tanah Seluas + 6.000.000m?
Oleh sebab itu Turut Tergugat memohon agar gugatan yangdiajukan oleh Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas karena posita maupun PetitumPenggugat mempermasalahkan/menitikberatkan pada titik singgung dariperbuatan tata administrasi negara yang merupakan kewenangan dariPengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatan Penggugat diajukan
Register : 22-09-2017 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PA AMBON Nomor 312/Pdt.G/2016/PA.Ab Tanggal 23 Januari 2017 — - Pemohon
- Termohon
26 — 29
26 — 29
memang benar selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi ada memiliki Harta Usaha Bersama yang di peroleh dalamPerkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi dalampoin 2 huruf (a) sampai dengan Huruf (q), dan sebagian besar Harta UsahaBersama tersebut berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, namunsayangnya Penggugar Rekonvensi tidak jujur dalam menyebutkan harta hartalain yang notabene adalah harta Usaha Bersama, sebagaimana yang TergugatRekonvensi singgung
Register : 03-12-2015 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 28-05-2019
Putusan PA BATAM Nomor 1710/Pdt.G/2015/PA.BTM Tanggal 19 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 17
34 — 17
Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, halaman 173, yang dimaksud posita danpetitum berbeda dalam eksepsi Tergugat adalah ada halhal yang dimintakandalam petitum padahal sebelumnya halhal itu tidak pernah di singgung dalamposita gugatan . Sehingga konsekwensinya dari adanya posita dan petitumyang berbeda adalah gugatan tidak dapat di terima.
Putus : 28-05-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/Pdt/2015 Tanggal 28 Mei 2015 — MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Dkk selaku Pemohon Kasasi I, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA selaku Pemohon Kasasi II vs THOYIB BAHRI, S.H.
76 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antara perbuatanwanprestasi dengan PMH tidak jarang terjadi titik singgung ataubercampur secara linear (konvergensi), misalnya seorang pengembangsuatu perumahan yang sudah berjanji menjual unit rumah tertentukepada seorang pembeli ternyata menjualnya kepada orang lain, halmana menyebabkan seorang Penggugat sulit menghindari uraianmengenai terjadinya wanprestasi dan PMH sekaligus di dalam positagugatannya;Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama