/.TER/06/2008tanggal 23 Junil 2008 telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq.Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara lebih kurang sebesar Rp.936.696.841, (Sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilanpuluh enam ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaktidaknya sebesar Rp.936.524.841, (Sembilan ratus tiga puluh enam jutalima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah); Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam denganpidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SSUUEESIDDLAIPR fm a Bahwa terdakwa Abdul Rasyid Salasa, SH Bin Abdulah Salasa selakuBendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara tahun2007 pada waktu bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007,bertempat di Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara di Kota Ternate , atau setidaktidaknya di tempattempat tertentu yang masih termasuk daerah hukumPengadilan

Bin ABDULLAHSALASA bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundangnomor 3itahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 20 tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi dalam surat dakwaan perta primer ; 2.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan diperbaruhi dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Yoga Mulia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

2 ayat(1) Jo.

Menyatakan Terdakwa MANSUR UMAHUK;,SE. terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UUNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangHalaman 31 dari 60 halamanPutusan Nomor: 03/Pid.SusTPK/2014/PT.TTEPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Bahwa unsur secara melawan hukum dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidalam dakwaan Primair tidak terbukti, karena Terdakwa selaku pekerja biasa tidak adaikatan kontrak dan tidak mempunyai hubungan hukum, baik dengan pihak Dinas PerhubunganKabupaten Kepulauan Sula selaku pengguna anggaran/jasa maupun dengan saudara RizalAdam, SE

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah denganUndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, danTerdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesarRp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapatdibayar, diganti dengan pidana

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo pasal 193 dan pasal241 KUHAP Jo pasalpasal lain dari UndangUndang yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan Mereka Terdakwa KUSWANDI dan terdakwa Il M.SYAIFULBACHRI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP, sebagaimana DakwaanPrimair;2.

., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Jumlah kerugian Negara (selisih dana bantuan yangcair dengan dana yang dipergunakan Rp 288.327.000,00Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

2 Ayat(1) Jo.

Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 9dari surat perjanjian tersebut adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus jutarupiah);Berdasarkan uraian tersebut unsur Mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secarahukum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, perouatan Terdakwa Muntohir telahmelakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

2 Ayat (1) Jo.

2 Ayat (1) jo.

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN SUPU Alias PODDING, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

ALAMSYAH ARSYAD tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsiyang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 Jo.

ABDUL ROSID tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana KORUPSIsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair;2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa AMALUDIN SIBAWEH Bin H.

Brebesmasing masing sebesar Rp. 5.000.000, yang proposalnyaditolak / kurang lengkap oleh Fraksi PDIP) namun buktitransfernya hilang, sisanya sebesar Rp. 100.000.000, Terdakwa Amaludin Sibaweh pergunakan untuk keperluan pribadinya;Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU.

imbalan atas jasa Terdakwa IIyang telah meminjamkan buku tabungannya kepada Terdakwa ;Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para Terdakwabersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, makaharuslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh paraTerdakwa telah memenuhi unsur unsur dari pasal pidana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum kepada mereka;Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu) PRIMAIRmelanggar ketentuan dalam pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU RINo. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,31SUBSIDIAIR : melanggar ketentuan dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UU.

HARUNA bersamasama denganABDULRAHMAN SOLEMAN dan WELHEIMUS TAHALELE, SE diatur dan diancam pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs. RUSDAN T.

2013,serta memori banding dari terdakwa tidak ada halhal yang baru, semua telahdipertimbangkan oleh Mejelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim PengadilanTinggi Maluku Utara sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim TingkatPertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secaraBersamasama dan Berlanjut , sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umumdalam dakwaan Primer melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

Malut.Halaman 31 dari 33 halamanMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU RINomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbarui dengan UU R.I.No. 20 tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

2 ayat(1) Jo.

Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansos yang digunakan untuk membiayai pengurusanmutasi senjata api anggota DPRD Kabupaten Kukar, kerugian negara adalah sebesar Rp.650.000.000,Perbuatan terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDIN BARAQ, danTerdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undang undang nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair : Melanggar pasal 2 ayat (1) jo.

MUHAMADBUSRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atauturut serta melalukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangHal. 17 dari 27 hal. Put.

No. 2498 K/PID.SUS/2010atau perekonomian negara sehingga mereka dapat dikatakan telahmelakukan tindak pidana korupsi.Bahwa Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP,mempunyai unsurunsur delik sebagai berikut :1. Setiap orang2. Secara melawan hukum3.

Melakukan atau turut serta melakukanBerdasarkan urutan unsurunsur delik Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tersebut sesuai dengan ketentuan makapembuktian unsurunsur harus dilakukan satu persatu sesuai denganurutannya yaitu di mulai dari unsur pertama, unsur kedua, unsur ketiga....dst.Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim tidak membuktikan unsur SecaraMelawan Hukum yang merupakan unsur kedua tetapi terlebih dahulumembuktikan unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 Rp 67.038.927,092) wanna nnn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Subsidair:wecene Bahwa ia terdakwa YUNITHA PARMAN selaku

Register Perkara:PDS03/GORON/02/2020 tanggal 18 Juni 2020, Terdakwa telah dituntut agarpengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa YUNITHA PARMAN, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

perkara sebesar Rp.10.000,(Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan hasil pemeriksaandi persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan putusanNomor 4/Pid.SusTPK/2020/PN Gto tanggal 10 Juli 2020, menjatuhkan putusansebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Yunitha Parman tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimanaDakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum ;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;Menyatakan Terdakwa Yunitha Parman tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2018/PT KDIPerbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.SubsidiairBahwa Terdakwa Dra. Hj.

Putusan Nomor I/PID.SUSTPK/2018/PT KDIPrimair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat dan berkesimpulan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah

Putusan Nomor I/PID.SUSTPK/2018/PT KDI Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya untuk mengendalikanproyek/ pekerjaan tersebut;Hal yang meringankan : Terdakwa sudah lama mengabdi kepada Negara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan;Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana

pemeriksaan pendahuluan dan suratsurat dalam perkara yangbersangkutan ;Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal Mei 2010 yang padapokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan : 1 Menyatakan terdakwa Setiyono, S.Sos. terbukti bersalah melakukan tindak pidanaSecara melawan huykum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat mergikan keuangan negara atau perekonomiannegara, sebagaimana diatur dalam pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 UU RI No.31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah UU RINo.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI No.31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan kesatu primair ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setiyono, S.Sos. dengan hukuman penjaraselama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp 200.000.000, (duaratus juta rupiah) subsidair kurungan 3 (tiga) bulan ;3 Menghukum terdakwa Setijono, S.Sos. membayar

2 ayat (1) jo. pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersusun secarasubsidairitas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair yaitu pasal 2 ayat(1) jo. pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsurunsurnya adalah sebagai

(satu) unit rumah dan tanah tempat tinggal yang beralamat di Desa Ngebrak RT 02/IIIKelurahan Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar ;Barangbarang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana makakepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) ) jo. pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 64 Ayat (1) Kitab UndangundangHukum Pidana;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDompu tanggal 25 Maret 2015 sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa BUDIYANTO, Spt. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukanTindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimanadimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo.

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagairnana dirubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana jo.Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana, karena unsurunsuryang lain telah dinyatakan terbukti oleh Judex Facti;Bahwa dalam perkara Splitsing yang berhubungan dengan perkara A quoyaitu atas nama Terpidana Muhammad alias Memed yang merupakanBendahara Setda Dompu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Mataram telah memutuskan berdasarkan dakwaanprimair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), ayat (2), ayat (2)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal64 ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimanaHal. 38 dari 46 hal.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3)Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, PenasihatHukum terdakwa telah mengajukan keberatan tertanggal 18 Januari 2012 yangintinya adalah sebagai berikut :e Bahwa Surat Dakwaan

3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut ;10Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTernate tanggal 12 Desember 2011 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUSNI UMASANGAUJI terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair : Pasal

2 Ayat (1)Jo Pasal 18 Undangundang UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 JoPasal 64 Ayat (1) KUHPidana;Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUHAMMADHUSNI UMASANGAuI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan danDenda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara;Membayar

Tinggi mempertimbangkansemua bagian perkara, bukan secara borongan demikian itu tanpamenunjuk bagianbagian yang tepat dan benar tersebut;Uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan denganperbuatan yang dilakukan Terdakwa, baik yang tercantum dalam BeritaAcara Penyidikan maupun yang dikemukakan dan atau diperdapat dimukapersidangan;Bahwa di dalam Surat Dakwan, Jaksa Penuntut Umum telah melancarkandakwaan kepada Terdakwa sebagai telah melakukan Tindak PidanaKorupsi yaitu Primair melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dandiperbaharuhi dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64ayat (1) KUHPidana; SUBSIDAIR, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dandiperbaharuhi dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64ayat (1) KUHPidana;Bahwa sejak awal

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Menyatakan Terdakwa SUKIRMAN Bin PARIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum jo. pasal 55 ayat