./ Menimbang....11Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara kumulatif mengandungunsurunsur sebagai berikut:Dakwaan kesatu yang terdin dari unsurunsur sebagai berikut:Unsur kesatu : Setiap orangUnsur kedua: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan.DanDakwaan kedua yang terdiri dari unsurunsur sebagai berikut:Unsur kesatu : Setiap penyalahguna narkotika

membayar jaminan reklamasi disesuaikandengan ada tidaknya kegiatan eksploitasi, setelah itu Pemohon mengajukan IUPoperasi produksi dengan membayar jaminan reklamasi dan jaminan pascaHalaman 16 dan 32 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN Whotambang ditentukan berdasarkan hasil paparan rencana pelaksanaan reklamasidan pasca tambang;Bahwa dasar penetapan Wilayah Pertambangan adalah dalam Pasal 13 UU RINomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakanbahwa WP ( Wilayah Pertambangan) terdin

tersebutkemudian Terdakwa dan Saudara Endang Ridwan pulang ke rumahnya, diKampung Cikaret Hilir, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.Kemudian Terdakwa memecahnya dar 1 (satu) bungkus sabusabu menjadi 19(sembilan belas) bungkus plastik berisikan sabusabu.Bahwa cara pembagian sabusabu dalam 19 bungkus plastic hanya dikirakira sajaberatnya;Bahwa pembagian tugas membawa sabusabu oleh Terdakwa dan SaudaraEndang Ridwan yaitu 9 (sembilan) bungkus sabusabu dibawa oleh SaudaraEndang Ridwan yang terdin

atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yangtersedia;(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jikaseluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan(5) UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 diatur:(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin

Putusan Nomor 31 P/HUM/2016cacat hukum dalam proses penerbitannya, di mana berdasarkanUndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, padaPasal 81 ayat (1) menyatakan Penyelenggara Pelabuhansebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) yaitu terdin atas:a. Otoritas Pelabuhan: atau b.

Pasar untuk mengawasi secara langsung operasional pengelolaanPasar Nagari Lubuk Alung; Berdasarkan aturan Adat Salingka Nagar diKanaganan Lubuk Alung, Dewan Komisi Pasar ini beranggotakan 10 orang yangberasal dari Basa Nan Barampek Pucuk Nan Baranam (salah satunya adalahPemangku gelar sako Datuk Marajo, dalam hal ini sekarang adalah Penggugat I),dan diketuai langsung secara otomatis oleh Ketua Kerapatan Adat Nagan (KAN)Lubuk Alung;Bahwa Kerapatan Adat Nagar (KAN) Lubuk Alung secara keseluruhan terdin

Dengan demikian, Majelis Hakim menilai keterangan SaksiSaksi tersebuttidak sah sebagai alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini sejalandengan putusan Mahkamah Agung Nomor 881/K/Pdt/1983 yang menegaskan SaksiSaksi yang diajukan Penggugat, semua terdin dan de auditu, sehingga keteranganyang mereka benkan tidak sah sebagai alat bukti.Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN ArmMenimbang, bahwa oleh karena keterangan SaksiSaksi tersebut tidak sahsebagai

meninggalkanhutang piutang, wasiat dan anak angkat;Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 171 KompilasiHukum Islam disebutkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggaldunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan denganpewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi abhlliwaris, artinya di saat terjadinya kematian seseorang, siapa ahli waris yangmasih hidup;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam,disebutkan bahwa:(1) Kelompokkelompok ahli waris terdin

sebagaimana dimaksud pada ayat (3)merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkanoleh pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa KenaPajak;Pasal 6 ayat (1)Pengusaha Kena pajak harus menerbitkan Faktur Pajakdengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajaksebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I/l PeraturanDirektur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;Pasal 6 ayat (2)Kode Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin

keputusan tentangpenyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan; Pasal 1 angka 3:Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalahpernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usahadan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajibamdal atau UKLUPL;" Pasal 2 ayat (2):Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdin

Bahwa besaran THR sebagaimanapasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) ketentuan Permenaker RINomor6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan BagiPekerja/ Buruh di perusahaan sebagai berikut:;Ayat (1) huruf a:Pekerja/Buruh yang telah yang telah mempunyai masa kena 12 (duabelas) bulan secara terusmenerus atau lebih, diberikan sebesar 1(satu) bulan upah,Ayat (2):Upah 7 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin ataskomponen upah:a.

Putusan Nomor 415 K/TUN/2017Ayat (1) huruf a:Pekerja/ Buruh yang telah yang telah mempunyai masa kerja 12(dua belas) bulan secara terusmenerus atau lebih, diberikan sebesar1 (satu) bulan upah;Ayat (2):Upah 7 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin ataskomponen upah:a. Upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (cleanwages); ataub.

Pasal 78 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014, yaitu :Pasal 75(1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadapKeputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkandan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdin atas :a. Keberatan; danb. Banding;(3) Upaya Administratif ... dst.

Gradasi kesengajaan terdin dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berartiterjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betulbetul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan danpengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentangpasal 1364 BW mengenai pengertian Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.b.

apabila Penggugat menyatakanbahwa Penggugat telan menderita kerugian atas Perouatan Melawan Hukumyang dilakukan oleh Tergugat, dan adalah sangat beralasan apabila selanjuinyaHalaman 5 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Padt.G/2016/PN Trg14,Penggugat meminta Ganti atas kerugian yang dialami Penggugat kepadaTergugat, haldemikian adalah sudah sangat tepat dan berdasarkan hukum;Bahwa adapun kerugian Penggugat baik secara materil maupun Inmatenil yangterurai sebagai berikut:Kerugian Matenil, yang terdin

Per Ha = 1.305 Ton =1.305.000 KgHalaman 6 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Padt.G/2016/PN Trg15.16.17.Jadi Hitungannya = 1.305.000 Kg x Rp. 5.350, x 11 Tahun = Rp.76.799.250.000 (Tujuh puluh Enam Miliar Tujuh ratus Sembilan puluhSembilan Juta Dua ratus Lima puluh Ribu Rupiah);Total Kerugian Matenil :Rp. 338.045.000.000 + Rp. 172.180.800.000 + Rp. 76.799.250.000 = Rp.287.025.050.000, (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Dua Puluh LimaJuta Lima Puluh Ribu Rupiah);Kerugian Imatenil, yang terdin

Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) binAndi Makawu Awu;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA), hakhakatas tanah terdin dan:hak milik,hak gunausaha,hak gunabangunan,hak pakai,hak sewa,~ 9929 5hak membuka tanah,hak memungut hasil hutan,> hakhak lain yang tidak termasuk dalam hakhak tersebut diatas yang akanditetaobkan dengan undangundang serta hakhak yang sifatnya sementarasebagai yang disebutkan dalam

Raya Balikoapan Handil Il, KelurahanHandil Baru, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,beserta seluruh bangunan, instalasi sarana dan prasarana infrastrukturpengolahan minyak dan gas bumi yang terdin di atasnya;Menyatakan seluruh suratsurat dan bukti kepemilikan Penggugat/TergugatIntervensi atas Objek Sengketa perkara Nomor 32/PdtG/2016/PN.Trg seluas +10,87 Ha terletak di Jl.

., dalamdaftar nomor urut 70, Rekapitulasi Hasil Seleksi memperoleh total nilai 72,4yang terdin dari: Test tertulis = 80 Sekda =70 Ka. BKD = 70 Prof. Hamid Paddu, M.A. = 72 Dr. Aspia Noer M., M.Si. = 70Fakta ini sudah tentu menjadi salah satu pertimbangan Tergugat/PemohonKasasi dalam menerbitkan keputusan objek sengketa. Karena itu jikaPenggugat H. Idham Khalid, S.H. dimutasikan pada jabatan lain dan digantioleh Pejabat lain in casu Drs.

(lima ribu delapan ratus enam puluhmeter persegi) terdin dari Tanah Milik Penggugat seluas 4856 m? (empatribu delapan ratus lima puluh enam meter persegi) dan Tanah milikPenggugat Il, Ill, IV seluas 1.004 m?

Uangpenggantian hak, yang terdin dari: Penggantian perumahan dan pengobatan15% x Rp259.500.000,00 =Rp38.925.000,00 Kompensasi sisa hari cui = Rp25.556.818,00 Relokasi Perdiem = Rp500.000,00 Unitpenggantiansaham =Rp5.176.18600 +Jumlah = Rp329.658.004,0021.

Uang penggantian hak, yang terdin dan: Penggantian perumahan dan pengobatan15% x Rp259.500.000,00 =Rp38.925.000,00 Kompensasi sisa han cuti = Rp25.556.818,00 Relokasi Perdiem = Rp500.000,00 Unitpenggantiansaham =Rp5.176.186,00 +Jumlah =Rp329.658.004,00Terbilang: (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribuempat rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendaftarkanTergugat pada program dana pensiun yang iurannya dibayar penuh olehPenggugat sebagaimana bukti bertanda

danlerdafiar dalam Daftar Umum Merek yang terdin atas Sertifikat MerekSurabaya Sore (bukti T1, T12 dan 713) srta bukii pembayaran kelurut Termonon Kasas semula lergugat ji yang terdapat dalam bujkctrT49, T1410, T111 dan 7112) telah memenuhi aturan hukum yang adabaik persyaratan formalitasnya maupun pada waktu pemeriksaan substantive sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 4, 5 dan 6 Undangundang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;Termohen Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekenvensi melakukan

., dalam bukunya Delikdelik Khusus Kejahatan Yang ditujukanterhadap hak milik dan lainlain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia,hal. 173175, yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdin dari katakata,melainkan terdiri dari perouatanperouatan yang demikian rupa, sehingga perouatanperobuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau denganperkataan lain bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuaidengan kebenaran yang sah dan benar;Bahwa yang dimaksud

Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdin dariunit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unitatau kegiatan yang menghasilkan barang yang ataspenyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atauHalaman 15 dari 39 halaman.