Wita, Polres Berau melaksanakan razia dan didalam 2 (dua)kotak milik terdakwa yang akan diantarkan oleh saksi Kabinsar als Cekingtersebut diamankan oleh anggota Polri pada Polres Berau karena berisi telurpenyu; Bahwa tujuan terdakwa membeli telur penyu tersebut adalah untuk dijual kembali; Bahwa telur penyu merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas PeraturanMenteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yangdilindungi;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalamPasal 40 ayat (2) Jo.Pasal 21 ayat (2) huruf e UU No.5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwamenyatakan telan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukanKeberatan/Eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

Bahwa benar, telur penyu merupakan satwa yang dilindungi berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan danrelevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untukmempersingkat dan menghindari

Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah Pasal 3 ayat(3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016;Bagi Pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telahdiberikan izin peruntukan, LHP sah sejak tanggal 4 September 2009sampai dengan tanggal 21 Desember 2015, tetap dikenakan PNT.:7.

Bahwa yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil a quo adalahPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, dengandemikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatanHak Uji Materiil in itis;ll. Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon:1.

Bahwa ketentutan dalam Pasal 3 ayat (3) Permenlhk No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016, telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang lebih tinggi antara lain:a. Pasal 23A UndangUndang Dasar 1945;b. Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan pajak;c. Pasal 1, Pasal 6 dan Lampiran IIA Angka 9 Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara BukanPajak;d.

Pasal 1 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998juncto Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 juncto PeraturanPemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada DepartemenKehutanan dan Perkebunan;8.Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Permenlhk No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016 telah bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi antara lain UndangUndang Dasar1945 dan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997;UndangUndang

P.29/Menthk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidakberlaku umum;:Memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut Pasal3 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016;Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikanputusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biayaperkara sebesar

atas panen sawah tersebutHal. 5 dari 17 hal.Put.No. 511 PK/Pdt/2007yang setiap tahunnya menghasilkan 8 ton padi basahyang dihitung uang sebesar Rp 2.800.000, selama 24tahun adalah 24 % Rp~ 2.800.000, adalah Rp67.200.000, (enam puluh tujuh juta dua ratus riburupiah) ;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas,Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan NegeriKudus agar memberikan putusan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi secarakeseluruhan;Menyatakan sebidang tanah pertanian No.P

Menyatakan sebidang tanah pertanian No.P.33.19.040.000 1173.7 persil 84 S.III luas + 5.407 myang terletak di Desa Wates, Kecamatan Undaan,Kabupaten Kudus dengan batas batas:Utara : Sutamto,Selatan : Wargono, Purwanto,Timur : Noer Komisah, Karto Ngatipah, KasmitoSarimin, Pardi,Barat : Kaerun, Rakibin, Kusnin;adalah harta peninggalan almarhum Sarmani Temu;.

Aturan Konversi;Sedangkan Pengadilan Tinggi Jateng di Semarangmendasarkan penegasan hak Sarmani' Temu dari No.P.33.19.040.

Menetapkan surat bukti berupa :- Visum Et Repertum No.P-1/292/RSIF/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 dari Rumah Sakit Islam Fatimah oleh dokter BINTARI WURYANINGSIH, tetap terlampir dalam berkas perkara ;6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Perk : PDM /LPKAM.1/Ep/06/2011, yang padapokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : DAKW AAN:PERTAMA: Bahwa dia terdakwa AC UN bersama dengan SAIM OI als AMEI(dalam berkas dan Penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 21Oktober 2010 sekira pukul 12.17 Wib, atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2010 atau setidaktidaknyapada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di MMTC No.P.19Jalan Pancing Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei TuanKabupaten.......Kabupaten Deli

berkas dan penuntutan terpisah) Ruko P.29 di komplek MMTCmilik Wong Lian Tjuan mengalami kerusakan; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal170 ayat(1) KUHPidana ; aeATAU:KEDUA Bahwa dia terdakwa AC UN bersama dengan SAIM OI als AMEI (dalam berkas dan Penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 21Oktober 2010 sekira pukul 12.17 Wib, atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2010 atau setidaktidaknyapada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di MMTC No.P

D030068481IVA tanggal 11 Maret 2016;Y 1 (satu) lembar sertifikat pengawasan obat/alat P3K Kapal Notanggal11 Maret 2016;Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2016/PT PTKY 1 (satu) lembar ijazah mualim pelayaran terbatas No.P/APLG/1975/TP94 tanggal 23 Juli 1994; 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar karantina kesehatan Notanggal 14 Maret 2016; 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No..1.KS/OP.IV/1 12/1/2016tanggal 14 Maret 2016; 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan kepala

D030068481IVA tanggal 11 Maret 2016; 1 (satu) lembar sertifikat pengawasan obat/alat P3K Kapal Notanggal 11Maret 2016; 1 (satu) lembar ijazah mualim pelayaran terbatas No.P/APLG/1975/TP 94tanggal 23 Juli 1994; 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar karantina kesehatan Notanggal 14 Maret 2016; 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No.I.1.KS/OP.IV/112/IIV2016tanggal 14 Maret 2016; 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan kepala kamar mesin AN.HERMANSYAH No.PK.684/1/6/AD.STT2011 tanggal 26

hutan yang tidakdilengkapi bersama sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutanadalah pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi suratsurat yang sah sebagai bukti, berdasarkan penjelasan tersebut maka terkaitdokumen SKSHH yang seharusnya menyertai pengangkutan kayu tersebutharus dibawa oleh sopir bersamasama dengan kayu dan alat angkut yangmengangkut kayu tersebut dan tidak bisa disimpan di kantor atau diperusahaan;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b Permenlhk No.P

Nomor 18 Tahun 2013 tidakmenjelaskan tentang darimana kayu tersebut berasal apakah dari kawasanhutan atau bukan kawasan hutan tetapi lebin pada apakah dokumen yangmenyertai pengangkutan kayu sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 dan angka 5 Permenlhk No.P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo.Permen LHK No.

Permen LHK No.P.47/ Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 karena seharusnya pengangkutannyaberpedoman pada pasal 8 dan pasal 12 ayat 6 Permenlhk No. P.43/ MenlhkSetjen/2015 Jo. Permen LHK No. P.60/Menthk/Setjen/Kum.1/2016;Bahwa Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan untuk pengangkutankayu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permen LHKHalaman 18 dari 34 halaman. Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2020/PN.Pol.No. P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo.

Permen LHK No.P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 karena seharusnya pengangkutannyamenggunakan dokumen eSKSHHKB yang diterbitkan melalui SIPUHHOnline;Bahwa karena dokumen yang digunakan mengacu Permen LHK No. P.85/Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 11/ 2016 Jo. Permen LHK No. P.48/ Menlhk/ Setjen/Kum.1/ 8/ 2017, namun seharusnya menggunakan dokumen eSKSHHKByang diterbitkan melalui SIPUHH Online sebagaimana diatur dalamPermenlhk No. P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo.

Permen LHK No.P.48/Menlhk/ Setjen/Kum.1/8/2017, maka menurut ahli dokumen NotaAngkutan atau Nota Angkutan Lanjutan yang digunakan untuk menyertaipengangkutan kayu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan;Bahwa untuk perhitungan pembayaran PSDH dan DR terlebih dahuluvolume kayu gergajian dikonversi ke volume kayu kayu bulat sebesar 2 (dua)kali volume kayu gergajian, sehingga kerugian negara yang ditimbulkanadalah PSDH untuk kelompok rimba campuran sebanyak 17,1500 m3adalah sebesar

Kayu olahan masyarakat/rakyatadalah kayu dalam bentuk olahan yang berasal dari pohon tumbuh diatas Hutan Hakdan atau lahan masyarakat antara lain berupa kayu gergajian,kayu pacakan dan arang.Bahwa dokumen/surat yang dapat membuktikan keabsahan hutan hak atau lahanmasyarakat,diatur pada pasal 2 Permenhut No.P.51/MenhutII/2006 yang diubah padapasal yang sama melalui Permenhut No.P.33/MenhutH/2007 adalah : Sertifikat Hakmilik,atau leter C, atau Girik,atau surat keterangan lain yang diakui Oleh BadanPertahanan

P.51/MenhutII/2006 yangdiubah pada pasal 4 ayat (3) melalui Permenhut NO.P.33/MenhutI/2007 diatur bahwapengangkutan lanjutan kayu bukat rakyat/kayu olahan rakyat menggunakan NOTAyang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan mencantumkan nomor SKAU asal.Bahwa penggunaan dokumen SKAU bersifat nasional tidak mengenal perbedaanwilayah termasuk Prov.

Kalimantan Barat, sesuai dengan lampiran Permenhut No.P.33/MenhutII/2006, Maka terdapat 21 jenis kayu yang berasal dari hutan Hak/lahanmasyarakat yang dokumen angkutannya menggunakan SKAU termasuk yang berasaldari Prov.

Kayu olahan masyarakat/rakyatadalah kayu dalam bentuk olahan yang berasal dari pohon tumbuh diatas Hutan Hakdan atau lahan masyarakat antara lain berupa kayu gergajian, kayu pacakan dan arang;Bahwa dokumen/surat yang dapat membuktikan keabsahan hutan hak atau lahanmasyarakat,diatur pada pasal 2 Permenhut No.P.51/MenhutII/2006 yang diubah padapasal yang sama melalui Permenhut No.P.33/MenhutH/2007 adalah : Sertifikat Hakmilik, atau leter C, atau Girik, atau surat keterangan lain yang diakui Oleh BadanPertahanan

Bengkulu Utara.Bahwa berdasarkan pengujian secara laboratorium oleh BadanPOM RI Bengkulu atas pemeriksaan bentuk : Daun dan Dbijikering, warna : Hijau,coklat, bau: khas yang diduga ganjasebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian BarangBukti No.P 1309.PM.01.01.90.09.11 hari senin tanggal 05September 2011 yang ditandatangani oleh Manajer TeknisPengujian Produk Terapetik, Narkotik, obat dan ProdukKomplimen Dra.Firni,Apt,M.Kes dinyatakan contoh barangbukti positif ganja yang termasuk Narkotika

Bengkulu Utara.Bahwa berdasarkan pengujian secara laboratorium oleh BadanPOM RI Bengkulu atas pemeriksaan bentuk : Daun dan bijikering, warna : Hijau,coklat, bau: khas yang diduga ganjasebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian BarangBukti No.P 1309.PM.01.01.90.09.11 hari senin tanggal 05September 2011 yang ditandatangani oleh Manajer TeknisPengujian Produk Terapetik, Narkotik, obat dan ProdukKomplimen Dra.Firni,Apt,M.Kes dinyatakan contoh barangbukti positif ganja yang termasuk Narkotika

(tiga) kali dalam bentuk paketan sehargaRp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) per paket;Menimbang, bahwa setelah ganja tersebut berada21ditangan terdakwa maka ganja tersebut terdakwa bawa pulangdan terdakwa simpan serta terdakwa gunakan untuk dipakaisendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian secaralaboratorium oleh Badan POM RI Bengkulu atas pemeriksaanbentuk : Daun dan biji kering, warna : Hijau,coklat, bau:khas yang diduga ganja sebagaimana tertuang dalam BeritaAcara Pengujian Barang Bukti No.P

Visualisasi Perkebunan Selogiri mulai April 1900 1898 ;Fotocopy Surat Ruber Companies In The Netherland East Indies ;Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.417/KPTSII/1999tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di WilayahProvinsi Daerah Tingkat Jawa Timur seluas 1.357.206,30 ha ;Kronologis/Sejarah terkait Maatschappij Tot Exploitatie Van HetKaliselogiri terletak di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro ;Fotocopy Nota Dinas No : B/ND573/XI/ 2010/Bidpropam ;Fotocopy Surat Permenhut No.P

.51/Menhut11/2006 ;Fotocopy Surat Permenhut No.P.50/Menhut1 1/2006 ;Fotocopy Sertifikat HGU No.10 ;Fotocopy Surat Operasi Pemberantasan Ilegal Loging ;Surat Amar Putusan No.891/Pid.B/PN.BWI tanggal 7102010 An.Terdakwa NURMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja menebang pohon di petak 66 hRPH Selogiri, tetap terlampir dalam berkas perkara ;1 (satu) buah gergaji Chain Saw, dirampas untuk dimusnakan ;1 (satu) batang kayu jati panjang 90 Cm diameter

Visualisasi Perkebunan Selogiri mulai April 1900 1898 ; Fotocopy Surat Ruber Companies In The Netherland East Indies ; Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.417/KPTSII/1999tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di WilayahProvinsi Daerah Tingkat Jawa Timur seluas 1.357.206,30 ha ; Kronologis/Sejarah terkait Maatschappij Tot Exploitatie Van HetKaliselogiri terletak di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro ; Fotocopy Nota Dinas No : B/ND573/X1/2010/Bidpropam ; Fotocopy Surat Permenhut No.P

.51/Menhut1 1/2006 ; Fotocopy Surat Permenhut No.P.50/Menhut1 1/2006 ; Fotocopy Sertifikat HGU No.10 ; Fotocopy Surat Operasi Pemberantasan Illegal Loging ;Hal. 8 dari 21 hal.

berdasarkanSHM No.00057 Desa Cangkrep Kidul yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Purworejo pada 1 Maret 1965 dengan luas +/ 3240M2, setelah dikonversi menjadi Sertipikat Tanah Wakaf luasnya berubahmenjadi 2.949 M2.Bahwa tanah Wakaf yang kami kelola berasl dari konversi SHM No.00057Desa Cangkrep Kidul A/N ( Alm ) Suratman Bin Hadji Mukri yangsebelumnya dibeli dari Sdr ( Alm ) Priyoutomo Supar, dimana Alas Hak atauAsal Hak atas SHM 00057 atau Tanah Wakaf tersebut adalah Bekas HakYasan Persil No.P

.20 D1 Letter C No.736 Desa Cangkrep Kidul sedangkan SHM 00353 a/n Muhamad Lukman Setiyono adalah berasal dari Bekas Hak Yasan Persil No.P.18 DII Letter C No,484 Desa CangkrepKidul..

Dalmadi bin Kartoredjo ( pada Gambar Situasi Tanah Wakaf tertulis sebagai DARMADI ) adalah sebagai batasTanah Wakaf disebelah Timur SHM tersebut diatas adalah berasal dari Bekas Hak Yasan Persil No.P.20 DI Letter C No.738 . Hal ini merupakansalah satu kesesuaian, bahwa sebagai Tanah yang benarbenarberdampingan atau berbatasan maka memiliki kKesamaan lokasi yaituberada di Persil No.P.20 DI. Dan sangatlah tidak benar.

Apabila SHM00353 yang berlokasi di Persil No.P.18 DIl Cangkrep Kidul bertetanggadengan Tanah SHM milik Sdr. Dalmadi Bin Kartoredjo ( Tertulis padaGambar Situasi Tanah SHM 00353 sebagai DARMADI 8.

Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.hmMenyatakan Pelawan adalah Pengelola ( Nadzir ) yang sah atas tanah Wakafberdasarkan Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No.00001 yang berada diPersil No.P.20 DI ( Bekas SHM 00057 Cangkrep Kidul ) Desa Cangkrep KidulRt.04 / Rw.02 Kecamatan Purworejo. Kabupaten Purworejo.3. Menyatakan bahwa SHM 00353 A/N Muhamad Lukman Setiyono adalah cacatYuridis.4.

Kemudian pada saat saksi Anasrul akanpergi dan rumah terdakwa tersebut terdakwa berkata "Kamu perwira gak adaetika saya juga perwira saya mantan kolonel, kamu akan saya laporkan keDenpom, tunggu kamu jangan kabur kamu, kamu masuk kerumah saya gak permisi kamu ngancam saya" ; Bahwa akibat dan perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum EtRepertum dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tangerang No.P.02/38/38 /V2012 tanggal 16 Februari 2012 yang di tanda tangani oleh Dr.Dadang Kurniawan sebagai

sebagai berikutBahwa Pengadilan Negeri telah tidak menerapkan ataumenerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaknimengenai hukum pembuktian terhadap unsur tidak dilengkapibersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;Bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan unsur tersebutmenyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidanamelainkan merupakan pelanggaran (sanksi administrasi)dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam putusannyahalaman 25 s/d 29;Bahwa dalam Peraturan Menhut No.P

Pasal 78 ayat (7) UndangUndang No.41 Tahun1999 tentang Kehutanan yang diancam pidana penjara;Bahwa Majelis Hakim yang dalam putusannya menyatakanmelepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana dengan mendasarkanpada Pasal 35 Peraturan Menhut No.P.35/Menhut I1/2008tanggal O09 Juni 2008 tentang Izin Usaha Industri PrimerHasil Hutan yang, sedangkan dalam pasal tersebut disebutkanHal. 16 dari 19 hal. Put.

Oleh karena itu pertimbanganMajelis Hakim Judex Facti yang melepaskan Terdakwa darituntutan pidana dengan alasan menggunakan Pasal 35Peraturan Menhut No.P.35/Menhut 11/2008 tanggal 09 Juni2008 sebagai dasar pertimbangannya adalah sangattidak relevan, mengingat ketentuan tersebut tidak adakorelasinya bila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa,atau dengan kata lain Majelis Hakim telah menerapkan atautidak menerapkan hukum sebagaimana mestinyasebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1)KUHAP;Bahwa Terdakwa

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, danmemelihara kesuburan tanah.e Bahwa Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan cirri khas tertentuyang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dansatwa serta ekosistemnya.e Bahwa hasil hutan adalah bendabenda hayati, non hayati, dan turunannyaserta jasa yang berasal dari hutan.e Bahwa dasar hukum dan regulasi yang mengatur dokumen pengangkutanhasil hutan adalah UndangUndang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,Permenhut No.P

.55/MenhutI2006 Tentang Penata Usahaan Hasil HutanYang Berasal Dari Hutan Negara, Permenhut No.P.30/MenhutH/2012Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.e Bahwa dokumen pengangkutan untuk mengankut hasil hutan yang berasaldari Hutan Negara adalah SKSKB (Surat Keterangan Syahnya Kayu Bulat)dan FAKB (Faktur Angkutan Kayu Bulat).e Bahwa dokumen pengangkutan untuk mengangkut hasil hutan yang berasaldari Hutan Hak adalah SKAU (Surat Keterangan Asal Usul), Nota Angkutan,SAP (Surat

Slw.e Bahwa benar terdakwa sudah mengetahui sejak awal bahwa kayu jati yangakan diangkut oleh terdakwa adalah berasal dari hutan milik Perhutani dantidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.e Bahwa benar dasar hukum dan regulasi yang mengatur dokumenpengangkutan hasil hutan adalah UndangUndang No.41 Tahun 1999Tentang Kehutanan, Permenhut No.P.55/MenhutII2006 Tentang PenataUsahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara, Permenhut No.P.30/MenhutII/2012 Tentang Penata Usahaan Hasil

Termohon;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengan keterangan Pemohon dan Termohon;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2013, yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor: 1047/Pdt.G/2013/PA.Pwt, telah mengajukan permohonan ikrar talak dengan alasan sebagaiberikut;1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sahseperti sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.P

YUDI dan MORPIN langsungmelarikan diri; Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban menderita luka sebagaimana isi visumet repertum No.P.02/II/019/IX/2013, tanggal 23 September 2013 berdasarkan PermintaanKapolsek Ciampea No.B/22/VII/2013/Reskrim, tanggal 27 Juli 2013 yang diperbuat olehdokter NURJAYA K.

YUDI dan MORPIN langsungmelarikan dir1;Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban menderita lukasebagaimana isi visum et repertum No.P.02/II/019/IX/2013, tanggal 23September 2013 berdasarkan Permintaan Kapolsek Ciampea No.B/22/VII/2013/Reskrim, tanggal 27 Juli 2013 yang diperbuat oleh dokter NURJAYA K.

Syamsudin, SH No.P/VeR/014/I/2019/RSSH tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatanganioleh dr. ECHA AISYAH, M.KM selaku dokter pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin,SH, dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada tungkai bawah kanan seisidepan akibat kekerasan tajam. Lukatersebut telah memotong urat otot sehinggamenimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan ataupencaharian untuk sementara waktu.non Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HARIYANTO Als.

Syamsudin, SH No.P/VeR/014/I/2019/RSSH tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatanganioleh dr. ECHA AISYAH, M.KM selaku dokter pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin,Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN SkbSH, diperoleh kesimpulan ditemukan luka terbuka pada tungkai bawah kanan seis!depan akibat kekerasan tajam.

Chang dengan harga per m3nya Rp.4.000.000,;Bahwa saksi mendapat SKAU dari Rangga;Bahwa membawa kayu dari Dompu ke Tanggerang denganmenggunakan sewa truk dari Endong dan Jauhari;Bahwa saksi tidak merasa bersalah; karena saksi hanya membelidari Rangga;SAKSI: FIRMANSYAH(AHLI).Bahwa saksi adalah ahli di bidang ehutanan khususnya peredaranhasil hutan dan tentang angkutan;Bahwa berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan danPP Kehutanan No.P.55/MENHUTII/2006 tentang Penata UsahaanHasil Hutan yang

Erul menyuruhmengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangansahnya hasil hutan dan hanya SKAU yang hanya diperuntukkankayu rakyat yang diterbitkan oleh Syahrudin bertentanganketentuan yang berlaku(Pasal 1 poin 4 dan Pasal 4 ayat 2Permenhut No.P.30/MENHUTII/2012 tentang Penataan Hasil HutanYang Berasal dari Hutan Hak) dan berpotensi menimbulkankerugian Negara;e Bahwa kerugian Negara akibat perbuatan Amrullah MuhammadNoor als.

Erul mendapat SKAU dariRangga;Bahwa berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan danPP Kehutanan No.P.55/MENHUTII/2006 tentang Penata UsahaanHasil Hutan yang berasal dari hutan Negara terdapat 5 jenisdokumen yang termasuk surat keterangan sahnyahasilhutannyang didigunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayuadalah:6. Surat Keterangn sah Kayu Bulat(SKSKB);7. Faktur Angutan Kayu Bulat(FAKB);8. Faktur Angkutan kayu Olahan(FAKO);9. Surat Angkutan Lelang(SAL);10.

Erul menyuruhmengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangansahnya hasil hutan dan hanya SKAU yang hanya diperuntukkankayu~ rakyat yang diterbitkan oleh Terdakwa/Syahrudinbertentangan ketentuan yang berlaku(Pasal 1 poin 4 dan Pasal 4ayat 2 Permenhut No.P.30/MENHUTII/2012 tentang Penataan HasilHutan Yang Berasal dari Hutan Hak) dan berpotensi menimbulkankerugian Negara;e Bahwa kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa adalah PSDHyang seharusnya dibayar Rp.5.884.110, dan nilai jual kayusendiri

Erul tersebut ditangkap petugas; yaitutepatnya di Jalan Raya Kopang Lombok Tengah dan di Jalan RayaMamben Lombok Timur;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsurmengangkut, menguasai atau memiliki terpenuhi;Menimbang, bahwa unsur hasil hutan yang tidak dilengkapibersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan juga dapatterpenuhi; oleh karena berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentangKehutanan dan PP Kehutanan No.P.55/MENHUTII/2006 tentang PenataUsahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan Negara

No. 669 K/PID.SUS/2010Kayu ulin banyak digunakan sebagai konstruksi di dalam air, tiangbangunan, sirap, papan lantai, jembatan, bantalan kereta api, kapal dankegunaan lain yang memerlukan sifatsifat knusus awet dan kuat sertatahan terhadap benturan dan tahan terhadap air;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI No.P.55/Menhutll/2008 tentang Rekomendasi Ekspor Produk Kayu OlahanUlin, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) : Produk Kayu Olahan Ulinadalah produk industri kehutanan berbahan

Peraturan Menteri Kehutanan No.P.8/Menhut11/2009 tantang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriKehutanan No.P.55/Menhutll/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutanyang berasal dari Hutan Negara;Bahwa Setiap Perusahaan yang bergerak dalam bidang penatausahaanhasil hutan haruslah memenuhi ketentuan ketentuan yang ditetapkanoleh Menteri Kehutanan Cq.

Bahwa berdasarkan VISUM ETREPERTUM dari RSU PEMKAB TANGERANG No.p.02/20/802/IX/2012 tanggal 25 September 2012 atas nama SUPROJO yangdibuat oleh Dr.UDIN SUPRAYOGI mengetahui Ahli KedokteranForensik Dr.H.ZULHASMAR.S.Sp.F,SH dengan hasil Pemeriksaanpada bibir bagian atas terdapat luka memar disertai luka lecet.KESIMPULAN luka memar dan luka lecet pada orang ini diakibatkanoleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit dan halangandalam melakukan pekerjaan jabatan ataupencahariannya .Bahwa Perbuatan

Bahwa berdasarkan VISUM ETREPERTUM dari RSU PEMKAB TANGERANG No.p.02/20/802/IX/2012 tanggal 25 September 2012 atas nama SUPROJO yang dibuatoleh Dr. UDIN SUPRAYOGI mengetahui Ahli Kedokteran ForensikDr. H. ZULHASMAR. S. Sp.