Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1999 Kantor Lelang Negara (PUPN) telahmengadakan pelelangan tanah pertanian milik Penggugat dengan Sertifikat Hak MilikNo. 52 seluas 2935 M2 di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ;II. Bahwa pelelangan mana dilakukan tanpa memberitahukan terlebih dahulu terhadapPenggugat dan Penggugat baru mengetahui berikut pada bulan Oktober 1999 ; Ill.

Bahwa karena Departemen Keuangan (PUPN) (Tergugat 1 merasa ditipu oleh PakVI.MULADI atau (Tergugat 2) memanggil Pak ALI MUHDI (Penggugat) untuk datangke kantor PUPN (Tergugat 1) untuk membawa uang Rp. 15.000.000, (lima belas jutarupiah) untuk mengambil surat SHM No. 52 seluas 2935 M2 itu yang dibawa PakMULADI (Tergugat 2) di Kantor Departemen Keuangan PUPN sesuai hutang yang diBPD Cabang Tuban.

Dan Departemen (Pegawai PUPN) berkata bahwa Pak MULADI(Tergugat 2) dalam perjalanan menuju kantor Tergugat 1 (PUPN) kenyataan sampaiditunggu Pak MULADI (Tergugat 2) tidak datang dan Tergugat 1 (PUPN) mengajakPak ALI MUHDI (Penggugat) untuk mencari Tergugat 2 di rumahnya atau dilapangan juga tidak bisa ketemu karena Penggugat merasa dibohongi dan berusahamelunasi membayar pokok dan bunganya sebanyak Rp. 75.000.000, (tujuh puluhlima juta rupiah) tunai di Kantor BPD Cabang Tuban.

Bahwa Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jawa Timur menerimapenyerahan piutang Negara macet dari bankbank pemerintah (dalam perkara iniadalah PT. Bank Jatim Cabang Tuban) dan pengurusan kredit macet dari bankBUMN/D tersebut beralih kepada Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN)Cabang jawa Timur dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara Surabaya (KP3N) sekarang KPKNL Surabaya.

Bank Jatim CabangTuban, Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN) Cabang jawa Timur telahmelakukan penyitaan yang dilaksanakan terhadap objek jaminan utang Pelawan telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; .

).Bahwa PUPN telah melakukan penagihan, penyitaan dan memintakan/memerintahkan lelang eksekusi aset Tergugat II karena Tergugat II tidak jugamelunasi hutangnya.Bahwa PUPN merupakan suatu Panitia Interpartemental yang mempunyaitugas melaksanakan pengurusan Piutang Negara (Pasal 2 jo Pasal 4 danPenjelasan Umum UndangUndang No. 49 Prp.

Tahun 1960 jo Pasal 1 danPasal 2 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006).Bahwa dengan PUPN merupakan suatu Panitia Interdepartemental, maka jelasbahwa PUPN merupakan subjek hukum tersendiri yang tidak mempunyaihubungan secara hierarki dengan Turut Tergugat II, sehingga dengan demikianPUPN memliki tanggung gugat sendiri pula.Bahwa dengan gugatan Penggugat yang mempermasalahkan mengenai lelangeksekusi yang akan dilaksanakan atas permintaan/perintah PUPN kepada TurutTergugat II, maka dalam hal ini jelas

merupakan gugatan yang kurang pihak karena di dalam gugatannyatidak mengikutsertakan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

PUPN menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara(PUPN) No.

Oleh karenaitu, PUPN memerintahkan penyitaan terhadap obyek sengketa agar kemudian dapatdilelang untuk melunasi utang Tergugat II.Bahwa PUPN~ menerbitkan Surat Perintah Penyitaan No: SPS49/PUPNC.10.01/2007 tanggal 23 November 2007 yang isinya menugaskan TurutTergugat II melakukan penyitaan terhadap obyek sengketa.

Maka sesuaidengan ketentuan hukum beracara di Pengadilan, ditariknya Tergugat dalam perkara ini jelas tidak tepat karena tidak jelas siapa sebenarnyayang didudukkan sebagai pihak Tergugat (apakah PUPN CabangMataram, KP2LN Mataram ataukah Direktorat Jenderal Piutang danLelang Negar Pusat).

Dengan demikian gugatan Penggugat menjadikabur (obscuur libel) dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakimuntuk menyatakan Tergugat untuk dikeluarkan sebagai pihak dalamperkara a quo (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:4K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958).Hal. 7 dari 22 hal.Put.No.396 K/Pdt/20054 Eksepsi Gugatan Kurang Pihak4.14.24.3444.5Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada surat gugatannyaadalah dalam hubungan dengan objek sengketa berupa penjualanlelang terhadap barang sitaan PUPN

Bima;Bahwa Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugatsepantasnya dinyatakan kurang sempurna dan sejogyanya dinyatakantidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), karena masih terdapatbeberapa pihak lain yang terkait erat dengan sengketa ini akan tetapipihak tersebut belum digugat atau tidak diikutsertakan dalam gugatansehingga gugatan Penggugat kurang pihak;Bahwa pihak lain yang terkait erat dengan sengketa ini, akan tetapibelum ditarik sebagai pihak, adalah:4.3.1 Ketua PUPN Cabang Mataram

Dengan demikian apabila Penggugatmengajukan gugatan dan tuntutan terhadap Tergugat , sudahseharusnya Penggugat melibatkan pula Ketua PUPN Cabang Mataram,karena Tergugat hanyalah melaksanakan keputusankeputusan/produk hukum yang dikeluarkan oleh Ketua PUPN Cabang Mataram,baik yang berupa Surat Pernyataan Bersama, Surat Perintah Sita,Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan sampai dengan PerintahPelaksanaan Lelang;Bahwa dengan tidak ditariknya Ketua PUPN Cabang Mataram tersebutsebagai pihak dalam perkara

setiapPiutang Negara wajib diserahkan kepada DJPLN (PUPN).Bahwa dengan telah dilimpahkannya penyelesaian piutang Negara macettersebut kepada DJPLN (PUPN/Tergugat ), maka hakhak Penyerah piutangberkaitan dengan penyelesaian hutang termasuk lelangsecara yuridis formalberalin kepada PUPN/DJPLN (Tergugat )).Bahwa terlebih lagi dalam surat gugatan Penggugat baik dalam positamaupun dalam petitumnya, Penggugat sama sekali tidak pernah menyatakankalau Tergugat Il telah melakukan perbuatan yang bertentangan

BANKMANDIRI (PERSERO) CABANGBANDA ACEH, berkedudukan di JalanTengku Mohammad Daud Bereueh BandaAceh;3 PANITIA URUSAN PIUTANGNEGARA (PUPN) PUSAT di Jakarta cq.PANITIA URUSAN PIUTANGNEGARA (PUPN) Cabang DaerahKhusus Ibukota Jakarta, berkedudukandi Jalan Prapatan No.10 Jakarta;4 PANITIA URUSAN PIUTANGNEGARA (PUPN) PUSAT di Jakarta cq.Hal. 1 dari 22 hal. Put.

No. 720 PK/Pdt/2009PANITIA URUSAN PIUTANGNEGARA (PUPN) CABANG BANDAACEH, berkedudukan di Jalan TengkuChik DitiroGKN Lt.II Banda Aceh;5 KANTOR PELAYANAN' PIUTANGDAN LELANG NEGARA (KP2LN)PUSAT di Jakarta cq.

Bank Mandiri (Persero) Cabang BandaAceh disebut sebagai Tergugat II, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) PusatCq. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Daerah Khusus Ibu KotaJakarta disebut sebagai Tergugat III. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)Pusat Cq. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Banda Aceh disebut sebagaiTergugat IV. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Pusat Cq.Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Cabang Banda Acehdisebut bagai Tergugat V. PT.

PT Bank Mandiri (persero) Cabang Banda Aceh disebut sebagaiTergugat II, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Pusat cq. Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN) Cabang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta si sebutsebagai Tergugat III. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang BandaAceh di sebut sebagai Tergugat IV. Kantor Pelayanan Piutang dan LelangNegara (KP2LN) Cabang Banda Aceh disebut sebagai Tergugat V. sehinggaHal. 15 dari 22 hal. Put. No. 720 PK/Pdt/2009PT.

PT Bank Mandiri (persero) CabangBanda Aceh disebut sebagai Tergugat II, Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) Pusat cq. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DaerahKhusus Ibu Kota Jakarta si sebut sebagai Tergugat III. Panitia Urusan PiutangNegara (PUPN) Cabang Banda Aceh disebut sebagai Tergugat IV. KantorPelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Cabang Banda Aceh disebutsebagai Tergugat V. sehingga PT.

Jenderal Sudirman dan Lr.Hanan Sekip palembangtersebut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Dikarenakankhawatir kedua objek tanah dan bangunan tersebut dilelang oleh PUPN, makaAyahanda kami PARA TERGUGAT Alm. HMUSTOPA MUNZIR menanyakanberapa sisa hutang yang dipinjam oleh kakak iparnya Alm. HASYIM ZAINItersebut kepada Bank BPDSS yang kemudian Alm.

H.MUSTOPA MUNZIR menyelesaikan pembayaran yangdipersayaratkan oleh Bank BPDSS tersebut sebesar Rp. 550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PUPN sesuai dengan Resume pelunasanpiutang macet yang diterbitkan oleh PUPN pada tanggal 23 Juni 1980 dan bukti tanda terima pengembalian suratsurat tanah oleh PUPN CabangSumatera Selatan kepada Ayahanda kami PARA TERGUGAT Alm. H.

MUNZIR BIN ARIFIN karena sudah pernahbeberapakali ditebus dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang SumateraSelatan oleh Ayahanda PARA TERGUGAT yaitu Alm. H.

MUSTOPA MUNZIR telahmenebus dan membayar uang sebesar Rp. 550.000, (lima ratus limapuluh ribu rupiah) kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)cabang Sumatera Selatan sesuai dengan Resume pelunasan piutangmacet yang diterbitkan oleh PUPN pada tanggal 23 Juni 1980 danbukti tanda terima pengembalian suratsurat tanah oleh PUPN CabangSumatera Selatan kepada Ayahanda PARA PENGGUGATREKONPENSI/PARA TERGUGAT KONPENSI Alm. H.

MUSTOPA MUNZIR kepada Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN) cabang Sumatera Selatan sesuai dengan Resume pelunasanpiutang macet yang diterbitkan oleh PUPN pada tanggal 23 Juni 1980 dan buktitanda terima pengembalian suratsurat tanah oleh PUPN Cabang Sumatera Selatankepada Ayahanda PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGATKONPENSI Alm. H. MUSTOPA MUNZIR tertanggal 21 Juli 1981 untukmenarik kembali suratsurat atas objek tanah berikut bangunan rumah yang terletakdi Jl.

Bahwa pada perkembangannya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4ayat (1) Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN (UndangUndang PUPN) juncto Pasal 3 PMK Nomor 128/PMK.06/2007, tentangPengurusan Piutang Negara, maka tagihan dari PT BRI Cabang Tangerangmenjadi piutang Negara yang wajib diserahkan pengurusannya kepadaPUPN. Dengan kata lain, barang jaminan/objek perkara a quo menjadi salahsatu aset yang digunakan untuk membayar piutang Negara an. HartonoTjahyadi;7.

Bahwa sesuai dengan PMK Nomor 128/PMK.06/2007, piutang Negara an.Hartono Tjahyadi secara resmi telah diserahkan pengurusannya oleh PT BRICabang Tangerang kepada PUPN Cabang Banten, dan telah dituangkandalam Keputusan PUPN Cabang Banten Nomor PJPN902/PUPNC.14/2005,tanggal 28 Juni 2005, dengan penetapan jumlah piutang Negara sebesarRp620.362.153,00 (enam ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh duaribu lima seratus lima puluh tiga rupiah).

undangundang kepada PUPN, dimanaparate executie adalah suatu keputusan yang mempunyai kekuatan tetapatau daya eksekutorial tanpa perlu adanya penetapan pengadilan (Hakim),dalam hal ini mengandung arti bahwa PUPN dapat melakukan eksekusisecara langsung;13.Bahwa pelaksanaan eksekusi berupa penjualan objek perkara a quo adalahmelalui pelelangan yang dilaksanakan melalui perantaraan KPKNLTangerang (in casu Pemohon Kasasi II), dengan terlebih dahulu menerbitkanPengumuman Lelang Pertama Eksekusi PUPN

, maka dalam hal initerdapat Sita Persamaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat(12) Undang Undang PUPN juncto Pasal 180 PMK Nomor 128/PMK.06/2007, yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 11 ayat (12) UU PUPN:"Atas barang yang terlebih dahulu disita untuk orang lain yang berpiutangtidak dapat dilakukan penyitaan.

Masih aktif diurus oleh PUPN Cabang; danb.

Bahwa TERGUGATDUA adalah PUPN (Panitia Urusan PiutangNegara) dan/ atau untuk daerah wilayah Malang dilaksanakan olehKPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Malang yangberdomisili di Jalan S.Supriyadi No. 157, Kecamatan Sukun, KotaMalang, yang tugas dan kewenangannya berdasarkan UU No: 49 PrpTahun 1960, tentang PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan/atauuntuk di daerah Wilayah Malang dilaksanakan oleh KPKNL (KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Malang untukmenyelenggarakan pengurusan

hutang Negara dan lelang negara,selanjutnya dasar hukum pengurusan piutang Negara adaiah UU No:49Prp Tahun 1960, Tanggal 14 Desember 1960 tentang PUPN (PanitiaUrusan Piutang Negara) dan/ atau KPKNL untuk di daerah daerah diIndonesia.4.

Bahwa kewenangan dan kekuasaan PUPN (Panitia Urusan PiutangNegara) dan/ atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang) sebagaimana yang diatur dalam UU No:49 Prp Tahun 1960,tentang PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan/ atau KPKNL(Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) untuk memfasilitasi,menyelenggarakan dan melakukan pelaksanaan eksekusi barang jaminannasabah debitur Bank Bank BUMN di Indonesia sudah dilarang, tidakdiperbolehkan, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia

Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat yang menyatakanbahwa Tergugat IT adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) terkaitdalam pelaksanaan lelang barang jaminan milik Penggugat dalam perkaraini (halaman 2 surat gugatan).

2006 PUPN sudah tidak pemah menerima pengurusan piutangnegara lagi, baik dari BUMN maupun Daerah.33j.

Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Pangkep
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Terbanding/Tergugat : Hendro Wahyu Diyono, S.Sos
Terbanding/Tergugat : Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Sulawesi Selatan
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pangkep

Hendro Wahyu Diyono, S.Sos, Pekerjaan Swasta,bertempat tinggal diKampung Barue, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro,KabupatenPangkep , Selanjutnya disebut sebagai PARATERBANDING Semula TERGUGAT, L,I, Ill.DAN ;Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Makassar SulawesiSelatan, berkantor di Gedung Keuangan Negara IMakassar Jalan UripSumoharjo KM4 Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaituLucillus Wenang, Cailendra Hidayat, SH.MH dkk selaku Kepala BidangKIHI Kanwil Sulseltrabar untuk mewakili

Ketua Panitia Urusan PiutangNegara (PUPN) Pusat cq Ketua PUPN Sulawesi Selatan yangberalamat di Gedung Keuangan Negara Jalan urip Sumoharjo Km 4Makassar, guna bertindak dan mewakili untuk dan atas nama TurutTergugat i, berdasarkan surat kuasa khusus No, SKU4/PUPN/2014,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PangkajeneNo. 18/KP/Pdt/2014/PN.PK J, 720222 nnn nnn nnn nnn ne eee.

Haji Nurhayati Hayat/objek sengketa);Bahwa berdasarkan uraian angka 2 tersebut di atas, maka dapat diketahuibahwa pemohon lelang adalah Ketua PUPN Cabang Sulawesi Selatan,sehingga guna menjadi jelas duduk permasalahan pada perkara a quo, makaHalaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Sgmsudah seharusnya Pelawan menarik Ketua PUPN Cabang Sulawesi Selatanuntuk ikut masuk pada perkara ini;Bahwa dengan tidak ditariknya Ketua PUPN Cabang Sulawesi Selatansebagai pihak pada perkara

Abadi, PUPN Cabang Sulawesi Selatanmenerbitkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang SulawesiSelatan No. PUPN17/PUPNC.24.01/2011 tanggal 6 April 2011 guna menjadidasar untuk terbitnya Surat Paksa kepada CV. Abadi qq. Haji Nasrudin MuinAlias Haji Nasaruddin Muin dan Amran Muin;Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat karena CV. Abadi qq.

SP194/PUPNC.24/2011 tanggal 1 Juni2011, PUPN Cabang Sulawesi Selatan menyampaikan kepada CV. Abadi qq.Haji Nasrudin Muin Alias Haji Nasaruddin Muin dan Amran Muin untuk segeramembayar hutangnya kepada Negara cq.

Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka lelang atas objeksengketa oleh Terlawan sesuai perintah Ketua PUPN Cabang SulawesiSelatan telah benar dan sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku.

Bahwa dari bukti risalah lelang tersebut disimpulkanjika objek lelang yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal kekayaanNegara KPKNL Makassar berdasarkan permohonan dari Panitia Urusan PiutangNegara (PUPN);Menimbang, bahwa dari bukti T.122, T.123 dan T.124 dapat disimpulkanjika H.

Oleh karena itu walaupun ada rangkaian kerja yang berkaitandengan Tergugat dengan PUPN Cabang Mataram tetapi tidaklahmenghilangkan fakta keberadaan masingmasing adalah subjek hukum yangdapat menggugat maupun digugat.

Dengan demikian apabila Penggugatmengajukan gugatan dan tuntutan terhadap Tergugat I, sudah seharusnyaPenggugat melibatkan pula Ketua PUPN Cabang Mataram, karena Tergugat hanyalah melaksanakan keputusankeputusan/produk hukum yang dikeluarkanoleh Ketua PUPN Cabang Mataram, baik yang berupa surat pernyataanbersama, surat perintah sita, surat perintah penjualan barang sitaan sampaidengan perintah pelaksanaan lelang;Bahwa dengan tidak ditariknya Ketua PUPN Cabang Mataram tersebutsebagai pihak dalam perkara

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Eksepsi Tergugat II:Penggugat Salah Alamat Mengikutsertakan Tergugat II Sebagai Pihak TergugatDalam Perkara A Quo;Bahwa sesuai dengan pasal 12 UU No.49/Prp/1960 tentang PUPN danpasal 2 ayat 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.333/KMK.01/2000 tanggal 18 Agustus 2000, dengan tegas dinyatakan setiapPiutang Negara wajib diserahkan kepada DJPLN (PUPN);Bahwa dengan telah dilimpahkannya penyelesaian Piutang Negara

macettersebut kepada DJPLN (PUPN /Tergugat 1), maka hakhak Penyerah Piutangberkaitan dengan penyelesaian hutang termasuk lelangsecara Yuridis formalberalin PUPN/DJPLN (Tergugat 1);Bahwa terlebih lagi dalam surat gugatan Penggugat baik dalam Positamaupun dalam Petitumnya, Penggugat sama sekali tidak pernah menyatakankalau Tergugat Il telah melakukan perbuatan ypang bertentangan denganhukum khususnya berkaitan dengan lelang;Bahwa berdasarkan konstruksi yuridis tersebut di atas, maka apabilaPenggugat

Ketua PUPN Cabang Mataram,' selaku' pejabat yangmengeluarkan perintah pelaksanaan lelang objek sengketa a quo;b. Sdr. H. Abdullah Abu Fandi, selaku pihak yang menguasai objeksengketa;c.

EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LEBEL2 Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat II tidakmenyebutkan dengan jelas dan tegas unit mana yang digugatandidalam10perkara tni, aoakah PUPN atau KP3N.

Oleh Karena kedua unit Instanslpemerintah tersebut berbeda satu dengan lainnya ;3 PUNP Wilayah Medan bertanggung jawab kepada Ketua PUPN Pusatdan anggotanya terdirt dart beberapa instanst, sepertt kejaksaan,kepolisian, Pemda setempat dan KP3N Medan, sedangkan KP3NMedanbertanggung jawab kepada BUPLN Pusat dan Pegawainya terdiri dariPegawai Negeri Sipil dilngkungan Departemen Keuangan ;4.

Bahwa hutang Penggugat telah dikategorikan sebagai piutang macetoleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara menurut ketentuanyang berlaku hams diserahkan kepada PUPN Cab Medan bukankepada Pengadilan Negeri Medan vide UU No. 49 Prp 1960sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;6.

Bahwa didalam UU No. 49 Prp Tahun 1960 Pasal 12 ayat 1 ditentukan "Instansi Instansi Pemerintah dan BadanBadan Negara diwajibkan menyerahkanpiutang piutangnya yang ada dan besarnya telah dipastikan menurut hukum akanpenanggung hutang tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada PUPN ;Ts Bahwa dalil posita gugatan Penggugat butir 5 menyatakan dalampersetujuaan membuka kredit No.

Dengan diterimanya piutang macet tersebut olehKP3N Medan secara hukum kewenangan pengurusan piutang negaraatas nama Sori Poso Siregar telah beralih kepada PUPN Cab Medan ;11.

Dan selanjutnya Tergugat IV.a melakukan penyitaan atas tanah danrumah milik Penggugat berdasarkan surat Perintah Penyitaan Nomor SPS109/PUPN.04/ 1999 dan telah dilakukan penyitaan sebagaimana tertuangdalam Berita Acara Penyitaan Nomor BAP109/PUPN.04 1999, tertanggal1999;Bahwa sekalipun objek sengketa telah disita, Tergugat masih berkeinginanuntuk menyelesaikan kewajiban untuk membayar hutang melalui suratnyatertanggal 21 Februari 2000, Tergugat minta keringanan hutang kepadaTergugat IV.a sekaligus

Menyatakan pemasangan, penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Ke Nomor 786/1998 tanggal 31 Desember 1994, penyitaan sebagaimana BeritaAcara Penyitaan Nomor BAP109/PUPN.04 1999 tertanggal 6 September1999 dan pelelangan objek sengketa sebagaimana tertuang risalah lelangNomor 125/2001 tanggal 23 Mei 2001 dan peralihan hak tanah objeksengketa kepada Tergugat V yang dilakukan masingmasing oleh Tergugatll, Tergugat Ill.a dan b serta Tergugat I!V merupakan Perbuatan MelawanHukum;6.

Surat Perintah penyitaan Nomor SPS 109/PUPN.04/1999;3. Sertifikat Hak Tanggungan Ke Nomor 786/1998 tanggal 31 Desember1994;4. Penyitaan atas tanah objek sengketa sebagaimana Berita AcaraPenyitaan Nomor BAP109/PUPN.04 1999 tertanggal 6 September 1999;5. Pelelangan objek sengketa sebagaimana tertuang dalam risalah lelangNomor 125/2001 tanggal 23 Mei 2001;7. Membatalkan dengan segala konsekwensi yuridisnya:1.

Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS 109/PUPN.04/1999;3. Sertifikat Hak Tanggungan Ke Nomor 786/1998 tanggal 31 Desember1994;4. Penyitaan atas tanah objek sengketa sebagaimana Berita AcaraPenyitaan Nomor BAP109/PUPN.04 1999 tertanggal 6 September 1999;5. Pelelangan objek sengketa sebagaimana tertuang dalam risalah lelangNomor 125/2001 tanggal 23 Mei 2001;8.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Januari1973 Nomor 1205 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa terhadapperkaraperkara pengurusan piutang Negara yang terlebin dahuludiperiksa oleh PUPN dan telah selesai diurus PUPN berdasarkan11peraturan eksekusi yang diberikan oleh UndangUndang kepada PUPNmaka Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksanya;Bahwa posita gugatan a quo sama sekali tidak berdasarkan alasanhukum, karena seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalamgugatan a quo hanya merupakan

Dalam Proses dan Hasil PelelanganBahwa sesuai dengan tugas dan wewenang menyelesaikanpiutang Negara maka PUPN dengan kuasa undangundangdiberi wewenang untuk:a.

debitur;Apabila upaya tersebut tidak terselesaikan maka barukreditur menyerahkan kepada PUPN untukmenyelesaikannya;Hal. 20 dari 24 hal.

No. 1910 K/Pdt/20144.4.Bahwa PUPN pula tidak serta merta melakukan lelang, akantetapi PUPN akan melakukan penelitian dan apabila darihasil penelitian benar dinyatakan kredit macet maka PUPNakan memanggil debitur guna diminta pertanggungjawabannya dalam penyelesaian hutangnya dan bila debiturtidak bisa mempertanggungjawabkan hutangnya makaPUPN membuat Penetapan Jumlah Piutang Negara danselanjutnya membuat Surat Paksa (SP), Pelaksanaan SuratPaksa (PSP), Surat Perintah Penyitaan (SPPBS) dansetelah itu

baru dilaksanakan pelelangan umum sesuaiUndangundang Nomor 46 Prp Tahun 1960;Bahwa mekanisme lelang sesuai UndangUndangPerbankan dan diamanatkan UndangUndang Nomor 46 PrpTahun 1960 tersebut tidak dijalani sepenuhnya oleh BPDNusa Tenggara Timur dan PUPN cabang Kupang;Bahwa dengan proses yang cacat hukum oleh PUPN yangdidahului dengan perbuatan melawan hukum oleh BPDNusa Tenggara Timur Pembantu) Bajawa makamenghasilkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasisebagai pemenang lelang yang cacat hukum pula

;Bahwa dari proses lelang yang cacat hukum yang dijalankanoleh PUPN dalam hal ini Kantor Lelang Negara CabangKupang yang dimulai dari sifat melawan hukum dari BPDNusa Tenggara Timur pembantu Bajawa, maka Judex Factitidak menggali hukum dengan baik dalam perkara ini;Bahwa karena Judex Facti tidak menggali alasan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tentang Lelang yang cacathukum maka Judex Facti telah salah menerapkan hukumyang demi mencapai kepastian hukum agar tercapai rasakeadilan;Bahwa Tergugat/

juga melunasi utangnya.Bahwa PUPN merupakan suatu Panitia Interdepartmental yangmempunyai tugas melaksanakan pengurusan Piutang Negara (Pasal 2 joPasal 4 dan Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 49 Prp.

Tahun1960 jo Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006).Bahwa dengan PUPN merupakan suatu Panitia Interdepartmental, makatelah jelas bahwa PUPN merupakan subjek hukum tersendiri yang tidakmempunyai hubungan secara hirarki dengan Tergugat II, sehingga dengandemikian PUPN memiliki tanggung gugat sendiri pula.Bahwa dengan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknyamempermasalahkan mengenai lelang eksekusi yang akan dilaksanakan atas59,3.10.3.11.3:12,3.13.permintaan/perintah PUPN dan dengan

),sehingga dengan demikian untuk penagihan dan pelunasannya merupakankewenangan dari PUPN.4 Bahwa dalam melaksanakan pengurusan piutang negara, PUPN memilikikewenangan untuk menerbitkan Surat Paksa yang di dalamnya memuat irahirahDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga Surat PaksaPUPN tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan suatu putusanpengadilan.

, sehingga PUPN yang melakukanpenagihan, penyitaan dan memintakan/memerintahkan lelang eksekusi aset ParaPenggugat tersebut.Bahwa PUPN merupakan suatu Panitia Interdepartemental sebagai subjek hukumtersendiri yang tidak mempunyai hubungan secara hirarki dengan Tergugat II,sehingga dengan demikian PUPN memiliki tanggung gugat sendiri pula.Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakanbahwa penguasaan aset Para Penggugat berada pada Tergugat II benarbenarmerupakan dalil

SPS35/PUPNC.10.01/2006 tanggal 6Maret 2006 (diberi tanda P8D) ;Berita Acara Penyitaan PUPN Cabang Jakarta No. BAP.30/WPL.03/KP.06/2006 tanggal 22 Maret 2006 (diberi tanda P9A) ;Berita Acara Penyitaan PUPN Cabang Jakarta No. BAP.31/WPL.03/KP.06/2006 tanggal 22 Maret 2006 (diberi tanda P9B) ;Berita Acara Penyitaan PUPN Cabang Jakarta No. BAP.32/WPL.03/KP.06/2006 tanggal 22 Maret 2006 (diberi tanda P9C) ;Berita Acara Penyitaan PUPN Cabang Jakarta No.

Bahwa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) meneruskan penagihanpiutang Bank Exim terhadap Ny. Sumijatie (Debitur) yang memperolehfasilitas kredit sebesar Rp216.396.649,00 (dua ratus enam belas jutatiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilanrupiah) dari Bank Exim;b.

Bahwa setelah dilakukan pengurusannya oleh PUPN, namun pihakdebitur tetap tidak bisa melunasi kewajibannya, maka sesuai aturanyang berlaku PUPN berhak melakukan Pelelangan terhadap jaminandebitur yang bermasalah tersebut;Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 30/Pdt./2015/PT TJK.c.

Sumijatie tidak dapatmelunasi Fasilitas Kredit yang diperolehnya dari Bank Exim,sehingga untuk pengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPNcabang Lampung;Bahwa PUPN cabang Lampung telah melakukan pemanggilankepada Ny. Sumijatie selaku pihak yang mempunyai hutang melaluisurat Nomor PT. 085/PUPN.14/5.2/86 tanggal 5 Nopember 1986,namun Ny. Sumijatie tetap tidak bisa melunasi kewajibannya;. Bahwa dalam rangka pengembalian pinjaman yang telah diberikankepada Ny.

Sumijatie tersebut, PUPN cabang Lampung berhakmelakukan Pelelangan atas barang jaminan (SHM Nomor 727/TBa.n. Sumijatie);Bahwa sebelum melakukan pelelangan, PUPN cabang Lampungtelan memberitahukan kepada Ny. Sumijatie melalui suratpemberitahuan tanggal 23 Nopember 1987;m.

Sumijati yang dilakukan secaralelang, dan setelah melakukan penjualan, uang hasil penjualan melaluilelang tersebut, disetorkan kepada Bank yang memberikan jaminan kepadaDebitur, sehingga dalam hal ini Tergugat tidak bertanggung jawab apabiladikemudian hari terjadi masalah atas objek lelang yang dilelang tersebut;14.Bahwa karena proses pelelangan yang dilakukan oleh PUPN cabangLampung telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tidak adanyakesalahan yang disebabkan oleh PUPN cabang Lampung, maka

Menurut UndangUndang No. 49/Prp.1960 dan UndangUndangNo. 19 Tahun 1959 Jo Surat Edaran PUPN Pusat No.1476/PUPN/ 1973 tanggal 22 Mei 1973 pada pokoknya memintakepada Kepala Cabang PUPN di seluruh Indonesia agar apabilaterjadi sanggahan/gugatan di Pengadilan penyitaan barangagunan dalam rangka penyelesaian kredit macet, makapelaksanaan tindakantindakan hukum lanjutan (Pelelangan)perlu di tunda sampai di peroleh putusan yang berkekuatanhukum tetap dari Pengadilan, hal tersebut adalah untukmenghindarkan

Surat Edaran PUPN Pusat No.1476/PUPN/ 1973 tanggal 22 Mei 1973, yang mana Terlawan I jelaskansebagai berikut :1. UndangUndang No. 49/Prp.1960 tentang Panitia Urusan PiutangNegara, yang mana Panitia Urusan Piutang Negara melaksanakantugasnya dengan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan. PanitiaUrusan Piutang Negara bertugas mengurus piutangpiutang negara,melakukan pengawasan terhadap piutangpiutang/kreditkredit yangtelah dikeluarkan oleh Negara/Badanbadan Negara.

Surat Edaran PUPN PusatNo. 1476/PUPN/1973 tanggal 22 Mei 1973 tentang Penetapan UUDarurat No. 27 Tahun 1957 tentang penagihan pajak negara (LembarNegara Tahun 1957 No. 84 sebagai UndangUndang);Sesuai dengan uraian diatas maka dapat terlihat dengan jelas bahwa apayang dinyatakan oleh Pelawan dalam perlawanannya (verzet) tentangpermintaan kepada Kepala Cabang PUPN di seluruh Indonesia agar apabilaterjadi sanggahan/gugatan di Pengadilan penyitaan barang agunan dalamrangka penyelesaian kredit macet,

SuratEdaran PUPN Pusat No. 1476/PUPN/1973 tanggal 22 Mei 1973 yangdijadikan dasar hukum oleh Pelawan dalam perlawanannya (verzet) haruslahditolak seluruhnya karena tidak mempunyai kaitan sama sekali denganperkara aquo;Bahwa seluruh proses pengajuan lelang yang telah diajukan oleh Terlawan Idan telah dilaksanakan oleh Terlawan II adalah telah sesuai denganketentuan hukum yang berlaku maka TerlawanI dan Terlawan II tidak adamelakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) danseluruh akibat hukum

No : 86/Pdt.G/Plw/2012/PNLP Bahwa tindakan Terlawan I dan II telah merugikan Pelawan adalahmerupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daads) karena telahnyata melanggar UndangUndang No. 49/Prp.1960 dan UndangUndang No.19 Tahun 1959 Jo Surat Edaran PUPN Pusat No. 1476/PUPN/ 1973 tanggal22 Mei 1973 ; 202 Bahwauntuk itumohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliPerkara ini untuk menyatakan perbuatan Terlawan I dan II adalah perbuatanmelawan hukum, dan menyatakan Kutipan Risalah Lelang

Bahwa Tergugat sebagai Badan/Pejabat Tata UsahaNegara yang berada di bawah Direktorat JenderalKekayaan Negara (dahulu, Direktorat JenderalPiutang dan Lelang Negara) merupakan' pelaksanateknis dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN),dimana PUPN sendiri dibentuk berdasarkan Undangundang Nomor : 49 Peraturan Perundang undanganTahun 1960, secara garis besarnya, PUPN mempunyai2 (dua) tugas yaitu Menyelenggarakan pengurusanpiutang Negara sebagaipelaksanaan keputusan PUPN dansebagai pelaksanaankebijakanyang

ditetapkan MenteriKeuangan10 Sebagai pelaksanaan lelangbarang jaminan dalam kaitannyadengan pelaksanaan pengurusanpiutang Negara ;8.Bahwa tugas yang diberikan kepada PUPN/DJKNseharusnya melaksanakan penyelesaian piutangpiutang yang ada kaitannya dengan piutang ataukredit macet yang disalurkan melalui Bank bankPemerintah atau Badan Usaha lain yang sebagianatau seluruh asetnya dimiliki oleh Negara, namunkenyataannya Tergugat mengurusi penyelesainpiutang piutang atas nama PTI.

atas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum serta mengambipelunasan piutangnya dari hasi penjualantersebutJadi menurut hemat Tergugat terlalu. berlebihankalau Penggugat menganggap bahwa untuk eksekusilelang Hak Tanggungan harus dilengkapi17persyaratan berupa Penetapan Eksekusi LelangHak Tanggungan dari Ketua Pengadilan NegeriBale BandungBahwa dalil Penggugat dalam halaman 3 angka7 adalah sebagai dalil yang tidak benar (mohondiperiksa kembali Pasal 4 UndangUndang Nomor :49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN

Bahwa benar dalil Penggugat dalam halaman 3angka 8 yang menyatakan tugas yang diberikankepada PUPN/DJKN seharusnya melaksanakanpenyelesaian piutang piutang yang ada kaitannyadengan piutang atau kredit macet yangdisalurkan melalui bankbank pemerintah ataubadan usaha lain yang sebagian atau seluruhnyaasetnya dimiliki olehNegara j= =s6sess6ssees5 se ae neBahwa akan tetapi dalil Penggugat seharusnyayang menyatakan ..namun kenyataannya Tergugatmengurusi penyelesaian piutang piutang atasnama PT.

Bahwa setelah BPPN (Badan Penyehatan PerbankanNasional) dibubarkan dan kredit beserta jaminan tersebut belumberhasil diselesaikan oleh BPPN (Badan Penyehatan PerbankanNasional) maka berdasarkan Keputusn Presiden No. 15 Tahun 2004,tentang pengakhirantugas dan pembubaran BPPN maka aset kredit danjaminan tersebut menjadi aset/piutang milik Negara dan wewenangnyaberalih ke PUPN (PanitiaUrusan Piutang Negara).9.

Kutipan Risalah LelangNomor .445/2015 tertanggal tanggal 14 September 2015, yangrnenyatakan bahwa jenis lelang tersebut adalah lelang eksekusi,yaitu lelang eksekusi Panitia Utusan Piutang Negara (PUPN).Karena ketidaktahuan PELAWAN sehingga PELAWAN salahrnenarik kesimpulan, seolan olah eksekusi pengosongan olehPengadilan Negeri Serang dianggap bertentangan dengan SuratEdaran Mahkamah Agung No. 7 Th. 2010.Bahwa didalam Risalah Lelang No.445/2015, tertanggal 21 Agustus 2015jo Kutipan Risalah Lelang

Nomor : 445/2015 tertanggal 14 September2015 jelas tertulis bahwa jenis Lelang Eksekusi Panitia Urusan PiutangNegara (PUPN), karena aset dan kredit tersebut telah beralih ke Negaradan telah menjadi piutang negara;Bahwa jenis pelelangan eksekusi dibagi kedalam beberapa kategoriantara menurut pasal 5 Peraturan Menteri leuangan No.93/PMK.06/2010tanggal 23 April 2010 yaitu :1.

Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)2. Lelang Pajak3. Lelang Eksekusi Harta PailitHal 11 dari 17 Hal. Putusan No. 150/PDT/2016/PT BTN18.19.20.21.4.

Uruaan Piutan9 Nagara (PUPN) yang berwenangmengajukan permohonanlelang.

Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak ;4.1.4.2.4.3.4.4.Bahwa menurut Tergugat IV, gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quomerupakan gugatan kurang pihak, dikarenakan Penggugat tidak mengikutsertakanPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT)selaku pihak yang melakukan pengurusan piutang Negara atas penyerahanpiutang dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur CabangUtama Kupang ;Bahwa sudah sepatutnya PUPN Cabang NTT diikutsertakan dalam gugatan a quo,karena

PUPN adalah pihak yang mengeluarkan Surat Perintah Penjualan BarangSitaan (SPPBS) dari Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang NTTNomor SPPBS58/PUPNC.22/2005 tanggal 14 Nopember 2005 (SPPBS 58/2005)yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pelelangan obyek sengketa ;Bahwa PUPN merupakan suatu Panitia Interdepartemental yang mempunyai tugasmelaksanakan pengurusan piutang Negara (Pasal 2 jo Pasal 4 dan penjelasanumum Undangundang Nomor : 49 Prp tahun 1960 jo Pasal 1dan Pasal 2Peraturan Presiden

Namun dalam perjalanankreditnya, Tergugat V selaku Debitur tidak melaksanakan kewajiban kewajibannya(wanprestasi), sehingga Tergugat Ill selaku Kreditur menetapkan perjanjian kreditdimaksud sebagai piutang macet ;Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan dalam Undangundang Nomor 49 Prp tahun1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dinyatakan bahwa PUPN pada30pokoknya bertugas untuk melaksanakan pengurusan piutang Negara yang berasal dariinstansi pemerintah dan badan usaha yang secara langsung

Herry Pattipeilohy (in casu Tergugat V) kepada PUPN CabangKupang dan telah diterima secara resmi oleh PUPN Cabang Kupang berdasarkanSurat Nomor : SP3N215/PUPNCV/VII.13/98 tanggal 21 Oktober 1998 dengan jumlahpiutang macet sebesar Rp. 66.976.900, (enam puluh enam juta Sembilan ratus tujuhpuluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) ;Bahwa dalam melaksanakan kewajibannya mengurus piutang Negara tersebut, PUPNCabang Kupang telah menyampaikan surat panggilan kepada Ny.

Bersama antara PUPN Cabang Kupang denganTergugat V sebagai Debitur, sehingga PUPN Cabang Kupang menerbitkan KeputusanNomor : PUPN113/PUPNC/VII.13/98 tanggal 2 Desember 1998 tentang PenetapanJumlah Piutang Negara atas nama PT.

Punti Utama telah beralin kepada PUPN sejak16 september 1994 yang penyelenggaraannya dilakukan oleh KantorPelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N).5.

Sehingga sejak tanggal penerimaan dari PUPN tersebut,tanggung jawab penagihan atas piutang Negara telah diambil alih olehBUPLN cabang Pontianak. Dalam upaya pengembalian piutang Negara,PUPN telah melaksanakan prosedur penagihan secara benar, namun CV.Punti Utama tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga PUPN melakukanPenagihan dengan Surat Paksa;24.

Bank BRI (Persero) cabang Sintangmenyerahkan pengurusan penagihannya kepada PUPN Kalbar.Penyerahan kepada PUPN Cabang Kalimantan Barat dilakukanoleh PT.

Punti Utama (Debitur) tidak juga melunasiutangnya.2.3 Bahwa PUPN merupakan suatu Panitia Interdepartemental yangmempunyai tugas melaksanakan pengurusan Piutang Negara(Pasal 2 jo Pasal 4 dan Penjelasan Umum UndangUndang Nomor49 Prp.

Tahun 1960 jo Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan PresidenNomor 89 Tahun 2006) yang oleh karenanya memiliki tanggunggugat tersendiri pula.2.4Bahwa dengan gugatan Penggugat yang pada pokoknyamempermasalahkan prosedur Penjualan Lelang yang dalampelaksanaannya atas permintaan/perintah PUPN, maka sudahseharusnya PUPN diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo.2.5Bahwa ternyata di dalam gugatannya Penggugat tidakmengikutsertakan PUPN Kalbar sebagai pihak, oleh karena itu jelasbahwa gugatan Penggugat merupakan