.; Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor): Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangannegara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnyaberdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publikHal. 9 dari 111 Putusan No.19/PraPer/2016/PN.Sby19.20.21.VEG CILIR OIG ~~ nnn nnn mn nnn nnn nenaBahwa ketika Pemohon dengan itikad baik menyadari bahwa dana yangdigunakan untuk membeli IPO ternyata

Pemohon Ditetapkan Sebagai Tersangka Tanpa Ada Kerugian NegaraBahwa Kerugian Negara dalam perkara korupsi sebagaimana dinyatakansebagai unsur dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan salahsatu elemen pokok, tanpa adanya unsur ini maka tidak ada korupsi. Sebab,sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 0003/PUUIV/2006, tanggal 25 Juli 2006 ..unsur kerugian negara harus dibuktikan danharus dapat dihitung.

Penyertaan adalah perluasan dari pertanggungjawabanpidana;Bahwa dalam hukum pidana harus jelas dinyatakan bersamasamanyadengan siapa, misalnya si A bersama sama dengan si B harus satukesatuan perbuatan yang utuh;Bahwa filosofi Pasal 4 UU Tipikor adalah pengembalian kerugian negaratidak menghapuskan pidananya;Bahwa Kata dapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menandakan bahwa tindakpidana tersebut adalah delik formil yang tidak menitikberatkan pada akibatmelainkan cukup dengan terpenuhinya unsurunsur perbuatan

21 Maret 2016, diberi tandaDuk ti T2145 eeeeteeee escent cere semesni errs nner enim reeceFoto copy Berita Acara penyitaan (BA16) tanggal 23 Maret 2016, diberi tandabukti 115; 222222 nn nn nnn none nn rene enna ne renee nn ne nnn nnn neneneeFoto copy Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan Kepada KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :B1995/0.5.5/Fd.1/03/2016, tanggal 24 Maret 2016, diberi tanda bukti T16; Foto copy Penetapan Penyitaan dari Ketua PN Tipikor

2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;Penuntut Umum Kejari Probolinggo sejak tanggal 28 Juli 2015sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal17 Nopember 2015;9. Perpanjangan Ke1 Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Surabaya sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengantanggal 17 Desember 2015;10. Perpanjangan Penahanan Ke2 Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Desember 2015sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;11.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi denganjenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d 22Januari 2014;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJambi dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 23 Januari 2014s/d 23 Maret 20149.

Perpanjangan Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi dengan jenispenahanan Rutan sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d 22 April 2014;10.Perpanjangan Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi dengan jenispenahanan Rutan sejak tanggal 23 April 2014 s/d 22 Mei 2014;11.Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal10 Juni 2014;12.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d

tanggal 9Agustus 2014.perce Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 19Juni 2014 Nomor : 9/PEN/PID/2014/PT JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkasperkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 44/Pis.Sus/TPK/2013/PN Jbi tanggal 6 Mei 2014 dalam perkara terdakwa tersebutmononns Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan

Mlonggo Kabupaten JeparaIslamDirektur CV Jujur Jaya MandiriSMEAHARIYANTO bin GIARTOJakarta45 tahun / 21 Januari 1968Lakilaki.IndonesiaDukuh Pengkol RT.004/RW.005 Desa PengkolKecamatan Jepara Kabupaten JeparaIslamKontraktorSTMTerdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penahanan oleh :e =Penyidike Perpanjangan Penuntut Umume Penuntut UmumSejak tanggal. 15082013 s.d tanggal.03092013;Sejak tanggal 04092013 s.d.tanggal 13102013;Sejak tanggal 05122013 s.d.tanggal 24122013;e Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor

Tanggal 15 012014 ;e Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang : Sejak 16012014 s.d. tanggal 16032014.;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 17032014 s.d. tanggal 15042014;Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang: Sejak tanggal. 16042014 s.d. tanggal. 15052014;> Didampingi oleh Dr. H. Umar Maruf, S.H., Sp.N., M.Hum, M. Fajar Subhi A.K. ARIF, S.H.

Pleburan Tengah No.3 A, Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2013 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkara tersebut ;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa

tetapi dapat juga dalam ranah hukum perdata, pidana perbankan ataupidana pajak, sedangkan perkara ini terkait dengan Undangundang JasaKonstruksi maka kerugian tersebut adalah dalam konteks keperdataan.Berdasarkan seluruh analisa tersebut di atas, maka para terdakwa tidak terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaaan Primair danDakwaan Subsidair, sehingga oleh karenanya harus dibebaskan dari semuadakwaan., atau apabila tindakan Jaksa Penuntut Umum membawa perkara inike Pengadilan Tipikor

sekian tapi tidak dilakukan, dan keuntungandiperuntukan memperkaya diri sendiri itu bisa dikatakan tipikor;Bahwa kalau beramai ramai bisa dikatakan porporasi dan Majelis mengaitkan pada faktadipersidangan;2.

berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :1 Penyidik Polri, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 sampaidengan tanggal 8 Februari 2015;2 Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampaidengan tanggal 10 Februari 2015;3 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 29 Januari 2015sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;Halaman dari 36 Putusan Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 28 Februari 2015sampai dengan tanggal 28 April 2015;5 Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejaktanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;6 Perpanjangan penahanan kedua oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru,sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20September 2015 ;9.

Delik penyertaan deelneming mededaderschapBahwa dalam Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor.Smgdan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 540 K/Pid.Sus/2013 tanggal12 September 2013 terdapat sesuatu alasan yang menjadi dasarputusan tersebut saling bertentangan, hal tersebut dapat dikemukakansebagai berikut:(1) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SemarangTerdakwa Ir.

fee oleh pemenang lelang guna menutupi kas DaerahKendal yang deficit secara hukum merupakan suatu bentuk perbuatan suap;Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/ Terpidana yangdiajukan berdasarkan adanya Novum atau keadaan yang dinyatakan baru danadanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim dalammempertimbangkan perkara in Casu ternyata merupakan alasanalasan keberatanyang tidak dapat dibenarkan;Bahwa walaupun surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan putusanPengadilan Tipikor

Surachmin, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim Ad.Hoc Tipikor padaMahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut serta Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.HakimHakim Anggota , Ketua,Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. Ttd/ Timur P. Manurung, S.H., M.M., M.H.Panitera Pengganti ,ttd.

Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Kementrian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Intelijen danPenyidikan, selaku Penyidik tanggal 13 November 2015, Nomor : S17.SITATPPU/PJ.054/2015, kepada Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / TIPIKOR / HIJakarta Pusat, memohon ijin Khusus Penyitaan terhadap barang buktiberupa Kios Thamrin City Lantai 2F Blok : E. 28/01, dilakukan di LokasiThamrin City, Jin. Thamrin Boulevard (d/h.Kebon Kacang Raya, KebonMelati.) Tanah Abang.3.

Bahwa atas permohonan TERLAWAN I poin 1 diatas, Pengadilan Negeri/ Niaga / HAM / TIPIKOR / HI Jakarta Pusat melalui surat Nomor :1760/Pen. Pid/2015/PN.JKT.PST. Tanggal 19 November 2015, memberianjin kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat JendralPajak Direktorat Intelijen dan Penyidikan, selaku Penyidik untuk melakukanpenyitaan terhadap barang bukti berupa Kios Thamrin City Lantalt2F Blok :E. 28/01, dilakukan di Lokasi Thamrin City, Jin.

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri / Niaga /HAM / TIPIKOR / HI Jakarta Pusat Nomor : 1760/Pen.Pid/2015/PN.JKT.PST, tanggal 19 November 2015, tentang Pemberian jinkepada TERLAWAN sebagai Penyidik untuk melakukan Penyitaanterhadap unit kios Thamrin City Lantai 2F Blok : E. 28/01 ikutdiberikan ijin oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk disita olehTERLAWAN c.

AKILMOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 24 Maret2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalah sebagai berikut :11. MURDIMIN ZAHRI;H. BUDI ANTONI AL JUFRI;SUZANA BUDI ANTONI;RISNA HASRILIANTI;RIKA FATMAWATI;MUCHTAR EFFENDI;IWAN SUTARYADIMICO FANSJI TIRTAYASA.on nnF Y YN2 3 (tiga) keping CDR dengan serial number sebagai berikut :a. SN : MAPA25P110075917 6;b. SN: MAPA25P110123004 6;c.

AKIL MOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal27 Maret 2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalah sebagai berikut:EFTIYANTI; ROMIHERTON; MASYITOH; MAMATSURAHMAT;HERI ASHARI; HERY PURNOMO; KI AGUS M.

AKILMOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 24 Maret2014. Adapun saksisaksi dimaksud adalah sebagai berikut :1. MURDIMIN ZAHRI;H. BUDI ANTONI AL JUFRI;SUZANA BUDI ANTONI;RISNA HASRILIANTI;RIKA FATMAWATI;MUCHTAR EFFENDI;IWAN SUTARYADI;MICO FANJI TIRTAYASA.onrnrnnr FY SN3 (tiga) keping CDR dengan serial number sebagai berikut :a. SN : MAPA25P110075917 6;b. SN: MAPA25P110123004 6;c.

UndangUndang jika ada larangannya;Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah membuat SK tanggal mundurtersebut dapat dimasukkan dalam perbuatan pidana pemalsuan surat asalunsurunsur dari pidana pemalsuan surat tersebut semuanya terpenuhi, namunperlu diketahui, tidak semua surat yang dapat dipalsukan, sebab KUHP telahmengelompokkan suratsurat yang dapat dipalsukan tersebut menjadi 4(empat) kategori;Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut lebih mengarah kepada tindak pidanakorupsi ;Bahwa menurut Pasal 2 UU Tipikor

hukum tertulis dahulu, adajuga yang melanggar norma, awalnya diterapkan dalam hukum perdata;e Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memang dijadikan acuan, namunhakim tetap memiliki kebebasan untuk memutus suatu perkara, contohnyadalam kasus terpidana Andy Ahmad, apabila menggunakan perbuatanmelawan hukum secara formil, ia tidak dapat dihukum, namun bilamenggunakan perbuatan melawan hukum secara materiil, ia dapat dipidana,walaupun MK telah mencabut perbuatan melawan hukum secara materiildalam tipikor

IDA RATNAWATI, SH., MHsebagai Ketua Majelis, ITONG ISNAENI, SH., MH dan AHMADBAHARUDDIN NAIM., SH.MH (Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 oleh Hakim Ketua Hj.IDA RATNAWATI, SH., MH tersebut didampingi oleh ITONG ISNAENI,SH.MH dan AHMAD BAHARUDDIN NAIM SH, MH (Hakim Ad Hoc Tipikor)sebagai Hakimhakim Anggota, RENILDA BIDARI, S.H.

MH(HAKIM ADHOC TIPIKOR)Panitera PenggantiRENILDA BIDARL, SH.,142

Pengadilan Negeri Penahanan Rutan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d11 November 2016 ; Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 November 2016 s/d 10Januari 2017 ;IV.

Pengadilan Tinggi Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 11 Januari 2017 s/d 09 Februari 2017 ; Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor berdasarkan Pasal 27ayat (1) KUHAP sejak tanggal 25 Januari 2017 s/d 23 Februari 2017 ; Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor berdasarkan Pasal 27 ayat (2)KUHAP sejak tanggal 24 Februari 2017 s/d 24 April 2017 ;=== Bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum: Herry F.F.

Kemudian terhadap Memori Banding tersebutPenasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Bandingyang diterima oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri KupangKelas IA pada tanggal 8 Maret 2017 ;eee Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP), kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikanPutusan

adanya Kerugian Keuangan Negara kurang lebih atau setidaktidaknya sebesar Rp. 1.502.300.000, (satu milyar lima ratus dua juta tigaratus ribu rupiah).on= Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU RI Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tipikor

terungkapdipersidangan, maka majelis hakim memilih salah satu dakwaan yang sangatterkait dengan fakta hukum dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu, yaitu denganmempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 3 UU RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tipikor

perbuatan terdakwa dapatlah dipandang sebagaisatu perbuatan yang berlanjut;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) ke1 KUHP, makaancaman pidana pokok kepada terdakwa diterapkan yang memuat ancamanpidana pokok yang paling berat;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UndangUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tipikor

Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim memilih untuk tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UndangUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tipikor

maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara ; Memperhatikan, Pasal 193 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal Pasal 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor

Permintaan Bantuan Penyerahan Kontra Memori Banding perkara TipikorNomor 64/Pid.SusTPK/2020/PN.Sby melalui Pengadilan Negeri Pacitanyang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8 April 2021 Nomor:W.14.U.1/5653/HK.07/4/2021, untuk memerintahkan seorangJurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepadaPenuntut Umum bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkanKontra Memori Banding tanggal 7 April 2021, selanjutnya

Permintaan Relaas Bantuan untuk memeriksa berkas Perkara Tipikor Nomor64/Pid.SusTPK/2020/PN.Sby melalui Pengadilan Negeri Pacitan yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya , tanggal 12 April 2021 NomorW.14.U.1/5797/HK.07/4/2021, untuk melaksanakan tugas kejurusitaankepada Penuntut Umum bahwa berkas Perkara Tipikor Nomor 64/Pid.SusTPK/2020/PN Sby, telah selesai diminutasi dan kepada Penuntut Umumdalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan

Permintaan Relaas Bantuan untuk memeriksaberkas Perkara Tipikor Nomor 64/Pid.SusTPK/2020/PN.Sby melaluiPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibuat oleh Panitera MudaTipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya, tanggal 12 April 2021 Nomor:W.14.U.1/5795/HK.07/4/2021, untuk melaksanakan tugaskejurusitaan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dalam tenggangwaktu sebagaimana ditetapbkan Undangundang diberi kesempatanuntuk memeriksa/ mempelajari (inzage) berkas perkara tersebut diKepaniteraan

Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengantanggal 13 Juni 2015 ;Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengantanggal 26 Juni 2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengantanggal 25 Agustus 2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 20 Agustus 2015 Nomor : 184/Pen.Pid/TPK/ 2015/PT.DKI, sejaktanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 septemberPerpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 16 Agustus 2015 Nomor : 220/ Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejaktanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 OktoberPerintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 20 Oktober 2015 Nomor : 270/Pen.Pid/TPK/ 2015/PT.DKI

, sejaktanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember13.14.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 02 Nopember 2015 Nomor : 290/Pen.Pid/TPK/2015/ PT.DKI,sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 JanuariPermohonan Perpanjangan Penahanan kepada Bapak Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Nomor : W10.U/5902/HK.0O7.XII.2015, tertanggal 17Desember 2015, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 FebruariPengadilan

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakartamasing masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 45/PID/TPK/2015/PT.DKI., tertanggal 14Desember 2015 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini padaHalaman 75 dari 71Putusan Nomor 45/PID/TPK/2015/PT.DKItingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi olehpara Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014 ; 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 17Januari 2015 ;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung (1) sejak tanggal18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 ;7.

Saudara Narwin SaputraSebagai Penjabat Kepala Desa Balida Kecamatan Dawuan KabupatenMajalengka, baik secara bersamasama atau sendirisendiri dengan BOYASISWANTO (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang),pada sekitar bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan bulan Septembertahun 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013,bertempat di Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka atausetidaktidaknya di suatu tempattempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Narwin SaputraSebagai Penjabat Kepala Desa Balida Kecamatan Dawuan KabupatenMajalengka, baik secara bersamasama atau sendirisendiri dengan BOYASISWANTO (belum tertangkap dan masuk masuk dalam Daftar PencarianOrang), pada sekitar bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan bulanSeptember tahun 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2013, bertempat di Desa Balida, Kecamatan Dawuan KabupatenMajalengka atau setidaktidaknya di suatu tempattempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

,masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, Putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itujuga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MAMANSUPRATMAN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri olehINDRA ADITYA, S.H., selaku Penuntut Umum, serta dihadiri pula olehterdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim KetuaMajelis,MARSIDIN NAWAWI, SH., MH., MARUDUT BAKARA, SH.RODJAI S. IRAWAN, SH. MM.

Timor Tengah Selatan ;FSFISION POIGSIAD: 5 secasnesscnnnccmennnannemnecmaneSekertaris Desa Kualeu Periode 2006 s/da= Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan suratperintah / penetapan penahanan oleh : =2= 22 = 292 222 noone Penyidik tidak dilakukan penahanan ; Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni2014 ; Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ; Perpanjangan

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 ; Putusan Perkara Nomor: 67/Pid.SusTPK/2014/PT.KPG., Halaman 1 Perpanjangan tahap pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22Oktober 2014 ; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi KupangPasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengantanggal 15 November

2014 ; Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 16 November 2014 sampaidengan tanggal 13 Januari 2015 ; es Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama A.LUIS BALUN, S.H. dan WILLEM ERENS M.

yang hanya bisa dihubungkan secaraalternatif atau kumulatif tidak mungkin berada dalam hubungan subsidiaritas.Bahwa benar, didalam Pasal 12 huruf dan huruf b UU Tipikor, yang didalamnyamemiliki unsur dalam jabatan .

Meskipun pelimpahan perkaranya kePengadilan Tipikor tidak harus bersamasama. Jadi apabila Pemberi Suap belumditetapkan sebagai tersangka, maka Penerima Suap juga belum dapat ditetapkansebagai Tersangka.

Maka ketentuan Pasal 12 huruf e UU Tipikor tidak memenuhi unsurunsurnya untuk dapat didakwakan kepada Terdakwa.PertanyaanDengan cara apakah Terdakwa melakukan pemaksaan dengan Pemohonperijinan atau dengan saksi Fikri Salim?

Sehingga jikapelakunya tunggal (hanya Terdakwa saja maka penerapan Pasal 55 KUHPjustru membuat Pasal 11 UU Tipikor menjadi tidak terobukti. Di dalam kasusini yang ditetapbkan sebagai Terdakwa hanya si Penerima sedangkanPemberi tidak ditetapkan sebagai Tersangka. Hal ini selain melanggar kodratPasal 11 UU Tipikor juga membuat Pasal 55 ayat (1) tidak terbukti karenapertanggungjawaban pidananya bisa dimintai juga kepada orang lain.

Pasal 12 huruf b Undangundang Tipikor pemberian itu dilakukan setelah si pejabat melakukan sesuatu.Kalau Pasal 12 huruf a Undangundang Tipikor sebelum si pejabat melakukansesuatu. Di dalam beberapa kejadian itu dikualifikasi sebagai percobaanpenyuapan. Jadi kalau dalam percobaan penyuapan yang mencoba menyuapsaja yang bisa dipidana, yang menerima tidak bisa di pidana.

Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang Nomor: 18/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg tanggal 19 Desember 2011 atas nama Arroyan dkk tidakmempertimbangkan rasa keadilan sehingga tidak memenuhi rasa keadilandan bahkan justru menciderai rasa keadilan dalam masyarakat dan pencarikeadilan.Bahwa perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saksi Wiyantidengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para Terdakwa 1.Arroyan, Terdakwa 2. Jeffry Arsand, S.Sos, dan Terdakwa 3.

Bahwa dalam menjatuhkan putusan hukuman tambahan berupa uangpengganti, Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Tipikor Semarangdalam pertimbangannya hanya mendasarkan pada keterangan Terdakwasaja yang dalam pengakuannya di persidangan masingmasing hanyamendapat bagian Rp 4.000.000,00.

Pertimbangan tersebut telahmengabaikan alat bukti lain yakni keterangan saksisaksi (khususnya parapengurus KSMP yang telah menyerahkan uang potongan kepada paraTerdakwa), keterangan saksi Wiyanti, keterangan ahli BPKP, serta alat buktipetunjuk.Dalam hal ini Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tipikor Semarangtelah melakukan kekeliruan yaitu cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang.

Demikian juga adalah tidak tepat apabila berdasarkanpersangkaan tersebut kemudian pembayaran uang pengganti juga denganbegitu saja dibagi 3 untuk para Terdakwa, tanpa dibuktikan untuk masingmasing Terdakwa berapa besar uang yang dinikmati karena belum tentusama.Dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim banding telah salahmenafsirkan pertimbangan fakta persidangan dalam putusan Tipikor tingkatpertama pada Pengadilan Negeri Semarang.

dan dikuasai para Terdakwa tersebutmenjadi tanggung jawab para Terdakwa bertiga tersebut, sehinggaPengadilan Tipikor tingkat pertama dalam putusannya menjatuhkan pidanatambahan uang pengganti masingmasing dibebani uang pengganti sebesarRp 390.000.000,00 : 3 = Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah).Berdasarkan uraian pertimbangan fakta persidangan tersebut, makapertimbangan Majelis hakim banding yang menyatakan bahwa putusanPengadilan Tipikor tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana tambahanuang

Syarat formil pengajuan kasasi oleh Terdakwa: Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon telahmemutus perkara a quo pada tanggal 25 April 2016, dan olehPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon telahmemberitahukan putusan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumpada tanggal 10 Juni 2016, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwamenyatakan kasasi pada tanggal 22 Juni 2016 dengan demikianpernyataan kasasi yang diajukan masih dalam tenggang waktusebagaimana diatur dalam Pasal 245 Ayat (1)

Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon sama sekalitidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan salah dalampenerapan hukumnya, karena tidak secara cermat mempertimbangkantentang tidak didampinginya Terdakwa oleh Penasihat Hukum secaranyata pada Tingkat Penyidikan Kejaksaan Negeri Ambon CabangBanda, di mana Penyidik tidak memberitahukan kepadaTerdakwa/Pemohon Kasasi tentang hakhaknya untuk didampingi olehPenasihat Hukum dan juga tidak menunjuk Penasihat Hukum kepadaTerdakwa/Pemohon

Majelis Hakim Agung yangmemeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Kasasi;Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon (Judex Facti)tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tidakmenjalankan fungsinya sebagai peradilan ulang, yaitu PengadilanFakta, karena hanya mengambil alin dan memperbaiki putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon,tanpa memeriksa secara cermat dan jelas tentang Faktafakta hukumyang terungkap dalam persidangan antara lain:1.1.

JAKFAR SIDDIK, SH.2 (dua) lembar surat pembuatan Instalasi baru pada UPTD Pasar PagarDewa Nomor : 005/481/X/D.Perindag/2016 tanggal 31102016.Halaman 10 dari 24 hal Put No 3 /Pid.SusTPK/2018/PT.BGL14.15.16.17.18.19.20.21:22.23.24.25.26.2/.28.29;30.31.1 (satu) bundle Surat penawaran kerjasama dengan Media PengawasKorupsi Detektif Tipikor Nomor : 01/MPK/DT/BKL/X1I/2016 tanggal 01Desember 2016.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dari koperasi Sukses BersamaMandiri Nomor : P.09/KSBM/VIII/2016 tanggal

JAKFAR SIDDIK, SH.2 (dua) lembar surat pembuatan Instalasi baru pada UPTD Pasar PagarDewa Nomor : 005/481/X/D.Perindag/2016 tanggal 31102016.1 (satu) bundle Surat penawaran kerjasama dengan Media PengawasKorupsi Detektif Tipikor Nomor : 01/MPK/DT/BKL/XI/2016 tanggal 01Desember 2016.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dari koperasi Sukses BersamaMandiri Nomor : P.09/KSBM/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016.1 (satu) bundle Surat Pencabutan Edaran dari Dinas Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Kota Bengkulu

UU No. 20 Tahun 2001 dan denganpidana penjara 1 (Satu) tahun serta dibebani kewajiban membayar uangperkara sebesar Rp 10.000, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 30April 2014.Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Tipikor Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara atasnama Drs. NURLING.

M.Pd. yang secara lengkap termuat dan teruraidalam Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Makassar No.63/Pid.SUs/2013/PN.Mks tanggal 30 April 2014, kami selaku PenuntutUmum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasi yuridisyang menjadi pertimbangan putusan tersebut, namun hal penjatuhanhukuman pidana (straffmat) terhadap diri terdakwa Drs.

Dalam putusanPengadilan Negeri Tipikor Makassar Nomor: 63/Pid.Sus/2013/PN.Mks.tanggal 30 April 2014 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuanpencegahan karena hukuman yang dijatuhnkan kepada Terdakwa belummemenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baikterhadap Terdakwa maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalampenjatuhan hukuman pidana penjara, pidana tambahan berupa pidanakurungan sebagai pengganti (Subsidair) pembayaran denda.

Bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara tipikor dalamperkara pidana register No. 63/Pid.B/Sus/2013/PN.MKS adalahpembayaran tambahan penghasilan Guru PNS Daerah Non Sertifikasibagi guru yang berhak menerimanya untuk tahun anggaran 2009 yaitujanuari sampai Desember 2009 untuk Kab. Luwu Ruang lingkup (TK, SD,SMP, SLB, SMA dan SMK) guna meningkatkan kesejahteraan danprofesionalitas guru dalam menjalankan tugasnya.2.

Bahwa perkara pidana tipikor No. 63/Pid.B/Sus/2013/PN.MKS KepalaDinas Pendidikan Kab Luwu selaku kuasa pengguna anggaran tahun2010 jaksa penuntut umum tidak memperhadapkannya selaku pelakutindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalamperkara tipikor ini, jaksa penuntut umum memperhadapkan Drs.NURLING,MPd bin MUH ARSYAD selaku Kasub umum keuangan secaraHal. 70 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT.