.,000 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

ayat (1) ke1 KUHP; IV Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perk: PDS01/SRONG/09/2010 tanggal 24Agustus 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut 1.Menyatakan terdakwa ALFARIS MAMBRAKU BIN GERARD MAMBRAKUURBATA telah terbukti secara sah da menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana secara bersamasama secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara sebagaimana diatur dandiancam pidana melanggar pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang No. 3 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan telah ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaanPrimair; 2.Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ALFARIS MAMBRAKU BINGERARD MAMBRAKU URBATA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahundan denda Rp. 200.000.000, subsider 3 (tiga) bulan kurungan; 3.Memerintahkan agar terhadap diri terdakwa

Arasy tersebut diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1 ) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor /Pid.SusTPK/2015/PT PALTahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) Ke1 JoPasal 64 ayat (1 ) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa MUH.

Tingkat Pertama didalampertimbangannnya tidak pernah membebaskan terdakwa dari dakwaan primairakan tetapi langsung menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidanadalam dakwaan subsidair ;Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor /Pid.SusTPkK/2015/PT PALMenimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka PengadilanTinggi akan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama denganpertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkanterlebin dahulu dakwaan primair Pasal

2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang UndangNo31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan Undangundang No.20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsureunsurnya dalah sebagai berikut :Setiap orang ;Secara melawan hukum ;Memperkaya diri semdiri, orang lain atau suatu korporasi ;Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;Dilakukan secara bersamasamaom ks SP eyMerupakan perbuatan berlanjut ;ad. 1.

puluh lima ribu seratus limapuluh rupiah) Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : SR688/PW08/5/2016 tanggal 18 April2016, Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Uang PajakKendaraan (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diSamsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tahun 2014 s/d 2015.Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 1 /PID.SUS.TPK/2017/PT TKo= Perobuatan Terdakwa Agus Firmansyah bin Nizom Sirajuddin tersebutmelanggar Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambahdengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIRw Bahwa ia TerdakwaAGUS FIRMANSYAH bin NIZOM SIRAJUDDIN selakuPegawai Negeri Sipil di Kantor Samsat Gunung Sugih Kabupaten LampungTengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan ProvinsiLampung Nomor : 800/0132/IIl.18/06/2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang MutasiPegawai

Menyatakan TerdakwaAGUS FIRMANSYAH Bin NIZOM SIRAJUDIN terbuktisecara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama1sama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangHalaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 1 /PID.SUS.TPK/2017/PT TKundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimanatermuat dalam dakwaan Primair;2.

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sudah tepat dan benar.Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengemukakankeberatan bahwa pembuktian kesalahannya berdasarkan fakta dipersidangan dari26 (duapuluh enam) saksi hanya berdasarkan keterangan

., M.Si. sebagaimana diuraikan tersebutdi atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a,b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;SUBSIDIAIR

No. 1933 K/Pid.Sus/2014Bahwa sesuai faktafakta hukum dan alatalat bukti yang sah, unsurunsur yangterdapat dalam dakwaan Primair yakni Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,d, Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana

tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnyamelakukan pencegahan dan pemberantasan Korupsi ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak menyulitkan jalannyapersidangan ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semuatingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, dan d, Ayat (2),Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana,UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981

SANI Bin (Aim) HAMNI telahmemperkaya dirinya sendiri atau orang lain sebesar Rp. 61.440.000, (enam puluh satu jutaempat ratus empat puluh ribu rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidan Korupsi jo. UU Nomor: 20 tahun 2001 tentangperubahan dan penambahan atas UU Nomor: 31 tahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi jo.

ERWAN, SH, MAP selaku Pengguna Anggaran (PA) pada DinasPendidikan Kabupaten Tabalong,sehingga terjadinya kerugian yang ada;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu:Primair: Melanggar Pasal 2 ayat ( 1 ) jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1 ) ke 1 KUHP;Subsidiair; Melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat ( 1 ) huruf b Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 tahun

dakwaan Subsidiair;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudahmempertimbangkan dan ternyata salah satu unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) JoPasal 18 Undangundang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP, sebagaimana dalamdakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimanadalam pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang No.31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat1ke 1 KUHP dan oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnyadibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Terdakwa tidakterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidanasebagaimana dalam dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim TingkatPertama mempertimbangkan

EDY FAOZAENI, SE.Ak, tanggal 31 Oktober2008 ; .Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal64 ayat (1) KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa SUHARTININGSIH Binti PUJO SAROYO selakuBendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

diancam pidanadalam pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBoyolali tanggal 20 Mei 2009 sebagai berikut :1)2)Membebaskan Terdakwa SUHARTININGSIH Binti PUJOSAROYO dari dakwaan Primair Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UUNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Menyatakan Terdakwa SUHARTININGSIH Binti PUJOSAROYO bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

Perbuatan terdakwa H KURDI Bin KARNO sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHPidana. SUBSIDAIRBahwa terdakwa H.

KURDI Bin KARNO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Hal.13 dari 21 Halaman Put.No.54/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.

RSUD Kasongan mengalamikerugian sebesar Rp. 1.072.000.000, (Satu milyar tujuh puluh dua jutarupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Perbuatan terdakwa Yenice Ampung, BcKn Binti Timang Kawungsebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, namun mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Bandingberpendapat lain, dengan pertimbangan sebagai berikut:48Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dengan dakwaan yang disusundalam bentuk subsidiaritas, yaitu :Primair: Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), (8) Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP ;Subsidair: Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), (8) UU No 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;4950Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

APING terbukti bersalahnmelakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum denganmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimanaketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, dalam dakwaan Primair;2.

Putusan Nomor 40 K/Pid.Sus/20141Menyatakan Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, S.E. terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukansecara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancama pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubahdan diperbarui dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

merupakan pertimbangan tambahan bagi MajelisHakim dalam penjatuhan pemidanaan, yang in casu telah dipertimbangkan dengan tepatdan benar oleh Judex Factie;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang No. 48Tahun 2009, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun

Arasy tersebut diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat ( 1) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) Ke1 JoPasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa MUH. ARASY selaku Kuasa Usaha CV.

Tingkat Pertama didalampertimbangannnya tidak pernah membebaskan terdakwa dari dakwaan primairakan tetapi langsung menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidanadalam dakwaan subsidatr ;Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka PengadilanTinggi akan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama denganpertimbangan sebagai berikut ;Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor /Pid.SusTPK/2015/PT PALMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkanterlebih dahulu dakwaan primair Pasal

2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang UndangNo31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan Undangundang No.20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsureunsurnya dalah sebagai berikut :Setiap orang ;Secara melawan hukum ;Memperkaya diri semdiri, orang lain atau suatu korporasi ;Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;Dilakukan secara bersamasamaaon fF EE PFMerupakan perbuatan berlanjut ;ad. 1.

Kegiatandiserahkan pada proses hukum;Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik pada KejaksaanNegeri Limboto, Terdakwa mengembalikan dana yang telah digunakannya sebesarRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negaradan daerah sebesar Rp75.056.250,00 (tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu duaratus lima puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1)Jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriLimboto tanggal 28 Mei 2013 sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa Hajarah Unggango bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

CFra (ahli dari BPKPPerwakilan Provinsi Riau) serta keterangan Bobi Sugara, Rozali, DediZulfikar, Faisal Bachri,dan Guntur Okta Reza Putra;Perbuatan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. bin CHAIRUM NOSAdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Bin CHAIRUM NOSAterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair

Bin CHAIRUMNOSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimanadalam Dakwaan Primair

No. 2242 K/Pid.Sus/201 1Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa H.

HENDARSONO Bin SURATMAN PAWIROHARJO tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagai didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ;3. Menyatakan Terdakwa H.

2011/PT.SMG., tanggal 25 Maret 2011 yang memperbaiki putusanPengadilan Negeri Rembang Nomor : 95/Pid.B/2010/PN.Rbg., tanggal 25Nopember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkandan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi V/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa tetap dipidana, makaTerdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun jo.

Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDGPerbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (8)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa Sumiati Akio selaku bendahara Panitia Kemitraan (PAKEM

Menyatakan terdakwa SUMIATI AKIB,terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan dan diancampidana dalam dakwaan primair pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2.

Menyatakan Terdakwa Sumiati Akib tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yangdiatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 huruf b, ayat (2)dan ayat (3) UndangUndang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah danditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.2.

2 ayat (1) Jo.

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan Mengadili perkara iniberpendapat bahwa unsur "melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaanKesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

Putusan No. 2153 K/PID.SUS/2015memeriksa dan mengadili perkara ini tidaklah menguraikan terbukti atau tidaknyaunsur "melawan hukum" dalam dakwaan Kesatu Primair, tetapi justru malahmembuktikan unsur pasal dalam dakwaan yang lain yakni Kesatu Subsidair yangterdapat unsur "Penyalahgunaan wewenang'" didalamnya;Bahwa pembuktian unsur "melawan hukum" dalam dakwaan KesatuPrimair Pasal 2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) jo.

ANDI SINANGKA Bin SAKE diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana ;SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs.

ANDI SINANGKA Bin ANDI SAKE tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa Drs.

BRI (Persero) cabang Majenang unitCimanggu Barat Kabupaten Cilacap sebasar Rp. 361.880.000, (Tigaratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ; 10Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ADAM ARDJAD LAMARAUNA ataukepentingan orang lain ;e Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikankeuangan Negara atau Keuangan Daerah PemerintahKabupaten Donggala sejumlah Rp. 8.352.930.950,00(delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilanratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)atau sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

sehingga akibatperbuatan Terdakwa yang membantu mengambil danmenandatangani kuitansikuitansi sebagai buktipengeluaran dana dari Kas Daerah KabupatenDonggala tersebut, telah merugikan kKeuangan Negaraatau keuangan Daerah Pemerintah KabupatenDonggala sejumlah Rp. 8.352.930.950,00 (delapanmilyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tigapuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atausekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke1 Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP ;SUBSIDAIR :Hal. 17 dari 41 hal.

Menyatakan Terdakwa DORLINA WARIMILENA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana sebagaimana didakwakandalam Dakwaan Primair,2.

kerugian negara sebesar Rp 1.462.640.015,00 (satu milyar empatratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu lima belas rupiah) sesuaidengan fakta persidangan dan dari hasil audit dari BPKP Provinsi Papuasebagaimana tuntutan penuntut umum;Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura menerima Permohonan Banding Jaksa PenuntutUmum dengan memutus Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dakwaan primair Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001; Menghukum terdakwa Dorlina Warimilena untuk membayar uang penggantisebesar Rp 1.462.640.015,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua jutaenam ratuSs empat puluh ribu lima belas rupiah) dan jika terdakwa tidakmembayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disitaoleh Jaksa dan dilelag untuk menutupi uang

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta segala peraturan perundangundangan yang