puluh lima ribu seratus limapuluh rupiah) Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : SR688/PW08/5/2016 tanggal 18 April2016, Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Uang PajakKendaraan (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diSamsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tahun 2014 s/d 2015.Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 1 /PID.SUS.TPK/2017/PT TKo= Perobuatan Terdakwa Agus Firmansyah bin Nizom Sirajuddin tersebutmelanggar Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambahdengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIRw Bahwa ia TerdakwaAGUS FIRMANSYAH bin NIZOM SIRAJUDDIN selakuPegawai Negeri Sipil di Kantor Samsat Gunung Sugih Kabupaten LampungTengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan ProvinsiLampung Nomor : 800/0132/IIl.18/06/2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang MutasiPegawai

Menyatakan TerdakwaAGUS FIRMANSYAH Bin NIZOM SIRAJUDIN terbuktisecara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama1sama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangHalaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 1 /PID.SUS.TPK/2017/PT TKundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimanatermuat dalam dakwaan Primair;2.

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sudah tepat dan benar.Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengemukakankeberatan bahwa pembuktian kesalahannya berdasarkan fakta dipersidangan dari26 (duapuluh enam) saksi hanya berdasarkan keterangan

CFra (ahli dari BPKPPerwakilan Provinsi Riau) serta keterangan Bobi Sugara, Rozali, DediZulfikar, Faisal Bachri,dan Guntur Okta Reza Putra;Perbuatan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. bin CHAIRUM NOSAdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Bin CHAIRUM NOSAterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair

Bin CHAIRUMNOSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimanadalam Dakwaan Primair

No. 2242 K/Pid.Sus/201 1Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa H.

HENDARSONO Bin SURATMAN PAWIROHARJO tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagai didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ;3. Menyatakan Terdakwa H.

2011/PT.SMG., tanggal 25 Maret 2011 yang memperbaiki putusanPengadilan Negeri Rembang Nomor : 95/Pid.B/2010/PN.Rbg., tanggal 25Nopember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkandan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi V/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa tetap dipidana, makaTerdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun jo.

Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDGPerbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (8)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa Sumiati Akio selaku bendahara Panitia Kemitraan (PAKEM

Menyatakan terdakwa SUMIATI AKIB,terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan dan diancampidana dalam dakwaan primair pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2.

Menyatakan Terdakwa Sumiati Akib tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yangdiatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 huruf b, ayat (2)dan ayat (3) UndangUndang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah danditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.2.

2 ayat (1) Jo.

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan Mengadili perkara iniberpendapat bahwa unsur "melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaanKesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

Putusan No. 2153 K/PID.SUS/2015memeriksa dan mengadili perkara ini tidaklah menguraikan terbukti atau tidaknyaunsur "melawan hukum" dalam dakwaan Kesatu Primair, tetapi justru malahmembuktikan unsur pasal dalam dakwaan yang lain yakni Kesatu Subsidair yangterdapat unsur "Penyalahgunaan wewenang'" didalamnya;Bahwa pembuktian unsur "melawan hukum" dalam dakwaan KesatuPrimair Pasal 2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) jo.

ANDI SINANGKA Bin SAKE diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana ;SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs.

ANDI SINANGKA Bin ANDI SAKE tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa Drs.

ADAM ARDJAD LAMARAUNA ataukepentingan orang lain ;e Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikankeuangan Negara atau Keuangan Daerah PemerintahKabupaten Donggala sejumlah Rp. 8.352.930.950,00(delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilanratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)atau sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

sehingga akibatperbuatan Terdakwa yang membantu mengambil danmenandatangani kuitansikuitansi sebagai buktipengeluaran dana dari Kas Daerah KabupatenDonggala tersebut, telah merugikan kKeuangan Negaraatau keuangan Daerah Pemerintah KabupatenDonggala sejumlah Rp. 8.352.930.950,00 (delapanmilyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tigapuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atausekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke1 Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP ;SUBSIDAIR :Hal. 17 dari 41 hal.

Menyatakan Terdakwa DORLINA WARIMILENA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana sebagaimana didakwakandalam Dakwaan Primair,2.

kerugian negara sebesar Rp 1.462.640.015,00 (satu milyar empatratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu lima belas rupiah) sesuaidengan fakta persidangan dan dari hasil audit dari BPKP Provinsi Papuasebagaimana tuntutan penuntut umum;Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura menerima Permohonan Banding Jaksa PenuntutUmum dengan memutus Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dakwaan primair Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001; Menghukum terdakwa Dorlina Warimilena untuk membayar uang penggantisebesar Rp 1.462.640.015,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua jutaenam ratuSs empat puluh ribu lima belas rupiah) dan jika terdakwa tidakmembayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disitaoleh Jaksa dan dilelag untuk menutupi uang

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta segala peraturan perundangundangan yang

BRI (Persero) cabang Majenang unitCimanggu Barat Kabupaten Cilacap sebasar Rp. 361.880.000, (Tigaratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ; 10Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1)KUHP.SubsidairBahwa ia terdakwa M. Aris, S.

Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Bahwa rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimanatertera di atas telah memenuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo.

Korupsi,SUBSIDIAIR : melanggar Pasal 3 Jo. pasal 18 Undangundang nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Telahdirubah dan ditambah dengan Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang26Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan JaksaPenuntut Umum tersebut di susun secara berlapis /subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmembuktikan dakwaan Primair, dimana Dakwaan Primair yaitumelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang undangnomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Telah dirubah dan ditambah dengan Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidengan Unsur unsur sebagai berikut1.

Sultraperiode tahun 1999 2004 dan periode 2004 2009 tidaklahmemenuhi kualifikasi subyek / pelaku sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun = 2001Tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaanPRIMAIR.Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaanPRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang R.lI.Nomor 31

Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu) unsur setiaporang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidakterpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan.Bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang R.I. Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadirubah dan ditambah dengan Undang undang RI. Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI.

SBT TA. 2007 sebesar Rp. 2.162.782.000, (duamilyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh duaribu rupiah) seluruhnya telah dicairkan dan diterima oleh terdakwaBEDER AZIZ ALKATIRI dan saksi TOMMY ANDRIES sehinggamengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kab.SBT ditaksir sebesar Rp. 2.162.782.000, (dua milyar seratusenam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).Perbuatan terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat

(1) jo pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dijatuhipidana setimpal dengan perbuatannya;Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.TPK/2016/PT.AMBMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, makaseluruh

dipertahankan dan harus dibatalkan, dan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon mengadili sendiriyang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini :Mengingat : Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman; Undangundang Nomor:2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umumyang telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor: 8Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangundangNomor: 49 Tahun 2009; Undangundang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana; pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo.

., Akt, CfrA dari BPKPPerwakilan Provinsi Jawa Tengah, kerugian keuangan negara akibatpenggunaan pologoro dalam pembebasan tanah untuk pembangunanPLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) di Desa Bantarkulon,Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan yang tidak sesuai denganketentuan adalah sebesar Rp504.600.405,00 (lima ratus empat juta enamratus ribu empat ratus lima rupiah);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

No. 2514 K/PID.SUS/2016Penuntut Umum harus dikabulkan, dan menyatakan Terdakwa MOCHAMMADTABIIN bin DALLAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalamdakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Jo.

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;Hal. 33 dari 36 hal. Put.

Menyatakan Terdakwa Drs.HR.Thamsir Rachman, MM tidak terbukti secarasah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari DakwaanPrimair tersebut.2.

Pemerintah Kabupaten Lomboko1Tengah sebesar Rp. 247.500.000, (dua ratus empat puluhtujuh juta lima = ratus ribu~ rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR 5+ 6+sennenennesencennnnnennninonenneenennnnsnnernnnnenesatiewocencnenne

Menyatakan Terdakwa LALU MASUD KHOLAH, ST., tidak terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalamdakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;2.

Menyatakan Terdakwa LALU MASUD KHOLAH, ST tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana109sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimaan telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 jo, pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana dalam dakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa LALU MASUD KHOLAH, ST olehkarena itu dari dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa LALU MASUD KHOLAH, ST terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaSECARA BERSAMASAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANAKORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

ACHMADTAUFAN bin ANDI GATOT sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidanaberdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa I. MUH. AZWAR, SH bin H.

AKMAR MAKMURbin MAKMUR dan Terdakwa TI : ACHMAD TAUFAN bin ANDI GATOT,melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dijatuhkan pidana penjara masingmasingselama 4 (empat) tahun dan denda masingmasing sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 6 (enam) bulan.Bahwa alasan yang dikemukakan dalam Putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Makassar tersebut tidak beralasan hukum sebab semua unsurunsur yangterdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Achmad Taufan bin AndiGatot sebesar Rp 85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah) tidak dibebanimembayar uang pengganti.Menimbang bahwa kerugian Negara sebesar Rp 194.048.936, (seratus sembilanpuluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)yang timbul akibat dari keterlambatan penyerahan barang dan adanya fee yangdiambil oleh perusahaan, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidaklah adil manakalaPara Terdakwa dipidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Achmad Taufan bin A.Gatot sebesar Rp 85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah) tidak dibebanimembayar uang pengganti.Menimbang bahwa kerugian Negara sebesar Rp 194.048.936, (seratussembilan puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enamrupiah) yang timbul akibat dari keterlambatan penyerahan barang dan adanya feeyang diambil oleh perusahaan, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidaklah adilmanakala Para Terdakwa dipidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo.

Menyatakan Terdakwa YUDONO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana telah melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTipikor Jo.

2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 JoPasal 64 ayat (1) KUHP dan Undangundang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuanketentuan peraturan perundangundangan dan hukum yang

oleh PIHAK PERTAMA tanpa ada tuntutan.e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Bahrum Sihotang, Amd.Pd. dan MangiringPurba telah mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp724.091.909,00 (tujuh ratusdua puluh empat juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah),sebagaimana dituangkan dalam Surat BPKP (Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR924/PW.02/5/2011tanggal 17 Februari 2011.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir.

Sujarwo telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahHal. 17 dari 34 hal. Put.

merupakan wewenang JudexFacti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauUndangundang, maka permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut harusditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwatersebutdinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum,maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganHal. 33 dari 34 hal.

Kesalahan Penghitungan aritmatik atas plywoodTotal keseluruhan Rp.80.381.170,00 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2), (8)Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa Ir.

Menyatakan terdakwa Ir.Talantang Tomy Poerastidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2), (3)Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana dalam surat dakwaanPrimair;2.

Talantang Tomy Poeras,tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Primair yang diatur dandiancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat(2), (3) Undang Undang No. 31 #4xTahun~= 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP;. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaanPrimair tersebut;. Menyatakan terdakwa Ir.

., tidak terbukti secara sah danmeyakinkan aah kukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersamasamaba Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)tdan ndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999terit Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danRo h dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

DOMUT, S.IP., tersebut diatas diatur dan diancampidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf by ayat, (2)dan ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 9 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 5 aa denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, ten erubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembera dak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; nlnanan Bahwa = TerdakwaUDIN . rn S.IP.,selaku.

didakwakan kepada Terdakwa dan rsecaradakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya; sengs*234 === $= 222 222 oo one eo Menimbang, bahwa untuk an seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang ebut, haruslah memenuhi seluruh unsurunsur daritindak pidana yang didak 2 oon dan ternyata tiada alasan pemaaf danpembenar; SennenMenimbang, Sse telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yan: rbentuk Subsidaritas sehingga akan dipertimbangan terlebih dahuludakwaan P : ebut yaitu Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahi 99. yangtelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 TahunKe Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangme antasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsumya adalah sebagai berikut: 1.