Ditemukan 904 data
Urut Berdasarkan
Putus : 16-07-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor Nomor : 188/ Pdt.G/ 2012.PN.PLG Tanggal 16 Juli 2013 —
108 — 16
108 — 16
Keringanan bunga pinjaman, propisi dan administrasi;d. Keringanan angsuran dan tambahan masa tenggang pembayaran angsuran sertaperpanjangan jangka waktu atas seluruh fasilitas kredit i5. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan antara BNI & CV. TANJUNG JAYALESTARI (Group) yang dihadiri oleh Ny. Susana selaku pesero komanditer CV.Tanjung Jaya Lestari, Komisaris PT. Kharisma Buana Raya, Komisaris Karya AgroLestari, Komisaris PT.
Register : 07-01-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 188/ Pdt.G/ 2012 /PN.PLG Tanggal 16 Juli 2013 — 1. Direktur CV Tanjung Jaya Lestari ; 2. Direktur PT Kharisma Buana Raya ; 3. Direktur PT. Karya Agro Lestari ; 4. Direktur PT Citra Agro Lestari.
atau yang tergabung dalam CV. Tanjung Jaya Lestari (Group), yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.
Melawan :
PT. Bank BNI (Persero) Tbk, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat
101 — 19
101 — 19
Keringanan bunga pinjaman, propisi dan administrasi;d. Keringanan angsuran dan tambahan masa tenggang pembayaran angsuran sertaperpanjangan jangka waktu atas seluruh fasilitas kredit i5. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan antara BNI & CV. TANJUNG JAYALESTARI (Group) yang dihadiri oleh Ny. Susana selaku pesero komanditer CV.Tanjung Jaya Lestari, Komisaris PT. Kharisma Buana Raya, Komisaris Karya AgroLestari, Komisaris PT.
Putus : 15-08-2013 — Upload : 04-09-2013
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 38/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp Tanggal 15 Agustus 2013 — TOMMY DELSY, SH
188 — 90
188 — 90
Kahayan Agro Lestari dari tahun 2005,kawasan hutan yang ditetapkan melalui mekanisme atau pasal 12,14 ayat (2) bagi kawasan hutan;Bahwa memang di Kalimantan Tengah tidak ada yang jelas diMenteri Kehutanan, tidak dipakai Produkproduk, tidak dipakaipeta kehutanan propisi, apa kordinat yang diambil berbeda, makasemua berbeda TGHK, belum ada ketegasan kawasan hutan,sesungguhnya di Kalimantan Tengah itu sudah dikaplingkapling,peta memang berbedabeda yang lain kalau TGHK Kalimantan Tengahitu tidak ada
Putus : 16-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 812/PID.B/2010/PN. SMDA Tanggal 16 Februari 2011 — IR. H. FUADSYAH, M.Si
115 — 21
115 — 21
Berau Coal seluas +.1.366,20 Ha ;Bahwa setelah mendapat izin prinsip dari GubernurKalimantan Timur, maka selanjutnya Koperasi Madani telahmenyetor Bank Garansi yaitu) Jaminan Propisi Sumber Daya Hutan(PSDH) sebesar Rp.131.845.000,00 dan Jaminan Dana Reboisasi(DR) sebesar USD 41.558,00 pada Bank Mandiri CabangSamarinda, kemudian pada akhirnya telah diterbitkan SuratKeputusan pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas namaKoperasi Madani pada tanggal 22 Pebruari 2005 sesuai SuratKeputusan Kepala Dinas
Register : 06-07-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 10/PDT.G/2015/PN RHL Tanggal 23 Juni 2016 — Penggugat:
1.H. SYAMSURI AF
2.NENGAH BAGIANA
3.H. ARIS (ARIS NURDIN)
Tergugat:
1.MASRAN DJASID
2.ARIFIN AHMAD
3.PT.CHEVRON PACIFIC (PT.CPI)
4.BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)
121 — 54
1.H. SYAMSURI AF
2.NENGAH BAGIANA
3.H. ARIS (ARIS NURDIN)
Tergugat:
1.MASRAN DJASID
2.ARIFIN AHMAD
3.PT.CHEVRON PACIFIC (PT.CPI)
4.BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)
121 — 54
Affandi Tungkang , Dkk (almarhum) sebagai Para Tergugat :Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 37/PDT/PLW/2008/PN.DUM, tanggal 22 Desember 2009, yang berbunyi :MENGADILIDALAM KONVENSI:DALAM PROPISI: Menolak Tuntutan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya :DALAM EKSEPSI: Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai Berwenang MengadiliPerkara Ini: Menerima Eksepsi dari Terlawan dan Terlawan II :DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima; Membebankan biaya Perkara yang timbul
Putus : 02-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 102/Pdt.G/2017/PN.Sby Tanggal 2 Agustus 2017 — SUPARMI
melawan
DIANA PUTRI SOEGIHARTO
118 — 39
118 — 39
DALAM REKONPENSI :Dalam Provisi :Menolak Tuntutan Propisi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Il Konpensiuntuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Il Konpensi untuksebahgian ; Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukanperbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat IlKonpensi ;107Menyatakan mengikat dan sah demi hukum : Akta Pemindahan Hak No.14 tanggal 29 Maret 2004 dibuat dihadapan BambangWiweko,SH.MH.
Register : 23-11-2017 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1351/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.THEODORA MARPAUNG. SH, MH
2.HERI PRIHARIYANTO, SH
3.FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
283 — 180
1.THEODORA MARPAUNG. SH, MH
2.HERI PRIHARIYANTO, SH
3.FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
283 — 180
Rockit Aldeway sebesar Rp.715.000.000,, digunakan pada tanggal:(1) 22 Desember 2014 untuk fee propisi sebesar Rp.325.000.000,(2) 22 Desember 2014 untuk administrasi Rp. 65.000.000,(3) 22 Desember 2014 untuk fee KMK 363132751 sebesarRp. 325.000.000,Untuk pembayaran fee dan biaya administrasi pada BNI.Dengan jumlah sebesar Rp. 10.007.265.916,Hal 117 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.Utrb) Tanggal 22 Desember 2014 atas permintaan terdakwa dengan suratNo. 151/RA/FAA/XII/14 tanggal
Rockit Aldeway sebesar Rp.75.00.000.000,denganriclan sebagai berikut:> tanggal 12 Desember 2014 berupa Kreclit Modal Kerjamaksimum sebesar Rp.10.000.000.000, untuk tambahanmodal kerja perdaqangan batu pecah/batu split untuk jangkawaktu 12 bulan, dalam bentuk R/C Terbatas, dengan tarifbunga sebesar 14,25% atau sesuai tanf bunga yang berlakudi BNI dan selanjutnya akan direview setiap saat untukdisesuaikan dengan tanf bunga yang berlaku di BNI padasaat itu, dengan propisi fee sebesar 0,50%, Service
Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur danpenerima kredit HARRY SUGANDA dan DEWI SUGANDA.> tanggal 12 Desember 2014 berupa Kredit Modal Kerja(Plafond) maksimum sebesar Rp.65.000.000.000, untuktambahan modal kerja perdagangan baru pecah/batu splituntuk jangka waktu 12 bulan, dalam bentuk Plafond (CleanUp), dengan tarif bunga sebesar 14,25% atau sesuai tarifbunga yang berlaku di BNI dan selanjutnya akan direviewsetiap saat untuk disesuaikan dengan tarif bunga yangberlaku di BNI pada saat itu, dengan propisi
Register : 12-04-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.AB Tanggal 26 Februari 2014 — PROF. DRS. JOHANIS A. PATTIKAYHATU, Pensiunan PNS, 73 tahun dan beralamat di Lorong Sawi No 35 RT 002/RW 03 Batu Gantung Dalam Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon bertindak selaku Ketua Mata Rumah Pattikayhatu/Pattijawaello Negeri Titawaai berdasarkan Rekomendasi Keluarga Besar Pattikayhatu/Pattijawaello tertanggal 31 Januari 2010. Selaku Penggugat ;-------------------
M e l a w a n :
1. MELKIANUS RIRUMA, Selaku Ketua SANIRI NEGERI TITAWAAI, Beralamat di Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;--------
2. BENDJAMIN SIHAY, Mantan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Titawaai beralamat di Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, Selaku TERGUGAT II ;--------
3. CORNELLES NOJA, Mantan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Titawaai beralamat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Bagian Tata Pemerintahan â Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, selaku TERGUGAT III ;--------
4. IZHAK HITIJAHUBESSY, bertindak selaku Kepala Mata Rumah/Keturunan Hitijahubessy, beralamat beralamat di Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, Selaku TERGUGAT IV ;---------------------
5. ZETH HEHANUSSA, bertindak selaku Kepala Mata Rumah/Keturunan HEHANUSSA, beralamat DI Jalan Dr. Siwabessy No 29 RT.003/RW.04 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Selaku TERGUGAT V ;----------------------------------------
6. WELMINCE HITIJAHUBESSY, selaku calon Kepala Pemerintah Negeri Titawaai dan beralamat di Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah atau di Negeri Kamal Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Selaku TERGUGAT VI ;
140 — 123
140 — 123
Menolak Propisi Penggugat. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menolak Peraturan Negeri Titawaai yang Bernomor : 01 Tahun 2009Tertanggal 29 November 2009. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat II telah mengajukan eksepsi danjawaban tertanggal 5 Juli 2013 yang adalah sebagai berikut : I.
Putus : 16-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 813/PID.B/2010/PN.SMDA Tanggal 16 Februari 2011 — Dr. Ir. H. ACHMAD DELMY, M.Agr
98 — 20
98 — 20
Berau Coal seluas +.1.366,20 Ha ;Bahwa setelah mendapat izin prinsip dari GubernurKalimantan Timur, maka selanjutnya Koperasi Madani telahmenyetor Bank Garansi yaitu) Jaminan Propisi Sumber Daya Hutan(PSDH) sebesar Rp.131.845.000,00 dan Jaminan Dana Reboisasi(DR) sebesar USD 41.558,00 pada Bank Mandiri CabangSamarinda, kemudian pada akhirnya telah diterbitkan SuratKeputusan pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas namaKoperasi Madani pada tanggal 22 Pebruari 2005 sesuai SuratKeputusan Kepala Dinas
Register : 07-12-2015 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 581Pdt.G2015PN.JKT.PST Tanggal 28 Juni 2016 — SUMARMIASIH bertindak atas nama PT.SUKHAWATI LOKA FUNERAL >< 1. PRIMER KOPERASI RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SUBROTO ,2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq.PANGLIMA TENTARA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.Cq.KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT REPUBLIK INDONESIA Cq.PANGLIMA KODAM JAYARAYA Cq.ASISTEN LOGISTIK KODAM JAYA Cq. KAZIDAM JAYA,3. DIREKTORAT KESEHATAN ANGKATAN DARAT (DITKESAD) TENTARA REPUBLIK INDONESIA Cq.KEPALA RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT REPUBLIK INDONESIA GATOT SUBROTO, 4. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,5. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq.BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
181 — 59
181 — 59
Mengabulkan Gugatan Propisi Penggugat untuk seluruhnya.a. Menyatakan tidak sah dan Cacat hukum Surat Nomor : B/1194/IV/2015.tanggal 15 April 2015 Jo Surat Nomor : B/1546/V/2015. tanggal 21 Mei2015. Dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.Puts. No : 581/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. Ilb. Menyatakan surat yang dikeluarkan TERGUGAT II Tidak sah dan Cacathukum Surat Nomor : B/1792/VV2015. Tanggal 15 Juni 2015. tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, dan batal demi hukum.c.
Register : 21-12-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 32/PID.TPK/2016/PT BDG Tanggal 23 Januari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : Drs LELI NILAMSARI, SH
Terbanding/Terdakwa : H.DIDI SUPRIADI Bin Alm MUSTOFA
110 — 45
Terbanding/Terdakwa : H.DIDI SUPRIADI Bin Alm MUSTOFA
110 — 45
Propisi : tidak dipungut.8. Biaya administrasi: tidak dipungut Syarat disposisi tersebut diantaranya yaitu :1.2.Perjanjian kredit telah ditandatanganTelah dilakukan pengikatan agunan tambahan sebesarRp.100.000.000, (seratus juta rupiah) berupa deposito BNIsecara gadaiPerjanjian kontrak jual beli antara PT.
Propisi : tidak dipungut.8. Biaya administrasi: tidak dipungut Syarat disposisi tersebut diantaranya yaitu :1. Perjanjian kredit telah ditandatangani2. Telah dilakukan pengikatan agunan tambahan sebesarRp.100.000.000, (seratus juta rupiah) berupa deposito BNIsecara gadai3. Perjanjian kontrak jual beli antara PT. Simpang Jaya DUadengan kelompok peternak telah ditandatangani dandiserahkan ke BNI4.
Propisi : tidak dipungut.Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2016/PTBdg. Halaman 144 dari 4758. Biaya administrasi: tidak dipungut Syarat disposisi tersebut diantaranya yaitu :1. Perjanjian kredit telah ditandatangani2. Telah dilakukan pengikatan agunan tambahan sebesarRp.100.000.000, (Sseratus juta rupiah) berupa deposito BNIsecara gadai3. Perjanjian kontrak jual beli antara PT. Simpang Jaya DUadengan kelompok peternak telah ditandatangani dandiserahkan ke BNI4.
Register : 01-10-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 03-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 3/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn Tanggal 21 Nopember 2013 — - TUMARIYO, Ama.Pd
45 — 19
45 — 19
BNI (Persero) Tok SKC Polonia Medan, Uang tersebut digunakanbiaya Administrasi/Propisi di PT.
Register : 10-10-2012 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 04-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn Tanggal 21 Nopember 2013 — - MARLI
62 — 18
62 — 18
BNI (Persero) Tok SKC Polonia Medan, Uang tersebut digunakan biayaAdministrasi/Propisi di PT.
Register : 19-11-2020 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi Tanggal 7 April 2021 — RIZQIYAH binti SUTRISNO
324 — 257
324 — 257
laporan transaksi atau rekening suatu bank, adapun perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: Awalnya terdakwa sebagai kepala cabang BPR Sekar pada sekitar bulanPebruari 2018 memberikan kredit kepada debitur RIRI WULANSARIsebesar Rp.125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengananggunan BPKB mobil, setelah melalui proses kemudian tidak beberapalama debitur Riri Wulansari menerima pencairan kreditnya sebesarRp.125.000.000, (seratus dua puluh lima juta) dikurangi propisi
Register : 07-10-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 02-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 2/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn Tanggal 21 Nopember 2013 — - Suparman
49 — 16
49 — 16
BNI (Persero) Tok SKC Polonia Medan, Uang tersebut digunakanbiaya Administrasi/Propisi di PT.
Putus : 21-05-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 01/ Pid.Sus./Tipikor/2014/ PN.Bjm Tanggal 21 Mei 2014 — - H. ABDUL KADIR AUDAH, SE, MM Bin MUHAMMAD
- H. AHMAD SYARWANI BIN H. GAZALI
35 — 9
35 — 9
Mengajukan permohonan dalam rangka pengembangan koprasi dananggotannya kepada SKPD Propisi/DI dan atau SKPD Kabupaten /Kota;b. Melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 untuk diajukansebagai koprasi calon peserta program;c. Membuka rekening penampungan;d. Mengajukan permohonan pencairan dana program kepada Deputi yangmembidangi program yang bersangkutan;e.
Putus : 20-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 579 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. AYUSARI WULANDARI, MAF Binti H. WIWIN WINARDI (T1)
512 — 565 — Berkekuatan Hukum Tetap
512 — 565 — Berkekuatan Hukum Tetap
Propisi : tidak dipungut.8. Biaya administrasi: tidak dipungut Bahwa setelah diterbitkan Surat Persetujuan Kredit, selanjutnyadibuatkan draft Perjanjian Kredit yang akan ditandatangani olehTerdakwa Il ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA. Draft PerjanjianKredit tersebut diserahkan kepada Terdakwa II ENUNG KURNIAWAN,S.IP Bin PATMA dengan Dilampiri Dokumen Permohonan Kredit, AnalisaKredit, Usulan Kredit dan Persetujuan Kredit yang dibuat olehMuhammad Ilham, dan ditandatangani oleh Dra.
Propisi : tidak dipungut.h. Biaya administrasi: tidak dipungut Bahwa setelah diterbitkan Surat Persetujuan Kredit, selanjutnyadibuatkan draft Perjanjian Kredit yang akan ditandatangani olehTerdakwa Il ENUNG KURNIAWAN, S.IP Bin PATMA. Draft PerjanjianKredit tersebut diserahkan kepada Terdakwa II ENUNG KURNIAWAN,S.IP Bin PATMA dengan Dilampiri Dokumen Permohonan Kredit, AnalisaKredit, Usulan Kredit dan Persetujuan Kredit yang dibuat olehMuhammad Ilham, dan ditandatangani oleh Dra.
Putus : 27-02-2017 — Upload : 06-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm Tanggal 27 Februari 2017 —
32 — 5
32 — 5
Bahwa berdasarkan SK Suku Bunga Kredit Nomor : 05.01 /PD.BPR/ TT / SK.DIR/ V / 2009 tanggal 1 Mei 2009 suku bunga kredit baik debitur perorangan maupunkelompok untuk jenis kredit modal kerja dan Konsumtif bulanan plafon kredit dari0.1 juta sampai dengan Rp. 25 juta dikenakan suku bunga sebesar 30% pertahunatau 2.5 perbulan dengan biaya propisi 1 % dan komisi 0,5 % dan sejak 31Desember 2011 suku bunga kredit mengalami penurunan menjadi 24% per tahunatau 2% perbulan sejak tanggal 31 Desember 2011 yaitu
Register : 25-03-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NOPRIDIANSYA,SH
Terdakwa:
Budiansyah,S.Pd., M.Pd Bin Alm. Asralludin
102 — 54
NOPRIDIANSYA,SH
Terdakwa:
Budiansyah,S.Pd., M.Pd Bin Alm. Asralludin
102 — 54
mengajukanproposal pengajuan dana BOP Paket B Tahun 2013 kepada Dinaspendidikan kabupaten dan selanjutnya dinas pendidikan kabupatenmelakukan pendataan, melakukan penilaian proposal dan melakukanvisitasi ke lapangan /lembaga penyelenggara Paket B , dan setelah di dataoleh dinas pendidikan kabupaten, selanjutnya dinas pendidikan kabupaten(kepala dinas ) menetapkan calon lembaga penyelenggara paket B danpeserta didik untuk di usulkan kepada dinas pendidikan propinsi Bengkulu,kemudian kepala dinas pendidikan propisi
Putus : 27-02-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm. Tanggal 27 Februari 2017 — HASAN SUPIANI, S.AP Bin IRIANSYAH.
38 — 8
38 — 8
Bahwa berdasarkan SK Suku Bunga Kredit Nomor : 05.01 /PD.BPR/ TT / SK.DIR/ V / 2009 tanggal 1 Mei 2009 suku bunga kredit baik debitur perorangan maupunkelompok untuk jenis kredit modal kerja dan Konsumtif bulanan plafon kredit dari0.1 juta sampai dengan Rp. 25 juta dikenakan suku bunga sebesar 30% pertahunatau 2.5 perbulan dengan biaya propisi 1 % dan komisi 0,5 % dan sejak 31Desember 2011 suku bunga kredit mengalami penurunan menjadi 24% per tahunatau 2% perbulan sejak tanggal 31 Desember 2011 yaitu