DADAN (DPO) dengan tujuanmencari anak anak XTC;Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2019/PN.CmsBahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti namun dari ajakan Sdr.DADAN (DPO) bahwa grupnya yaitu BSC akan menyerang grup XTC;Bahwa yang saksi simak adalah obrolan seputar penyerangan ke XTCdikarenakan XTC pernah melakukan penyerangan ke BSC;Bahwa pada waktu itu) saksi tidak memerhatikan obrolan yangdisampaikan oleh Sdr.

Pdg57) 1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi,Nomor : 650188/DPUPRC/II2013, tangga 04 Maret 2013, PerihalPresentasi dan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang SeribuKota Bukittinggi.58) 1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor DalamRangka serah terima pekerjaan Pertama (PHO) dan Berita Acara HasilPemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama(PHO) Nomor : 380/BAHPPPJTL/Pelaks.PBLSB/2014 tanggal 31 Desember2013.59

Jakarta Konsultindo Nomor28/JK/SRT/TEK/IIV2013, tanggal 08 Maret 2013, Perihal : Jadwal Presentasi danSosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi.1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi,Nomor : 650188/DPUPRC/II2013, tangga 04 Maret 2013, Perihal : Presentasidan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu KotaBukittinggi.1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor Dalam Rangkaserah terima pekerjaan

Pdg58) 1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor DalamRangka serah terima pekerjaan Pertama (PHO) dan Berita Acara HasilPemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama(PHO) Nomor : 380/BAHPPPJTL/Pelaks.PBLSB/+2014 tanggal 31 Desember2013.59) 1 (satu) bundel Laporan MIX Disain Beton K250 pekerjaan Pembangunan PSDPenataan Dan Revitalisasi Kawasan Janjang Saribu Kota Bukittinggi KontraktorPT.

Topayung sehingga ada pernyataannya Karen Tarru yang intinyabahwa apabila diperkarakan oleh keluarga besar Barana dan di kemudian haridikalahkan oleh keluarga besar Barana maka Karen Tarru tidak akan minta ganti rugiapapun juga di atas lokasi Sissikan dan itu yang tertera di dalam pernyataan tersebuttapi setelah saksi tidak menjadi Kepala Desa arsip itu saksi tinggal dan saksi tidakmengetahui di pemerintahan selanjutnya apakah masih ada atau tidak, jadi setelahsaksi simak dari kalimat itu bahwa betulbetul

./2015dari pendapat hukum dari Judex Facti tersebut dapatlah kita simak sebagaiberikut yang merupakan kelanjutan dari pertimbangan tersebut:Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, Pejabat Negara (WalikotaYogyakarta dalam hal ini H. Herry Zudianto, S.E.

adalah Harta Pusaka Tinggi dari Kaum TergugatRekonvensi yang merupakan Cancang latiah Galuah Taruko dariPusako Ninik Mamak Kaum Tergugat Rekonvensi.yang sama sekalitidak ada Hak Mutlak (Hak Milik) dari pada Penggugat Rekonvensisedikitpun.perlu Penggugat Rekonvensi sadari Kapasitas PenggugatRekonvensi sendiri adalah sebagai Semenda (Urang Sumando)lbaratkan Abu diatas Tanggul (Abu diateh tunggua),tidak adasedikitpun Hak Penggugat Rekonvensi untuk membahas danmempermasalahkan Objek 3a1 tersebut.coba simak

BANKCENTRAL ASIA) tidak dapat bertindak sebagai persoon di forum peradilanperdata;Bahwa yurisprudensi standard telah menegaskan, bahwa gugatan harusditujukan terhadap Badan Hukum, dan bukan terhadap Direktur dari BadanHukum tersebut (mohon simak : putusan Mahkamah Agung RI.No.419.K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993);Bahwa demikian pula Surat Ketua Mahkamah Agung R.l. tanggal 7Desember 1992 Nomor KMA/321/XI/1992 dan tanggal 5 April 1995 NomorKMA/126/IV/1995 pada pokoknya menegaskan bahwa karena yangdihukum

TNI AL Nomor 32 tanggal 25Oktober 1985 seluas 1.815 m2 yang terletak di Kelurahan Kraton Kecamatan TegalKota Tegal yang telah terdaftar dalam SIMAK BMN TNI AL Register Nomor40365000000257.Halaman 31 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN TGL4 Bahwa Penggugat Rekonpensi memperoleh tanah melalui Panitia PembebasanTanah Untuk Negara(P2TUN) yang semula tanah tersebut adalah tanah Eigendom Verp.No. 22 atas nama LIEM TAN GIE, LIM BOEN HOK, LIM GWAN TAN terletak diKelurahan Kraton, Kecamatan

adil yang masyarakat awam yang dibutuhkan jangan malahmempermainkan hukum itu sendiri kata orang Islam Auzhubillahmindhalik,Para Penegak Hukum jangan membolakbalikkan fakta hukum yang ada,yang lemah dikuatkan atau sebaliknya yang kuat dibikin lemah denganbersandar pada pasalpasal tanpa menguraikan makna atau arti yangsebenarnya ;Bahwa seperti yang Pemohon Kasasi semula Pembanding jugaTerbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan pada point 4dan point 5 tersebut di atas, maka dapat kita simak

Nomor 1345 K/Pdt/2017Cermati, simak dengan seksama bahwa Sertifikat Hak Milik dalampoint 3.89. sampai dengan point 3.143. adalah atas nama:89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.Sertifikat Hak Milik Nomor 1889/Desa Kedawung Wetan atasnama Munfaatin, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 758tanggal 18 Maret 1989;Sertifikat Hak Milik Nomor 1890/Desa Kedawung Wetan atasnama Munfaatin, luas 20 M2, Gambar Situasi Nomor 759tanggal 18 Maret 1989;Sertifikat Hak Milik Nomor 1672/Desa Kedawung Wetan atasnama

Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 21 Desember1992 Nomor 204/GRT/HIP/XII/1992;Bahwa kalaulah dilihat dari buktibukti yang diajukan dipersidangan, makatelah terang dan jelas dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Pasuruan Tingkat Pertama dalam putusanperkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, yang diamini oleh Majelis HakimTingkat Banding Nomor 557/PDT/2016/PT SBY telah terjadi sarat akanketimpangan atau diduga ada permainan, hal apa yang dapat mendorongdugaan tersebut kita simak

Coba simak baikbaik surat BupatiLuwu Timur Nomor: 100/042/Bub/tanggal 8 Januari 2014, PerihalPengembalianLahanSertipikat PetaniMantadulu, bukanpengembalian sertipikat petani Desa Margolembo.Jadi suratsurat yang disebutkan diatas tidak ada yang isinya berupapengakuan terhadap hak Penggugat terhadap tanah obyek sengketa danoleh karena itu dalil Penggugat butir 4 patut ditolak karena tidak benar.11.

MESIN LAS LISTRIK WELDING V;U 2310 YO 274129;Bahwa para Terbantah dan Il mengajukan permohonan pelaksanaaneksekusi tersebut sesuai dengan buku ruang lingkup permasalahaneksekusi bidang perdata halaman 182 Sub Penulis M YahyaHarahap,S.H. dapat di kutip sebagai berikut:Eksekusi Riil atas barang hutang";Pertama tama sebaiknya di simak lebih dahulu ketentuan pasal 200ayat (1 ) HIR atau pasal 218 RBG, bunyinya dapat di ringkas : " Jikapihak tereksekusi ( orang yang barangnya di jual lelang ), engganmeninggalkan

Berkaitan dengan perkara ini saksi juga menginputdata setoran dan tahun 2013 saksi ada menginput data laporan penerimaanbukan pajak dan melaporkan ke KPPN;Bahwa ada ruko 6 blok yang terdaftar di SIMAK yang dikelola oleh Satker UnitPengembangan Kapasitas Tenaga Kebinamargaan Wilayah Ill dan disewaoleh 4 orang;Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPk/2017/PN Dps Bahwa ruko yang dikelola olen Satker Unit Pengembangan KapasitasTenaga Kebinamargaan Wilayah Ill tersebut disewakan sejak tahun 2013sampai

Bahwa dari proses tanah objek sengketa sebagaimanadiuraikan diatas, sehingga menjadi kelengkapan administrasipenerbitan Sertipikat Tanah yang telah diterbitkan pada tahun2019, Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00001;d. bahwa objek sengketa merupakan Barang Milik Negarayang sudah dicatat oleh SIMAK BMN Kantor KementerianAgama Kab.

Keuangan WISMP 2010.Bagian Anggaran 033 laporan keuangan WISMP 2010 (asili).Loan Credit WISMP Project 2010.Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun 2011.Bagian Anggaran 033 laporan SIMAK BMN 2010 (asli).SKPD tugas pembantuan WISMP 050/82/WISMP/2010.SKPD tugas pembantuan WISMP 050/212/WISMP/2010.Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukan organisasi implementation.Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksi dan JasaKonsultasi dan Dokumen Kontrak Lampiran Tata Cara Swakelola dan MatriksPerbedaan

Keuangan WISMP 2010.Bagian Anggaran 033 laporan keuangan WISMP 2010 (asili ).Loan Credit WISMP Project 2010.Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun 2011.Bagian Anggaran 033 laporan SIMAK BMN 2010 (asli).SKPD tugas pembantuan WISMP 050/82/WISMP/2010.SKPD tugas pembantuan WISMP 050/212/WISMP/2010.Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukan organisasi implementation.Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasidan Dokumen Kontrak Lampiran Tata Cara Swakelola dan Matriks

Keuangan WISMP 2010.Bagian Anggaran 033 laporan keuangan WISMP 2010 (asii).Loan Credit WISMP Project 2010.Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun 2011.Bagian Anggaran 033 laporan SIMAK BMN 2010 (asli).SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 82 / WISMP / 2010.SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 212/ WISMP / 2010.Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukan organisasiimplementation.Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksi dan JasaKonsultasi dan Dokumen Kontrak Lampiran Tata Cara Swakelola

(silahkan simak dan pelajari buku RuangLingkup permasalahan eksekusi bidang perdata karanganM.Yahya Harahap ,SH halaman 337340). Dan ditariknya Tergugat dalam perkara ini, karena Tergugat merupakan salah seorangyang sekarang ini sedang menguasai tanah yang merupakan obyeksengketa dalam perkara terdahulu antara Sumina Binti Ibrahimkainun (penggugat) melawan Fatimah binti Umar Bagaibak Boling(Tergugat).

DADAN(DPO) bahwa grupnya yaitu BSC akan menyerang grup XTC.Bahwa yang saksi simak adalah obrolan seputar penyerangan ke XTCdikarenakan XTC pernah melakukan penyerangan ke BSC.Bahwa pada waktu itu saksi tidak memerhatikan obrolan yang disampaikanoleh Sdr. ARI Als PITAK (DPO) namun selintas terdengar akan balas dendammelakukan penyerangan kepada XTC.Bahwa pada saat itu reaksi saksi dan Sdr. MUHAMAD IKHSANUL JANUAR,Sdr. FREDI NUGROHO, Sdr. FAJRI YUSUP SOPYAN, Sdr. WAWANRUSIWAN Als AWENG, Sdr.

Jikakita simak makna dari kalimat diatas, maka sesungguhnya pembentukundangundang ingin memberikan suatu kekuatan mengikat yang samaantara perjanjian yang dibuat secara sah dengan undangundang yangdibuat oleh penguasa, namun perlu diperhatikan bahwa kedudukantersebut hanya ditujukan bagi para pihak yang membuat perjanjian saja,artinya meskipun suatu perjanjian dipersamakan daya mengikatnyadengan undangundang, namun bukan berarti bahwa perjanjian memilikikedudukan seperti undangundang yang dapat berlaku

adanyakerugian sebagai akibat dari PMH (Perbuatan Melawan Hukum),maka dengan sendirinya gugatan itu sejak permulaan harusdinyatakan tidak dapat diterima (mohon lihat : RANGKUMAN SIDANGPARIPURNA PENEMUAN HUKUM DAN PEMECAHAN MASALAHHUKUM, proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1995,halaman 79), 27 922Bahwa kemudian yurisprudensi constant pada pokoknya menegaskan,bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima,karena tidak dirinci kerugian yang dituntut Penggugat (mohon simak

Banjar Nomor: 17/Kpts/Ses.KPU-Bjr-022.436022/2014 Tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan Simak BMN pada Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Banjar Tahun 2014 ditandatangani Sekretaris H. GT. M. IHSAN, S.Sos, M.AP., ditetapkan di Martapura tanggal 03 Januari 2014;

45) 1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Banjar Nomor: 17.a /Kpts /Ses.KPU-Bjr-022.436022 /2014 Tentang Penunjukan pejabat pengadaan barang dan jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kab.

Banjar Nomor: 17/Kpts/Ses.KPUBjr022.436022/2014 TentangPenunjukan Petugas Pengelolaan Simak BMN pada SekertariatKomisi Pemilihnan Umum Kab. Banjar Tahun 2014 ditandatanganiSekretaris H. GT. M. IHSAN, S.Sos, M.AP., ditetapkan di Martapuratanggal 03 Januari 2014;45) 1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Komisi Pemilinan UmumKab. Banjar Nomor: 17.a /Kpts /Ses.KPUBjr022.436022 /2014Tentang Penunjukan pejabat pengadaan barang dan jasa pada KomisiPemilihan Umum Kab.

Banjar Nomor : 17/Kpts/Ses.KPUBjr022.436022/2014 TentangPenunjukan Petugas Pengelolaan Simak BMN pada SekertariatKomisi Pemilihan Umum Kab. Banjar Tahun 2014 ditandatanganiSekretaris H. GT. M. IHSAN, S.Sos, M.AP., ditetapkan di Martapuratanggal 03 Januari 2014;45. 1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Komisi Pemilinan UmumKab. Banjar Nomor : 17.a/Kpts/Ses.KPUBjr022.436022/2014 TentangPenunjukan pejabat pengadaan barang dan jasa pada KomisiPemilihan Umum Kab.

IHSAN, S.Sos, M.AP., ditetapkan di Martapuratanggal 03 Januari 2014;1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Komisi Pemilinan Umum Kab.Banjar Nomor: 17/Kpts/Ses.KPUBjr022.436022/2014 TentangPenunjukan Petugas Pengelolaan Simak BMN pada SekertariatKomisi Pemilihnan Umum Kab. Banjar Tahun 2014 ditandatanganiSekretaris H. GT. M.

yang bertindak sebagai pemimpin kegiatandalam tindak pidana tersebut.Dimana ketentuan Pasal 116 UndangUndang Nomor 32 tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup inisudah memuat kriteria lahirnya pertanggungjawaban badan usahadan siapasiapa yang harus bertanggungjawab apabila terjadipembukaan lahan dengan cara membakar, sehingga denganmemperhatikan rumusan dari Pasal 116 ayat (1) UndangUndangNomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, maka dapat di simak

Hal yang perlu diketahui dalam tindakpidana formal dalam UndangUndang Nomor 32 tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu,seseorang telah melakukan pelanggaran atas peraturanperundangundangan atau izin.Bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (2), (3) UndangUndang Nomor 32tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup dan Pasal 99 ayat (2), (3) UndangUndang Nomor 32 tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,jika di simak lebih lanjut mengandung

Memperhatikan rumusan Pasal 116 ayat (Il)UndangUndang Nomor 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapatdi simak bahwa jika tindak pidana lingkungan dilakukanoleh, untuk atau atas nama badan usaha maka tuntutanpidana dan sanksi pidana dapat dijatunkan kepada:a) Badan usaha; ataub) Badan Usaha dan orang yang memberi perintah untukmelakukan tindak pidana; atauc) Badan Usaha dan orang yang bertindak sebagaipemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;ataud) Orang yang