Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-09-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 539/Pid.B/2021/PN Srh Tanggal 8 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
WIRAYUDA TARIHORAN, SH
Terdakwa:
IMAM SUWONDO Alias IMAM
26 — 22
WIRAYUDA TARIHORAN, SH
Terdakwa:
IMAM SUWONDO Alias IMAM
26 — 22
Untuk itu, penekanan unsur "barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telahmenghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernamaImam
Register : 17-04-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 09-01-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 292/Pdt.G/2017/PN Dps Tanggal 19 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
64 — 34
64 — 34
Denpasar,itupun saksi mendengar dari Tergugat dimana pertemuan itu terkaitdengan Penggugat dilaporkan oleh Tergugat ke Polisi, kemudianPenggugat gugat cerai; Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pisah; Bahwa terkait dengan soal sepakat Penggugat dan Tergugatcerai saksi tidak pernah memanggil Penggugat; Bahwa saksi tidak tahu keributan antara Penggugat danTergugat; Bahwa saksi tidak pernah memanggil pihak lain terkaitkesepakatan cerai Penggugat dan Tergugat; Bahwa saksi tidak tahu kalau ada penekanan
Register : 11-06-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 707/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 25 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
HANDY bin SURYANA CHANG
50 — 28
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
HANDY bin SURYANA CHANG
50 — 28
Unsur barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalahSubyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawabmenurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa iniadalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atautidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung padapembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa menurut
Register : 23-08-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN PELALAWAN Nomor 258/Pid.B/2017/PN.Plw. Tanggal 14 Nopember 2017 —
93 — 38
93 — 38
Bahwa terkait dengan adanya perbuatan penekanan secara Psikis danFisik di Kepolsian tersebut tidak benar.
Register : 28-06-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN SRAGEN Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Sgn Tanggal 28 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DANANJAYA WIDHIHARSONO, SH.MH
Terdakwa:
ANDIK DUWI SUSANTO Als PLEKENTHUK Bin YANTO HADI SUPATMO
26 — 5
DANANJAYA WIDHIHARSONO, SH.MH
Terdakwa:
ANDIK DUWI SUSANTO Als PLEKENTHUK Bin YANTO HADI SUPATMO
26 — 5
Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau' persyaratankeamanan, khasiat atau kKemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 Ayat 2 dan Ayat 3 ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Setiap Orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalamperkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukantindak pidana, jadi penekanan unsur ini
Putus : 29-09-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 395/ Pid.Sus/2015/ PN.TBT Tanggal 29 September 2015 — TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK
29 — 9
29 — 9
Untuk itu, penekanan unsur barangHalaman 21 dari 35 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2015/PN.
Register : 13-08-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 82-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Terdakwa I : Roni Sahputra
Pembanding/Terdakwa : Nuryadi
Terbanding/Oditur : Zarkasi, S.H.
89 — 38
Pembanding/Terdakwa : Nuryadi
Terbanding/Oditur : Zarkasi, S.H.
89 — 38
membuat rekayasa denganmenyampaikan kronologis keterangan palsu dengan mengatakanbahwa Terdakwa1 adalah orang yang pertama kali menemukanPrada Afridia Rizqilillan Putra terjatun di belakang dapur, akibatterpeleset pada saat akan mencuci piring dengan posisi terlungkupdan dadanya mengenai batu.Bahwa benar kemudian Terdakwa1 juga mengatakan bahwa PradaAfridia Rizgilillah Putra) mempunyai riwayat sakit hepatitis,selanjutnya Terdakwa1 juga mengkondisikan kejadiannya denganmemberikan pengarahan dan penekanan
Putus : 28-04-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 40-K/PM I-04/AD/III/2015 Tanggal 28 April 2015 — Praka GUNTUR
89 — 37
89 — 37
Sasri orang sipil dengan alasan apapun dan dilakukan lebihdari satu kali dalam kurun waktu yang berbeda, hal ini menunjukanketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI untuk menjauhinarkotika sebagaimana penekanan Panglima TNI agar setiap prajurit TNItidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika yang dinyatakan melaluiSurat Telegram (ST) secara berkala sejak ST No.
Register : 21-12-2016 — Putus : 29-04-2016 — Upload : 13-01-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 815/Pid.Sus/2015/PN Jmb Tanggal 29 April 2016 — Hardinata Als. Nata Bin Herman
37 — 9
37 — 9
perbuatanTerdakwa memenuhi rumusan unsur ad. 2 dan ad.3 diatas Majelis akanmempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang berpendapatperbuatan terdakwa tidak terbukti karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwaTerdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat hukum terdakwa tidakmenghadirkan saksi ade charge sekalipun telah diberikan waktu yang cukup, dantidak pula menunjukkan buktiobukti bahwa dalam pemeriksaan atas dirinyadilakukan penekanan
Register : 10-08-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Tanggal 5 Nopember 2018 — Penggugat:
1.HERIYANTO AGUNG PUTRA Mewakili PT Danamon Tbk
2.RITA MIRASARI Wakil Danamon Tbk
Tergugat:
ERLANDO PETANSYAH PUTRA MAKMUR
76 — 44
1.HERIYANTO AGUNG PUTRA Mewakili PT Danamon Tbk
2.RITA MIRASARI Wakil Danamon Tbk
Tergugat:
ERLANDO PETANSYAH PUTRA MAKMUR
76 — 44
Makaperlu kami sampaikan, bahwa, penekanan kata tidak harmonis denganhuruf tebal dan garis bawah ini sangat tendensius, mengarah padamaksud tertentu.
Register : 01-02-2017 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN UNAAHA Nomor 19/Pid.B/2017/PN Unh Tanggal 19 April 2017 — - Imran bin Samola
64 — 30
64 — 30
Untuk itu, penekanan unsur barangsiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbuktiatau. tidak melakukan perobuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalamperkara ini adalah Terdakwa Imran bin Samola yang identitasnya telah sesuaidengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihatHalaman 24 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.
Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/Pid/2012 Tanggal 26 Juni 2013 — CINDRA WIJAYA alias ACIN
55 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehkarena itu, sangat mungkin bagi Polisi untuk melakukan penekanan,intimidasi/paksaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk memberikan keterangan sesuai dengan keinginanPolisi ; Keterangan saksi Henny Octavia alias Henny, saksi Budiman aliasAsen bin Limpoing, saksi Riska alias Acen, Yudoyono Wijaya aliasAyong alias Ayu di persidangan menyatakan :Bahwa para saksi bekerja pada Lilis alias Lili binti Gioktjiu;Bahwa para saksi menerima gaji dari Lilis ;Bahwa berdasarkan keterangan para
Register : 24-06-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PA TUBAN Nomor 1418/Pdt.G/2021/PA.Tbn Tanggal 21 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 23
28 — 23
Putusan No.1418/Pdt.G/2021/PA.Tbnkarenanya yang menjadi penekanan adalah sejauhmana orang tua (ayah atauibu) telah mengasuh, mendidik dan memberikan perhatian dalam pertumbuhanjasmani, rohani dan kecerdasannya serta pendidikan agama bagi anaktersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawaban menyatakantidak keberatan terhadap hak asuh anak (hadhanah) untuk diserahkan kepadaPenggugat, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemeganghak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak bernama
Register : 02-06-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA PURWAKARTA Nomor 0530/Pdt.G/2016/PA.Pwk Tanggal 28 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
8 — 0
Bahwa terhadap dalildalil pengakuanTergugat yang dituangkan dalam Surat Jawabannya tertanggal 20 Juni2016, pada butir 1, 2, 3 tidak perlu Penggugat tanggapi kembali, karenapengakuan atas kesadaran sendiri tanpa adanya penekanan dan paksaanadalah merupakan pembuktian yang sempurna, terkecuali terhadap halhalyang dibantah oleh Tergugat.2.
Putus : 14-08-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 372 PK/Pdt/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 — PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI VS TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
146 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan dokumen dan fakta fakta yang ada,team saksi Ahli Psikolog P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu PemberadaanPerempuan dan Anak) DKI Jakarta yang di minta kesaksiannya oleh PolresJakarta Barat, kesaksian dari semua anak anaknya yang menyatakan tidakpernah di terlantarkan oleh ayahnya, maka dikeluarkan surat SP3penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti (Bukti PPK 21);.KDRT yang selalu digunakan sebagai alat penekanan terhadap Pemohonsebenarnya juga telah dibantah sendiri oleh Termohon sesuai
Register : 14-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 382/Pid.B/2020/PN Srh Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
EDDY YANTO Alias EET
47 — 21
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
EDDY YANTO Alias EET
47 — 21
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan
Register : 22-04-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN Mkd Tanggal 27 Juli 2016 — Terdakwa. MUDJIB bin WIRYONO;
97 — 29
97 — 29
Barang siapa yang dimaksuddi sini adalah orang yang benarbenar melakukan suatu perbuatan, bukan perbuatanyang dilakukan oleh orang lain.Menimbang bahwa atas dalil Penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaanyatersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :e Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perorangan atauindividu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dan kepadanyadapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan unsur
Register : 27-10-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 196/PDT/2021/PT SMR Tanggal 16 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Drs. JAMES SITINJAK Diwakili Oleh : Drs. JAMES SITINJAK
Terbanding/Tergugat : ELFRIDA SIMORANGKIR
179 — 62
Terbanding/Tergugat : ELFRIDA SIMORANGKIR
179 — 62
suatuperkawinan;Bahwa karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakanbagian dari suatu kewajiban dalam peraturan perundangundanganperkawinan di Indonesia;Bahwa dengan Pencatatan perkawinan, perlindungan oleh negaraterhadap pihakpihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanitasebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secarasadar sesuai dengan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang salahsatu untuk menjadi perhatian adalah bahwa perkawinan yang dilakukanharus dicatatkan;Bahwa penekanan
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahuntuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000dan diubah terakhir
Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndangPengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Putus : 25-05-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 591/Pdt.G/2015/PN.Sby Tanggal 25 Mei 2016 — ARDI HARIJANTO
melawan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktor Jenderal Pajak cq. Kantor Wilyah DJP Banten yang dalam hal ini : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Dkk
202 — 50
202 — 50
BinaNiaga yang dimaksud Tergugat I;Bahwa, perbuatan sewenangwenang yang dilakukan oleh Tergugat I secara nyatadapat diketahui dan dirasa oleh Penggugat, pada saat Penggugat menyampaikankeberatankeberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I untukmelakukan penekanan agar Penggugat mau memenuhi permintaan Tergugat I tanpadasar hukum, tanpa ada bukti otentik atau bukti Asli sebagaimana yang dimintaPenggugat guna menyelesaikan permasalahan pajak yang dihadapinya;Bahwa, dalam setiap even pertemuan
Bahwa, Tergugat V merupakan subyek hukum yang dijadikan alat dan dikaitkaitkan oleh Tergugat I untuk melakukan pemerasan dan penekanan Penggugatagar mau menuruti kemauan Tergugat I.
Bahwa, oleh karena adanya fakta hukum rekayasa maupun penekanan yangdilakukan oleh Tergugat I terhadap diri pribadi Penggugat, dan dikuatkandengan buktibukti yang sah dan meyakinkan, maka sudah seharusnyaKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP310/WPJ.08/2014 tanggal 19Maret 2014 atas permohonan pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP menyangkutKeputusan Kanwil Nomor : 1612/WPJ.08/2013, tanggal 26 Juni 2013 jo.SKPKB PPh Nomor : 00142/206/01/401/08 tanggal 28 Nopember 2008, dapatDIBATALKAN atau Batal
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksayang pada intinya menyatakan pemblokiran dapat dilakukan dalam rangkamelakukan penyitaan apabila penanggung pajak dalam jangka waktu yang telahdiberikan tidak melunasi pajak terutangnya;Bahwaterhadap dalil nomor D.2 halaman 9 yang menyatakan bahwa:kedua peristiwa hukum yang disampaikan Penggugat di atas, menunjukkanadanya perbuatan sewenangwenang yang dilakukan oleh Tergugat I karenajJabatannya dan menggunakan kewenangan yang diberikan undangundanguntuk melakukan penekanan