., selakuPejabat Pembuat Komitmen/PPK yang disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atauPasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke 1KUHP (untuk perkara keduanya telah dilimpahkan ke Pengadilan yang dalamputusan sela yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang tanggal26 Januari 2016 yang intinya menolak seluruh keberatan dari penasehat hukumterdakwa dan menerima tanggapan seluruhnya dari JPU) dan Tersangka lainnyatermasuk diantaranya PEMOHON dengan Surat Penetapan

Keterangan terdakwa;Bahwa penetapan tersangka terhadap PEMOHON tidak bisa dilepaskan daripenetapan tersangka sebelumnya yang sudah dilimpahkan dan disidangkan diPengadilan Tipikor Semarang, yaitu atas nama terdakwa Imam Setiawan binHalaman 31 dari 86 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN Bms.Sukemi dan Terdakwa Ir Wargianto, M.Si., karena dalam pelaksanaan kegiatanPeningkatan Produktifitas Tanaman Tahunan Perkebunan berupa PekerjaanPengadaan Bibit Kelapa Genjah Dan Pupuk Organic Tahun Anggaran 2014 PadaDinas

Artinya, selamaPenyidik Kejaksaan mampu menghitung kerugian keuangan negaraHalaman 57 dari 86 Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN Bms.tersebut, maka diperbolehkan dan diberi kelonggaran untuk menghitungsendiri kerugian keuangan negara sebagai adanya bukti permulaan,mengenai benar atau salah dalam penghitungannya, itu kewenanganHakim/Pengadilan Tipikor dalam persidangan pokok perkara;Bahwa 3 (tiga) paket UU yaitu UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun2014 dan UU No. 30 Tahun 2014 dibuat untuk kepentingan

WARGIANTO, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPKyang disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 tahun1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP (untukperkara keduanya telah dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam putusansela yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang tanggal26 Januari 2016 yang intinya menolak seluruh keberatan dari penasehathukum terdakwa dan menerima tanggapan seluruhnya dari JPU) danTersangka lainnya termasuk diantaranya PEMOHON dengan

,;Bahwa penetapan tersangka terhadap PEMOHON tidak bisa dilepaskandari penetapan tersangka sebelumnya yang sudah dilimpahkan dandisidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang, yaitu atas nama terdakwaImam Setiawan bin Sukemi dan Terdakwa Ir Wargianto, M.Si., karenadalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produktifitas Tanaman TahunanPerkebunan berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah Dan PupukOrganic Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Pertanian, Perkebunan danKehutanan Kabupaten Banyumas dilaksanakan

Juli 2012, dan/atau BAMBANG JOYOSUPENO,SH,MHum dkk.yang berhak berdasarkan surat kuasakhusus bertanggal 25 Juli 2012 (Surat kuasa terlampir)Terdakwa tidak ditahan :PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor SemarangNo.76/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Tipikor Smg tanggal 03 Juli 2012dan No.76/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Tipikor Smg tanggal 04September 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim danpenggantian Majelis Hakim yang akan memeriksa danmengadili perkara ini;2.

;Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan dariPenuntut Umum tersebut diatas, oleh Penasehat Hukum Terdakwatelah mengajukan Nota Eksepsi atau keberatannya di persidangan,dan setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya, laluPengadilan TIPIKOR pada P.N.Semarang telah menjatuhkan putusansela tertanggal O02 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILI1. Menyatakan Eksepsi (Keberatan) Penasehat HukumTerdakwa tidak dapat diterima;2.

No.31 tahun 1999 tidakterpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur daridakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidakperlu kami pertimbangkan lebih lanjut, dan Terdakwa haruslahdinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakakan terhadapnya dalam dakwaanPrimair, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan daridakwaan Primauir tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidakterbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim Tipikor

(lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2013, oleh kamiDOLMAN SINAGA,SH, Hakim Karir PN Tipikor Semarang sebagaiHakim Ketua dengan ROBERT PASARIBU,SH. dan AGOESPRIJADI,SH Hakim Adhoc Tipikor Semarang masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota sertadibantu oleh SRI WULANDARI,SH, PaniteraPengganti

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari2018;Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2018/PT PBR7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding, sejaktanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;8.

Tipikor Betty Desnita, S.H., M.H dan K.A. Syukri, S.H.

NegeriManokwari selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2016sampaidengan tanggal23 Februari 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari dengan jenis penahanan Rumah Tahanan NegaraManokwari sejak tanggal 24 Februari 2016sampai dengan tanggal 23 April2016;Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengantanggal 21 Mei 2016;Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor

Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;Terdakwa dalam pemeriksaan peradilan di tingkat banding didampingi olehPenasihat Hukumnya bernama Demianus Waney, S.H.

yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Terbanding semula Terdakwa menolak memory banding yang diajukanPenuntut Umum sebagai Pembanding terkait barang bukti uang berjumlahRp.850.000.000,00,(delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dalam putusanjudex factie telah dipertimbangkan sesuai fakta hukum dipersidangan tidakterbukti hasil korupsi yang telah dinikmati oleh terdakwa Fiet Sayuri, oleh karenaitu status hukumnya harus dikembalikan kepada terdakwa dan tidak dikenakanpasal 18 UndangUndang Tipikor

Bahwa sebelumnya Kepala Bagian Organisasi Sekda tahun 2013 s/d 2016;Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor: 57/G/2019/PTUN.Mks.Bahwa sebelumnya tahun 2011 di PMD Luwu Utara;Bahwa Penggugat pernah disandung korupsi;Bahwa Penggugat dulu di Sekretariat Daerah Luwu Utara Bagian Ekonomi/Jabatannya Bendahara Sekda;Bahwa saksi ikut memproses Penggugat;Bahwa tidak ada pemberhentian sementara terhadap Penggugat, langsungdiberhentikan setelah diputus Korupsi;Bahwa ada 11 orang diberhentikan atas tindakan Tipikor

sejak saksi menjabatBKPSDM;Bahwa pernah saksi ikut rapat Sekda di Indonesia tahun 2018 dimintamenindaklanjuti surat BKN tentang SAPK;Bahwa setelah itu saksi bentuk tim kecil dengan dibagi 8 tahap; Sosialisasi SKB 3 Menteri; Koordinasi Tipikor di Makassar meminta putusanputusan; Selanjutnya Konsultasi Kejari memantau perkembangan; Ada surat batas, 31 Desember 2018 untuk dilaksanakan SKB; Tanggal 24 April 2019, ada Informasi dari MK gugatan ditolak; Men Pan perintahkan, tanggal 30 April harus laksanakan

dengan SK pemberhentian Penggugat sesuaipetunjuk BKN Pusat yaitu menjalankan peraturan perundangundangan; Bahwa saksi tahu pemberhentian Sementara kepada Penggugat; Bahwa saksi pernah dilakukan kepada Penggugat; Bahwa saksi tidak tahu Putusan PT.Umum Makassar tahun 2017; Bahwa acuan PTDH adalah UU; Bahwa saksi tidak kaji soal Putusan Pengadilan terkait kasus Penggugat ditindak pidana korupsi; Bahwa ada surat dari BKN Pusat yang menyampaikan namanama terkenaPTDH, lalu saksi mencari surat Putusan ke Tipikor

Pid /Tipikor /2019/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yangmenerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, Jaksa Penuntut Umummengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebutdan Akta Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sitaPengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu kepada terdakwa pada tanggal 19Desember 2019 secara sah;Membaca Akte Pemberitahuan Permintaan banding Jaksa PenuntutUmum kepada Terdakwa Nomor 9/Akta.

Pid /Tipikor /2019 /PN.Bgl padatanggal 19 Desember 2019;Membaca Akta Pemberitahuan Memori banding Jaksa Penuntut UmumNomor 9/Akta.

Pid /Tipikor /2019 /PN.Bgl kepada Terdakwa pada tanggal 26Desember 2019;Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara(Inzage) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masingmasing Nomor :W8.U1/6200/pid.SusTPK.01.10/02/2019, masingmasing tertanggal 19 Desember 2019 baik kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerjaterhitung mulai tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019, sebelum berkas perkara

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berdasarkan PenetapanNomor : 5/Pen.Pid.SusTPK/2018/PT TTE tanggal 9 Februari 2018,terhitung sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret2018;. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan TipikorTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berdasarkanPenetapan Nomor : 5/Pen.Pid.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMaluku Utara Nomor 2/Pen.Pid.SusTPK/2018/PT TTE, tanggal 24 April2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam Tingkat Banding;. Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkaratersebut;.

Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 10 April2018 ;2. Relaas pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Tindak Pidana Korupsi oada Pengadilan Negeri Ternate padatanggal 11 April 2018, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum terdakwa ;3.

PUTUSANNO. 60/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : HARTONO.Tempat lahir > Nganjuk.Umur / tanggal lahir : 50 tahun /15 Mei 1968.Jenis Kelamin > Lakilaki.Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat tinggal : Jl.

,alamat di jalan Megantoro 53 Nganjuk, dalam hal ini berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 14 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor116/HK.07/05/2019, tanggal 15 Mei 2019;Pengadilan Negeri/Tipikor tersebut;Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;Telah mendengar pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yangmenyatakan terhadap dakwaan

Hukum Terdakwa tidak dapat diterima danpemeriksaan atas perkara ini harus dilanjutkan;Telah mendengar keterangan para saksi dan pendapat ahli yang diajukan olehPenuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Perkara : PDS 02/ NGJK/03/2019yang padapokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa di jatuhihukuman sebagai berikut :1.

Meskipun MasingMasing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, AdaHubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai SatuPerbuatan Berlanjut;Unsur ke1: setiap orang :Halaman ke 114 Putusan Perkara No. : 60/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYMenimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umumkepersidangan Tipikor adalah HARTONO dan berdasarkan pertanyaan Hakim KetuaMajelis yang mencocokan tentang identitas terdakwa sebagaimana dalam suratdakwaan dan juga berdasarkan keterangan Ahli, keterangan

., PenasehatHukum / Advokat, dan Advokat Magang yang tergabung dalam Kantor Advokat,Konsultan Hukum, Mediator SLIMS & REKAN, Jalan Raya Kalimalang No. 7,Kelurahan PONDOK BAMBU, Kecamatan DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Desember 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Bandung, tentang penunjukan Majelis Hakimyang mengadili perkara ini;e Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor

SIMANJUNTAK yaituberdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor: 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor: 27/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015dan Nomor:28/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015, telahdinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi secarabersamasama sesuai dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas

SIMANJUNTAK yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi BandungNomor: 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor : 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor : 27/TIPIKOR/2015/PTBDG tanggal 29 Oktober 2015dan Nomor : 28/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal29 Oktober 2015, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi secarabersamasama sesuai dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan

Tinggal : Jalan Cak Doko RT 019/RW 007 KelurahanOetete, Kecamatan Oebobo, KotamadyaKupangAgama : KatholikPekerjaan : WiraswastaPendidikan : SMP Kelas Il (tidak tamat)Penahanan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) : Oleh Penyidik dari tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013; Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 17 Juni 2013sampai dengan tanggal 26 Juli 2013; Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7Agustus 2013; Oleh Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013; Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober2013;Perpanjangan ...

peran Terdakwa tersebut dihubungkan dengankerugian negara yang timbul dan lamanya pidana yang dijatuhkan dipandang telahdapat merubah perilaku Terdakwa di kemudian hari ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka keberatan dariPenuntut Umum tentang lamanya pidana tersebut adalah tidak beralasan danharuslah dikesampingkan ; Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukankeberatan sebagaimana dalam Memori Banding yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa Majelis Hakim Tipikor

Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusanyang menyatakan unsur secara melawan hukum telah terbukti tanpamempertimbangkan pasal 11 ayat (1) huruf f dan g Pepres No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan keterangan Saksi Ahli NonBuyung Dekresano, ST (Inspektorat Kabupaten Sikka) ; Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kupang menyatakan unsur secaramelawan hukum telah terbukti tanpa mempertimbangkan secara lengkapalasanalasan yang mendasari Terdakwa membantu mengerjakan

Kapal TelukMaumere ; Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kupang tidak mempertimbangkankewenangan dan kedudukan Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan terbuktinya unsur melawan hukum ; Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kupang yang memutus terbuktinyaiunsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menciderai rasa keadilan bagi Terdakwa ; Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya juga mengajukan KontraMemori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur melawan

Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal26 April 2012, Nomor : 02/PID.SUS TIPIKOR/2011/PN.Gtlo yangamarnya berbunyi sebagai berikut :Halaman 101 dari 107 Hal.Put.No.05/PID.SUS/2012/PT.GTLO102. Menyatakan Terdakwa SAIFUL YAHYA GANI, S.Pd.MM tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair ;. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaanDrimair ; 2 22223.Menyatakan....

Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Pid/2012/PN.Gtlo padatanggal 01 Mei 2012, diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum danNomor: 08/Pid/2012/PN.Gtlo pada tanggal 02 Mei 2012, diajukan olehPenasihat Hukum Terdakwa yang masingmasing dibuat olehMANSYUR, SE., SH Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal26 April 2012, Nomor : 02/ PID.SUS TIPIKOR/201 2/PN.Gtlo ; 6.

Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Kuasa Terdakwapada tanggal 02 Mei 2012 Nomor : 05/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlodan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Mei 2012 Nomor : 08/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlo ; 7. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umumtertanggal 08 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Gorontalo pada tanggal 08 Mei 2012, memori banding manatelah diberitahukan kepada Kuasa Terdakwa pada tanggal 09 Mei8.

Tipikor/2011/ PN.Gtlo yang dimintakan banding;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Terdakwa SAIFUL YAHYA GANI, S.Pd, MM, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANAKORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA : Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL YAHYA GANI,S.Pd, MM tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratusjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,maka diganti dengan pidana kurungan

,MH (Hakim Ad Hoc Tipikor) padaPengadilan Tinggi masing masing sebagai Anggota, putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU,tanggal 11 JULI 2012, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu olehMASTIN BOLUDAWA, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiriJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa dan Terdakwa,maupun Penasihat Hukum Terdakwa ; n0nnn eno nn eneroHAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATtd TtdMURNIATI IDASARI, SH.,MH H.ABDUL KADIR, SH.,MHTtdNUR ADHIM, SH.

., tanggal 29 Maret 2017yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menyatakan, permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum dapat diterima;Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.Tjk tanggal 09 Januari 2017 yang dimintakan banding, denganperbaikan amar putusan sekedar mengenai besarnya pidana tambahanberupa pembayaran uang pengganti dan lamanya pidana penjara sebagaipengganti pidana pembayaran

Pencairan ke4 sebesar Rp2.460.500.000,00, sejumlah Rp460.500.000,00ditransfer ke rekening saksi Sulaiman, sedangkan Rp2.000.000.000,00langsung diserahkan secara tunai kepada saksi Sulaiman di Bank Lampung;Bahkan menurut Pasal 37 UndangUndang Tipikor Terdakwa telahmenjelaskan hal yang sesungguhnya terjadi mengenai uang yang telah diterimaoleh saksi Sulaiman yang merupakan haknya dan perannya dalam pengajuanproyek Land Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru BandaraRadin Intan Il Lampung

Tahap ;Bahwa sangat aneh sekali apa yang telah diputus oleh Judex Facti dalamputusannya Judex Facti telah mengambil sebagian fakta hukum gunamenyelamatkan saksi Sulaiman dari jeratan Pasal 2 UndangUndang Tipikor jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP berdasarkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum,namun membuang/mengabaikan fakta hukum lainnya.

Bahwa ternyata Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Tanjungkarang) terbukti salah dan keliru dalammenerapkan hukum, dan juga terbukti Judex Facti telah menerapkan hukumtidak sebagaimana mestinya dalam memperbaiki putusan Judex FactiPengadilan Negeri/Tipikor Tanjungkarang Nomor 23/Pid.SusTpk/2016/PN.Tjk., tanggal, 10 Januari 2017, akan tetapi tidak ternyata Judex FactiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarangtelah melampaui wewenangnya dan

Bahwa terbukti Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Tanjungkarang telahsalah dan keliru dalam menerapkan hukum karena berdasarkan faktapersidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.585.799.125,55(empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluhsembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah koma lima puluh lima sen)adalah karena Terdakwa selaku pihak swasta penyedia jasa Land ClearingPematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru Bandara Radin Intan IlLampung Tahap

Print4747/N.8.10/Ft.1/09/2013 sejak tanggal 10 September 2013 s.d 29 September2013;Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTanjungkarang tanggal 26 September 2013 No. 17/Pen.Pid.Tpk/2013/PN.TKsejak tanggal 30 September s.d 29 Oktober 2013;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 03Oktober 2013 No. 49/Pid.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal 03 Oktober 2013 s.dtanggal 01 Nopember 2013;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri

Tanjungkarang tanggal 21 Oktober 2013 No. 49/Pid.TPK/2013/PN.TKsejak tanggal 02 Nopember 2013 s.d tanggal 31 Desember 2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding pada PengadilanTinggi Tanjungkarang (perpanjangan ) tanggal 19 Desember 2013,No.47/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d. 30 Januari2014;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding pada Pengadilan2Tinggi Tanjungkarang (perpanjangan Il) tanggal 20 Januari 2014,No.47/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK

Indriyanto Seno Adji, SH., MH melawanhukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delik umum), sedangkanmenyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah Species Delict (bagiandari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawanhukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan.

Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalahunsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2ayat (1) UU Tipikor;Menimbang bahwa, perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititikberatkanpada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yang tertulis, sehingga dapatdipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undangundang semata, melainkan jugapelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya lebih rendah dari undangundang;Menimbang, bahwa

BAHARUDDIN NAIM, SH.MH(Adhoc Tipikor)Panitera PenggantiSUHAIDI AGUS SH.

T.A. 2007;TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;5) 1 (satu) unit CPU merk Zyrek;6) 1 (satu) unit monitor merk Zyrek;7) 1 (satu) set spieker;8) 19)DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK, yaitu Kelompok Tani RukunSantoso Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;(satu) buah kyboard;1 (satu) unit printer Canon IP 1880;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus Rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 04/Pid.B/Tipikor

BinMARTOREO tersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 10 Mei 2012Nomor: 04/Pid.B/tipikor/2012/PN.Bkl. tersebut dengan tambahan tentangstatus Terdakwa ditahan atau tidak, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa SUMARYANA, A.Ma.Pd. Bin MARTOREJO terbuktisecarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARYANA, A.Ma.Pd.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilanyang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 02/Akta.Pid/Tipikor/2012/PN.BkI., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10Oktober 2012 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 22 Oktober

Dalam kasus tertangkap tangan pencurian sebagaimanadimaksud Pasal 362 KUHP, maka setidaktidaknya SiPenangkap menemukan adanya sesuatu yang diambil sebagaibentuk pencurian, bisa berupa harta, uang atau suratsurat,barang atau uang sebagai barang bukti Si Tertangkap Tangandan pemenuhan inti delik (bestanddeelen) pasal pencurian yaituunsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain;Dalam kasus tertangkap tangan suap, sebagaimana dimaksudPasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor

, maka setidaktidaknya Si Penangkap menemukan adanya sesuatu yangdiambil sebagai bentuk menerima suap, bisa berupa harta,uang atau suratsurat, barang atau uang sebagai barang buktiSi Tertangkap Tangan dan pemenuhan inti delik (bestanddellen)pasal suap UU Tipikor yaitu unsur menerima hadian atau janjr.;44.

Itoc Tochija yaitu menerima hadiah ataujanji dari Triswara Dhanu Brata alias Ade bersama Hendriza Soleh Gunadialias Ari terkait dengan pembangunan fisik Pasar Kota Cimahi Tahunanggaran 2016 dan 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf aatau Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (UU TIPIKOR

Ketentuanpasal tersebut mempertegas bahwa UU KPK adalah UU khusus (/exSpecialis) yang mengesampingkan pemberlakuan KUHAP dan UU Tipikor(lex generalis) manakala diatur ketentuan yang sama.Bahwa dari dalildalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas,terlihat bahwa Pemohon tidak memahami kekhususan hukum acara pidanayang diatur dalam UU KPK.

Sehingga untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangkawaktu/momennya digantungkan pada sejak ditemukannya sekurangkurangnya 2 alat bukti sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) UU KPK danPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April2015.Bahwa bukti permulaan yang cukup menurut Pasal 44 ayat (2) UU KPK,sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai dengan jenis alat bukti yangdisebut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 26 A UU TIPIKOR, apabilapenyelidik telah menemukan bukti permulaan

tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor: 29/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 11 Februari2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;Mengingat, Pasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55Ayat 1.ke 1 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor

Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSARSIREGAR, SH., M.Hum, Hakim Tinggi Tipikor dan MOCHAMAD ILYAS, SH.,MH.

Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiSamarinda No.14/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 28 September 2015untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusanmana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum padahari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu olehHalaman 53 dari 54 Putusan No.14/PID.TIPIKOR

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013 ;6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15Februari 2013 ;7. Perpanjangan tahap pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengantanggal 17 Maret 2014 ;8.Perpanjangan8.

Perpanjangan tahap kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Kupangpada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Maret 2014 sampaidengan tanggal 16 April 2014 ;9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Tinggi sejaktanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014;10.

WiraswastaTerdakwa I ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah oleh:12Penyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 06 Oktober2015 s/d 25 Oktober 2015;Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam Tahanan Kota sejaktanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 18 November 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriJantho dalam Tahanan Kota sejak tanggal 19 November 2015 s/dtanggal 17 Januari 2016 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dalam TahananKota, sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d 25 Juli 2015 ;Penuntut Umum dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 06 Oktober2015 s/d 25 Oktober 2015;Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam Tahanan Kota sejaktanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 18 November 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriJantho dalam Tahanan Kota sejak tanggal 19 November 2015 s/dtanggal 17 Januari 2016 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

, sejak tanggal 27 Mei2015 s/d 15 Juni 2015 ;Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2015 ;Penuntut Umum dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 06 Oktober2015 s/d 25 Oktober 2015;Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam Tahanan Kota sejaktanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 18 November 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriJantho dalam Tahanan Kota sejak tanggal 19 November 2015 s/dtanggal 17 Januari 2016 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.

seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui KetuaPengadilan Negeri Martapura berdasarkan surat mohon bantuan pemberitahuandan penyerahan memori banding tanggal 30 September 2021 nomor W15.U12938/Pid.SusTPK/9/2021;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan TingkatBanding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umumsebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkasperkara (inzage) Nomor 19/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Bjm dengan Nomor SuratnyaW15U1/3021/Pid/Tipikor

TPK/2020/PN Bjm dengan Nomor Suratnya W15U1/3021/Pid/Tipikor/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021, yang mana masingmasing surat isinya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAPserta tanoa ada keterangan apakah Jaksa/Penuntut Umum maupun PenasihatHukum Terdakwa tersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.SusTPK/2021/PT BJMMenimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat

,Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasingHalaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomo13/Pid.SusTPK/2021/PT BJMsebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Oktober2021 Nomor 13/PID.SUSTPK/2021/PTBJM., tentang penunjukan MajelisHakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkaraini, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada Hari Jumat, Tanggal 19 November2021 dengan

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor sebelum berlakunyaUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014; Contoh 2. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor setelah berlakunya UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 tetapi sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Contoh 3.

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor setelah berlakunya UndangHal. 47 dari 80 Hal. Putusan No. 115/G/2019/PTUN.BKLUndang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 PeraturanPemerintah Nomor 11Tahun 2017; 5.

Dengan demikian biladikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, makapenerapan unsurmerugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanyapDerbuatan jn nanan nana nn nn nnn nnn nnn nnn nnne nee Menimbang, bahwa Amar Poin 2 Putusan Mahkamah Konstitusi RItersebut pada pokoknya menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 Ayat(1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.