Soesilo dalam bukunyatersebut, pada halaman 146, memberikan pengertian terhadap ketentuan Pasal170 KUHP antara lain sebagai berikut: Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan; Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdin dan merusak barang ataupenganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang danpada itu, sudah cukupbila orangorang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, ataumembuangbuang barangbarang dagangan, sehingga berserakan,meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti

secara hukum adalah kewenanganBadan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PP Nomor56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yangmenyatakan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk olehBADAN KEPEGAWAIAN NEGARA dan Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 20 tahun 2010 huruf Rumawi Ill Tim Verifikasi dan Validasi poin (2)yang menyebutkan: Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdin

Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3Maret 2014 dan 1 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan denganLampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20tahun 2010 huruf Romawi Ill Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yangmenyebutkan: Anggota Tim Venifikasi dan Validasi terdin darn parapejabat / Pegawai Kementrian PAN dan RB, sekretariat Negara,BPKP. BKN dan BPS.

Pengganti Pengadilan Negen Parepare kepadapara Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 15 Juli 2019, kontra memonbanding dari Terbanding IV semula Tergugat Vdan tanggal 7 Agustus 2019, kontramemon banding dari Terbanding semula Tergugat sebagaimana temyata dalam RelasPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memon Banding kepada para Pembandingsemula para Penggugat Nomor 1/PdtG/ 2019/ PN Pre;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajan,meneliti dan mencermat berkas perkara yang terdin

FPBA.36.2/E/X/2005tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani oleh Inspektur PengawasPT Angkasa Pura Il yang terdin dan : terdakwa ENDAR MUDANASUTIONSUSIANTO, NOVARO MARTODIHARDJO, dan UNTUNGWIDODO (almarhum) yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan siteacceptance test and comissioning dengan hasil baik adalah untukkepentingan serah terima pekerjaan dari kontraktor kepada PT AngkasaPura ;Bahwa dalam pemeriksaan ATC Simulator sebagaimana Site AcceptanceHalaman 14 dari 169 hal Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK

FPBA.36.2/E/X/2005tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani oleh Inspektur PengawasPT Angkasa Pura Il yang terdin dan : terdakwa ENDAR MUDANASUTIONSUSIANTO, NOVARO MARTODIHARDJO, dan UNTUNGWIDODO (almarhum) yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan siteacceptance test and comissioning dengan hasil baik adalah untukkepentingan serah tera pekerjaan dari kontraktor kepada PT AngkasaPura ;Bahwa dalam pemeriksaan ATC Simulator sebagaimana Site AcceptanceTest procedure tersebut masih ditemukan kekurangan

langsung menarnk sound system yang ada dilokasi kejadian dansambil mengatakan akan saya proses ini .Bahwa Terdakwa tidak melempar batu kearah kaca mobil dari Saksi JohanAtang (Kapolsek Beo);Bahwa Saksi tidak mengetahui Petrus Sasumbala ada melarang Terdakwamenantang Saksi Johan Atang (Kapolsek Beo);Bahwa setahu Saksi, kejadian ada suara tembakan pada pukul 21.00 WITA;Bahwa saat kejadian, Saksi melihat ada banyak orang dilokasi kejadian yangmana ada sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih yang diantaranya terdin

Untuk lebih jelasnya dikutip sebagaiberikut :(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atasa. keberatan; danb. bandingb.

Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terdin dan : Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 323 (tiga ratus dua puluhtiga) lembar. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 94 (Sembilan puluhempat) lembar. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluhsembilan) lembar. Pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar.

Bahwa dalam ketentuan UU P3 di atas, pada Pasal 7 ayat (1) secarajelas dan mendetail telah diatur perihal jenis dan hirarki peraturanperundangundangan yang moeliputi: Jenis dan hierarki PeraturanPerundangundangan terdin atas:a) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b) Ketetapan Mayjelis Permusyawaratan Rakyat;c) UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;d) Peraturan Pemerintah;e) Peraturan Presiden;f) Peraturan Daerah Provinsi; dang) Peraturan Daerah Kabupaten/kota

SALEHUDDIN sebesar Rp. 375.000.000,00. yang terdin : Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp. 15.000.000, Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 Nopember 2007 sebesar Rp. 115.000.000, Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp. 50.000.000, Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 6 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000, Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp. 20.000.000, Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 10.000.000, Surat

PN.GTLOMenimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut hukumsehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa danbukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, makadiperoleh fakta hukum sebagai berikut:1.Bahwa benar dikecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo pada Tahun2009 sampai dengan Tahun 2010 terdapat kegiatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang terdin

Dengan dicabut sangatmerugikan Rumah Sakit Islam; Bahwa karyawan RSI berjumlah 403 orang terdin dari karyawan tetap 324 orang, karyawankontrak dan outsourcing selebihnya, yang tersisa sekarang 152 orang selainnya sudah pindahke RSUD Abdul Wahab Syahranie dan mereka diorientasi ke Rumah Sakit Umum; Bahwa karyawan RSI yang tersisa masih masuk karena menjaga Aset Rumah Sakit Islam danmasih mendapatkan Gaji;Putusan No. 29/G/2016/PTUNSMD Hal. 51 dari Hal. 87 Bahwa aset RSI adalah Gedung Poliklinik, Gedung

Cipa seluasa + 23 are yang diperoleh melalui jualbeli dengan Amaq Seriadi. oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat , Il, Iltersebut haruslah ditolak;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tuuan gugatan Para Penggugat padapokoknya adalah mengenai perbouatan melawan hukum yang dilakukan ParaTergugat yakni menguasai 4 (empat) bidang tanah yang terdin dani:1.

Adapun harta warisantersebut berupa tanah darat/ kebun yang terdin dari luas + 1,2 Ha., dan luas +0,5Ha., sebagaimana para tergugat telah uraikan dengan jelas dan lengkap letakdan batas batasnya dalam jawaban para tergugat.Hal 23 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pat. G/2015/PA.Pkj.Hal ini tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat disangkali olen para penggugat,sebab merupakan fakta dan kenyataan adanya kedua obyek yang merupakanwarisan dari Kaware bin Bena dan lyapung binti Pagga tersebut.

FPBA.36.2/E/X/2005tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani oleh Inspektur PengawasPT Angkasa Pura Il yang terdin dan : terdakwa ENDAR MUDANASUTIONSUSIANTO, NOVARO MARTODIHARDJO, dan UNTUNGWIDODO (almarhum) yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan siteacceptance test and comissioning dengan hasil baik adalah untukkepentingan serah terima pekerjaan dari kontraktor kepada PT AngkasaPura ;Bahwa dalam pemeriksaan ATC Simulator sebagaimana Site AcceptanceHalaman 14 dari 169 hal Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK

FPBA.36.2/E/X/2005tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani oleh Inspektur PengawasPT Angkasa Pura Il yang terdin dan : terdakwa ENDAR MUDANASUTIONSUSIANTO, NOVARO MARTODIHARDJO, dan UNTUNGWIDODO (almarhum) yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan siteacceptance test and comissioning dengan hasil baik adalah untukkepentingan serah tera pekerjaan dari kontraktor kepada PT AngkasaPura ;Bahwa dalam pemeriksaan ATC Simulator sebagaimana Site AcceptanceTest procedure tersebut masih ditemukan kekurangan

dan Tergugat VIIItidak sah;Menyatakan segala keputusan dalam Rapat Anggota TahunanTanggal 27 Januari 2015 yang diselenggarakan oleh TergugatIll dan Tergugat VIIl tidak sah dengan segala akibatHalaman 57 dari 115 halaman Putusan Nomor: 16/G/2019/PTUN.GTO.hukumnya, termasuk terkait pengangkatan pengurus danpengawas yang terdin dari Tergugat , Tergugat II, Tergugat III,Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII jugatidak sah;8.

Propinsi ;(2) paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya Upah minimum ;(3) Permohonan Penangguhan sebagaimana dimaksuddalam Ayat (1) didasarkan atas Kesepakatan tertulisantara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/serikat Buruh yang tercatat ;Halaman 90Putusan No.14/G/2016/PTUNTPIPasal 4: (1) Permohonan Penangguhan Pelaksanaan UpahMinimum Harus disertai dengan :a.Naskah Asli Kespakatan tertlis serikatPekerja/serikat buruh perusahaan yangbersangkutan ; Laporan Keungan Perusahaan yang terdin

upahjaring pengaman sosial, upah paling rendah, untuk melindungi ratusan ribu buruh/pekerja di Kota Batam;14.Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo sangatlah jelas dantegas disebutkan merupakan UPAH MINIMUM, yang dalam prosespenentuan nilai upah minimum tersebut sudah seturut mekanismeyang ditentukan oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan padaPasal 89 ayat (1) sampai(4) yang berbunyi: 1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3)huruf a dapat terdin

Ditinjau dari sifatnya Kesegajaan terdin dari : Dolus molus yaitu dalam hal seseorang melakukansesuatu findakan (Tindak Pidana) tidak saja menginsyafi bahwa findakaannya itu dilarang oleh undang undang dan diancam pidana. KLOURLOOS BEGRIP atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifattertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (Tindak Pidana) tertentu, cukuplah jikahanya menghendaki tindakannya.

Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharta bersama selama ikatan perkawinan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yangtercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor366/Padt.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 21 item ....Pengakuan para Pelawan menyusul fakta surat perlawanan a quobahwa ada 21 item obyek baru, tidak ada dalam putusan Nomor366/Pdt.G/2014/PA.Mrs a quo adalah bukti sempurna.Bahwa derden verzet Nomor 161

Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharta bersama selama ikatan perkawinan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yangtercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor366/Pat.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 21 item ....Bahwa tidak benar derden verzet (perlawanan) para Pelawan denganmemasukkan 21 (dua puluh satu) item obyek baru yang tidakHal. 124 Putusan Nomor 161/Pat.G/2015/PA Mrs.tercantum dalam putusan Nomor 366

Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharta bersama selama ikatan perkawinan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yangtercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor366/Pat.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 21 item ....Bahwa tidak benar derden verzet (perlawanan) para Pelawan denganmemasukkan 21 (dua puluh satu) item obyek baru yang tidaktercantum dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs sebab obyektersebut tidak

Bahwa tidak pernah Saksi mengedarkan uang US$ (uang dolarAmerika) palsu, Bahwa uang US$ (uang dollar Amerika) tersebutyang diduga palsu sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap terdin dari100 (seratus lembar) setiap lembarnya dengen nilai pecahan 100US$ (uang dollar Amerika) sehingga total nilainya adalah 100.000US$ (uang dollar Amerika). b.