HADI HOMSARI sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undangundang RI Nomor: 31 20tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 tahun1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.Subsidair :Bahwa ia terdakwa Ir.

HADI HOMSARI sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (8) Undangundang RINomor: 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.Subsidair : Perbuatan terdakwa Ir.

MenyatakanTerdakwa SULAIMAN MARIANUS LOUK terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 sebagaimanadalam Dakwaan Primair Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Halaman 91 dari 126 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2017/PNKpgMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsursetiap orang;2. Unsursecara melawan hukum;3. Unsurmelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatukorporasi;4.

Ananto Jempieter setelah PPN Rp. 25.47 Sehingga Kerugian Negara yang ditimbulkan kurang lebih sebesarRp.8.209.511.182, (delapan milyar dua ratus sembilan juta lima ratussebelas ribu seratus delapan puluh dua rupiah).Perbuatan terdakwa Masitoh Binti ABDUL WAHAB SIRAIT sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas

2011, pembayarantahap I dan tahap II pada tanggal 19 Desember 2011;Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penagihan pembayaran;Bahwa Terdakwa hanya mengambil untung sebesar 20 % dari penawaransetelah dipotong pajak;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap, selanjutnya akandipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimanadidakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;yang dKesatuAtau:Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaanisusun secara alternatif yaitu :Pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 tahun 2009 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Puts.

Put.No.23/Pid.SusTPK/2015/PN.Smr.melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RI Nomor31 Tahun 1999 jo. Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke1KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair .. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DRS. SUTIMAN, M.M.

telah menimbulkan Kerugian KeuanganNegara/Daerah PPU senilai Rp 3.046.080.000,00 (tiga milyar empat puluhenam juta delapan puluh ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil AuditBPKP, dengan Nomor SR09 /PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana diuraikandiatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengandemikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu :Primair : Melanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atasUndangundang RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair: Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun

PemdaKabupaten Cianjur menderita kerugian sebesar Rp.2.565.300.000,00 (duamiliar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitarjumlah itu ;Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 joPasal 55 ayat 1 Ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;SUBSIDIAIR :

sebagai KetuaDPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harusditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana,maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 joPasal 64 KUHP, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danPerubahan Kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009, serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon KasasiJAKSA/PENUNTUT UMUM PADA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan,apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, harus memenuhiunsurunsur Tindak Pidana yang didakwakan;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :PRIMAIR :Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Pasal 3 ayat Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebutdisusun berbentuk subsidairitas, maka terlebin dahulu akan dibuktikan mengenaiDakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia

PLN (persero) Pembangkitan Sumaterabagian utara sektor Pembangkitan Belawan sebesar Rp.23.616.001.500,00(Dua Puluh Tiga Milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1)

;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Dakwaan Subsidair yaitumelanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan dakwaan lebih subsidair yaitu melanggar Pasal9 UU RI Nomor

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 U.U RI Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan U.U RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas U.UR. Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Subsidair :Pasal 3 jo. Pasal 18 U.U RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.UHalaman 106 dari 136 halaman, Putusan No. 16/Pid.SusTPK/2019/PN.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yangberbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim terlebin dahulu akanmempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti,maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaanprimair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1

) jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana,yang unsurunsur adalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3.

mengerti dan akan memberikan keteranganyang sebenarbenarnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut hakim anggota Ilmenyatakan bahwa berita acara pemeriksaan saksisaksi oleh penyidik kepolisianPolda Bengkulu adalah sah dan dapat dijadikan dasar untuk mengajukan dakwaankepada terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh penuntutumum dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN KESATUPrimer:Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dandiancam dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;150151Subsider:Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dandiancam dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undangundang No. 31Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

mempertimbangkan dakwaankesatu primer, apabila telah terbukti dakwaan Kesatu Primair maka dakwaan KesatuSubsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan KesatuPrimair tidak terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidair harus dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atasdakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsurunsur pasalyang didakwakan kepadanya ;151Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primer, Terdakwa didakwaMelanggar Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsur sebagai berikut :1.

Said Agil tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yangdiancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999, Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.

seluruhunsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkanmenurut hukum ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan terdakwa bersalah tidaknya dalam perkaraaquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur pasal yang didakwakan olehPenuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair,yaitu Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. 55 ayat (1) ke1 KUHP,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Setiap orang ;Hal 117 dari 167 Pts.

DOUZO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 sebagaimanadalam Dakwaan Primair Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIUS M.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI NomorHalaman 90 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2017/PN.KPG31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur setiap orang;2. Unsur secara melawan hukum;3.

2014 atausetidaknya kerugian yang terjadi karena perbuatan TerdakwaHASANUDIN, SE Bin SUBARI bersama dengan HERI ADI SUNARNOdiluar jumlah kerugian atau harga Sapi yang telah dinikmati oleh HERI ADISUNARNO sebesar Rp. 96.750.000, ( Sembilan Puluh Enam Juta TujuhRatus Lima PUluh Ribu Rupiah ) adalah sejumlahRp.102.500.000,( Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) atausetidaktidaknya sekitarjumlah tersebut.socneencnsenses Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 64 ayat(1) KUHP ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaandisusun secara Subsidiaritas maka secara hukum harus dibuktikan lebih dahuludakwaan primair, yaitu pasal Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 aayat (1), ayat (2)Undang Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang No.20 tahun 2001Tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakpidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPyang mempunyai unsur delik sebagai berikut :1.

yang dilakukan oleh BPKP perwakilanKalimantan Selatan.Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalamBerita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dandianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanaDakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutdisusun secara subsidairitas, yaitu :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebutdisusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebin dahulu akanmempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang

Menyatakan Terdakwa RUJITO Bin NASIR terbukti bersalah melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (8) Undang Undang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups'!; 2.

1999sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 #4Tahun~= 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dan susunan Surat Dakwaan JaksaPenuntut Umum tersebut adalah Subsidairitas, maka oleh karena itu Majelis Hakimakan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair; Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair ini, Terdakwa oleh Jaksa PenuntutUmum telah didakwa melanggar pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut : = 1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum; 3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 5.

Menyatakan terdakwa ACHMAD NORDIANSYAH Alias ANCAH BinSURIANSYAHtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turutserta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) hurufbUU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

YUSRIANSYAH Bin AKHMAD sudah diputus,untuk itu barang bukti tersebut lebih tepat dilampirkan dalam perkara lain;Memperhatikan ketentuan dalam pasal Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) hurufbUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 3 pasal jo Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun

LATIF AliasMALA sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

LATIF Alias MALAtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan TindakPidana Korupsi yang dilakukan secara bersamasama, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu Primair tersebut;3.

NUR KODIM, M.Pd. tidak bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 JoPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, untuk itu supayadibebaskan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;2 Menyatakan Terdakwa Drs. H.

bukti, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukansejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukumMajelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo surat dakwaan disusun secara ALTERNATIFSUBSIDAIRITAS, yang menurut pendapat Majelis dalam perkara a quo lebih tepat diterapkandakwaan KESATU, dan berikut ini Majelis akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan KESATUPRIMAIR yaitu Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian negara atauperekonomian negara sebesar + Rp. 209.626.426, ( Dua ratus sembilan jutaenam ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah ) atausetidaktidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor :LAINV842 / PW23 / 5 / 2013, tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan olehBadan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan ( BPKP ) Perwakilan ProvinsiNusa Tenggara Barat.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20Tahun 2001.SUBSIDAIRmomennenen Bahwa terdakwa terdakwa MURTALIB, Spd.

TPK/2015sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh enamrupiah) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang

pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan :1Menyatakan Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana turut melakukan perbuatan yang secaramelawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasebagaimana yang didakwakan pasal

: 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UndangundangRI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dalam dakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN terbukti bersalahmelakukan tindak pidana turut melakukan perbuatan menguntungkan oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatanatau

ditetapkan;g Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, Keuangan maupunmanfaat bagi kelancaran Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan Pelayananmasyarakat sesuai dengan PrinsipPrinsip serta ketentuan yang berlaku dalamPengadaan barang/Jasa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana termuat dalamsurat dakwaan yaitu :Primair :Pasal

2 Ayat (1) Jo. pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndangRI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP;Subsidair :Pasal 3 Jo. pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang

negara yang belum dipulihkan/belum dikembalikan ke Kas Daerah tersisa sebesar Rp. 271.950.000,00 (Rp.499.955.000,00 dikurang Rp228.005.000,00) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta yuridisyang telah ternyata tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang telahdidakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan denganDakwaan Subsidairitas, yaitu : Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.

.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secarasubsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair yaitumelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidairyaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sedangkan Pasal 2 ayat (1)maupun Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tersebut samasama mengatur mengenai