ALI, M.M. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;2. Menyatakan terdakwa Drs. H. RUSLI M.

Primair : pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke1 KUH Pidana ;2.

Menyatakan Terdakwa LIMARWAN SURYA dan SUAIDI ARIEF telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanabersamasama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KitabUndangUndang Hukum Pidana dalam Dakwaan Pertama Primair ;2.

Menyatakan terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI terbukti Secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun2001 Tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/201 7/PT PALtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBireuen tanggal 30 September 2013 sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa MUKHT AR, A.Md. bin MUHAMMAD AMIN tidakterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RepublikHal. 10 dari 75 hal. Put.

PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.35 / Pid.B / TIPIKOR / 2012 /PN.BKL tanggal 15 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenaitu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkaratersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi / Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebaniuntuk membayar biaya perkara kasasi ini;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2),Ayat (3) UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubahHal. 62 dari 74 hal. Put No.1487 K/Pid.Sus/2013dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan ;Halhal yang memberatkan :e Bahwa Terdakwa selaku anggota DPRK seharusnya mengindahkan programpemerintah dalam memberantas korupsi ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa sopan dipersidangan;e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidana, UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor :8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;

Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Barat tanggal 25 Juli 2013 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa KUWAT secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang manadiantara beberapa perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimanaDakwaan Pertama Primair kami Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharuidengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 (1)KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan dandenda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga)bulan kurungan;Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa KUWAT berupamembayar

87.384.700,00Sub Jumlah (2) Rp 242.512.266,00Kerugian Keuangan Negara (1) (2) Rp 2.267.297.934,00Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2012/2013:1)+2) Rp 3.175.667.419,00sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukanoleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) PerwakilanPropinsi Papua Nomor : SR879/PW26/5/2014 tanggal 29 April 2014sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi.wonn Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUH Pidana.SUBSIDIAIR :Hal. 28 Putusan No. 5/Pid.SusTPK/2015/PT JAP 29wonnennnn Bahwa terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kepala KejaksaanNegeri Wamena berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.

NANANG SUHANDONO bin IMAM SUHADI dari dakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor:20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa . DALHARI binWONGSODIHARJO dan Terdakwa Il Ir.

.> Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, yang menyebutkan: secara tertib sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepatwaktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasiyang dapat dipertanggungjawabkan.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa Drs.

No. 349 K/PID.SUS/2016Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dakwaan terhadap Terdakwatelah disusun dalam dakwaan yang bersifat Subsidaritas, sehingga terlebihdahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair, sebagai berikuit:Dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, unsurunsurnya sebagai berikut :1. Unsur setiap orang;2. Unsur secara melawan hukum;3.

dilanjutkanberdasarkan Surat Dakwaan Register perkara Nomor : PDS01/0.5.30/Ft.1/02/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 ;Menangguhkan pembebanan biaya perkara Sampai dengan putusan akhir ;Telah membaca, tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSidoarjo Nomor Perkara : PDS01/Sidoa/Ft.1/02/2017 Tertanggal 29 Agustus2017 yang menyatakan sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubahdan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, sebagaimana dalamDakwaan Primair Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN berupa pidana penjaraselama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan.

Tallo dan Kel.Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar padabulan Nopember 2017 s/ d bulan Maret 2019, telan merugikan keuangannegara sebesar Rp. 84.326.000.00, (Delapan puluh empat juta tiga ratusdua puluh enam ribu rupiah) ,atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001

Yogyakarta ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

koorporasi telah merugikan keuangan Negara cqPemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 519.584.436,41,(lima ratus Sembilan belas juta lima ratus delapan puluh empat riobu empat ratustiga piluh enam koma empat puluh satu rupiah) berdasarkan hasil perhitunganyang dilakukan oleh BPKP perwakilan Sumatera Utara Nomor : SR2507/PW02.05/2010 tanggal 03 Juni 2010 atau setidaktidaknya sekitar sejumlahtersebut;Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaiman diatur dandiancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah menjadi UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;SubsidairPutusan No. 18/Pid.Sus.K/2014/PN.MDN15Bahwa terdakwa JUARA PANGARIBUAN selaku Direktur PT.

rupiah limapuluh sen) dipergunakan untuk kepentingan terdakwa 2, namuntelah dikembalikan secara bertahap oleh terdakwa 2 total sebesarRp.7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)sehingga kerugian negara atas uang BKM Bina Sejahtera yangdisalahgunakan untuk kepentingan terdakwa 2 sendiri masihRp.64.950.358,50 (enam puluh empat juta sembilan ratus limapuluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh sen);Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa 1.

hukum atas dakwaan subsider ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahuluunsurunsur dari dakwaan Primair dengan konsekwensi apabila seluruh unsurunsurnya terpenuhimaka unsurunsur dari dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknyaapabila tidak terpenuhi maka unsurunsur dari dakwaan selanjutnya akan dibuktikan ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa telah didakwa melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengandung unsurunsur sebagai berikut:1.

ZAITUN sebagaimana diatur dan diancampidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SubsidairBahwa terdakwa H. ZAITUN bin ARSIN selaku Direktur CV. Bakti MembangunBerdasarkan Akta pendirian Perseroan Komanditer CV.

segala sesuatu yang tercatat dalam BeritaAcara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggapmenjadi satu kesatuan dalam putusan ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana DakwaanPenuntut Umum.Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusunsecara subsidairitas, yaitu :Putusan Nomor 50/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 204 dari 250PrimairSubsidairLebih subsidair: Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;: Pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 tentang

ayat (1) ke1 KUHP ;: Pasal 9 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusunsecara Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkanDakwaan Primair, yaitu Pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsur unsurnyasebagai berikut :1.

Oston Gultom secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi jo UndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 tentangperubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir.

OSTON GULTOM sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana. SUBSIDIAIR: Bahwa terdakwa Ir.

auditorpada perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangansebagaimana diuraikan di atas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah sesuaidengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa ataukah tidak maka Majelis Hakimakan mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukantindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu :Dakwaan Primair : diatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan(3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun2001 tentang perubahan UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Republik