Ditemukan 1013 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menyalahgunakan menyalagunakan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2014 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 25 Maret 2015 — - YUSLIFAR ARTADI,ST
113 — 69
  • 2009 s/d mei 2013 adalah sebesar 92% (lebih kurang 156) orang);e Bahwa tingkat ratarata jumlah kehadiran pekerja selama uji petikdibandingkan dengan jumlah kehadiran pekerja dalam daftar absensi dandaftar pembayaran upah ratarata 92% maka terdapat indikasi kuatadanya penggelembungan kehadiran pekerja dari tahun 2009 s/d mei2013 sesuai hasil estimasi selisih prosentase pekerja sebesarRp.1.944.088.000;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas MajelisHakim berkeyakinan unsur terdakwa menyalahgunaan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-11-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 12 April 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHITH NUR, SH
2.ARIANI VEMI OCTAVIANI, SH
Terdakwa:
H. SUWONDO, SE Bin SUJONO DULSARI
135 — 29
  • dengan kesempatan adalahpeluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi,peluang mana tercantum didalam ketentuanketentuan tentang tata kerjayang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidanakorupsi ;Menimbang,bahwa Pada umumnya kesempatan ini diperoleh ataudidapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dariketentuanketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaanmenafsirkan secara salah terhadap ketentuanketentuan tersebut ;Menimbang ,bahwa Dengan menyalahgunaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-09-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1492 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 12 September 2017 — Didi Antono alias Didi bin (alm) Aluk;
1087 — 581 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan menghukum Terdakwa menggunakan Pasal 3 UU Tipikor. Penuntut umum keberatan dengan putusan judex factie itu dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung ... [Selengkapnya]
  • Dengan kata lain, dalam hal terjadinyaTindak Pidana Korupsi Terdakwa tidak bertindak dalam kapasitasmelaksanakan tugas, kewenangan pemerintahan;Bahwa setiap orang yang dimaksud Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahorang perorangan yang menyalahgunaan kewenangan, kesempatan, saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan hanya dapat dilakukanoleh orang yang mempunyai
Pengadilan PT BANDUNG
Register : 27-07-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Tanggal 20 Agustus 2015 —
46 — 26
  • Setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung denganbukti yang lengkap dan sah;2) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwabuktisebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpengesahan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawabatas kebenaran material yang timbul dari penggunaan buktidimaksud;3) Pasal 216 ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwakelengkapan dokumen SPMGU untuk penerbitan SP2Dmencakup diantaranya buktibukti pengeluaran yang sah danlengkap;Bahwa perbuatanperbuatan yang telah menyalahgunaan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 13 Mei 2020 — Penggugat:
Supartiningsih
Tergugat:
1.Triska Damayanti, SH
2.Rina Fachrudin, SE
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
86 — 61
  • hangus sebagaimana di atur pada pasal 4 akta no 49tertanggal 18 Pebruari 2013 maka Tergugat (Satu) bersama Tergugat II ( Dua)membujuk dan merayu Penggugat agar mau menandatangani aktaHal 5 dari 132 Putusan Nomor 456/Padt.G/2019/PN Dps10.pembatalkan perjanjian ikatan jual beli tersebut yang telah di persiapkan olehTergugat (Satu) .Bahwa atas bujuk rayu dari Tergugat (satu) bersama dengan Tergugat II(Dua ) , Penggugat mengalami cacat kehendak sehingga Tergugat ( satu ) danTergugat II ( dua) telah menyalahgunaan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 17/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R
Tanggal 17 Oktober 2013 — DIDIK IRIANTO Bin EFENDI
60 — 20
  • Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dalam kasus korupsipengucuran kredit usaha kecil dan menengah, putusan kasasi No. 892 K/Pid/1983,tanggal 18 Desember 1984 (kedudukan terdakwa sebagai direktur CV), putusanKasasi No. 93 K/Pid/1999, tanggal 25 Oktober 1999, terhadap terdakwa Tionardi alias A.Hong selaku pimpinan suatu biro konsultan pajak yang dinyatakan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan menyalahgunaan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-03-2016 — Putus : 11-07-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 11 Juli 2016 — IHIE PANGAMIANI, SE Als IBU IHIE BINTI ARBANI HT
84 — 45
  • sertamelakukan .Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang eratantara mereka ,maka untuk dapat menentukan apakah ada turut sertamelakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masingmasingpeserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatanpeserta yang lain;Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana korupsi tidak akan terjadikalau hanya dilakukan oleh satu orang pelaku tindak pidana oleh karena ituapakah terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukanperbuatan menyalahgunaan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 11 Februari 2016 — ANDI SAHARA, ST, MT Binti ANDI SYAMSURIJAL (TERDAKWA)
135 — 34
  • menyerahkan hasil pekerjaan kepada pengguna anggaran ataukuasa pengguna anggaran maka Terdakwa sebagai PPK telah tidak bisamengendalikan pekerjaan tersebut dan karenanya Terdakwa harusmempertanggungjawabkannya, dengan demikian pembelaan PenasehatHukum terdakwa dinilai tidak beralasan dan harus ditolak;Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas dikaitkandengan pengertian penyalahgunaan kewenangan menurut HukumAdmiistrasi Negara maka benar Terdakwa sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) telah menyalahgunaan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 02-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 37/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm.
Tanggal 2 Januari 2015 —
113 — 19
  • sebagaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakatsecara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baiktingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentun peraturanperundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakahperbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dilakukan dengan menyalahgunaan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-07-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 25/PID.SUS/2014/PN.Tip.Smg
Tanggal 8 Juli 2014 — MOCH. ALWANUDIN NAWAWI, ST.
221 — 129
  • ) untuk menentukan apakah suatuperbuatan hukum masuk dalam kategori tindak pidana atau tidak :Menimbang bahwa masalah penyalahgunaan kewenangan dalam hukumpidana khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertian yangeksplisitas sifatnya , apabila pengertian penyalahgunaan kewenangan tidakdiketemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana maka hukum pidana dapatmempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal daricabang hukum lainnya ;Menimbang bahwa asas larangan menyalahgunaan
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 10/PID.TPK/2020/PT MTR
Tanggal 1 Oktober 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD FIRDAUS, SKH.,M.Pd
163 — 61
  • ratusrupiah ) atau 30% dari nilai kontrak Rp. 1.240.588.000,00 ( satu miliar duaratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah )bukan merupakan kekurangan pekerjaan dalam penggunaan uangsejumlah Rp.207.000.000,Halaman 154 dari 165 Putusan Nomor 10/PID.TPK/2020/PT MTRBerdasarkan halhal yang dikemukan tersebut di atas tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur KerugianKeuangan Negara Atau Perekonomian Negara.Kekhilafan Hakim dalam menilai unsur menyalahgunaan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 29-07-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 19/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 20 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SULTA D SITOHANG
Terbanding/Terdakwa : ERLIS EKAFITRIANA, S.Sos binti M. RAIS
61 — 33
  • dan sah;2) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan pejabatyang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materialyang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;3) Pasal 216 ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa kelengkapandokumen SPMGU untuk penerbitan SP2D mencakup diantaranyabuktibukti pengeluaran yang sah dan lengkap;Halaman 36 dari 141 halaman Perkara Tipikor Nomor : 19/TIPIKOR/2015/PT.BDG Bahwa perbuatanperbuatan yang telah menyalahgunaan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 7 Mei 2015 — - MURTALIB,Spd.M.pd
108 — 40
  • pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, bahwa perbuatan terdakwa MURTALIB,S.Pd,M.Pd selaku Kepala SekolahDasar Negeri (SDN) Inpres Laju Kabupaten Bima, telah menggunakan dana yangtidak sesuai dengan peruntukannya berupa Dana rehabilitasi sekolah dasar rusakberat Tahun 2012 dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yangtidak sah, serta menyerahkan dana rehabilitasi sekolah dasar Tahun 2012 kepadaRUSDY, HERMAN MISKAN dan KURNIAWAN, maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunaan
Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus
Putus : 25-10-2010 — Upload : 22-05-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 485/Pid.Sus/2010/P.N.Jr.
Tanggal 25 Oktober 2010 — Drs. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA
92 — 31
  • Dana bantuan hukum itu dicairkan pada bulan oktober setelah Perbub keluar,jadi sampai tahap dana dicairkan kontraknya ditandatangani oleh kepala bagian hukumpada masa itu56secara melawan hukum sedangkan pasal 3 menyalahgunaan kewenangan ;Bahwa untuk pertanyaan bagaimana bisa menerapkan Pasal 2 dan 3 secara bersamaanmenurut saksi karena didalam katakata melawan hukum itu salah satu bentuknyaadalah menyalahgunakan kewenangan jadi menurut ahli kalau diberi pasal 2 itu sudahcukup tidak lagi diberi pasal
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 02-10-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 31/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm.
Tanggal 2 Oktober 2013 —
32 — 7
  • disusun sebgaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarkatsecara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik tingkatpusat maupun di daerah sesuai dengan ketentun peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuaan memberikan manfaat, kemakmuran,dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakah perbuatanterdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdilakukan dengan menyalahgunaan
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 28-02-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 9/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
KUSNADI S Bin SOERATMADJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
1.IWAN TUNGGONO
2.IDA WIDIANINGSIH
337 — 207
  • Perbuatan menyalahgunaan wewenang(detournementdu pouvoir)6. Perbuatan sewenangwenang (willekeur)Hukum TUN materiil dapat digambarkan sebagai normanormahukum yang sangat perlu diperhatikan oleh para badan ataujabatan TUN di dalam hubungannya dengan warga masyarakatpada waktu melaksanakan tugastugas pemerintahannya.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 08-10-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 28-09-2011
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor PUT/23-K/PMT-II/AD/X/2010
Tanggal 3 Maret 2011 — Terdakwa 1 Letnan Kolonel Inf Aan Suestiana. Terdakwa 2 Letnan Kolonel Inf Arief Wahyudi.
102 — 27
  • Bahwa perbuatan Terdakwa pada bulan Septembersampai dengan November 2007 yang memerintahkanSaksi 6 (PNS Satimin) untuk meminjam sementara danahasil pendapatan minyak tanah kepada Saksi 11(Fatkhudin Alimaskun) guna keperluan Terdakwa 1yang tanpa prosedur peminjaman yang benar adalahmerupakan perbuatan yang tidak lazim karenaTerdakwa1 telah menyalahgunaan pengaruhnya sebagaiseorang atasan terhadap bawahan.Ee Bahwa perbuatan Terdakwa1 pada bulan Oktober2007 yang memerintahkan Saksi 9 (Serka Suharno)
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-05-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 05/Pid.TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 15 Mei 2013 — 1.Drs. H. ZULKARNAIN bin CIK AMAN RANGGA. 2.UMAR MUKHTAR,S.Pd. bin H. MUKHTAR.
56 — 10
  • Zulkarnain telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku PPK danterdakwa II Umar Mukhtar, S.Pd telah menyalahgunaan kewenangan yang ada padanyaselaku PPTK dengan tetap memerintahkan Sahadat Burhan untuk tetap diprosespencairannya dengan melampirkan surat pernyataan dari terdakwa I Drs. Zulkarnainuntuk menerbitkan SPPLS untuk pembayaran buku SD/SDLB dan SMP Negeri danSwasta.Bahwa selain itu terdakwa I Drs.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 27-02-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 27 Februari 2017 — HASAN SUPIANI, S.AP Bin IRIANSYAH.
43 — 8
  • Dengan menyalahgunaan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat,cara, atau media. Sarana dapat pula diartikan sebagai cara kerja atau metodekerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidanakorupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidanganbahwa bahwa berdasarkan Job Description Direktur Operasional PD.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 154/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 April 2014 — SUNARYO, SE bin (Alm) RAJIMAN
104 — 38
  • delict) untuk menentukan apakah suatuperbuatan hukum masuk dalam kategori tindak pidana atau tidak ;Menimbang, bahwa masalah penyalahgunaan kewenangan dalam hukumpidana khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengetian yangeksplisitas sifatnya, apabila pengertian penyalahgunaan kewenangan tidakdiketemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana maka hukum pidana dapatmempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal daricabang hukum lainnya ;Menimbang, bahwa asas larangan menyalahgunaan