, Pejabat dan pegawai SKPD pada DinasKesehatan Kabupaten Banyumas terdin dan: Kepala Dinas; Sekretaris; Kabid. P2KPK; Kabid. SDK; Kabid. P2PL; Kabid. P2 Yankes; Kasubag. Keuangan; Kasi Pembiayaan Jamkesm; Kasubag. Umum; Kasubag. bina Progr; Kasi. Inforenkes; Kasi. Farmamin; Kasi. Penjinan; Kasi. Gizi; Kasi. KIA; Kasi. P2M; Kasi. Imunisasi; Kasi. PL; Kasi. Promkes; Kasi. PKDR; Kasi. Pemberdayaan Masyarakat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan PemohonKasasi dr.

Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin dariatasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian ataupejabat lain yang ditunjuk.Bahwa pengertian atasan langsung juga bisa dipahami melalui Pasal29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah yang berbunyi:Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud padaayat (1) dipimpin oleh Sekretaris

Setia Karyaa) BiayaPasang Baru Daya 3.500 VA terdin :o Biaya Penyambungan sebesar Rp. 1.225.000, (Satu juta duaratus dua puluh lima ribu rupiah);o Uang Jaminan Langganan (UJL) sebesar Rp. 311.500, (Tigaratus sebelas ribu lima ratus rupiah);o Jaminan Instalasi sebesar Rp. 1.400.000, (Satu juta empat ratusribu rupiah);o Material Tambahan sebesar Rp. 963.000, (Sembilan ratus enampuluh tiga ribu rupiah);o HO sebesarRp. 600.000, (Enam ratus ribu rupiah).Besarnya biayabiaya tersebut telah sesuai dengan

Mengangkat sita Eksekusi terhadap objek eksekusi hakfanggungan dan fidusia yang terdin dan :a. Sertiikat Hak Tanggungan No. 88/2010 tanggal 17 Juni2010 ;b. Akta Pembenan Hak Tanggungan No. 87/2010 tanggal17 Juni 2010 ;c. Akta Pembenan Hak Tanggungan No. 164/2011 tanggal22 Agustus 2011;d. Akta Pembenan Hak Tanggungan No. 1/2012 tanggal12 Januan 2012;e. Akta Pembenan Hak Tanggungan No. 2/2012 tanggal12 Januan 2012;f Akita Pembenan Hak Tanggungan No. 3/2012 tanggal12 Januan 2012;g.

TJIONG HIOE (HARYANTO WIJAYACs) melawan MULYADI HALIM ;bahwa Prosedur lelang terdin dari :a) Pengumuman melalui selebaran.b) Pelaksanaan Lelang.c) Membuat laporanlaporan pelaksanaan lelang .bahwa syaratsyarat Lelang antara lain :a) Ada permohonan dari penjual.b) Pengumuman.c) SKPT apabila permohonannya oleh Pengadilan dalam halsita eksekusi dan apabila sita jaminan harus sertifikat danSKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), dalam SKPTseharusnya dicantumkan sertifikat asli digunakan / dijaminkandan

., dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, EdisiKelima, 1998, halaman 50, menjelaskan bahwa, pembayaran uangpaksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukanoleh Tergugat yang tidak terdin dan pembayaran sejumlah uang;4.98 Bahwa berdasarkan peraturan, yurisprudensi dan doktrin tersebut diatas yang secara tegas menyatakan bahwa tuntutan uang paksa(dwangsom) tidak dapat diberlakukan terhadap tuntutan pembayaransejumlah uang, maka jelas tuntutan Penggugat

Tahun 2006tersebut,ternyata tidak diatur fasilitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untukmendapatkan/memperoleh Anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Makan danMinum Tamu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Padang Pariaman, karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa pengertian kegiatan adalah : Bagian danprogram yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagiandari pencapaian sasaran terukur suatu program dan terdin

pendirian BANI, akan tetapi hingga saat diajukannyagugatan a quo surat tersebut tidak pernah mendapat respon/tanggapan dariPengurus BANI qq Para Tergugat;31.Bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selama ini dalammenjalankan peran dan fungsi kelembagaannya telah berpedoman,berlandaskan dan tunduk kepada Statuta Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI);32.Bahwa di dalam Pasal 4 ayat (1) Statuta Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwa:Dewan Pendiri terdin

AMRAN YUNUSsama pak Lurah bahwa siapa yang punya lahan dan tempatlainnya disiapkan untuk percetakan sawah ; Bahwa sebelumnya lahan tersebut pemah diukur sebelumdilakukan percetakan sawah ; Bahwa direktur proyek percetakan sawah tersebut berdasarkanInformasi dari pak Lurah katanya Pak Amran Yunus ; Bahwa dalam percetakan sawah tersebut terdin 3 (tiga)kelompok tani yaitu kelompok tani Ulungguniku, kelompoktani Ambebokua, dan kelompok tani Kalukupewangegu ; Bahwa kelompok tani Ulungguniku ketuanya saksi

Sernar,Kelurahan Drajat, Kecarnatan Kesambi, Kota Cirebon sebanyak 1.482 (seribu ernpat ratusdelapan puluh dua) buah Bronjong, berdasarkan RAB Volume Pasangan Bronjong yangharus terpasang sebanyak 2.817,30 (dua ribu delapan ratus tujuh belas koma tiga puluh)buah, namun berdasarkan penghitungan hasil survey/pengeeekan fisik pekerjaan, j umlahBronjong yang terpasang sebanyak 2.112 (dua ribu seratus dua belas) buah, sehinggaterdapat kekurangan sebanyak 705,50 (tujuh ratus lima korna lima puluh) buah terdin

mengatur tentang Upaya Administratif, dan Peraturan MahkamahAgung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,masingmasing sebagai berikut:UU Adpem:Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepadaPejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkandan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin

Putusan Nomor 764/ B /PK/PJK/2015 Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin atas:a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkatpertama;b.

sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan UU tersendiri danmempunyai kompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan TataUsaha Negara;Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlinat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin

Saksi pernah lihatrumahnya Marthen Teko yaitu rumah batu di depan yang terdin dari 2(dua) lantai berupa rumah batu. Saksi pernah datang ke rumah itu.Yang tinggal di rumah itu dulu Kuasa Tergugat I dan Yumi Sikku dulujuga tinggal di situ, tapi ada pagar. Jadi Yumi Sikku dulu tinggal disitu. bersama dengan Marthen Teko (Tergugat 1). tanahnya tempatmereka bikin rumah adalah tanahnya Yacob Sikku' yang menurutorangtua, Yumi Sikku sabot yang di pinggir jalan yang ada rumahbatu.

yang dibuat oleh PejabatPemeniksa Keselamatan Kapal;f. surat kuasa untuk mengajukan permohonan dan pengurusanpendaftaran kapal dari pemilik kapal (apabila dikuasakan);g. bukti pelunasan bea balik nama kapal sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan; danHalaman 97 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Padt.G/2020/PN Ptkh. rekomendasi darn menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatankhusus kapal penangkap ikan.(3) Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, terdin

CHINA YI DA GANG TAI MINERAL INDONESIA terdin atas barangbergerak dan barang tidak bergerak pada perusahaan PT.CHINA YI DA GANG TAI MINERAL INDONESIAyaitu: Akta No. 41 tanggal 05 Nopember 2009 Berita Acara PT.

REKONPENSIMenolak Gugatan Para Penggugat Rekonpensifiergugat II, Tergugat V dan Tergugat XII dalam konpensiuntuk seluruhnyaDALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMembebankan beaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat dalam Konpensi / ParaPenggugat rekonpensi sebesar Rp. 7.016.000, (tujuh juta enam belas ribu rupiah)Hal 266 dari 267 Hal Putusan No. 221/Pdt.G/2013/PN.Jkt.SelDemikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padahari: KAMIS tanggal 6 FEBRUARI 2014, yang terdin

47.601.095.000Penjualan 49.271.167.000Laba TB 10.435.900.000Tahun 2007Piutang 92.790. 189.543Penjualan 85.346.233.702Laba TB 15.486.265.775 Bahwa selanjutnya ARK Kanwil (Priyono) membuat Memorandum Analisisdan Resiko Kredit ARK Nomor:B.19a.KW .XIII/ARK/04/2008 tanggal 21April2008, yang padaintinya menyetujuidiberikannya tambahanfasilitas KMK sementara sebesar Rp. 6.800.000.000,00, yang kemudianmelalui putusan kredit menengah No.R.153.KW.XIII/ADK/04/2008 tanggal23 April 2008, Pemutus Kredit yang terdin

Piutang47.601.095.000 Penjualan49.271.167.000 Laba TB10.435.900.000 Tahun 2007 Piutang92.790.189.543 Penjualan85.346.233.702 Laba TB 15.486.265.775 Bahwa selanjutnya ARK Kanwil (Priyono) membuat Memorandum Analisisdan Resiko Kredit ARK Nomor:B.19a.KW.XIII/ARK/04/2008 tanggal 21April 2008, yang pada intinya menyetujui diberikannya tambahanfasilitas KMK sementara sebesar Rp. 6.800.000.000,00, yang kemudianmelalui putusan kredit menengah No.R.153.KW.XIII/ADK/04/2008 tanggal23 April 2008, Pemutus Kredit yang terdin

Rekening 0210871989BNI Capem Pandeglang sejumlah Rp.225.898.000, (dua ratus dua puluh lima juta delapanratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).1 (satu) bundel Kertas KerjaRKAKL Rincian BelanjaSatuan Kerja T ahun Anggaran 2012 SatuanKerja LembagaPengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) yang terdin atas 38halaman tertanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani AN Menteri Pendidikan danKebudayaan, Kuasa Pengguna Anggaran (Prof. Dr. Siswandari, M.

Rekening 0210871989BNI Capem Pandeglang sejumlah Rp.225.898.000, (dua ratus dua puluh lima juta delapanratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).1 (satu) bundel Kertas KerjaRKAKL Rincian BelanjaSatuan Kerja T ahun Anggaran 2012 Satu anKerja LembagaPengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) yang terdin atas 38halaman tertanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani AN Menteri Pendidikan danKebudayaan, Kuasa Pengguna Anggaran (Prof. Dr. Siswandari, M.

jabatanPenggugat Ill selaku Koordinator Unit Kerja Pusat Edukasi Anti Korupsi beradadi bawah langsung dan bertanggung jawab kepada Deputi BidangPencegahan (Eselon ).Bahwa oleh karena posisi jabatan Penggugat Ill berada di bawah langsungdan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pencegahan, maka secarahukum harus dimaknai jabatan Penggugatll tersebut setara dengan Eselon ll.Halaman 81 dari 168 halaman, Putusan Nomor: 213/G/2018/PTUNJKTBahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (5) Perkom Ortaka menyebutkan:ACLC terdin

sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan UU tersendiri dan mempunyaikompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlinat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin