Ditemukan 1019 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertib teijin tarmin terdiri tersia tardin turdin termin terpin tersin terdir ternin
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-09-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 09-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 592/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 5 Desember 2017 — PT.KORINDO JASA PETRA >< PT.PERTAMINA TRANS KONTINENTAL CS
148 — 96
  • ., dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, EdisiKelima, 1998, halaman 50, menjelaskan bahwa, pembayaran uangpaksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukanoleh Tergugat yang tidak terdin dan pembayaran sejumlah uang;4.98 Bahwa berdasarkan peraturan, yurisprudensi dan doktrin tersebut diatas yang secara tegas menyatakan bahwa tuntutan uang paksa(dvangsom) tidak dapat diberlakukan terhadap tuntutan pembayaransejumlah uang, maka jelas tuntutan Penggugat
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 21-02-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT PADANG Nomor 1/TIPIKOR/2020/PT PDG
Tanggal 15 April 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
105 — 222
  • Memerintahkan barang bukti Nomor 1 sd.Nomor 99 yang terdin dari:Hal 91 dari 101 Putusan Nomor 1/TIPIKOR /2020/PT PDG1) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PLPem.Drrt/v2016tanggal 11 Mei 20162) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana Siap Pakai sebesar Rp.9.660.000.000, (Sembilan milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) Nomor :106/DSP103/DEII/BNPB/4/2016 hari Kamis tanggal 21 April 20163) Fotocopy Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penganggulangan Bencana(BNPB) dengan
Pengadilan PN SUMENEP Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-09-2011 — Putus : 28-06-2012 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Smp
Tanggal 28 Juni 2012 — HALIMA (Penggugat)
HJ. SUSWATI, dkk (Tergugat)
ATIMONO, dkk (Turut Tergugat)
52 — 6
  • Turut Tergugat VIII), juga meninggalkan hartapeninggalan yang belum dibagi waris dan harus jatuh waris kepadapara ahli warisnya yaitu para Turut Tergugat berupa beberapa bidangtanah atas nama Basariya/Pak Basariya yang terletak di DesaKertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, terdin:1. Tanah persil No.94 d klas III luas 0,040 Ha (merupakan obyeksengketa)2. Tanah persil No.94 d klas II luas 0,031 Ha (merupakan obyeksengketa)3.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-04-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 42/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 2 Nopember 2021 — Penggugat:
Syaifullah
Tergugat:
Gubernur Jawa Timur
593 — 407
  • Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin dariatasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian ataupejabat lain yang ditunjuk.Bahwa pengertian atasan langsung juga bisa dipahami melalui Pasal29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah yang berbunyi:Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud padaayat (1) dipimpin oleh Sekretaris
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 01-10-2020 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 4 Oktober 2019 — - Pengugat PT Freeport Indonesia - Tergugat Kuwat Nurcahyo Hindro Wibowo, Dkk
362 — 1372
  • Dikarenakan perundingan gagal mencapai kesepakatan, Penggugat akanmenawarkan kepada Para Tergugat pembayaran PHK yang terdin darn uangpesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 x Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UUNo. 13/2003 (Pesangon) dengan perincian sebagai berikut:Nama UpahPokok Uang Pesangon Uang Uang Istirahat TotalPenghargaan Penggantian Tahunan yangMasa Kerja Hak belum diambilT1 Rp 19,602,000, Rp352.836.000; Rp58.806.000
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 29-08-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 455/Pdt.G/2016/PN JKT.PST.
Tanggal 1 Februari 2017 — PT KORINDO JASA PETRA X PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
188 — 77
  • ., dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, EdisiKelima, 1998, halaman 50, menjelaskan bahwa, pembayaran uangpaksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukanoleh Tergugat yang tidak terdin dan pembayaran sejumlah uang;4.98 Bahwa berdasarkan peraturan, yurisprudensi dan doktrin tersebut diatas yang secara tegas menyatakan bahwa tuntutan uang paksa(dwangsom) tidak dapat diberlakukan terhadap tuntutan pembayaransejumlah uang, maka jelas tuntutan Penggugat
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-07-2012 — Upload : 27-08-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 2/PID.SUS.TIPIKOR/2012/PN.GTLO
Tanggal 25 Juli 2012 — 1. ABD. WAHID DOMILI 2. SALMON HONTONG
56 — 49
  • Setia Karyaa) BiayaPasang Baru Daya 3.500 VA terdin :o Biaya Penyambungan sebesar Rp. 1.225.000, (Satu juta duaratus dua puluh lima ribu rupiah);o Uang Jaminan Langganan (UJL) sebesar Rp. 311.500, (Tigaratus sebelas ribu lima ratus rupiah);o Jaminan Instalasi sebesar Rp. 1.400.000, (Satu juta empat ratusribu rupiah);o Material Tambahan sebesar Rp. 963.000, (Sembilan ratus enampuluh tiga ribu rupiah);o HO sebesarRp. 600.000, (Enam ratus ribu rupiah).Besarnya biayabiaya tersebut telah sesuai dengan
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-11-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 224/Pdt.G./Plw./2016/PN.Blb.
Tanggal 31 Mei 2017 — - NY. OEY HUEI BENG ( PELAWAN ) - PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. CABANG UTAMA BANDUNG ( TERLAWAN I ) - 2. OEY HAN BING(TERLAWAN II ) - 3. OEY TIAUW SIOE( TERLAWAN III ) -
140 — 31
  • Mengangkat sita Eksekusi terhadap objek eksekusi hakfanggungan dan fidusia yang terdin dan :a. Sertiikat Hak Tanggungan No. 88/2010 tanggal 17 Juni2010 ;b. Akta Pembenan Hak Tanggungan No. 87/2010 tanggal17 Juni 2010 ;c. Akta Pembenan Hak Tanggungan No. 164/2011 tanggal22 Agustus 2011;d. Akta Pembenan Hak Tanggungan No. 1/2012 tanggal12 Januan 2012;e. Akta Pembenan Hak Tanggungan No. 2/2012 tanggal12 Januan 2012;f Akita Pembenan Hak Tanggungan No. 3/2012 tanggal12 Januan 2012;g.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 24-03-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 428/Pid.B/2014/PN.Bdg
Tanggal 7 Oktober 2014 — LIM TJING HU Alias KING HU
126 — 38
  • TJIONG HIOE (HARYANTO WIJAYACs) melawan MULYADI HALIM ;bahwa Prosedur lelang terdin dari :a) Pengumuman melalui selebaran.b) Pelaksanaan Lelang.c) Membuat laporanlaporan pelaksanaan lelang .bahwa syaratsyarat Lelang antara lain :a) Ada permohonan dari penjual.b) Pengumuman.c) SKPT apabila permohonannya oleh Pengadilan dalam halsita eksekusi dan apabila sita jaminan harus sertifikat danSKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), dalam SKPTseharusnya dicantumkan sertifikat asli digunakan / dijaminkandan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel
Tanggal 8 Agustus 2017 — Arman Sidharta Tjitrosoebono, berkedudukan di jalan Pondok Labu Indah B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai Penggugat I; 2. Arno Gautama Harjono, S.H, berkedudukan di jalan Margasatwa Raya Blok B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat II; 3. Arya Paramita, berkedudukan di jalan Margasatwa Raya Blok B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat III; 4. Nurul Mayafaiza Permita Leila, berkedudukan di jalan Camar V Blok AF No.10 RT.004 RW.008 Bintaro, Jaya Sektor 3, Tangerang Selatan, sebagai Penggugat IV; 5. Dewi Sariswati Permata Vitri, berkedudukan di jalan Mandar X DC 11/4. Sek 3 A RT/RW 003/010 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, sebagai Penggugat V; 6. Mounti Rigveda Putra, berkedudukan di Pesona Khayangan Blok EL No. 1 RT.008, RW. 028 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, sebagai Penggugat VI; 7. Dewi Saraswati Permata Suri, berkedudukan di Cluster Tiara Mimosa jalan Mimosa I Blok B, No.10 Komplek Buncit Indah, Warung Buncit, Jakarta Selatan , sebagai Penggugat VII; dalam hal ini Penggugat-Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Anita D.A. Kolopaking, S.H.,M.H, dkk advokad dan Penasihat Hukum pada kantor “ANITA KOLOPAKING & PARTNERS”, beralamat di Sovereign Plaza, lantai 7, Jl. TB. Simatupang Kav. 36, Jakarta 12430 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 JUli 2016 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai ……................Para Penggugat;
871 — 782
  • pendirian BANI, akan tetapi hingga saat diajukannyagugatan a quo surat tersebut tidak pernah mendapat respon/tanggapan dariPengurus BANI qq Para Tergugat;31.Bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selama ini dalammenjalankan peran dan fungsi kelembagaannya telah berpedoman,berlandaskan dan tunduk kepada Statuta Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI);32.Bahwa di dalam Pasal 4 ayat (1) Statuta Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwa:Dewan Pendiri terdin
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 15-04-2015 — Putus : 26-06-2015 — Upload : 11-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 8/PID.TPK/2015/PT PDG
Tanggal 26 Juni 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : RESMEN
Terbanding/Terdakwa : YUSALMAN, SP
95 — 44
  • Tahun 2006tersebut,ternyata tidak diatur fasilitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untukmendapatkan/memperoleh Anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Makan danMinum Tamu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Padang Pariaman, karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa pengertian kegiatan adalah : Bagian danprogram yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagiandari pencapaian sasaran terukur suatu program dan terdin
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 18-05-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 28/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
AHMAD GHOZALI, M.M.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
PT ANGKASA PURA II
342 — 370
  • mengatur tentang Upaya Administratif, dan Peraturan MahkamahAgung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,masingmasing sebagai berikut:UU Adpem:Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepadaPejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkandan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 11-03-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Ptk
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat:
PT. PELAYARAN RIMBA MEGAH ARMADA
Tergugat:
1.PT. ASIA DIVING
2.AHMAD MUHADI
3.PT. TALIAN DJAYA INDONESIA
4.TNI ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA CQ. PANGKALAN UTAMA TNI AL XII PONTIANAK
Turut Tergugat:
1.QSA MARINE dan LOGISTICS PTE.LTD
2.DITPOLAIR POLDA KALIMANTAN BARAT
3.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK
Intervensi:
PT SARANA SIJORI PRATAMA
245 — 112
  • yang dibuat oleh PejabatPemeniksa Keselamatan Kapal;f. surat kuasa untuk mengajukan permohonan dan pengurusanpendaftaran kapal dari pemilik kapal (apabila dikuasakan);g. bukti pelunasan bea balik nama kapal sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan; danHalaman 97 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Padt.G/2020/PN Ptkh. rekomendasi darn menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatankhusus kapal penangkap ikan.(3) Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 B/PK/PJK/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan UU tersendiri danmempunyai kompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan TataUsaha Negara;Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlinat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2012 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN UNAAHA Nomor 213/Pid.B/2010/PN. Unh
Tanggal 10 April 2012 — Ir. AMRAN YUNUS
159 — 167
  • AMRAN YUNUSsama pak Lurah bahwa siapa yang punya lahan dan tempatlainnya disiapkan untuk percetakan sawah ; Bahwa sebelumnya lahan tersebut pemah diukur sebelumdilakukan percetakan sawah ; Bahwa direktur proyek percetakan sawah tersebut berdasarkanInformasi dari pak Lurah katanya Pak Amran Yunus ; Bahwa dalam percetakan sawah tersebut terdin 3 (tiga)kelompok tani yaitu kelompok tani Ulungguniku, kelompoktani Ambebokua, dan kelompok tani Kalukupewangegu ; Bahwa kelompok tani Ulungguniku ketuanya saksi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-10-2013 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 04-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 119/IPid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 17 Maret 2014 — -SAEFUL MULYANA, ST. BIN SUGINTO
75 — 15
  • Sernar,Kelurahan Drajat, Kecarnatan Kesambi, Kota Cirebon sebanyak 1.482 (seribu ernpat ratusdelapan puluh dua) buah Bronjong, berdasarkan RAB Volume Pasangan Bronjong yangharus terpasang sebanyak 2.817,30 (dua ribu delapan ratus tujuh belas koma tiga puluh)buah, namun berdasarkan penghitungan hasil survey/pengeeekan fisik pekerjaan, j umlahBronjong yang terpasang sebanyak 2.112 (dua ribu seratus dua belas) buah, sehinggaterdapat kekurangan sebanyak 705,50 (tujuh ratus lima korna lima puluh) buah terdin
Pengadilan PN MAKALE Perdata Waris
Register : 01-08-2013 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 75/PDT.G/2013/PN.MKL
Tanggal 22 Mei 2014 — SIN SIKKU’, SH (PENGGUGAT) VS MARTHEN TEKO, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA (TERGUGAT)
150 — 68
  • Saksi pernah lihatrumahnya Marthen Teko yaitu rumah batu di depan yang terdin dari 2(dua) lantai berupa rumah batu. Saksi pernah datang ke rumah itu.Yang tinggal di rumah itu dulu Kuasa Tergugat I dan Yumi Sikku dulujuga tinggal di situ, tapi ada pagar. Jadi Yumi Sikku dulu tinggal disitu. bersama dengan Marthen Teko (Tergugat 1). tanahnya tempatmereka bikin rumah adalah tanahnya Yacob Sikku' yang menurutorangtua, Yumi Sikku sabot yang di pinggir jalan yang ada rumahbatu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764/B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
56 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 764/ B /PK/PJK/2015 Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin atas:a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkatpertama;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1027/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT. Gunung Melayu vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
291 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor. 1027/B/PK/PJK/2016 PTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa ;Pengadilan terdin atas:a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkatpertamab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1026/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA, vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
61 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan UU tersendiri dan mempunyaikompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlinat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin