Ditemukan 1039 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : manis manuk mandus marus magus manur manas minus magnus manut malus
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 01-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SAJIMIN, SH., MH
Terdakwa:
RHAMA JUNI SAPUTRA Als RHAMA Bin JAIRIN ZAIN
153 — 38
  • Tapin.Oleh karena itu penempatan Terdakwa hanya dijadikan sebagai alatuntuk melempar kesalahan dari penuntut umum ( Manus Ministra ) sehinggaASAS EQUALITY BEFORE THE LAW tidak dapat ditegakkan dengan adanyadiskriminasi dari Penunutut Umum untuk memaksakan perkara ini kedalampersidangan.Dengan demikian, unsur setiap orang tidak terpenuhi secara sahmenurut hukum dan tidak meyakinkan.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-01-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — SITNA, SP alias OTES binti DJUMA UMARSUNI
111 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peranan Terpidana SITNA, SP, alias OTES Binti DJUMAUMARSUNI apakah sebagai manus domina ataukah sebagai manusministra ataukah sebagai turut serta melakukan. Fakta persidanganmembuktikan bahwa Terpidana/Pemohon Peninjauan kembaliTerdakwa SITNA, SP alias OTES Binti DJUMA UMARSUNI hanyalahPNS yang diperbantukan untuk menyelesaikan administrasi di bagiankeuangan Sekretris DPRD Propinsi Maluku Utara, keberadaannyakarena diperintahkan oleh saksi Drs.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-01-2015 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 21 Mei 2015 — Ir Suardi Bin H.M Ali Husen Husen
49 — 17
  • PN.Bna.pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasama melakukan tindak pidana dandengan melihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurutPenuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas Terdakwa bisa(1) sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger), atau (2) sebagaiyang turut serta melakukan (pembuat peserta/mede pleger), namun bukan sebagaiorang yang menyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam halini jelas bahwa orang yang disuruh melakukan (manus
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
131 — 36
  • Masingmasing ini ketikapasal 55 ayat 1 tidak otomatis kita menterjemahkan sebagai turutserta, sebagai mededaer, bisa saja masuknya ke doen plagen;Masalahnya adalah kalau kemudian kita kaitkan dengan doen plagenmisalnya ada perbuatan siapa yang menjadi manus domina danSiapa yang jadi manus manistra.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 22-02-2019 — Putus : 05-07-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 5 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA MUBAROK, SH
Terdakwa:
MUZAPHARSYAH, ST Bin NASRUDDIN
83 — 27
  • dijunctokandengan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasama melakukan tindakpidana dan dengan melihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkanbahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebutkapasitas Terdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan (pembuatpelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuatpeserta/mede pleger), namun bukan sebagai orang yang menyuruh lakukan(pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelas bahwa orangyang disuruh melakukan (manus
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2015 — Putus : 18-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 33/PID.SUS-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 18 Desember 2015 — ASNAWI BIN MUHAMMADIAH;
95 — 20
  • dengan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yaitubersamasama melakukan tindak pidana dan dengan melihat kontruksi dakwaan tersebutdapat disimpulkan bahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidanatersebut kapasitas Terdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan (pembuatpelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuat peserta/medepleger), namun bukan sebagai orang yang menyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doenpleger), karena dalam hal ini jelas bahwa orang yang disuruh melakukan (manus
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Perijinan
Register : 23-01-2009 — Putus : 06-08-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg.
Tanggal 6 Agustus 2009 — -BERRY NAHDIAN FORQAN DKK -KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN PATI
119 — 65
  • Dari bagian penjelasan Pasal 15 UUPLH dijelaskan untuk mengukur ataumenentukan suatu) dampak besar~ danpenting dari suatu kegiatan/usaha diantaranya digunakan kriteriamengenai = : a. besarnya jumlah manus ia yang akanterkena dampak rencana usaha dan/ataukegiatan; b. luas wilayah penyebarandampak; c. intensitas dan lamanya dampakberlangsung;I81 dari 425 Hal Putusan Nomor : 04/G/2009/PTUN.Smg.(1)Analisisd. banyaknya komponen lingkungan hidup lainyang akan terkena dampak; . sifat kumulatifdampak; berbalik
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 22-02-2019 — Putus : 05-07-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 5 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA MUBAROK, SH
Terdakwa:
ASMARA HADI, ST.,MT Bin ABDUL RASYID
117 — 46
  • dijunctokandengan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasama melakukan tindakpidana dan dengan melihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkanbahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebutkapasitas Terdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan (pembuatpelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuatpeserta/mede pleger), namun bukan sebagai orang yang menyuruh lakukan(pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelas bahwa orangyang disuruh melakukan (manus
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 11-01-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 13 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.ZAINUL ARIFIN, SH
2.ADENAN SITEPU, SH.
Terdakwa:
1.JASMAN Bin FIRMANSYAH
2.ADI MUSTIKA, S.Sos BIN UMAR RANTA
70 — 29
  • pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasamamelakukan tindak pidana dan dengan melihat kontruksi dakwaan tersebutdapat disimpulkan bahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindakpidana tersebut kapasitas Para Terdakwa bisa (1) sebagai orang yangmelakukan (pembuat pelaksana/pleger),atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuat peserta/mede pleger),namun bukan sebagai orang yang menyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doenpleger), karena dalam hal ini jelas bahwa orang yang disuruh melakukan(manus
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2015 — Putus : 18-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 35/PID.SUS-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 18 Desember 2015 — YUSRIZAL, SE BIN ABU BAKAR YAHYA;
125 — 17
  • dengan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yaitubersamasama melakukan tindak pidana dan dengan melihat kontruksi dakwaan tersebutdapat disimpulkan bahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidanatersebut kapasitas Terdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan (pembuatpelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuat peserta/medepleger), namun bukan sebagai orang yang menyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doenpleger), karena dalam hal ini jelas bahwa orang yang disuruh melakukan (manus
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 33/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
Tanggal 4 Februari 2014 — H. HUSAINI SETIAWAN AG, S.E., M.BA Bin H. ABDUL GANI
63 — 17
  • No. 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BNApelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuatpeserta/mede pleger), namun bukan sebagai orang yang menyuruh lakukan(pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelas bahwa orang yangdisuruh melakukan (manus manistra) atau pelaku materiilnya tersebut tidakdapat dipertanggung jawabkan atas apa yang telah dilakukannya baik karenaadanya daya paksa maupun karena tidak dapat bertanggung jawab, dengandemikian Majelis akan mempertimbangkan apakah
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-11-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 21/PID.SUS-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 2 Nopember 2015 — Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN; SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH;
84 — 20
  • dengan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yaitu bersamasamamelakukan tindak pidana dan dengan melihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkanbahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitasTerdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger), atau (2)sebagai yang turut serta melakukan (pembuat peserta/mede pleger), namun bukan sebagaiorang yang menyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelasbahwa orang yang disuruh melakukan (manus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-10-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — Ir. SLAMET HARIYANTO, MM
64 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyuruh melakukan (doen plegen).Menyuruh melakukan adalah bentuk ante delictum, artinyasebelum tindak pidana dilakukan oleh pelaku manus ministra(materiele dader).Berdasarkan fakta hukum dipersidangan sama sekali tidakterlihat bahwa tempus delicti yang dilakukan oleh Terdakwa Ir.SLAMET HARIYANTO, M.M. sebagai yang menyuruhmelakukan (doen plegen) adalah sebelum pelakupelaku yangsebenarnya (ministra) melakukan tindak pidana in cassu tindakpidana korupsi.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-01-2018 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 29-03-2018
Putusan PT MAKASSAR Nomor 19/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS
Tanggal 8 Maret 2018 — 1.H. HAMKA,SH. 2.HARTAWAN TAHIR, SH.
110 — 89
  • Dengan demikianberdasarkan fakta ini, apabila dikonstatir dengan pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana, maka dapat disimpulkan bahwaperan Terdakwa Hartawan Tahir adalah sebagai orangyang disuruh melakukan (manus manistra), sedangkanorang yang berperan menyuruh melakukan (manusdomina) adalah Andi Nuzuliah selaku Ketua P2T.Sehingga apa yang tidak dilakukan oleh TerdakwaTerdakwa berada dalam keadaan terpaksa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 02-10-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/PID.SUS/2009
Tanggal 2 Oktober 2009 — GUSTI SYAIFUDDIN, SH. bin H. GUSTI AMIR ;
361 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saksi Arifin Ali dan Darul Hakim bukanlah " willooswerktuig " atau '" manus ministra " dan karena itu Terdakwa tidakdapat berposisi sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Menurutyurisprudensi maka " menyuruh melakukan adalah menyuruh oranglain untuk melakukan suatu pebuatan yang dapat dihukum " (HR 15Januari 1912) ;Bahwa PT. Tunggul Buana Perkasa dalam perjanjian dengankontraktor tidak dapat disebut " menyuruh melakukan suatuperobuatan yang dapat dihukum kepada kontraktor.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-01-2015 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 30 April 2015 — MADE YUDISTIRA HIDAYAT Bin SWARNO HIDAYAT
42 — 12
  • Sebagai yang turut serta melakukan (pembuat peserta/medepleger) namunbukan sebagai orang yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh/doenpleger), karena dalam hal ini, yang menyuruh melakukan, maka orangyang disuruh melakukan (manus manistra) sebagai pelaku materialnya tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya, baikkarena adanya daya paksa maupun karena tidak dapat bertanggungjawab ;"Menimbang, bahwa dalam hal orang yang melakukan (pleger), karena seorangpleger itu
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 03-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 19/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 8 Maret 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HIDAR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : H.HAMKA,SH Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HARTAWAN TAHIR,SH Diwakili Oleh : MUHAMMAD HAMKA HAMZAH SH MH
80 — 52
  • Dengan demikianHal 145 dari 157 Hal Put.No.19/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.berdasarkan fakta ini, apabila dikonstatir dengan pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana, maka dapat disimpulkan bahwaperan Terdakwa Hartawan Tahir adalah sebagai orangyang disuruh melakukan (manus manistra), sedangkanorang yang berperan menyuruh melakukan (manusdomina) adalah Andi Nuzuliah selaku Ketua P2T.Sehingga apa yang tidak dilakukan oleh TerdakwaTerdakwa berada dalam keadaan terpaksa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-03-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 3 Maret 2014 — ZULKARNAEN DJABAR ; DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA
166 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini samasekali tidak disadari oleh Terdakwa I, dan Terdakwa Ildalam posisi sebagai Manus ministra berhadapandengan Saksi Fahd El Fouz yang secara jelas berkuasadan berwenang (Manus domina) ;Mengingat telah terjadi mistake of law atau kesesatanhukum, karena dengan segala keterbatasanpengetahuannya Para Terdakwa tentang dana komitmenfee yang sejak dari proses awal saat Saksi Fahd El Fouzkenal dan terjadi komitmen fee proyek dengan SaksiAbdul Kadir Alaydrus, serta aliran dana yang masuk kerekening
    Pada akhirnya di bagibagi kansesuai kewenangan Saksi Fahd El Fouz selaku yangberhak atas dana komitmen tersebut ; Bahwa Fahd El Fouz dalam kedudukan sebagai manusdomina (orang yang menguasai secara mutlak) sementaraberhadapan dengan Terdakwa II sebagai manus ministra(orang yang tidak berdaya) atas Dana Komitmen Fee ;Bahwa dari faktafakta persidangan, perkara hukum inidimulai dengan kegiatan mencari dana oleh Fahd ElFouz sebagai Ketua Umum GEMA MKGR yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan : Nomor
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 22-02-2019 — Putus : 05-07-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 5 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA MUBAROK, SH
Terdakwa:
HERIZAL Bin RIDWAN
76 — 23
  • tindakHalaman 116 dari 133 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2019/PN Bnapidana dan dengan melihat kontruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkanbahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebutkapasitas Terdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan (pembuatpelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuatpeserta/mede pleger), namun bukan sebagai orang yang menyuruh lakukan(pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelas bahwa orangyang disuruh melakukan (manus
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-08-2015 — Putus : 08-01-2016 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 8 Januari 2016 — SUJALI HASAN
72 — 40
  • sehingga tujuan Pemerintah untukmengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran PenerimaManfaat Raskin (RTSPM Raskin) melalui pemenuhan sebagiankebutuhan pangan beras sebagai pangan pokok (Program Raskin) tidakdapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, sehingga dengandemikian perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan pengertian turutserta melakukan sebagaimana telah diuraikan diatas dan dari uaraianunsur dimaksud maka nota pembelaan dari kuasa hukum terdakwa bahwaterdakwa berada pada subjek Manus