Ditemukan 13540 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-06-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 1 Juli 2015 — NURDIN BASRI,SE
8294
  • Fotocopy Surat penelitian Kelengkapan dokumen SPP;Menimbang,bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa disusundalam bentuk surat dakwaan subsidiair yang terdiri dari dakwaan :PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 jo.
    Kerugian Keuangan Negara (ab) (245.000.000,0035.546.696,00=209.453.304,00)Sehingga akibat perbuatan terdakwa ROLAND FREDRIK MOROMPA, S.si.TNegara Cq Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Poso mengalami kerugian+ 209.453.304,00 ( dua ratus Sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu tigaratus empat rupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah tersebut.soonee Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. = ATAUKEDUAaonnon= Bahwa ia Terdakwa ROLAND FREDRIK MOROMPA, S.si.T.dalam kapasitasnyaselaku Bendahara Kelompok Tani Pebunia pada pengelolaan cetak sawah Desa Owini,Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret 2013 sampaidengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaktidaknya dalam tahun 2013, bertempatdi Desa Owini
Register : 04-04-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg
Tanggal 22 Juni 2017 — ALEXANDER ARIFAlias ALEX
15947
  • Menyatakan Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEXterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.
    Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Putus : 27-10-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 27 Oktober 2014 — YOTO YUDIONO Bin NOTO ALWARID
7421
  • / PW11/ 5 /2013 tanggal 11 Oktober 2013, atau setidaktidaknya sekitar jumlahitu, sebagaimana tabel di bawah ini : N Uraian ADD (Tahun) Jumlah (Rp)0 2008 2009 2010 20111 Jumlahpengeluaranmenurut SPJ 45.000.000 41.295.000 20.950.000 24.494.000 131.739.0002 Jumlahpengeluaran menurut 454.546 9.250.000 0 0 9.704.546realisasi sesuai peruntukannya3 Kerugian keuangan Negaral 44.545.454. 32.045.000 20.950.000 24.494.000 122.034.454Daerah (12) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RINomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RINo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.SubsidairBahwa Terdakwa YOTO YUDIONO Bin NOTO ALWARID, yangsaat itu jabatannya selaku Sekretaris dalam Tim Pelaksana (Panlak)ADD Tingkat Desa Asinan Kecamatan
    untuk menentukan bersalah atau tidaknyaterdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yangdilakukan oleh terdakwa sebagaimana faktafakta hukum di atas, telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yang didakwakan olehPenuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut:Primair : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;Subsidair : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangundangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Putus : 19-11-2012 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 17 / Pid. / TPK / 2012 / PN.TK.
Tanggal 19 Nopember 2012 — JOHANSYAH, S.Ip bin SUPNA
12839
  • yangkiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikutdipertimbangkan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindakpidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkaptersebut, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa PenuntutUmumMenimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindakpidana dengan dakwaan sebagai berikut :KESATU:PRIMAIR : Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangNo. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR : Pasal3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang No. 31Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.ATAU164KEDUA:Pasal 9 jo.
    Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor No. 20Tahun 2001 Tentang perubahan atas UndangUndang R.I. No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dengan unsurunsur sebagai berikut :1. Setiap orang;Secara melawan hukum;Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;a Ff beMereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan;6.
Putus : 26-07-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor :07 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 26 Juli 2016 — MULYADI,ATD,MT Als YADI Als IMUL Bin M.LAMBERI.
8919
  • Selatan.Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.168dari.200Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalamBerita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dandianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanaDakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutdisusun secara subsidairitas, yaitu :Primair : Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang
    Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebutdisusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang
Register : 16-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 29-08-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
M. HERI OKTA SAPUTRO, SH
Terdakwa:
ARISDIANTO Bin SEMANG
16791
  • Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD)Pada Desa Loka Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara TahunAnggaran 2016 Dan 2017 Nomor : LAPKKN584/PW20/5/2019 tanggal 9Desember 2019.Halaman27 dari174 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PNkKdiPerbuatan Terdakwa ARISDIANTO Bin SEMANGtersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIR.Bahwa Terdakwa ARISDIANTO Bin SEMANG selaku Penjabat(P)Kepala Desa Loka KecamatanTolala Kabupaten Kolaka Utara berdasarkanKeputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 141/308 tahun 2015 tanggal 19Oktober 2015 tentang
    LAPKKN584/PW20/5/2019 tanggal 09 Desember 2019sekitar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas, Majelis akanmempertimbangkan apakah terbukti terdakwa melakukan tindak pidanakorupsi Sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagaiberikut :Primair, didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal
    2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang perubahan Tindagk Pidana Korupsi atas Undang Undang ri Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSubsidair: didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsisebagaimanPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa sekalipun
Putus : 07-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1875 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Nopember 2016 — Drs. EDDY MACHMUDI EFFENDI, MA
184158 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan,secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimanadiatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo.
    Pasal 18 Ayat (1)huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 31, Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20, Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana(Dakwaan Kesatu Primair) ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primairtersebut di atas ;3. Menyatakan Terdakwa Drs.
    EDDY MACHMUDI EFFENDI, MA., tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam dalam DakwaanAlternatif Kesatu Primair menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo.
    Pasal 18 Ayat (1)huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31, Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20, Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif KesatuPrimair tersebut di atas ;3. Menyatakan Terdakwa Drs.
Register : 17-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
ZAINUDDIN, S.E., Bin ABU LAHAJI
21059
  • membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor RegisterPerkara: PDS04/RP9/Ft.1/10/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang pada pokoknyamenuntut Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/TipikorKendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa ZAINUDDIN, SE Bin ABU LAHAJI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalamdakwaan Primair Penuntut Umum;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN, SE Bin ABU LAHAJI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam
    KdiMenimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh PenuntutUmum dengan jenis dakwaan Subsidairitas yaitu :PRIMAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.
Register : 17-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
BASRAN Bin BAHRUN PALLATJE
177131
  • Menyatakan terdakwa BASRAN Bin BAHRUN PALLATJE tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalamdakwaan Primair Penuntut Umum;2.
    PALLATJE dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbuktimelakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhisemua unsur unsur pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh PenuntutUmum dengan jenis dakwaan Subsidairitas yaitu :PRIMAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidanadalam Pasal
    2 Ayat (1) jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana.SUBSIDAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo.
Register : 26-02-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 27 Mei 2016 — SUNAWI Bin PARJAN
7927
  • menentukan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya tersebutterlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindakpidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangantelah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.SusTPK/2016/PN BglDakwaan Primair :Melanggar Pasal
    2 Ayat (1) Jo.
    Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Dakwaan Subsidair :Melanggar Pasal 3 Jo.
    Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHalaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.SusTPK/2016/PN Bglsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo.
Register : 19-01-2011 — Putus : 27-10-2011 — Upload : 23-11-2011
Putusan PN POSO Nomor 17/PID.SUS/2011/PN.PSO
Tanggal 27 Oktober 2011 —
10042
  • Bank Sulteng Cab.Bungku dengan menggunakan cek tunai73dan tidak dapat dipertanggungjawabkann sebagaimana poOs pospengeluaran yang sebenarnya sebesarRp. 4.649.025.313,94 ,oe eee eee Perbuatan terdakwa GEMMAWATY HAMBUAKO, SE.tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagiamandiatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1IKUHPidana
    (seratus empat puluh tiga juta enam ratus duapuluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yangterungkap dalam persidangan tersebut selanjutnya Majelisakan mempertimbangkan apakah dakwaan yang diajukan olehPenuntut Umum menjadi terbukti ataukah tidak;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telahdiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaanberbentuk subsidaritas, yaituPrimair : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1
    ) Jo Pasal 18 Undang UndangNomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat(1) KUHP,;Subsidiair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang260Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor: 20Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal65 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa terdakwa telah di Dakwa oleh PenuntutUmum
Register : 22-12-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 23 Maret 2015 — AMIN Bin NAIM
485
  • Menyatakan Terdakwa AMIN Bin NAIM tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Undang Undang Republik IndonesiaNomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndang Undang Republik Indonesia Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.
Register : 02-04-2012 — Putus : 26-09-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PALU Nomor 17/Pid.Sus/2012/PN.PL
Tanggal 26 September 2012 — HARTONO TAULA
10312
  • (dua ratus tujuh puluhsembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah Perbuatan terdakwa terdakwa HARTONO TAULA tersebut diatas diatur dan diancampidana sebagiaman diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangRepublik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor : 20Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31
Putus : 22-07-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 22 Juli 2014 — TEKLIE TINTON ASSAU, SE., MM.
7448 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Biaya Konsultan Rp. 182.790.000,00Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Rp. 40.450.691.000,00Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), G@) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP.Hal. 13 dari 94 hal. Put.
Putus : 17-07-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 7/PID.SUS/2012/PN.KPG
Tanggal 17 Juli 2012 — ANNY KAPIORU
6550
  • petunjuk dan barang bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain untukmenentukan apakah dengan adanya faktafakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa telahdapat dinyatakan bersalah dan karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yangdidakwakan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusunsecara alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 ayat (2) dan(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana atau Dakwaan Kedua dimanaTerdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.
Putus : 29-11-2017 — Upload : 22-05-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 29 Nopember 2017 — LA ODE AZIZ ZUL JABAR R, SE Alias ACIL
14764
  • lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya menunitut supaya Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan:1Menyatakan Terdakwa LA ODE AZIZ ZUL JABAR R, SE Alias ACIL tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI.Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI.
Putus : 21-04-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg.
Tanggal 21 April 2016 — DAHLAN Bin SUHATNO (TERDAKWA)
4913
  • yang pada pokoknyadipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknyaterdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yangdilakukan oleh terdakwa sebagaimana faktafakta hukum di atas, telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yang didakwakan olehPenuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut:Primair : Pasal
    2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal64 ayat (1) KUHP.Subsidair : Pasal 3 Jo.
Putus : 18-12-2012 — Upload : 06-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1889 K/PID.SUS/2012
Tanggal 18 Desember 2012 — H. ACHMAD DJUNAEDI, S.E. Bin SOEMA DAN KAWAN-KAWAN
7930 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 253 UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohonkasasi/Para Terdakwa ditolak dan terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Terdakwa;Memperhatikan Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperUndangUndangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Terdakwa I. H.ACHMAD DJUNAEDI, S.E.
Putus : 28-10-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 38/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 28 Oktober 2011 —
5525
  • Emy Rosadah, M.Si tidak terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalamDakwaan Primair; Menyatakan Terdakwa Dra.
Register : 27-01-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 7/PID.TPK/2017/PT SMG
Tanggal 16 Maret 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AGUS ROBANI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. Y SRIYADI
6444
  • 120104001104051JUMLAH 3.235.711.158, Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah olehBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Jawa Tengah Nomor: S1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret2006, seluruhnya berjumlah Rp.3.235.711.158, (tiga milyar dua ratustiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapanrupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa IR. Y.