.~ Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Perkara : PDS0O1/YOGYA/11/2012 tertanggal 20 Nopember 2012 atas nama terdakwa PUJOEDI TRIONO, B.Sc. bin DJUWADI, sah menurut hukum dan telahmemenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dengansusunan dibaca sebagai dakwaan lternatif, sebagai berikut KESATU : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64ayat (1) KUHP; ATAU KEDUA : melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

Yk.KESATU : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1)KUHP; ATAU KEDUA : melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

Menyatakan Terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH tidak terbukti secara sahmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamDakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana.2. Membebaskan terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH oleh karenanya daridakwaan Primaltr;3.

dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi GEDE GITAGUNAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menimbulkan kerugiankeuangan Negara sebesar Rp. 792.912.654,00 (Tujuh Ratus Sembilan PuluhDua Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh EmpatRupiah) sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor : 42/LHP/XXI/06/2018,tanggal 8 juni 2018;soeneen== Perbuatan terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH sebagaimanadiatur diancam Pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDAIR:wonnnn Bahwa ia Terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH selaku KuasaPengguna Anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dalam Pekerjaan Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakatberupa Instalasi Biogas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,Perempuan,

PemeriksaKeuangan (BPK) RI Nomor : 42/LHP/XXI/06/2018, tanggal 8 juni 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentangaspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbuktibersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh JaksaPenuntutumum ;Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengandakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu:Primair : Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Subsidair : Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor

Menyatakan terdakwah H.TAJANG HS tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1)UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

Putusan No. 70 /Pid.Sus/2012/PN.Mks Page 28Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP jo Pasal 65 KUHP ;SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa H.

A Tiga ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, apakah Terdakwa dapatdipersalahkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana yangdidakwakan kepadanya yang disusun secara Subsidaritas yaitu :Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, apakah Terdakwa dapatdipersalahkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana yangdidakwakan kepadanya yang disusun secara Subsidaritas yaitu :KESATUPRIMAIR :Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat

(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat 1 ke1 KUHP jo Pasal 65 KUHP.SUBSIDIAIR :Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

USEP HENDRAJAT WAHYU sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR : Bahwa terdakwa Drs. H. USEP HENDRAJAT WAHYU, selakuKepala Bidang Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AssetDaerah.

USEP HENDRAJATWAHYU didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas yaitu :e primair melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang nomer 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomer 20 tahun 2001tentang Perubahan Undang Undang nomer 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana .e = subsidair melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana

sebagaimanadimaksud dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang nomer 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomer 20 tahun 2001tentang Perubahan Undang Undang nomer 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidairitasmaka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan

melalui Bank BNI Banjarbaru Rp 99.240.000,00Jumlah Rp 576.240.850,00 Atas perbuatan terdakwa bersama dengan saudara PONIMIN, S.ST BIN NASEHAdibantu oleh Saksi ISA ANSHORI telah memperkaya diri terdakwa sendiri maupun oranglain dalam hal ini Saudara PONIMIN, S.ST BIN NASEHA dan Saksi ISA ANSHORI,sehingga menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara dalam hal ini DaerahPemerintahan Hulu Sungai Selatan pada Khususnya.woreeeene Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat(1) KUHPidana. oo Putusan Nomor 04/Pid.Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm Hal 33 dari 242SUBSIDAIR :soceccee Bahwa ia Terdakwa Ir.

14 Maret 2011 sebesar Rp 277.350.000,00 namun belum sempatdisetorkan uang tersebut disita oleh PenyidikAtas perbuatan terdakwa bersama dengan saudara PONIMIN dibantu oleh Saksi ISAANSHORI telah memperkaya diri terdakwa sendiri maupun orang lain dalam hal ini SaudaraPONIMIN dan Saksi ISA ANSHORI, sehingga menimbulkan kerugian negara atauperekonomian negara dalam hal ini Daerah Pemerintahan Hulu Sungai Selatan padaKhususnya.woreeeene Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDAIR :coceccee Bahwa ia Terdakwa Ir.

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (2) (8) Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

GUST LANANG BAGUS ARNAWA tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan KesatuPrimair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Membebaskan Terdakwa Drs. GUSTI LANANG BAGUS ARNAWA dariDakwaan Kesatu Primair ;Menyatakan Terdakwa Drs. GUSTI LANANG BAGUS ARNAWA terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalamPasal 3 jo.

, majelis hakim akan mempertimbangkanlebih dahulu pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena alasan pembelaan Penasehat Hukumterdakwa berkaitan dengan materi pokok perkara, maka majelis hakim tidakakan mempertimbangan secara khusus dan akan mempertimbangkanbersamaan dengan pertimbangan unsur delik sebagaimana buktibukti yangterungkap dipersidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum denganDakwaan sebagai berikut :205Kesatu :Primair : Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.

Demikian juga sebaliknya, apabila salah satu unsur dari pasaltersebut tidak terpenuhi , maka Majelis Hakim harus membuktikan dakwaanselanjutnya .Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kesatu Primairyaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang No.31Tahun2061999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal

YUSUF SASMITA tersebut, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa Drs.

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1KUHPidana, kemudian dalam dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal3 jo pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menimbang, bahwa Majelis terlebin dahulu akan mempertimbangkandakwaan Kesatu Primair yakni melanggar Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana denganpidana

SUKARYA didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritasyaitu melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimanadimaksud dalam dakwaan :Primair: pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor : 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.Subsidair : pasa! 3 jo pasa!

18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secarasubsidaritas maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaanprimair yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun1352001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat

berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatansecara melawan hukum~ melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :womenonnnnncnn (TIDAK DIBACAKAN, DIANGGAP DIBACAKAN DAN TETAPTERMUAT DALAM PUTUSAN) Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana11dalam pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahaan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPembarantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa MOHAMMAD SIGIT PRASETYA, SP., MM.Bin SOEMARLAN telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yangberbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafaktahukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimanadiatur dan diancam dalam pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2),ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahaan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, yaitu dalam Dakwaan Kesatu Primair, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :Setiap orang;Secara melawan hukum;3.

jumlah itu sebagaimanaLaporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan TindakPidana Korupsi Perluasan Sawah Baru di Kecamatan Polen pada Dinas Pertaniandan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor :SR176/PW24/5/2015 tanggal 22 Juni 2015 oleh BPKP Perwakilan Propinsi NusaTenggara Timur;Perobuatan Terdakwa Amsal Jonathan loron Betty bersamasama dengan MelianusTeflopo (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganHalaman 8 dari 149 Putusan Nomor : 42/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Amsal Jonathan lbron Betty selaku Direktur CV.

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHPidana;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :1.

MUNIB sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana.SUBSIDIAIRnon Bahwa terdakwa M.

KUHPHalaman 121 dari 164 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Por.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalambentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanprimair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaansubsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primairtidak terbukti, maka harus dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;Menimbang, bahwa pada dakwaan primair Terdakwa telah didakwamelanggar ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP denganUNSUrUNSUF :1. Setiap orang ;2. Secara melawan hukum ;3. Memperkaya diri sendiri atau oranglain atau Suatu korporasi ;4. Dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara ;5.

22.650.000,00(dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkanLaporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan LampuJalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dam ESDM KabupatenBengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi BengkuluNomor : SR0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April 2018.Perbuatan terdakwa Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D diatur dan diancamdalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun = 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

(tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluhsembilan ribu rupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Perbuatan Terdakwa SELPIANUS DJABUMIR sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menetapkan pengganti Kepala Desa Gomsey melalui pengusulan BPD (badanpengusulan desa);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang

JANUAR EFENDY SIREGAR, M.Sitidakterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPyaitu dakwaan Primair kami dan oleh karena itu membebaskanterdakwa dari dakwaan Primair.Halaman

JANUAR EFENDY SIREGAR, M.Si,sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999Halaman 20 dari 154Putusan Nomor 92/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdntentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa Drs. JANUAR EFENDY SIREGAR, M.Si selaku PelaksanaTugas (Plt.)

TojoTA 2009 oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kab Tojo Una Una tanggal 22 April2016;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPutusan Nomor 78/Pid.SusTPK/2016/PN PalHalaman 17 dari 146Pidana Korupsi Jo.

tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakpidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang disusun secara subsidiaritas sebagai berikut, yaitu:Primair, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Generator) 2 = 65 MW (diasumsikan setengahdari GT 2.1 dan GT 2.2 sebesar 130 MW) atau 65.000 KW.Jumlah produksi selama 309 hari adalah = 197.000 KW x 7.416 =1.460.952.000 KWH.e Biaya Pokok Penyediaan (didasarkan pada Laporan Tahunan /Annual Report yang dikeluarkan PLN tahun 2012) adalahsebesar Rp. 1.374,00 per KWH.e Jumlah pendapatan PLN yang tidak Terealisir adalah1.460.952.000 KWH x Rp. 1.374,00 per KWH = Rp.2.007.348.048.000,00.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang RI Nomor : 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndang Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang UndangRI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.Subsidair :Bahwa ia terdakwa SURYA DHARMA SINAGA selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang / Jasa berdasarkan Surat Keputusan Plt.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medandalam putusan halaman 266 aliane pertama dan kedua dengan alasanseperti diuraikan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum hal. 10 s/d22Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerimapermohonan banding Jaksa Penunitut Umum ~ sebagaimana dalamtuntutannya yaitu:1.Menyatakan Terdakwa SURYA DHARMA SINAGA bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secarabersamasama, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primairmelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor :31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYA DHARMASINAGA berupa pidana penjara selama : 5 ( lima ) tahun,dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadan dengan perintah Terdakwa tetap

;Bahwa tidak terbukti unsur melawan hukum sebagai unsur pokok TindakPidana Korupsi yang didakwakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat(1) Jo, Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 Jo.UndangUndang No.20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi ;Bahwa adapun perbuatanperbuatan lain yang didakwakan yang bukan dilakukanoleh Terdakwa, maka pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tersebuttidak dapat dibebankan kepada Terdakwa JACOB,SE.

satu juta seratus delapan puluh empat ribu delapan puluhrupiah) ;Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan Faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum denganDakwaan yang disusun secara Subsidairitas, berdasarkan dakwaan tersebut makaMajelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diaturdalam pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor: 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1 Setiap orang;2 Secara melawan hukum;3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Ad. 1 Unsur

memberatkan :Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah yang sedang giatgiatnyauntuk memberantas korupsi;Keadaan yang meringankan :e Terdakwa mengaku bersalah dan berjanjiperbuatannya;e Terdakwa belum pernah dihukum;tidakakan mengulangi 251Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukupadil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal

2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undangundang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa JACOB,S.E..M.M.

Bahwa nilai selisih lebih dalam kegiatan pengadaan ini adalah sebesar Rp.3.140.621.827, (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh saturibu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) ; Bahwa nilai kerugian didapatkan dari nilai selisih lebih dikurangi selisih PPN (Rp.3.140.621.827, Rp. 320.934.754, = Rp. 2.819.687.073, ) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat(1) Jo. pasal 18 Jo.

semuanyamerupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, untuk mempertimbangkan apakahperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsurunsur tindak pidanadari pasalpasal yang telah didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapatdipersalahkan serta dihukum sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umumkarena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidairitas sebagaiberikut :Dakwaan Primair : Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana ;Dakwaan Subsidair: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana ;Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahuluyaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia

Pelita Nomor :R.116/Pi.3.07.001.2011 tanggal 8 Juni 2011.woeeeeeeee Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo. Pasal 18 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahDengan ...18dengan Undangundang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatansebagaimana disampaikan dalam laporannya Nomor SR465/PW07/5/2013tanggal 5 September 2013;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangHalaman113dari157Putusan No. 13/PidsusTPK/2014/PN.PlgMenimbang, bahwa menurut Pasal 99 ayat (2) Permendagri Nomor 61Tahun 2007 pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsipefisien, efektif, transparansi, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel danpraktek bisnis yang sehat;Menimbang, bahwa menurut Pasal 101 ayat (1) Permendagri Nomor 61Tahun 2007 pengadaan