KRISTIANTO DIDIT WIBOWO Bin DWWOSUMARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam suratDakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;2.

29Juli 2011.Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut,selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa didalam perkara ini dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagimana dalam dakwaan ;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukantindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangNo. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPSUBSIDAIR : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang No. 31Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secaracermat satu

sebesar Rp.20.995.000(Dua puluhjuta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ; e Dikelola untuk kepentingan Pribadi dan Guru danmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp.21.830.000(dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi JawaTengah Nomor : LHAI1900/PW11/5/2011 tanggal 25 April2011 ; Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

dipidana, makaTerdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasiini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan ;Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalamPenyelenggaraan Negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;Halhal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b,ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan

Utama Motor Bengkulusehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesarRp228.253.154.58 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh tigaribu seratus lima puluh empat koma lima puluh delapan rupiah); Atau setidaktidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah itu.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor:

dengandakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Jo Undangundang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 64 KUHP Subsidair melanggar Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Jo Undangundang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal64 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun secaraSubsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primairyaitu melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa ALY LASAMAULU, SE, MSi tersebut di atas tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaHal. 28 dari 79 hal. Put. Nomor 62 PK/PID.SUS/2017Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana,sebagaimana dalam dakwakan Primair;2.

Dan Majelis Hakimmembuktikan pasal yang relevan pasal yang melawan dengan fakta hukumyakni pasal 2. ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahberdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut MajelisHakim Pengadilan

GBA 633.600.000,00Total Pembayaran kedistributor/ Sole Agent 2.566.248.741,00Jumlah Kerugian Keuangan 5.079.998.312,11 Negara (d) = (a)(b)(c)Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

undangundang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya" ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara"Subsidaritas", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahul n Primairbaru kemudian dakwaan Subsidiair,bilamana temyata Dakwaan Primair tidak terbukti:Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan berdasarkan surat dakwaanPrimair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1)huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah oleh UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke KUHP, yangmengandung unsurunsur sebagai berikut;1. Setiap orang ;2. Secara melawan hukum ;3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;5.

Menyatakan Terdakwa HARI OETOMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah UU RI No.20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.;4. Membebaskan Terdakwa HARI OETOMO dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaktidaknyamelepaskan Terdakwa HARI OETOMO dari segala tuntutan hukum (onslaq van alle rechtstvervolging);5.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan UndangUndang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundangundangan dan hukum yang berkaitan denganperkara ini;1.1MENGADILIMenyatakan Terdakwa HARI OETOMO. terbukti secara sah

M.Pd, tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana, secara bersamasama dan secara berlanjut, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana tersebut dalamdakwaa Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP jo. pasal 64 KUHP, .Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ;Menyatakan terdakwa Dr. FAKHRUDIN.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo. tentang perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo.

GUNARSA.aroccenennenccnnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo.

2 Ayat(1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dan diperbaharui dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP Jo.

Pasal 64 Ayat (1) KUHP Menimbang bahwa, surat dakwaan berbentuk subsidaritas sebagaimanatersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebihdahulu, jika dakwaan primair telah terbukti dakwaan subsidair, dan lebih subsidairtidak perlu dibuktikan lagi, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka akandibuktikan dakwaan subsidair, dan lebih subsidair.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsidalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal

18 Undangundang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Jo.

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatutetapi oleh karena dakwaan kesatu ini dikombinasikan dengan dakwaan subsideritasmaka majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaaan kesatu primairsebagaimana diatur dalam pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Dirjen Hortikultura pada KementrianPertanian Rl mengalami kerugian sebesarRp.105.000.000, (seratus lima juta rupiah) .sonecnenn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 56 ke1KUHPidana. Subsidair:Bahwa ia terdakwa Ir.

Masrin Hadi, S.Sos sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir. H. MASRIN HADI, S.Sos bin H.

Langkat Nomor : SR6689/PW02/5/2010 tanggal 23 Desember 2010.coeceeesess= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

., sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

memutus perkara ini dalamperadilan tingakt banding.Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas,maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor 50/Pid.SusTPK/2018/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2018dapat dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwatetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah oleh UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lainnya yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan Terdakwa Heri Yunanda Muhammad Rum als Heri binMuhammad Rum, tidak terbukti bersalan secara sah dan meyakinkanmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 jo.Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangundang Hukum Pidana sehingga membebaskan terdakwa daridakwaan Primalr.2.