Peradilan Anak ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atauPenasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Peradilan Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwaharus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum tersebut sehingga pada diri terdakwa tidakHalaman 22 dari 27 Nomor 7/Pid.SusAnak/2016/PN.Ttndijumpai halhal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskanatau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana yangsetimpal dengan kesalahannya tersebut;Menimbang,

UndangUndang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan anak;Menimbang, bahwa dari segi penilaian Hakim dalam mempertimbangkankemampuan akal dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, Hakimdalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa Muhammad Zulfadli Bin ZainalAbidin telah mencapai umur di atas 14 (empat belas) tahun, yakni berumur 16tahun, sehingga menurut Hakim bahwa berpatokan dengan umur tersebuttentunya Terdakwa sudah dapat menyadari perbuatan yang dilakukannya dandapat mempertanggungjawabkan

No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak,adalah bersifat kumulatif, dimana penjatuhan pidana penjara haruslah disertaipula dengan penjatuhan pidana denda, akan tetapi sebagaimana disebutkandalam pasal 71 ayat (3) Undangundang RI Nomor 11 tahun 2012 tentangperubahan atas UURI Nomor 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan anak,bahwa penjatuhan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum bahwaTerdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana pembinaan

., telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terangterangandan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diataur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPjo UndangUndang NO.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak,sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Anak I.

pidana, kemudianberdasarkan Asas Proporsional adalah segala perlakuan Anak harusmemperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.Bahwa Jaksa Penuntut Umum Anak dalam tuntutannya kepada Para Anakdengan pidana berupa Pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial Anakmemerlukan Perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama6 (enam) bulan dimana penuntut umum masih tetap mengacu pada UndangHalaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 32/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan samasekali tidak melihat dari sisi pembalasan atau efek jera untuk Para Anak,sekalipun tidak ada perdamaian antara para pihak Anak dan korbannya,akan tetapi Jaksa Penuntut Umum Anak dalam tujuan mengembalikankeadaan semula sehingga tercipta keadaan semula baik dari pihak korbanmaupun Para Anak dengan tetap mengedepankan atas asas kepentinganterbaik bagi Anak yakni yang paling dibutuhkan oleh Anak dalam hal iniuntuk memperbaiki psikologis Para Anak yang menjadi pelaku tindakpidana

Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dansependapat oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat danmenguraikan dengan tepat dan benar faktafakta hukum sebagaimana yangterungkap dipersidangan dengan tepat dan benar' serta alasanalasan yangmenjadi dasar putusannya ;Menimbang, bahwa demikian pula terhadap penjatuhan tindakan kepadaPara Anak berupa tindakan pengembalian kepada orang tua sudah tepat karenademi kepentingan terbaik buat Para Anak sebagaimana diatur dalam pasal 2huruf d UndangUndang sistem

peradilan Anak ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya padaintinya keberatan atau tidak sependapat dengan Hakim Anak soal penjatuhantindakan kepada Para Anak untuk dikembalikan kepada orang tua, olen PenuntutUmum menghendaki Para Anak mendapatkan pembinaan di Balai RehabilitasiSosial Anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassaragar Para Anak mendapatkan bimbingan dari segi sosial, mental, fisik, agama danketerampilan agar anak dapat siap untuk kembali diterima

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tanggal 22 September 2015;Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah dilaksanakan sepenuhnyaserta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehingga beralasanuntuk dikabulkan;Memperhatikan ketentuan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014TentangPedomanPelaksanaanDiversiDalamSistemPeradilanPidanaAnak, pasal 12, Pasal52 ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

peradilan anak dalam rangkamenegakan hukum materil terhadap anak dan bukan merupakan hukummateril itu sendiri sehingga tidak dapat mengatur tentang tindak pidana danpemidanaan (Subtantive Criminal Law), kedua hal tersebut merupakanranah hukum materil bukan hukum formil, hal tersebut Sesuai dengan Pasal1 angka 1 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tetang Sistem PeradilanPidana Anak menyatakan : Sistem Peradilan Pidana Anak adalahkeseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan denganhukum

Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 mempunyai 6 (enam) unsur yaitu:1.

Peradilan Anak (SPPA);Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSANAK/2018/PT.BJMMenimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana yang ditetapkan kepadapara Anak yang menurut Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan dengan alasansebagai berikut :Bahwa, para Anak adalah dari lingkungan yang cukup artinya mereka disekolahkan dan keluarganya memang memperhatikan para Anaktersebut;Bahwa, terhadap korban mengalami kerugian material selama barangnyadicuri oleh para Anak;Bahwa, perbuatan para Anak dikatagorikan

gagalkarena motor yang hendak dibawa ke Martapura terkena razia;Bahwa penjatuhan pidana dalam kasus yang pelakunya AnakAnakharuslah memperhatikan berat atau ringannya perbuatan yangdilakukannya;Bahwa dengan alasanalasan tersebut diatas Majelis Hakim PengadilanTinggi perlu mengadili sendiri dan memperbaiki putusan PengadilanNegeri Banjarbaru Nomor 1/Pid.SusAnak/2018/PN.Bjb mengenai pidanayang dijatunkan kepada para Anak.Mengingat, Pasal 82 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Banjarbaru.Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSANAK/2018/PT.BJMMemperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Pebruari2018 Nomor 1/Pid.SusAnak/2018/PN Bjb sekedar mengenai tindakankepada para Anak berupa : Pengembalian kepada orang tua, sehinggaberbunyi sebagai

Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal2/ Agustus 2016;Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungunkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :Dakwaan Tunggal : diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke1KUHPidana juncto UndangUndang RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penunut Umum pada Kejaksaan NegeriSimalungun tanggal 19 Oktober 2016 sebagai berikut :Hal. 1 dari 7 hal. Put.

Menyatakan Anak Friza telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam KeadaanMemberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363ayat (1) ke1 KUHPidana juncto UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak dalam surat dakwaan tunggal;. Menghukum anak Friza dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulandengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara denganperintah Anak tetap ditahan;.

Nomor : 3/Pid.SusAnak/2016.PN.SIk tentang Diversi berhasil ;Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya KesepakatanDiversi seluruhnya/sepenuhnya sebagaimana termuat di dalam beritaacara pelaksanaan Diversi Nomor : 3 /Pid.SusAnak/2016.PN.SIk. tanggal29 Maret 2016 maka dengan demikian Majelis Hakim menghentikan prosespemeriksaan perkara Nomor : 3 /Pid.SusAnak/2016.PN.SIk atas namaterdakwa DIO AGUSPI PUTRA PglI DIO ;Memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (5) UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang sistem

Peradilan Anak Juncto Pasal 6 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan PidanaAnak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangan undangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1.

Kalimantan Timur;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta;Berita Acara Diversi Nomor 03/PID.SUSANAK/2014/PN.TGT Tanggal 03 Desember2014;Kesepakatan Diversi Tanggal 04 Desember 2014;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tanggal 04 Desember 2014;Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya sertatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehingga beralasan untukdikabulkan;Memperhatikan ketentuan pasal 12, Pasal 52 ayat (5) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta Perundangundangan lain yangbersangkutan;MENETAPKAN 1 Menyatakan penghentian pemeriksaan Perkara Nomor 03/PID.SUSANAK/2014/PN.TGT pada tingkat pemeriksaan Pengadilan Karena telah terjadiKesepakatan Diversi;2 Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar barang bukti dalam perkara tersebutdikembalikan kepada yang berhak atau dari mana barang bukti tersebut disita;3 Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1)UU.RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU.RI No. 23 Tahun 2002 Tentangperlindungan Anak Jo UU.RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2)UU.RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU.RI No. 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak Jo UU.RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danpenahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadapAnak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

meringankan:e Anak menyesali perbuatannya.e Anak tidak berbelitbelit dalam memberikan keterangan.e Anak mengaku terus terang.e Anak berstatus pelajar.Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

atas diversi yang telahdilaksanakan sepenunya, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara Nomor 5/Pid.SusAnak/2020/PN Wno, haruslah dihentikan;Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Nomor 5 /Pid.SusAnak/2020/PN Who dihentikan, maka penetapan penghentian pemeriksaan iniharuslah disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu 3 (tiga) hariterhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara;Memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 59 Ayat (2) dan Ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi DanPenanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1.

Jo Pasal 1 ke3 UndangUndang RI Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak .

Jo Pasal 1 ke3 UndangUndang Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak ATAUKETIGABahwa ia AnakAnak Berhadapan dengan Hukum pada hari jumaat tanggal20Maret 2020 sekira jam20.30 WIB, atau padasuatu waktu dalam tahun2020,bertempat Jalan LIntas MinasPerawang Kabupaten Siak atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa danmengadili Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,7menguasai, atau menyediakan

Jo Pasal 1 ke3 UndangUndang R.I Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak . Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Anak melalui PenasehatHukumnya menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah menghadapkan saksisaksi yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :1.

Jo Pasal 1 ke3 UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan unsurunsur sebagai berikut:1. Setiap orang ;2. Tanoa hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belli menukar ataumenyerahkan Narkotika golongan satu bukan tanaman ;3. Percobaan atau permufakatan jahat ;.4.

Jo Pasal 1 ke3 UndangUndangNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta peraturanperundangundang lain yang berkaitan ;MENGADILI1.

sebagaiberikut :a.Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwaterdakwa dan menuntut melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidanapenjara paling singkat bagi orang dewasa selama 5 (lima) tahun dan palingIma 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah) sedangkan terhadap anak dalam perkara ini berlaku UUNo 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak Pasal 79 ayat (1), (2),(3), dan (4) mengenai pidana Pembatasan kebebasan karena dalam hal initerdakwa melakukan tindak pidana berat, dan berdasarkan Pasal 79 ayat (2)terdakwa dapat diancam dengan hukuman penjara yang diancamkanterhadap orang dewasa yaitu % (satu perdua) dari 15 tahun yaitu 7 (tujuh)tahun 6 (enam) bulan dan dalam Pasal 73 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi Apabila dalam hukumHalaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUSANAK

/2016/PT.BJMmateriil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, makapidana denda diganti dengan pelatinan kerja.b.Bahwa Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa WAHYUNIEFENDI Bin MAHLIAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun danpelatinan kerja selama 03 (tiga) bulan telah sesuai dengan amanat UUNomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak, tujuan dari UndangUndang Perlindungan Anak yaitu untuk melindungi anak dari segala bentukperlakuan tidak manusiawi, dan sesuai dengan

Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua,sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017; Halaman1dari 8 Putusan Nomor 20/Pid.SusAnak/2017/PT.MDNBahwa Anak dalam perkara ini berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak pada pasal 3 huruf c Jo Konvensi HakHak Anak(Convention on the Rights of the Child) wajib mendapatkan bantuan hukum,oleh karena itu kemudian Hakim melalui Penetapan Nomor67/Pid.Sus(Anak)/2017/PN Lbp tertanggal 31 Oktober

Jekson Lubis,Sp.OG ; Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pid.SusAnak/2017/PT.MDNSebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UUNo. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Penuntut Umum telahmengajukan tuntutan kepada Anak dengan tuntutan pidana Nomor Reg.Perkara Nomor: : PDM30.A/Euh.2/L.Pkam/10/2017, tanggal 8 Nopember 2017,yang pada

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor67/Pid.B/P.A/2017/PNLbp tanggal 14 Nopember 2017 tersebut, sehinggaamar putusannya adalah sebagai berikut : Menyatakan anak xxxxx,bersalah melakukan tindak pidana CabuP sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak joUU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.3.

22September 2015;3 Kesepakatan Diversi Tanggal 22 September 2015;4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tanggal 22 September 2015;Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya sertatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehingga beralasan untukdikabulkan;Memperhatikan ketentuan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun = 2014TentangPedomanPelaksanaanDiversiDalamSistemPeradilanPidanaAnak, pasal 12, Pasal 52ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana sertaPerundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKANHal. 1 dari 2 Hal.Penetapan Nomor. 05/PID.SUSANAK/2015/PN.TGTMenyatakan penghentian pemeriksaan Perkara Nomor 05/PID.SUSANAK/2015/PN.TGT pada tingkat pemeriksaan Pengadilan karena telah terjadiKesepakatan Diversi;Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar barang bukti dalam perkara tersebutdipergunakan dalam berkas perkara lain An.

atas diversi yang telahdilaksanakan sepenunya, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara Nomor 5/Pid.SusAnak/2020/PN Wno, haruslah dihentikan;Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Nomor 5 /Pid.SusAnak/2020/PN Who dihentikan, maka penetapan penghentian pemeriksaan iniharuslah disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu 3 (tiga) hariterhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara;Memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 59 Ayat (2) dan Ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi DanPenanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1.

Peradilan Anak,sehingga Majelis Hakim tersebut menjatuhkan pidana:1.

Peradilan Anak kepada Terdakwa /Pembanding maka Terdakwa / Pembanding mengajukan keberatankeberatan hukum sebagai berikut :1.

Peradilan Anak danUU No.08 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana; Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menuntut agarmenjatuhkan pidana terhadap anak Reyza Pramudita dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangiHalaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 22/Pid.SusAnak/2019/PT MDNselama anak dalam masa penahanan sementara, namun dalam tuntutannyahanya mencantumkan telah melanggar Pasal 170 ayat (2) ke3 KUHPidana; Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut

UdangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu Anak bersalah terbukti melakukantindak pidana secara sah melakukan kekerasan menyebabkan orang mati ,karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil aliholeh Hakim Tingkat Banding sebagai sebagai pertimbangan hukum sendiridalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 22/Pid.SusAnak/2019/PT MDNMenimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi

Peradilan Anak danperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Anak dan JaksaPenuntut Umumtersebut; Mengubah Putusan Pengadilan NegeriLubuk Pakamtanggal9 Mei2019Nomor 29/Pid.SusAnak/2019/PN Lbp.yang dimintakan banding,sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehinggaselengkapnya menjadi sebagai berikut :1.

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalamtingkat banding;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan HakimTingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusanPengadilan Negeri Sungailiat tanggal 4 Oktober 2016 Nomor: 36/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Sgl dengan perbaikan dalam pertimbangan hukumnyamengenai Diversi yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan MajelisTingkat pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwaDiversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilanpidanake proses di luar peradilan pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal7 UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa:(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, danpemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajibdiupayakan Diversi.(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:a.

Menyatakan Terdakwa PUTRA Als PUTRA S Als JAROT Bin MUHAMMADABDUL AZIZ, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanaDengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnyaatau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannyabukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo UndangUndang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, sesuai Dakwaan kami;2.

dengan harga Rp.2.500.000, (duajuta lima ratus ribu rupiah);Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Indra Saputra mengalami kerugian kurang lebihsebesar Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis,apakah perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Anak kemukapersidangandengan dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP Jo UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.2.3.4.Barang Siapa;Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannyabukan karena kejahatan;Yang dilakukan oleh anak ;Ad.1 Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah barang siapasebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa Anak PUTRA Als PUTRA S Als JAROT BinMUHAMMAD

maka harus dibebani membayar biayaperkara;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan;Halhal yang memberatkan: Perbuatan Anak meresahkan masyarakat sekitarnya;Halhal yang meringankan: Anak menyesali perbuatannya; Anak belum pernah dihukum; Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;Mengingat Pasal 372 KUHP jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak Jo Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

Bahwa dalam putusan Judex Facti kepada terdakwa perluditerapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukandalam Pasal 73 UU RI No.11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Anak, namun pada amar putusan Judex Factitersebut kami penuntut umum tidak sependapat denganhakim karena dalam Pasal 73 UU RI No.11i tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak ditentukan Syarat Umumdan Syarat Khusus bagi terdakwa (Pasal 73 ayat (2) UURI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak),namun di dalam amar putusan hanya tertulis

persidangan ini didampingi olen Penasehat Hukum yangtelah ditunjuk oleh Majelis Hakim dari POSBAKUM Pengadilan Negeri PasirPengaraian yaitu: FAJRUL ISLAMI DAMSIR,SH , Advokat/Pengacara sesuaidengan Penetapan No 2/Pen.Pid/2015/PN Prp tertanggal 10 April 2015 ;Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan diversi antara Terdakwa dankorban sebagaimana yang diatur di dalam UndangUndang No 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No.4 tahun 2014 tentangPedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem

Peradilan Anak yang dihadiri olehTerdakwa , orang tua Terdakwa,Penasehat Hukum Terdakwa,BAPAS , korbandan orang tua korban akan tetapi diversi yang telah dilakukan sebanyak 2 ( dua) kali tersebut tidak tercapai kesepakatan damai sehingga dilanjutkan dalamproses persidangan;PENGADILAN NEGERI tersebut, Telalt W@MbaGa assq=ssecenmseeeesseeneienssesee enn emeee neem nnenesies1.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan :KesatuPasal 81 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahanatas Undangundang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak joUndangUndang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;AtauKeduaPasal 76 e jo pasal 82 ayat (1) UndangUdang RI nomor 35 tahun 2014 tentangperubahan atas Undangundang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak jo UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem PeradilanAnak

;AtauKetigaPasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP jo UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak;1819Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkandakwaan yang paling mendekati unsurunsur pasal disesuaikan dengan faktafakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan pertama pasal 81 ayat (2)UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undangundang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak jo UndangUndangRI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut : 1.

Peradilan Anak, mengenai pidana pokok bagiAnak terdiri dari:a.

Peradilan Anak, dalam menjatuhkanputusan bersyarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus, sehingga dalamperkara in casu terhadap Anak harus pula ditetapkan syarat umum terhadapAnak yaitu Anak tidak boleh melakukan tindak pidana selama menjalani pidanabersyarat dan terhadap syarat khusus yaitu Anak tidak lagi melakukanpemukulan terhadap orang lain;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal 73 ayat (7) undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pokoknyamenyatakan selama

menjalani masa pidana bersyarat, Penuntut Urflummelakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukanpembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah dilakukan, makaberdasarkan hal tersebut di atas, Penuntut Umum dan PembimbingKemasyarakatan haruslah melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadapAnak dalam menjalani masa hukum bersyaratnya;Menimbang, bahwa oleh karena antara pasal 73 ayat (7) undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan pasal 73 ayat(8) undangundang

Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yangsaling berkaitan satu sama lainnya, pada pokoknya menyatakan selama Anakmenjalani pidana dengan syarat sebagaimana pada ayat (7), Anak harusmengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun, maka berdasarkan bukti surat yangdiajukan oleh Penuntut Umum, yaitu mengenai Surat Keterangan Aktif Sekolahyang pada pokoknya menerangkan Anak masih berstatus sebagai siswa aktif ditempat pendidikan tersebut, oleh karena berdasarkan bukti Surat tersebut anakadalah

benar merupakan siswa dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBMGENERASI MUDA kelas XI dan masih aktif belajar hingga dengan sekarang,maka Hakim berpendapat Anak tidak perlu lagi mengikuti wajib belajar 9(Sembilan) tahun sebagaimana diatur di dalam pasal 73 ayat (8) undangundangNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak tersebut di atas;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa barang bukti berupa