Jufri S, S.Pi Bin Sultan selaku PejabatPelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) Program Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatPesisir dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap berdasar Surat KeputusanKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi SulawesiBarat Nomor : 523/04/I/SK/DKP/2011 tanggal 3 Januari 2011 bersama sama denganAndi sultan Patikkai Bin Andi Patikkai selaku Direktur CV. IMAM ASMARA BAKTIdan Ir.

HARUNA HAMAL BIN HAMAL selaku Kepala Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Sulawesi Barat berdasar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor :821.22//013/2009 tanggal 21 Januari 2009 selaku Pengguna Anggaran (PA) dan M.JUFRI, S.Pi BIN SULTAN selaku Pejabat Pelasana Tekhnis kegiatan (PPTK) ProgramPemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Program Pengembangan PerikananTangkap berdasar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah DinasKelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Nomor

Jufri S, S.Pi Bin Zultanadalah selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) ProgramPemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Program PengembanganPerikanan Tangkap berdasar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja PerangkatDaerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi BaratBahwa atas dasar menang lelang tersebut kemudian dilakukan penandatanganankontrak antara ANDI SULTAN PATIKKAI selaku Direktur CV. Imam AsmaraBakti dengan Ir.

JUFRI, S.Pi BIN SULTAN selaku PejabatPelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) Program Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatPesisir dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap berdasar Surat KeputusanKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi SulawesiBarat Nomor : 523/04/I/SK/DKP/2011 tanggal 3 Januari 2011 bersama sama denganAndi sultan Patikkai Bin Andi Patikkai selaku Direktur CV. IMAM ASMARA BAKTIdan Ir.

JUFRI, S.Pi BIN SULTAN selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Program Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatPesisir dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap berdasar Surat KeputusanKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi SulawesiBarat Nomor : 523/04/I/SK/DKP/2011 tanggal 3 Januari 2011 bersama sama denganAndi sultan Patikkai Bin Andi Patikkai selaku Direktur CV. IMAM ASMARA BAKTIdan Ir.

.09/PLW/2008/PTUN JKTdalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurutundang undangi tentang Peradilan Tata Usaha Negarameskipun memenuhi kriteria Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga tidak termasuk dalamwewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikannya.Menimbang, bahwa pertimbangan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta tersebut didasarkan pada ratiolegis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Tekhnis

Syariyah Bireuen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perihalhutangpiutang antara Pemohon Rekonvensi dengan pihak Termohon Rekonvensi ataupihakpihak lain yang terkait dengan masalah dimaksud;Bahwa sejauh ini Termohon Rekonvensi tidak memiliki hutang dengan pihak manapuntermasuk hutang mahar dengan Pemohon Rekonvensi;Bahwa Mahkamah Syariyah Bireuen juga tidak berwenang menetapkan pembagian gajiTermohon Rekonvensi setelah perceraian, oleh karena hal tersebut telah diatur UndangUndang dan peraturan tekhnis

Termohon Rekonvensi dalam kesimpulan akhirnya dipersidangan telah samasama menyetujui terkait hutangpiutang akan diselesaikan padaKepala Bagian Administrasi Polres Bireuen, dan Pemohon Rekonvensi menyatakan tidakmenuntut lagi melalui Mahkamah Syariyah Bireuen;e Bahwa terhadap eksepsi Termohon Rekonvensi yang menyatakan bahwa MahkamahSyariyah Bireuen tidak berwenang menetapkan pembagian gaji Termohon Rekonvensisetelah perceraian, oleh karena hal tersebut telah diatur dalam UndangUndang danPeraturan Tekhnis

dua) orang anak tersebut dari 1/3 (sepertiga) gaji Termohon Rekonvensikarena hal tesebut telah diatur secara tersendiri sebagaimana Pasal 8 Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan TermohonRekonvensi adalah anggota Polri yang setatusnya dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yangsecara tidak langsung terikat dengan ketentuan tersebut dan peraturanperaturan tekhnis

No. 203/Pdt.G/2011/MSBirNomor 45 Tahun 1990, dan Termohon Rekonvensi adalah anggota Polri yang setatusnyadipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yang secara tidak langsung terikat dengan ketentuantersebut dan peraturanperaturan tekhnis anggota Polri lainnya, maka Majelis Hakim menilaibahwa Majelis Hakim tidak dapat menerima atau N.O (Niet Ontvankelijke verklaard), karenaMajelis Hakim tidak berwenang menetapkan hal tersebut;Menimbang, bahwa terkait hutangpiutang baik hutang mahar sebanyak 22 (duapuluh

Nomor 434 K/Pdt/2017Bahwa berdasarkan keterangan saksi Riskan (vide Putusan Juedx FactiPengadilan Negeri Padang halaman 23) telah memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada prinsipnya menerangkan:e Bahwa saksi selaku Tim Konsolidasi, saksi di Tim Konsolidasi sebagaianggota Tim Tekhnis;e Bahwa Saksi diangkat menjadi anggota Tim Tekhnis berdasarkan SKWalikota Padang yang nomor SK lupa pada tahun 1988/1989:e Bahwa unsurunsur Tim Konsolidasi pada tahun 1989 yaitu Dinas TataRuang Kota Padang, BPN,

Piket Korsis Sekolah Polisi Negara (SPN) Hinai sedang melakukanpengawasan untuk mencari keberadaan siswa korsis yang tidak mengikutikegiatan Program dan Latihan Fungsi Tekhnis Samapta yang diselenggarakandi SPN Hinai Polda Sumut.

Surat Perjanjian Kontrak (kontrak) Nomor:04.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/ 2012 tanggal 21 Maret 2012 Paket Pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012;2. 1 (satu) Bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Konsultan Pengawas Terhadap Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara;3. 1 (satu) Bundel Berita Acara Hasil Pelelangan, tanggal 16 Juli 2012;4.

Aceh Tenggara TA 2012;5. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana terhadap Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012;6. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor Kemenag Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;7. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana Pelelangan Pengawasan Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012; 8.

Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012, Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;9. Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/2012 tanggal 15 Oktober 2012; 10. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% Biaya Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab.

Syarat tekhnis yang harus dipenuhi pada pekerjaansubkontrak ini adalah kesediaan untuk menyediakan redy mix(molen besar) hal inilah yang menjadi dasar keempat panitialelang lainnya untuk menyatakan PT. IRWANKA tidakmemenuhi syarat tekhnis sehingga secara keseluruhan tidakada pemenangnya.

dari 301 Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2014/PN Bna9494pembukaan penawaran dan melakukan evaluasi administrasi,tekhnis dan harga dari 14 (empat belas) perusahaan tersebutsaksi selaku Seketaris dan 3 (tiga) anggota panitia lelang(pertama) menyatakan seluruh perusahaan yang mengajukanpenawaran dinyatakan gugur, ada yang gugur evaluasiadministrasi dan gugur dalam evaluasi tekhnis, sedangkanmenurut pendapat Ketua Panitia lelang (pertama) ada 2 (dua)perusahan yang lulus dalam evaluasi teknis yaitu PT.IRWANKA

IRWANKA tidak lulusdalam evaluasi tekhnis dengan alasan pembebananSubkontraknya salah seharusnya di lantai dua sedangkandalam Subkontrak dalam penawaran PT. IRWANKA dibebankan di lantai I.

Aceh Tenggara TA 2012.8 Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan Penyediaan JasaKonsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor KementrianAgama Kab.

Aceh Tenggara TA 2012;Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan Penyediaan JasaKonsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian AgamaKab. Aceh Tenggara TA 2012, Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPKPGK/KemenagAgara/2012 tanggal 15 Oktober 2012;1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100% BiayaPerencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab.

Berita Acara serah terima Pekerjaan di tanda tangani olehSaudari Megawati selanjutnya Terdakwa menemui Bendaharauntuk pengajuan pembayaran biaya Proyek 100 %, kemudian padatanggal 18 Desember 2008 terdakwa menerima pembayaranpekerjaan sebesar 100%;Bahwa 5 (lima) ekor Ternak Kerbau Pejantan yang telahdiserahkan oleh Terdakwa kepada Kelompok Tani di Desa BangunPurba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten RokanHulu tidak sesuai dengan Spesifikasi sebagaimana yang telahditetapkan didalam Petunjuk Tekhnis

No. 39/PID.SUS/2012/PTRBahwa 5 (lima) ekor Ternak Kerbau Pejantan yang telahdiserahkan oleh Terdakwa kepada Kelompok Tani di Desa BangunPurba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten RokanHulu tidak sesuai dengan Spesifikasi sebagaimana yang telahditetapkan didalam Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan PenyaluranBantuan Ternak Kerbau dan didalam Dokumen Kontrak PerjanjianPekerjaan;Bahwa hingga sekarang ini, Terdakwa tidak ada memberikan 25(dua puluh lima) ekor ternak kerbau kepada Kelompok Tani di DesaBangun

No. 39/PID.SUS/2012/PTRPurba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten RokanHulu tidak sesuai dengan Spesifikasi sebagaimana yang telahditetapkan didalam Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan PenyaluranBantuan Ternak Kerbau dan didalam Dokumen Kontrak PerjanjianPekerjaan;Bahwa hingga sekarang ini, Terdakwa tidak ada memberikan 25(dua puluh lima) ekor Ternak kerbau kepada Kelompok Tani diDesa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun PurbaKabupaten Rokan Hulu;Bahwa yang diberikan kepada Kelompok Tani di

No. 716/Pdt.G/2019/PAJTAtau, memberi putusan seadiladilnya.Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telahmenyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI Bahwa kesalahan penulisan RT pada alamat Tergugat yang seharusnya RT.017 namun Penggugat menulisnya RT. 009, merupakan kesalahan tekhnis,terlebin Tergugat telan hadir sejak sidang pertama hingga sekarang danpada saat sidang pertama Tergugat menyatakan di depan majelis hakimbahwa alamat Tergugat tersebut benar,

Oleh karenaPenggugat salah mencantumkan alamat Tergugat dalam gugatannya, makagugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (obscur libel)., oleh karenaitu, maka mohon untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telahmengajukan tanggapan/jawaban bahwa kesalahan penulisan RT pada alamatTergugat yang seharusnya RT. 017 namun Penggugat menulisnya RT. 009,merupakan kesalahan tekhnis, terlebin Tergugat telah hadir sejak sidangpertama hingga

Lab :1142/DTF/1999 tanggal 03 September 1999 dari Markas Besar Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Pusat Laboratorium Forensik terhadap dokumen bukti yangdipersoalkan berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 02 Oktober 1960 dengan kesimpulanA Tulisan Ketik bukti yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat KeteranganTanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 02 Oktober 1960(tk).tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara tekhnis Laboratories karenatidak ada

Lab :1142/DTF/1999 tanggal 03 September 1999 dari Markas Besar Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Pusat Laboratorium Forensik terhadap dokumen bukti yangdipersoalkan berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 02 Oktober 1960 dengan kesimpulan bahwa :A Tulisan Ketik bukti yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat KeteranganTanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 02 Oktober 1960(tk).tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara tekhnis Laboratories karenatidak

Dwi PuteraAdiyasa lulus evaluasi administrasi, tekhnis dan harga serta telah dilakukanklarifikasi dan negosiasi tekhnis/biaya, oleh karena itu selaku Ketua PanitiaPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan surat penetapanPemenang Pengadaan Langsung Nomor: 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggal11 April 2011 yakni CV.

Sri Bilah, Panitia Pengadaanmenyimpulkan hasil evaluasi tekhnis sebagai berikut:1. Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji cobakapal disatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan dokumenpengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap dalampersyaratan tekhnis untuk dukungan galangan kapal resmi danpernyataan untuk uji coba kapal harusnya dipisah;2. Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. KaryaMas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV.

Dwi PuteraAdiyasa lulus evaluasi administrasi, tekhnis dan harga serta telah dilakukanklarifikasi dan negosiasi tekhnis/biaya, oleh karena itu selaku Ketua PanitiaPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan Surat PenetapanPemenang Pengadaan Langsung Nomor: 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggal11 April 2011 yakni CV.

Melakukan evaluasi, administrasi, tekhnis, dan harga penawaran yangmasuk;Menjawab sanggahan;Menetapkan penyedia barang/ jasa;Menyerahkan salinan dokumen pemelihan penyedia barang/ jasakepada PPK;10.

Sri Bilah, Panitia Pengadaanmenyimpulkan hasil evaluasi tekhnis sebagai berikut:1. Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji cobakapal disatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan dokumenpengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap dalamHal. 45 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016persyaratan tekhnis untuk dukungan galangan kapal resmi danpernyataan untuk uji coba kapal harusnya dipisah;2.

Konsel =;2 (dua) lembar Laporan Pemeriksaan PengadaanSapi Bali yang dibuat oleh Sarfin Yusuf,S.St selaku tim tekhnis Panitia PemeriksaBarang ;1 (satu) lembar Photo Copy Surat PerintahTugas No. 027/115/2008 tanggal 30 Nopember2008 yang telah dilegalisir ;3 (tiga) lembar Photo Copy Surat KeputusanGubernur Sultra No. 89 tahun 2008 tanggal 25Pebruari 2008 yang telah dilegalisir besertalampirannya ;3 (tiga) lembar Photo Copy Surat KeputusanKepala Dinas Pertanian Prov.

Sultrapernah mempunyai Proyek Pengadaan Bibit Sapi Bali ;Bahwa jabatan saksi pada Proyek Pengadaan Bibit SapiBali adalah sebagai Tim Tekhnis Pemeriksa Barang ;Bahwa setahu saksi rekanan pada Proyek Pengadaan BibitSapi itu adalah Hj.

Nuriatin, dan jumlah Bibit Sapiyang harus diadakan sebanyak 120 (seratus dua puluh)ekor, sedangkan jumlah dananya saksi tidak tahu ;Bahwa setahu saksi sebagai Tim Tekhnis PemeriksaBarang, bibit sapi yang diadakan oleh rekanan tersebuthanya 98 (sembilan puluh delapan) ekor dan masihkurang 22 (ekor) sehingga saksi melaporkan kepadaKepala Bidang Peternakan atasan saksi bahwa terdapatkekurangan sapi tersebut lalu atasan saksi KepalaBidang Peternakan segera melaporkan kepada terdakwa ;Bahwa saksi melaporkan

oleh saksiSARFIN YUSUF, S.St, tetap menyetujui untuk mencairkanseluruh anggaran pengadaan sapi tersebut sebesar Rp.429.000.000, (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah)yang masuk ke rekening NURLIATIN, SH tetap terdapatkekurangan sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor sapi Balidengan total harga Rp. 104.400.000, (seratus empat jutaempat ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan~ fakta di persidangandimana keterangan saksi Sarfin Yusuf, S.St yang menerangkanbahwa setahu saksi sebagai Tim Tekhnis

AlorAgama : Kristen ProtestanPekerjaan : Petani/ Pekebun Bendahara Pelaksanaan Tekhnis PengelolaanKeuangan Desa (PTPKD) Desa Motongbang Tahun2015 dan 2016Pendidikan : SMPPENAHANAN :Terdakwa di tahan dalam jenis tahanan Rutan oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, di tahan sejak tanggal 1 Maret 2018 s/d 20 Maret 2018; Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

atas pembelaanPenasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan, sertatanggapan Penasihat hukum Terdakwa/Duplik atas Jawaban Penuntut Umum,yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan;Menimbang, bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR diajukankepersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaansebagai berikut :Putusan No: 8/Pid.SUSTPK/2018/PN.KPG Halaman 4 dari 110PRIMAIRwonnnn Bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR Alias SAUL ABOR selakubendahara Pelaksanaan Tekhnis

Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang diangkatberdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015Tentang Penunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkanKeputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 TentangPenunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2016, bersamasama dengan saksi ARWILEMHINADANG selaku

SUBSIDIAIR : Bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR Alias SAUL ABOR selakubendahara Pelaksanaan Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang diangkatPutusan No: 8/Pid.SUSTPK/2018/PN.KPG Halaman 19 dari 110berdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015Tentang Penunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkanKeputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 TentangPenunjukan

Bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR berdasarkanKeputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015 TentangPenunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkan KeputusanKepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 Tentang PenunjukanPelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2016, diangkat sebagai bendahara PTPKD,yang oleh ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang, secaraLisan diangkat

dan TERDAKWA WALDI ALIASWALDI BIN ARBAIN dibawa ke Mapolres Tanjab Barat gunadilakukan Penyelidikan lebih lanjut.Bahwa 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis shabu shabu denganberat 0,21 gram bruto yang disisihkan dengan berat 0,03 gramHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.KLTberdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat danMakanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.03.18.638 Tanggal 02maret 2018 disita dari TERDAKWA WALDI ALIAS WALDI BINARBAIN yang ditanda tangani oleh Manajer Tekhnis

Bahwa 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis shabu shabu denganberat 0,21 gram bruto yang disisihkan dengan berat 0,03 gramberdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat danMakanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.03.18.638 Tanggal 02maret 2018 disita dari TERDAKWA WALDI ALIAS WALDI BINARBAIN yang ditanda tangani oleh Manajer Tekhnis yaitu Dra.Lenggo Vivirianty, Apt berkesimpulan bahwa contoh yang diterima dilaboratorium yaitu 1 (Satu) klip plastic berisi serobuk Kristal putihbening seberat

Saksi FOGOTO TELAUMBANUA (dilakukan penuntutan secara terpisah)diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SuratKeputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentangoN ON RFR WNPengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisikdan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009.Saksi YEFITA GULO, Drs.

Nias Selatan TA.2009 adalah tugas pokok dan fungsi dari saksi FOGOTOTELAUMBANUA sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (5) huruf c PermendagriNo.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Setelah dokumen tersebut selesai dikerjakan oleh saksi DESMAN HULU,selanjutnya datang saksi SAWATO LOMBU selaku rekanan dan mengambilKwitansi / Tanda Pembayaran dari saksi DESMAN HULU kemudian membawaKwitansi / Tanda Pembayaran tersebut kepada saksi FOGOTO TELAUMBANUAselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Saksi FOGOTO TELAUMBANUA (dilakukan penuntutan secara terpisah)diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SuratKeputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentangPengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisikdan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009.3. Saksi YEFITA GULO, Drs.

Nias Selatan TA.2009.Saksi FOGOTO TELAUMBANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah)diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SuratKeputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentangPengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisikdan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009.Saksi YEFITA GULO, Drs.

Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Tahun 2009 untuk Kecamatan GunungMegang Kabupaten Muaraenim sebesar Rp 2.000.000, (dua milyar rupiah), yaitu 1,6Milyar dari dana APBN dan 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) dari dana APBD.Bahwa dengan adanya bantuan dana tersebut pada Bulan April 2009, didesaGunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muaraenim dilaksanakandana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pemberdayaan Masyarakat MandiriPedesaan (PNPMMP) yang dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Tekhnis

riburupiah) tersebut digunakan untuk mendanai 54 (lima puluh empat) kelompok SimpanPinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan(PNPN MP).Bahwa dalam pengaturan dan pengelolaan kegiatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPN MP) mengacu pada peraturanperundangundangan yaitu berdasarkan Keputusan a.n Menteri Dalam Negeri DirekturJenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5November 2008 tentang PTO (petunjuk Tekhnis

Pelaksana, PPK danKonsultan Pengawas, sementara untuk laporan bulanan dibuat olehkonsultan pengawas dengan ditandatangani oleh konsultan pengawas,pengelola tekhnis dalam hal ini saksi dan PPK ;Bahwa dalam melaksanakan tugasnya saksi membuat laporan yangtertuang dalam buku control yang disebut buku direksi yang tujuannyauntuk mengetahui kendalakendala dan kemajuan di lapangan serta untukmemberikan advice tekhnis terkait pekerjaan ;Bahwa selain buku direksi, saksi juga turut menandatangani laporanbulanan

SuratKeputusan Rektor UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi No 26 Tahun 2018tentang Pengangkatan Tenaga Pengelola Tekhnis Pembangunan GedungAuditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi TahunAnggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 sebagai tindak lanjut dari Surat Plt.Kepala Dinas PUPR yang ditandatangani oleh Ir.

Lambok Ulina, Konsultan Pengawas turun ke lokasi tempatpembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan ThahaSyaifuddin Jambi untuk melakukan setting awal lahan pekerjaan danmenentukan tempat bangunan gedung ;Bahwa saksi selaku tenaga pengelola tekhnis melakukan pengamatanpekerjaan konstruksi dan pengendalian tekhnis di lapangan, memberikanmasukanmasukan kepada konsultan pengawas dan kontraktor pelaksanauntuk menjalani tugastugas sebagaimana dimaksud untuk mempercepatpekerjaan pembangunan Gedung

LambokUlina untuk mendatangkan Material On Site sesuai dengan kesepakatanrapat dan rekomendasi tekhnis konsultan pengawas No 02.1/RRPRO/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 dan apabila tidak ditindaklanjuti makaakan dilakukan Teguran dan meminta PPK melakukan tindakantindakansesuai dengan aturan dan prosedur ;Bahwa berdasarkan instruksi tersebut, pihak PT.

Lambok Ulina sebagaimana surat No.02/PTPU/KONT/VIII/2018 tanggal O07 Agustus 2018 yang pada intinyasejak dari SCM progress pekerjaan yang dilakukan Kontraktor Pelaksanabelum mencapai target, sehingga karenanya tim tekhnis meminta PPKuntuk segera melakukan SCM II dengan dasar justifikasi yang dikeluarkanKonsultan Pengawas ;Halaman 103 dari 267 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmb.Bahwa pada instruksi kedua Tim Tekhnis menyarankan agar PT.

Bahwa tindakan Judex Facti mempertimbangkan bukti P1 sebagai buktikepemilikan Para Penggugat terhadap tanah sengketa adalah sangatKELIRU ;Sebab Pertimbangan tersebut tidak didukung oleh hasil pemeriksaan yangdilakukan oleh Instansi Tekhnis. Seperti Kantor Pelayanan Pajak KabupatenBone dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, yang telah melakukanpengukuran untuk membuat peta block ;Dan oleh karena Judex Facti telah membuat pertimbangan hukum yangsaling tumpang tindih.

Untuk menunjuk secara jelas dan obyektif,letak tanah obyek sengketa secara pasti sebagaimana yang dimaksud dalambukti PIl yang diajukan para Penggugat ;Mengapa harus dilakukan pemeriksaan dengan melibatkan instansi tekhnis,karena Bukti P1 tersebut, bukanlah akta outentik. Yang bisa diyakinikebenarannya. Seperti Sertifikat dan akta outentik lainnya. Yang bisadijadikan bukti milik sempurna. Melainkan hanyalah sekedar buktipembayaran pajak belaka.

Bahwa dengan demikian tidak ternyata ada perbuatanTerdakwa yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnyasebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissentingopinion dalam musyawarah Majelis Hakim

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang (Kabid) Perikanan TangkapKelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenPoso menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) dalamkegiatan pengadaan rumpon, pengadaan perahu dan pengadaan coolbox berupa hibah Pemerintan Daerah Kabupaten Poso untuk KelompokNelayan Bugis Raya;2.

dikaji dan diteliti kepemilikannya baikpemilik secara adat maupun yang punya sertifikat oleh panitia tanahyang dibentuk oleh Gubernur Papua dan setelah itu penetapan ganti rugidiajukan kepada Gubernur Papua untuk diajukan dalam anggaran APBDPropinsi Papua, bahwa berdasarkan surat keputusan panitia tanahtersebut, yang membayar ganti rugi tanah jalan Ring Road adalahPemerintah Propinsi Papua bukan Dinas Pekerjaan Umum PropinsiPapua, karena Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua hanya sebagaipelaksana tekhnis

/PT JAP.tersebut, yang membayar ganti rugi tanah jalan Ring Road adalahPemerintah Propinsi Papua bukan Dinas Pekerjaan Umum PropinsiPapua, karena Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua hanya sebagaipelaksana tekhnis dalam proyek pekerjaan Ring Road, untuk ituseharusnya Penggugat menggugat Gubernur Papua bukan DinasPekerjaan Umum Propinsi Papua sebagai tergugat sebagaimana dalilgugatan Para Penggugat.

dan spesifikasi bibit sawit serta berita acaratersebut ditandatangani oleh Terdakwa Ahmad Fahmi yang menyatakanbahwa ia menyetujui hasil pemeriksaannya padahal Terdakwa AhmadFahmi tidak melihat dengan mata sendiri atau mengetahui bibit kelapasawit tersebut ;e Bahwa tim panitia pemeriksa barang dalam mengadakan pemeriksaanberpedoman pada kontrak kecil yang memuat jumlah bibit sawit yangharus disalurkan sebanyak 96.000 batang dan spesifikasi mengenai umur0912 bulan, di samping itu pedoman dari tim tekhnis

penerima BantuanSosial Fakir Miskin tgl 17 Oktober 2004 dan laporan tim tekhnis dalampelaksanaan peninjauan/pengecekan dokumen bibit kecambah kelapa sawitprogram BSFM Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu di wilayahKecamatan Lubuk Pinang dan Kecamatan Teras Terunjam tanggal 8Oktober 2004 ;Hal. 7 dari 36 hal.

Instansi PBahwa tim panitia pemeriksa barang dalam mengadakan pemeriksaanberpedoman pada kontrak kecil yang memuat jumlah bibit sawit yangharus disalurkan sebanyak 96.000 batang dan spesifikasi mengenai umur0912 bulan, di samping itu pedoman dari tim tekhnis penerima BantuanSosial Fakir Miskin tg 17 Oktober 2004 dan laporan tim tekhnis dalampelaksanaan peninjauan/pengecekan dokumen bibit kecambah kelapa sawitprogram BSFM Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu di wilayahKecamatan Lubuk Pinang