Ditemukan 1179 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : purn pupr pupnc ptpn puan pupu
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 15-10-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 38/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
Dr. NIXON. B. KROONS, SP.B
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
136 — 65
  • ke Lapas untuk diijinkan melaksanakan kegiatan operasipada saat itu dan berlangsung beberapa kali sampai tahun 2015 ketikaterjadi kekosongan jabatan sebagai dokter ahli; Bahwa hak sebagai PNS dihentikan setelah inkrach putusan pengadilanHalaman 38 dari 69 Halaman Putusan Nomor 38/G/2019/PTUN.ABNpada Bulan Desember 2014 hak sebagai PNS tidak lagi dberikan;Bahwa Ya saya pensiun Tahun 2016;Bahwa Ya Penggugat melakukan pendaftaran PUPNS karena pada tahun2015 seluruh PNS melakukan pendaftaran ulang PUPN
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 14-10-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 487/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 23 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat II : SRI HASTUTI Diwakili Oleh : SRI HASTUTI
Pembanding/Penggugat I : MUHAMMAD SAID Diwakili Oleh : MUHAMMAD SAID
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pematang Siantar
Terbanding/Tergugat III : REDI ASTON SIMARMATA
Terbanding/Tergugat I : PT.Bank Mandiri , Persero
69 — 51
  • Jadi bukan lagi diserahkan kepadaPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN).15.
Pengadilan PN SUNGGUMINASA
Register : 01-12-2015 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 52/Pdt.G/2013/PN.Sungg
Tanggal 8 September 2014 —
82 — 17
  • tanggungan akan melakukan proses lelang terhdap jaminanPelawan III (vide bukti P6, P7, dan P8, T.I dan II.3, T.I dan H4 dan T.I dan II5,dan T.Iv1, T.1V2 dan T.IV3).Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda T.I dan II1,Terlawan II melakukan permohonan eksekusi hak tanggungan kepada Terlawan III.Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 UndangUndang RI nomor 93/PMK.06/2010tentang prosedur pelaksanaan Lelang.Karena lelang yang dimasud dalam perkara a quo adalah lelang eksekusi yangdilakukan PUPN
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Perdata
Register : 12-01-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Tdn
Tanggal 15 Oktober 2015 — Perdata - RISADI, pekerjaan pegawai BRI, alamat Jl. Saidan No. 20, Rt.05, Rw.03, Kelurahan Tanjungpendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai ………………….PENGGUGAT ; MELAWAN 1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkal Pinang selanjutnya disebut sebagai……………………………………….. Tergugat I ; 2. BRI Cabang Tanjungpandan, Jl. Merdeka No. 11 Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai …..................................................................................................Tergugat II ; 3. Sefry Andriyanto, umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Trem Rt.15/Rw.07, Kelurahan Baru Kecamatan Manggar Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai …………………………………..Turut Tergugat ;
70 — 4
  • Putusan No.02/Pdt.G/2015/PN.TDN.barang/tanah agunan suatu hutang yang macet yang dilakukan olehBUPLN atau PUPN atau Kantor Lelang Negara di mana dalam gugatantersebut, dipermasalahkan terjadinya sengketa prosedur lelang yangmenyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan, sehingga lelangtersebut dituntut untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, makagugatan yang demikian bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara,melainkan merupakan kewenangan Peradilan Umum selama gugatantersebut didasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 15-03-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk VS ILHAM SYAHPUTRA
87 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon Kasasi dahulu Konsumen)melalui PUPN/DJPLN;c. Dengan demikian, sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa parapihak i.c. Pemohon Kasasi dahulu Pelaku Usaha dan Termohon Kasasidahulu Konsumen telah sepakat dan setuju memilih domisili hukum padaHalaman 54 dari 60 hal Put.
Pengadilan PN CILACAP Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-10-2015 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN CILACAP Nomor 58/Pdt.G/2015/PN Clp
Tanggal 9 Juni 2016 — TUPIYAH, Dkk lawan UTAMI DEWI, Dkk
95 — 16
  • Bahwa salah satu jenis lelang eksekusi yang dapat dilaksanakan olehTergugat VI yakni lelang eksekusi hak tanggungan sebagaimana diaturdalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.Pasal 5 PMK No. 93/PMK.06/2010:"Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: Lelang EksekusiPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan,Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi PasalHalaman 27 dari 58 Putusan Perdata
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 45/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 19 April 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
79 — 60
  • Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakanputusan/penetapan pengadilan, dokumendokumen lain yangdipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalamperaturan perundangundangan.f) Pasal 5 PMK 93/2010 Jo PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang:Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: LelangEksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang EksekusiPengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit,Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-12-2019 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 540/Pdt.G/2019/PN.Bdg.,.
Tanggal 7 Juli 2020 — ATTO MULYANTO dan TESYA RAHMA FAUZI LAWAN PT BRI SYARIAH CAB KC BANDUNG CITARUMPT BRI SYARIAH CAB KC BANDUNG CITARUM, DKK
206 — 66
  • Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);Lelang Eksekusi Pengadilan;Lelang Eksekusi Pajak;Lelang Eksekusi harta pailit;o29 5Lelang Eksekusi pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT);f. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab UndangundangHukum Acara Pidana (KUHAP);g. Lelang Eksekusi barang rampasan;h. Lelang Eksekusi jaminan fidusia;i. Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai ataubarang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai;j. Lelang Eksekusi barang temuan;k.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-01-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 20 September 2016 — SURAHMAN melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA DENPASAR, dkk.
143 — 153
  • Bahwa CV Lia dan CV Libros adalah debitur Tergugat II yang telahmacet dan pengurusannya telah diserahkan kepada Tergugat sesuai Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) yangditerbikan PUPN' wilayah VII Denpasar No. SP3Nhal 25 dari 66 halaman putusan perkara Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Dps.89/PUPNW.VII/1994 tanggal 04 Juli 1994 dan SP3N No. SP3N90/PUPNW.VII/1994 tanggal 04 Juli 1994.b.
Pengadilan PN SLEMAN Perdata Tanah
Register : 26-06-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 112/PDT.G/2013/PN.SLMN
Tanggal 9 Januari 2014 — PERDATA: 1.SUMINI SUKARDI HERI WIBOWO 2.SUKARDI HERI WIBOWO 3.MURDIYANTO X 1.PT BPR LESTARI DARMO MULYO 2.WIDARSANA 3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA 4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN SLEMAN 5.BANK INDONESIA CAB YOGYAKARTA
89 — 13
  • No. 3562 K/Pdt/1984 yang menyebutkan bahwa:e Pimpinan Cabang BNI Tebing Tinggi menurut hukum merupakan kuasaatau wakil, dapat bertindak ke dalam dan keluar mewakili kepentinganBNI di daerahnya ;e Hal itu ternyata dari perjanjian kredit dan surat penyerahan kredit macetkepada PUPN, hanya dilakukan Pimpinan Cabang BNI Tebing Tinggitanpa memerlukan perintah dan kuasa Direksi Pusat, Jakrata ;e Oleh karena itu, Cabang BNI dapat digugat sebagai pihak di depanpengadilan dan untuk itu Pimpinan Cabang bertindak
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-12-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 777/PDT/2018/PTDKI
Tanggal 31 Januari 2019 — HARIYATI WIDJAJA (DIRUT PT.JAYA NUR SUKSES) >< KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)JAKARTA IV CS
230 — 141
  • yang semakinmeningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yangdidahului dengan pengumuman lelang.(4) Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumendokumen lain yang dipersamakandengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturanperundangundangan.Pasal 5 PMK Lelang yang menyatakan :Halaman 29 dari 71 halaman Putusan Nomor 777/Pdt/2018/PT.DKI29.Lelang eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: Lelang EksekusiPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 22-12-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PID.SUS/2011
Tanggal 22 Desember 2011 —
80 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, sehingga secara mutantismutandis terhadap PT.BNI (Persero) Tbk tidak berlaku ketentuan hukumpublik seperti UndangUndang No.17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, UndangUndang No. 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, UndangUndang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UndangUndangNo.49 Prop Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 13-03-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 20 Februari 2019 — Penggugat:
ZULFAKAR
Tergugat:
1.KOPERASI CENDERAWASIH ARTHA
2.Nyonya Yoe Indriyani Rahwati
3.Kantor Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
4.Badan Pertanahan Nasional BPN Semarang
5.Otoritas Jasa Keuangan OJK Semarang
64 — 25
  • Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalahPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan LelangNegara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau BadanAlternatif Penyelesaian sengketa ;21.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata
Register : 11-10-2018 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 78/Pdt.Bth/2018/PN Sim
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat:
SULIATI
Tergugat:
1.PT.BANK TABUNGANPENSIUNANNASIONAL Tbk MUR Cabang Pematangsiantar
2.KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
3.SHOLATMIN WIJAYA
4.SARBANI
44 — 10
  • berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, Undangundang Nomor 10Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undangundang No. 19 Tahun2003 tentang BUMN, Undangundang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor33 tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan PiutangNegara/Daerah maka implikasinya adalah bank BUMN tidakdapat lagi melakukan penyelesaian kredit bermasalah melaluipihak ketiga yang dalam perkara ini adalah melalui PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN
Pengadilan PN GARUT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-03-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN GARUT Nomor 7/PDT.G/2015/PN.GRT
Tanggal 3 Nopember 2015 — DIAN TOHARI. DKK Lawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Cq Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Tasikmalaya
106 — 20
  • Haltersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap lelang yangdilakukan oleh BPPn dan PUPN; Pendapat H.Atja Sondjaja tersebut sejalandengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4039 K/Pdt/2001 yangdalam pertimbangannya menyebutkan sebagai berikut :a bahwa hak tanggungan atas obyek sengketa ini telah dilakukanpelelangan sesuai dengan prosedur yang ada, .....dst....dst;b bahwa....dst....dst....dan dengan demikian pembeli lelang harusdilindungi;c bahwa....dst....dst;Halaman 63 dari 87 Halaman Putusan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 91/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 9 April 2019 — Pembanding/Penggugat : Mira Tania
Terbanding/Tergugat I : Damianus Takendare
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Mega Tbk Cq. Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Mega Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : WAHYU ISMADI, SH. Notaris PPAT Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Agus Syamsudin SH
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Terbanding/Turut Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR
39 — 26
  • Nomor27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyiPasal 5 : Lelang Eksekusi termasuk tapi tidak terbatas pada : LelangEksekusi Panitia Urusan Piutang Negara ( PUPN ), LelangEksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, lelangEksekusi Harta Pailit, Eksekusi Pasal 6 UU HakTanggungan dan seterusnya;Pasal 13:ayat (1) : dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang haktanggungan dari pihak lain selain debitur/suami atauister debitur tereksekusi, maka pelaksanaan lelangdilakukan berdasarlan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Tanah
Register : 03-09-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 545/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT
Tanggal 29 Februari 2016 — 1. DANIEL SENDJAJA,SH.; 2. NY. YANTI; 3. PT. TEMA AMALAN; Lawan; 1. THOMAS SUPRAPMAN; 2. JOSEPH SENDJAJA; 3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANTOR WILYAH DJKN JAWA BARAT Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR; 4. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR
160 — 14
  • Para Penggugat didalam dalil gugatannya halaman 8 angka 13mendalilkan: Penjualan lelang berdasarkan risalah lelang No.206/2015 tanggal 25Februari 2015 adalah tidak sah karena Sdri.Netti Sriningsih,SH,Msi,Panitera/Sekertaris Pengadilan Negeri Cianjur melaksanakanlelangtanoa mendapat surat kuasa dari Tergugat Il.Jawaban Tergugat dan Tergugat Il:Bahwa Pertauran Pemerintah Nomor 93/PMK.06/2010, Pasal 5Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada : Lelang EksekusiPanitia Urusan Pitang Negara (PUPN
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata
Register : 19-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tbt
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
1.SUTRISNO
2.WARNIATI
Tergugat:
1.PT.Permodalan Nasional Madani PNM Cabang Pematang Siantar
2.Kepala PNM Unit Layanan Modal Mikro UlaMM Dolok Masihul
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
4.KRISTINA SIPAYUNG
5.Notaris PPAT Denilah Shofa Nasution SH,Mkn
220 — 21
  • Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakanputusan/penetapan pengadilan, dokumendokumen lain yangdipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalamperaturan perundangundangan.f) Pasal 5 PMK 93/2010 Jo PMK No. 27/PMK.06/2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang:Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: LelangEksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang EksekusiPengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit,Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum Penipuan
Putus : 21-09-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN BATAM Nomor 528/Pid.B/2015/PN.Btm
Tanggal 21 September 2015 — YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO
170 — 129
  • PDFCI yang pada saat itu) dalam proses PUPN;e Bahwa Terdakwa menjadi Direktur Utama PT. BRENT SECURITIESpada tahun 2004 sampai saat ini dengan komposisi kepemilikan sahamdiperusahaan tersebut 75% sedangkan sisanya sebesar 25% dimilikioleh koperasi karyawan PT. BRENT SECURITIES;e Bahwa sedangkan PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 13-03-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 169/Pdt.Bth/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
Nyonya Zubaidah
Tergugat:
1.PT. Bank CIMB Niaga Tbk
2.PT. Kalpataru Investama
4.Kementerian Keuangan Republik beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman
5.Prima Cable Indo
104 — 34
  • Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);. Lelang Eksekusi Pengadilan;abc. Lelang Eksekusi Pajak;d. Lelang Eksekusi harta pailit;e. Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT);f. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP);g. Lelang Eksekusi barang rampasan;h. Lelang Eksekusi jaminan Fidusia;i. Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barangyang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai;j..