Ditemukan 1529 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tantang tendang tingang tennang tangang tengeng
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 04-06-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PTUN KUPANG Nomor 7/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat:
1.SOFIA BALOE TOMBOY
2.VINSENSIUS BOSKO HEUK, SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG
Intervensi:
1.CHARLY YAPOLA
2.VALLENT PRIMA YAPOLA
3.ARDIE TRIO YAPOLA
4.RANDY PUTRA YAPOLA
178 — 53
  • tenggang waktu sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badanatau Pejabat tata usaha Negara ; Menimbang, bahwa tenggang waktu juga diatur dalamYurisprudensi No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yangmenyatakan bahwa Jangka waktu termaksud dalam ketentuan Pasal 55UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya KeputusanTata Usaha Negara yang merugikan ; Menimbang, bahwa ukuran penghitungan tengang
    waktumengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatukeputusan tata usaha negara ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun2015, yang pada pokoknya menyatakan tengang waktu pengajuangugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusantata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalahsejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tatausaha negara yang merugikan kepentingannya ; Menimbang,
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 14-09-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2017 — - RUDI GINTING (PENGGUGAT I) - ALPIAN SURBAKTI (PENGGUGAT II) - PT.DIZAMATRA POWERINDO (TERGUGAT)
39 — 25
  • SusPHI/2016/PN.MdnUndang undang No.2 tahun 2004 tengang PPHI, dimana padapenyelesian ditingkat mediasi tidak ada kata sepakat sehingga padatanggal 30 juni 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiSumut mengeuarkan surat Anjuran Nomor: 8846/DTKTR/VI/2016 ;Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undangundang No.2 tahun2004 tentang PPHI menyatakan dalam hal anjuran tertulis di tolaksalah satu pihak maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kePenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-04-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 25/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penggugat:
KENDRA
Tergugat:
BUPATI OGAN ILIR
Intervensi:
MUHAMMAD
212 — 84
  • Dengan demikian gugatan penggugat yang baru diajukan pada tanggal23 April 2020 telah melampaui tengang waktu 90 hari sebagaimana yang diaturdalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tatausaha Negara, yang berbunyi Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara.DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa Tergugat terlebin dahulu menyatakan menolak dengan tegas semuadan seluruh dalil dalil
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Ptk
Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Citra Krisyani, SH
Terdakwa:
TAJUDDIN Alias TAJU Bin BACU.
157 — 55
  • pengangkutan,penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang denganancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperolehpersetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuanmengekploitasi orang tersebut yaitu IRFAN, YULLA Bin KANDUNG, BATE,USMAN Bin MISENG, ARJUNA Bin MISEN, RAMLI, ANCA Bin KANDONG,RAHMA dan NURLINA Binti TENGANG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pendidikan
Register : 01-03-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/TUN/2017
Tanggal 4 April 2017 — Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NUR,Mpd.,DK VS I. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DOMPU., II. KEPALA PUSAT PENILAIAN PENDIDIKAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN., III. Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI;
218 — 321 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan diajukan telah melampaui tengang waktu (daluarsa);Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara (Peratun) mengatur bahwa Gugatan dapat diajukanhanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara. Ketentuan ini tidak ada pengecualian, artinya selaludihitung sejak diterimanya atau setelan diumumkannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3067 K/Pdt/2015
Tanggal 8 Maret 2016 — PARA AHLI WARIS ALMARHUM KOLONEL TOGI OLOAN SIMANJUNTAK, S.H DKK VS WIDI DJATMIKO DKK
84 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan halhal tersebut di atas serta mengingat bahwa ketentuanmengenai tengang waktu dalam hukum acara adalah ketentuan yangsifatnya memaksa (mandatory), yang mana dalam hal inil telah dilanggaroleh Pelawan, maka jelas telah terbukti secara sah dan meyakinkanbahwa Perlawanan/Verzet yang diajukan oleh Pelawan adalah cacathukum dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 129 ayat (2)HIR dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat agar menyatakan Perlawanan/Verzet yang
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 23-03-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 04-09-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 13/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
SAWIL A. HAKA, S.Sos
Tergugat:
BUPATI TOLITOLI
280 — 155
  • HAKA, S.Sos.tanggal 18 Nopember 2019, kepada saudara Penggugat tertanggal 20Desember 2019, kemudian Surat Gugatan didaftar padaKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 23 Maret2020, maka tenggang waktu yang diatur dalam pasal 55 UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor : 9tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun1986 tengang Peradilan Tata Usaha Negara dan dirubah denganUndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 PK/TUN/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — PT. KEBUNARIA vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
106 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengandemikian pengajuan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 08 Juli 2013 telah memenuhi ketentuan Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 joncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara), karena masih dalam tengang waktu 90(sembilan puluh) hari terhitung keputusan Tergugat di terima olehPenggugat;Il.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-05-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 08/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal 12 Mei 2016 — - SUDARSONO Melawan - BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - CAMAT KAPUAS BARAT KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - BPD DESA SEI KAYU KECAMATAN KAPUAS BARAT KABUPATEN KAPUAS
85 — 25
  • Tengang Waktu Pengajuan GugatanBahwa Objek sengketa tersebut penggugat ketahui dari BPD Desa SeiKayu pada tanggal 4 Desember 2015 ketika penggugat datang keKantor BPD Desa Sei Kayu namun sebelumnya penggugat juga telahmendengar dan membaca surat Kabar kalteng post yangditerbitnyatanggal1 Desember 2015 tentang pelantikan 149 Kepala Desase Kabupaten Kapuas pada akhir bulan Nopember 2015.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 03-07-2012 — Putus : 05-02-2013 — Upload : 03-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 37/G/2012/PTUN.Smg
Tanggal 5 Februari 2013 — 1.Ny. STEPHANIE RAHARDJA 2.Ny. MURDYANINGSIH Melawan WALI KOTA SEMARANG
72 — 159
  • gugatan:Objek gugatan dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 143/285/2002, tanggal 12 September2012, tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset KelurahanMenjadi Aset Pemerintah Kota Semarang ;Kepentingan :Putusan Perkara Nomor : 37/G/2012/PTUN.SMG.Halaman 5 dari 63 HalamanDalam perkara ini Penggugat berkepentingan untuk mengetahui secara hukumpemilik tanah garapan yang Penggugat beli dari Murdyaningsih sesuai Pasal 53ayat 1 UndangUndang No. 9 Tahun 2004 ; Tengang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 19-08-2020 — Putus : 02-10-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 290/PID/2020/PT BDG
Tanggal 2 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SONNY PRIADI Diwakili Oleh : AHMAD SYAUGHI AKBARI, SH.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BAYU IKA PERDANA, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : DWINANDA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : ANITA DIAN WARDHANI,SH
101 — 51
  • sesuaidengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 282/Pid.B/2020/PNCbi tangal 24 Juli 2020, dan Kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai denganHalaman 20 dari 79 Putusan Nomor 290 / PID/ 2020/PT.BDG.Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 282/Pid.B/2020/PN Cbi tangal28 Juli 2020, oleh Penitera Pengadilan Negeri Cibinong telah diberitahukan pulakepada mereka, dengan seksama dan dengan cara yang sepatutnya, untukmemeriksa dan mempelajari berkas perkara pidana yang dimintakan bandingtersebut, dalam tengang
    Cibinong tersebut diatas, dan permohonanbanding dari Jaksa Penuntut Umum telah pula diberitanhukan kepada TerdakwaSonny Priadi pada tanggal 24 Juli 2020, maka permintaan pemeriksaan dalamtingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umumtersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu sebelum 7 (tujuh) hari sejakputusan di jatuhkan, sehingga permohonan banding yang diajukan olehTerdakwa Sonny Priadi melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umumtersebut, dajukan masih dalam tengang
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Putus : 18-07-2013 — Upload : 04-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 01/G/2013/PT.TUN.JKT
Tanggal 18 Juli 2013 — TEGUH SUSILA HADI; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN ( BAPEK );
70 — 28
  • Nomor : 155/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 7 Agustus2012 Tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama TEGUH SUSILA HADINIP. 1976907181990031001 ( bukti P1);Menimbang, bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut telah diterimaoleh Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2012 sedangkan surat gugatan Penggugattersebut diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 3 Januari 2012, oleh karena itu pemeriksaan sengketaTata Usaha Negara tersebut masih memenuhi tengang
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 05-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 16-04-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 1/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 12 April 2018 — Penggugat:
Ir. SILAS, ST
Tergugat:
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
111 — 64
  • Pasal 87 UU Nomor. 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan;Tengang Waktu Pengajuan GugatanBahwa obyek gugatan pada huruf Adi atas, diterima oleh Penggugat pada tanggal07 November 2017, dengan demikian tenggang waktu diajukannya gugatan initelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 55 UU Nomor 5 Tahun1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;Legal Standing Penggugat1.Bahwa pada tanggal 09 Januari 2014 Penggugat diangkat sebagai KepalaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan berdasarkan
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 07-01-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 3/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
238 — 124
  • TENGANG WAKTU Bahwa Objek Sengketa (Surat Keputusan in casu) diterbitkan olehTergugat pada tanggal 15 Agustus 2018, yang kemudian Penggugatmengajukan Surat Pengaduan Keberatan yang ditujukan kepada BadanKepegawaean Derah Prvinsi Papua Barat, guna menyelesaikanpersoalan ini secara administrativ, yang kemudian Surat PengaduanKeberatan Penggugat diterima oleh Badan Kepegawaean Derah PrvinsiPapua Barat, sehingga pada tanggal 9 November tahun 2020, Penggugatdiberitahukan dan diserahkan beberapa berkas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 24-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 435 K/TUN/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs. PT. HATI PRIMA AGRO, DK
154 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kadaluwarsa;Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 51/Menhutll/2008 yangmenjadi obyek gugatan a quo diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2008,sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 11 Juli 2012 ataudengan kata lain gugatan Penggugat diajukan dalam tengang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Pertanahan
Register : 24-08-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PTUN KUPANG Nomor 23/G/2016/PTUN-KPG
Tanggal 30 Januari 2017 — DOMINGGUS DIDOEK (Penggugat) KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELU (Tergugat) H. HAMKA (Tergugat II Intervensi)
117 — 33
  • Penggugat telah mengetahui adanya objeksengketa sejak tahun 1986;Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan menganalisi dalilpara pihak dihubungkan dengan buktibukti para pihak, Majelis Hakimberpendapat bahwa penghitungan waktu Penggugat mengetahui adanyaobjek sengketa adalah tanggal 07 Juni 2016 (vide Bukti P1) dan tanggal 08September 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim berkesimpulan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Pengugatdiajukan telah melampaui tengang
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-07-2017 — Putus : 28-07-2017 — Upload : 26-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 284/PID.SUS/2017/PT MKS
Tanggal 28 Juli 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : Andi Kurnia, SH.,MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Haryanto B Als Anton Als Rico Bin Baalufu
36 — 18
  • Mei 2017, masih dalam tengang waktu yang disyaratkan oleh Undangundang, olehnya itu Terdakwa Haryanto alias Antonalias Rico Bin Baalufu, menolak Putusan Pengadilan Parepare dengan dasardan alasanalasan sebagai berikut :.DALAM EKSEPSIBahwa setelan mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Terdakwa,kemudian kami Penasehat hukum Terdakwa mengajukan Keberatan/Eksepsiatas Dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Selaatas perkara ini tertanggal 04 Januari 2017, yang amar putusannya sebagaiD
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 08-01-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 3/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 17 Mei 2018 — Penggugat:
CV REZEKI PUTIH dalam hal ini diwakili oleh E HILMAN
Tergugat:
POKJA ULP PENGADAAN BAHAN MAKANAN TAHANAN NARAPIDANA RUTAN KLAS II B PEKANBARU
115 — 91
  • Perubahan atas Undangundang RINomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara joUndangundang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua atas Undangundang RI Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara ditentukan Gugatan dapat diajukanhanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata UsahaNegara . dikaitkan dengan ketentuan tersebut maka objeksengketa bukan ditujukan kepada Penggugat, dan bukan juga diumumkan, maka tengang
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Register : 15-09-2011 — Putus : 09-06-2011 — Upload : 15-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 7/PID.SUS/2011/PN.SKA
Tanggal 9 Juni 2011 — MUHAMMAD BAHRUNNA
227 — 99
  • Secara kontrarioditafsirkan bahwa penyidik boleh menjadi saksi sepanjangmenerangkan fakta tentang apa yang dia lihat, dengaratau) alami sendiri selain itu dalam system hukumIndonesia ada kewajiban bagi setiap orang yangmengetahui adanya pelanggaran hukum pidana / tindakpidana untuk menjadi saksi tengang terjadinyapelanggaran hukum pidana tersebut. Tentang permasalahanobyektifitas keterangan yang diterangkannya menurutPutusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1417 K/Pdt/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — PT KARYA MULIA PERSADA, dkk VS MICHAEL CHRIST HARIANTO, S.E., S.H., M.H,
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor129/Pdt.G/2013/PN Sby pada tanggal 24 Juli 2013 telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap/inchract, karena Penggugat pada saat PutusanPengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak mengajukan upaya hukumdalam tengang wakiu sebagaimana ditentukan sesuai dengan ketentuanundang undang;.