Lubuk Bendahara Palma Industri Nomor 119tertanggal 18 Oktober 2011 dan/atau harus terlebin dahulu mendapatpersetujuan melalui RUPS sebagaimana diatur dalam ketentuanHalaman 8 dari 24 Putusan Nomor 154/PDT/2018/PT PBR10.Pasal 75 Ayat (1) undangundang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas ;Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1)Undangundang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yangpada pokoknya menyebutkan ; ........

RUPS mempunyai wewenangyang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dalambatas yang ditentukan dalam Undangundang ini dan/atau Anggarandasar dan selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 15 Ayat (1)Akta Pendirian PT.

Lubuk Bendahara Palma Industri Nomor 119) dan(Pasal 75 Ayat (1) undangundang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas) harus mendapat persetujuan dan/atau diketahuioleh Komisaris dan/atau mendapat persetujuan RUPS sehinggatindakan saudara Sukardi mencerminkan itikad tidak baik selakuDirektur yang menjabat pada saat itu ;Bahwa oleh karena tindakan Saudara Sukardi (ic.

Lubuk BendaharaPalma Industri melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Lubuk Bendahara Palma Industri padahal jelas dan tegas disebutkandalam Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian Tergugat menyebutkan dalamhal hal meminjam uang untuk dan atas nama Tergugat tidakdibenarkan bertindak sendiri ;8. Bahwa Pasal 75 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan ; ........

RUPS mempunyaiwewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris,dalam batas yang ditentukan dalam Undangundang ini dan/atauAnggaran dasar dan selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 15Ayat (1) Akta Pendirian PT.

Indo Veneer Utama Nomor 003/IVU/RUPS/ V/2008 tanggal 5 September 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa Il, IbuMariati dan Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli SertifikatTanah atas nama PT. Indo Veneer dan PT.

Indo Veneer Utama;56) 1 (satu) lembar Surat PT.Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPSTahunan dan RUPS Luar Biasa;57) 1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat HakGuna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;Hal. 13 dari 41 hal. Put.

Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPStahunan dan RUPS Luar Biasa;1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat HakGuna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;1 (satu) lembar Surat Kepala kantor Pertahanan Kabupaten KarangAnyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari

Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPStahunan dan RUPS Luar Biasa;1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran SertifikatHak Guna Bangunan dan Prosedur Pengurusan PerpanjanganSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 2;1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KarangAnyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada AriSutanto

Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPSTahunan dan RUPS Luar Biasa;1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat HakGuna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KarangAnyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari

MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 September 2016,dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan TinggiDKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa sesuai dengan bunyi Anggaran Dasar PT Sebatin, kuorumRUPSL adalah lebih dari Y2 (setengah) dari jumlah seluruh saham;Bahwa ketika diselenggarakan RUPS

ElsiniTirta pemegang saham 1.125 lembar (22,5 %) tidak hadir (karenadihadiri oleh kKuasanya bernama Fediric Tirta, tetapi kuasa tersebut tidakpernah memberikan surat kuasanya);Bahwa sesuai dengan kuorum di atas, karena pemegang saham yanghadir 100% dikurangi 22,5% = 77,5%, dengan demikian RUPS tersebutsah memenuhi kuorum karena sudah melebihi dari 2 dari jumlahseluruh saham;Bahwa RUPS tidak dapat memberikan kuasa kepada siapapun termasukkepada Tergugat , karena RUPS bukan organ yang berwenangmemberikan

Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (5), UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan "Dalam halDireksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugasdan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkanberdasarkan keputusan RUPS";3.

Indocentral Megah Garment untuk mengajukan gugatan dalamperkara ini" atas dasar pertimbangan hukum pada halaman 6 putusannyayaitu "Tuan Suprapto Tjioe (Penggugat) tidak dapat membuktikan bahwa iayang ditunjuk oleh anggota sebagai Anggota Direksi yang berhak mewakiliPersero untuk mengajukan gugatan a quo di Pengadilan dan adapunTerbanding semula Penggugat berdalin bahwa RUPS tidak bisa dilakukankarena Anggota Direksi yang lain sudah tidak aktif adalah dalih yang tidakdapat diterima karena dalam hal

demikian maka tentunya bisa sajadilakukan RUPS dengan cara dan prosedur yang telah ditentukan olehUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas akantetapi upayaupaya ini tidak pernah dilakukan oleh Tuan Suprapto Tjioesebagai salah seorang anggota Direksi PT.

IndoceniralMegah Garment berhak dan berwenang untuk mewakili PT.Indocentral Megah Garment mengajukan gugatan dalam perkara aquo tanpaharus ditunjuk oleh Anggota Direksi lainnya maupunmelalui RUPS untuk dapat mewakili perseroan, apalagi dalamanggaran dasar PT. Indocentral Megah Garment tidak menentukanadanya salah satu anggota direksinya mewakili perseroan tersebut.Sehingga setiap anggota direksi PT.

Dengan demikian Putusan Judex Facti yang "menyatakan TuanSuprapto Tjioe tidak mempunyai kwalitas sebagai mewakili PT.Indocentral Megah Garmen untuk mengajukan gugatan dalamperkara ini" dengan alasan harus ada penunjukkan dari anggotadireksi lainnya maupun melalui RUPS sebagai putusan yang salah/keliru dan melanggar hukum yang berlaku sebagaimana ketentuanPasal 98 ayat 1 jo. Pasal 98 ayat 2, UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;2.

Sarana Integrasi Primademi hukum bellum beralin kepada TERGUGAT 1 meskipunPENGGUGAT 1 telah menandatangani Akta RUPS PT.

SaranaIntegrasi Prima dikembalikan selurunnya kepada PARA PENGGUGATsebelum terjadi kesepakatan jual belli atau sebelum ditandatanganinyaAkta Berita Acara RUPS PT. SARANA INTEGRASI PRIMA No. 26 tanggal30 Maret 2020 dan Akta RUPS PT. Sarana Integrasi Prima tanggal 4 Me!2020.Bahwa sebagai akibat dibatalkannya kesepakatan untuk jual beli 100%saham PT.

Sarana Integrasi Prima demihukum seharusnya belum dapat beralih kepada Terbanding 1meskipun Pembanding 1 telah menandatangani Akta RUPS PT.

Sarana Integrasi Prima demihukum belum beralin kepada Terbanding 1 meskipun Pembanding 1telah menandatangani Akta RUPS PT.

Menyatakan BATAL DEMI HUKUM kesepaktan jual beli 100% saham PT.Sarana Integrasi Prima antara Para Pembanding dengan Terbanding 1 ;Halaman 86 dari 118 putusan Nomor 393/PDT/2021/PT BDG10.11.12.13.14.Menyatakan BATAL DEMI HUKUM Akta Berita Acara RUPS PT. SaranaIntegrasi Prima No. 26 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat olehTerbanding 2 atau setidaknya menyatakantidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat ;Menyatakan BATAL DEMI HUKUM akta Berita Acara RUPS PT.

Dengan surat keputusan itu Penggugat langsung menerima akibatdari keputusan tersebut dan tidak ditujukan untuk umum ; Final, Keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan pasti, karenatidak memerlukan persetujuan dari instansi lain, dan sudah langsungmenimbulkan hak dan kewajiban kepada Bank SumselBabel sertaPenggugat untuk melaksanakan hasil keputusan Tergugat tersebut,yaitu untuk mengundurkan diri dari Jabatan Direktur Umum padaBank SumselBabel dan Bank SumselBabel diminta menyesuaikanhasil RUPS

Selanjutnya berdasarkankeputusan RUPS Luar Biasa BPD SumselBabel tanggal 8 Desember2010, Penggugat diangkat menjadi Direktur Umum untuk periodeTahun 20442044 ; ...2.

Penggugat pada saat diangkat sebagai Direktur Umum berdasarkanKeputusan RUPS Luar Biasa BPD SumselBabel tanggal 8 Desember2010, telah menjalani Fit and Proper Test yang dilakukan oleh Tergugat ;Mengenai proses Fit and Proper Test yang dijalankan oleh Penggugatpada saat diangkat menjadi Direktur Umum dapat dijelaskankronologisnya sebagai berikut : "a) Bahwa pada saat Penggugat diangkat sebagai Direktur Umumberdasarkan RUPS Luar Bisa BPD SumselBabel tanggal 8Desember 2010, BPD SumselBabel pada tanggal

Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya diKantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegangsaham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan;3.

UCI,merubah susunan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisarisserta pemegang saham perseroan tersebut; bahwa Taufik Surya Darma tidak pernah memperlihatkan ataumemberikan akta tersebut kepada saya, namun saya ketahui adalahakta berita acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT.KPB nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dihadapan NotarisKhairu Subhan, S.H., di Samarinda tersebut ; bahwa saksi tidak hadir dalam RUPS PT.

., MBA Notaris di Jakarta ; bahwa saya tidak tahu siapa saja yang hadirdalam RUPS tersebut ;hal25 dari 51 hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2016/PN Smr bahwa saya tidak tahu siapa yang meminta diadakannya RUPS PT.KPB; bahwa saya tidak hadir dalam RUPS PT. KPB, dengan demikiansaya tidak mengetahui siapa yang menyerahkan akta no.15 tanggal10 Januari 2011 ; bahwa saya tidak tahu apakah sdr.

Taufik Surya Darma danArdiansyah Muchsin hadir dalam RUPS, karena saya tidak hadirsaat RUPS tersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwamembenarkan dan tidak keberatan ;10. KRITIPAL SINGH RAHEJA BIN BALBIR SINGH ; bahwa pemegang saham PT. KPB adalah OORJA (Batua) Pte Ltdmemiliki saham sebanyak 2.500 lembar saham setara dengan 50 %dari susunan kepemilikan saham, PT. UCI memiliki saham sebanyak2.000 lembar saham setara dengan 40 % dari susunan kepemilikansaham dan sdr.

PMA tersebut mengacu pada ketentuan pasal 51UU PT. dimana jika pemegang sahamnya hendak menjual hendakmenjual sahamnya dalam PT. tersebut harus menawarkan padapemegang saham lainya, karyawan dan sebagainya tanpadibutuhkan persetujuan RUPS, tentunya disyaratkan untukmemperoleh persetujuan untuk jual beli saham tersebut, tentunyadisyaratkan untuk memperoleh persetujuan BKPM, sedangkanBKPM mensyaratkan dilampirkan risalah RUPS yang menyetujui jualbeli saham tersebut,'korum RUPS yang ditentukan adalah

Notaris diJakarta, tanpa persetujuan Pengugat selaku Pemegang saham yang sah sebesar 30% adalah suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagiPenggugat, adalah sangat berdasar dan beralasan hukum apabila segala hasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa dari Tergugat I mengenai Persetujuan menjaminkan assetasset Tergugat I kepada Tergugat V sebagaimana Hasil Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Tergugat I yang berita acaranya dituangkan

51 dari 84 hal Putusan No.305/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 61 Undangundang No.40 Tahun 2007,tentang Perseroan Terbatas yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :Ayat 1 Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan kePengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yangdianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS,Direksi, dan / atau Dewan Komisaris .

/ RUPSLB yangdiajukan adalah tidak sah, karena tidak memenuhi kuorumsebab tidak mengikutsertakan Penggugat selakupemegangsaham sebesar 30%, namun Penggugat sama sekalitidak menjelaskan mengenai berapa jumlah kekayaanperseroan yang dijaminkan kepada tergugat V dan juga tidakmenjelaskan mengenai keabsahan ketentuan kuorum RUPS/RUPSLB.Bahwa sebagaimana ketentuan perundang undangan, penjaminankekayaan perseroan disyaratkan dengan persetujuan RUPS apabila asetyang dijaminkan melebihi 50% dari seluruh

harta kekayaan perseroan,begitupun kuorum RUPS juga telah ditentukan oleh undangundang.Bahwa karena Penggugat tidak mampu menjelaskan dalam gugatannyamengenai jumlah kekayaan perseroan dan tidak juga menjelaskan berapajumlah kuorum RUPS/ RUPSLB yang telah dilakukan, maka gugatanyang demikian mengandung cacat obscuur libel atau tidak jelas dan tidakterang isinya .Il.

/RUPSLB yang dilakukan adalah tidaksah karena tidak memenuhi kuorum sebab tidak mengikut sertakan Penggugatselaku Pemegang Saham 30% namun Penggugat sama sekali tidak menjelaskanmengenai berapa jumlah kekayaan perseroan yang dijaminkan kepada TergugatV dan juga tidak menjelaskan mengenai keabsahan ketentuan kuorum RUPS/RUPSLB ;e Bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya mengenai jumlahkekayaan perseroan dan juga tidak menjelaskan berapa jumlah kuorum RUPS/RUPSLB yang telah dilakukan

dalam akta Nomor 43 tanggal 22 Januari 2013 tentang beritaacara, RUPS yang dibuat oleh Notaris Sinwar Widjono Oei, SH.

saham di jual kepadaPenggugat; dan3 Pengangkatan Tuan Iwan Kurniawan sebagai KomisarisPerseroan;Selanjutnya selain merumuskan hasil RUPS Luar Biasa diatas Direksi dan Komisaris PTPinang Sejati Utama sepakat untuk mengangkat Tergugat II sebagai MarketingExecutive pada PT.

Denganadanya RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 113 makaPenggugat memiliki 100 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta) rupiah pada PT.

Tutisiani Wijono yang dilakukan dalam RUPS Luar Biasa dalam AktaNomor 43 (bukti P6 identik dengan bukti T.IIIIII7), dengan demikian Penggugattidak lagi memiliki saham di dalam PT.

Pinang Sejati Utama, maka dilakukanlah RUPS Luar Biasaoleh direksi dan komisaris untuk menunjuk Direktur Utama yang baru menggantikanposisi Penggugat, sebagaimana dalam Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pemberhentian Direksi harusberdasarkan kepada keputusan RUPS yang diatur dalam AD dan ART perusahaan.Dimana pemberhentian Penggugat dari jabatan Direktur Utama di PT.

Buana Cipta Perkasa (Tergugat I), oleh sebab itu terhadap RUPSLB PT.Buana Cipta Perkasa (Tergugat 1) yang telah dilaksanakan pada tanggal 28Februari 2018 dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu:Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Harisebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak meperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS, atas penjelasan dimaksud maka sudahpatut dan berasalah bahwa RUPSLB

dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.(4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) kepada pemegang

sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak meperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggalRUPS.

RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan;2. RUPS di selenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatatdan/atau dengan iklan dalam surat kabar;3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;4. RUPS dipimpin oleh Direktur. Selain itu sebagai alternatif lain RUPSdapat dipimpin oleh Komisaris;5.

Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yangtidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin olehKomisaris;6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapunyang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin olehsalah seorang anggota Dewan Komisaris;7.

Blue Bird Taxi perihalUndangan RUPS Tahunan No.254IDir/BBT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.Blanko Surat Kuasa RUPS tahunan.Pengiriman atas Bukti TI,TIV dan TV20a danBukti TI,TIV dan TV20b melalul kurir tanggal 22Mei 2013 langsung diterima oleh Lani Wibowo.Surat dari direktur PT.

Blue Bird Taxi perihalUndangan RUPS Tahunan No.254IDir/BBT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.Blanko Surat Kuasa RUPS tahunan.Pengiriman atas Bukti TIT dan TV21a danBukti TIT dan TV21b melalui kurir tanggal 22Mei 2013 kepada Kantor Advokat Kailimang &Ponto.Surat dari direktur PT.

Blue Bird Taxi perihalUndangan RUPS Tahunan No.254IDir/BBT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.Blanko Surat Kuasa RUPS tahunan.Pengiriman atas Bukti TIT dan TV22a danBukti TILT dan TV22b melalui Fax No.Pengiriman 30012485 Tanggal 22 Mei 2013kepada Kantor Advokat Kailimang & Ponto.Surat dari direktur PT. Blue Bird Taxi perihalSurat dari Direktur PT.

Blue Bird Taxi perihalUndangan RUPS Tahunan No.253/Dir/BBT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.Blanko Surat Kuasa RUPS Tahunan.Pengiriman atas Bukti TI,TIV dan TV25a danBukti TITM dan TV25b dikirim melalui kurirtanggal 22 Mei 2013.Surat dari direktur PT. Blue Bird Taxi perihalUndangan RUPS Tahunan No.253/Dir/BBT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.Blanko Surat Kuasa RUPS Tahunan.Pengiriman atas Bukti TI,TIV dan TV26a danBukti TIT dan TV26b dikirim kepada KantorAdvokat Kailimang & Ponto.Surat dari direktur PT.

Perseroan dan berdasarkan RUPS dinyatakan bahwa satusatunya direktur Perseroan yang memberikan perhatian penuh untuk mengelolaPT.

BPRPerbaungan Hombar Makmur berdasarkan hasil Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur tertanggal 10Januari 2000;3. Bahwa pada 29 April 2012 melalui surat no: 075/Pst/PHM2012, Tergugatmengajukan permohonan calon Direksi baru ke Bank Indonesia cabangMedan;4. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2012, melalui surat No. 079/Pst/PHM/2012,Tergugat juga mengajukan permohonan calon Komisaris baru kepadaBank Indonesia cabang Medan;5.

dibuktikan kebenarannya di dalampemeriksaan pokok perkara; Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat telah ada sejak tahun 1992 sampai dengan tahun2000 sebagai karyawan, dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan berwenang mengadili sengketa PemutusanHubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal56 Undang Undang No. 2 Tahun 2004, dan sengketa Penggugat statusnyasebagai Komisaris diselesaikan dengan RUPS

orang tidak mempunyai kedudukan tertentu, danPenggugat tidak lulus lalu Direksi menjumpai Penggugat menyampaikanbahwa dia tidak lulus maka tidak bisa lagi bekerja di BPR, hakhak nyatidak diketahui akan diberikan atau tidak, sedangkan pemberhentianPenggugat dinyatakan secara lisan ;Bahwa saksi menerangkan tidak ada surat yang menyatakan lulus dantidak lulus ;Bahwa saksi menerangkan waktu Penggugat kalah dari fit and proper testada dibicarakan tentang hak hak dari Penggugat dari ditawarkan dandalam RUPS

ada juga dibicarakan ;Dalam RUPS dibicarakan 16 x Gaji, tetapi Penggugat tidak menerima danyang menawarkann adalah Direktur Utama;Sutrasno (Saksi T2) :Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 1992 Penggugat sudah bekerja diPT.

BPR Perbaungan Hombar Makmur ; Bahwa saksi menerangkan hakhak Penggugat pernah di bahas di RUPSsebanyak Rp 2.500.000, namun dasar peraturannya yang tidakdiketahuinya, Penggugat tidak menerimanya karena tidak cocok menurutPenggugat pada saat itu saksi yang memberikannya ; Bahwa saksi menerangkan pada RUPS tahun 2012 dibicarakanmengenai jasa Penggugat ditawarkan 16 X gaji, saksi tidak mengetahuihal itu, dan setelah itu ada lagi RUPS ; Bahwa saksi menerangkan Penggugat kerja rangkap, selain Komisarispada

/RUPS LB.e Bahwa dengan adanya penyimpangan pengambilan uangdan pencairan uang BUMD untuk kepentingan pribadidalam perjanjian kerjasama PT.

Siak ada menerima laporan melalui RUPS sejaktahun 2007 s/d tahun 2009 tapi waktu itu saksi katakan saksi bisa menerimaRUPS tapi apakah RUPS itu bagian dari kredit macet dan mereka mengatakankalau RUPS itu tidak berhubungan dengan kredit macet dan kredit macet itu adacatatannya ;Bahwa pengelolaan modal saksi serahkan pada internal PT.

Indrapuri Wahana Asia dibuat sebelum RUPS atau setelah RUPS ;Bahwa saksi tidak tahu sebelum RUPS ada Garansi SKBDN, yang saksi tahuada SKBDN yang nilainya + Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yangkegunaannya untuk pembiayaan pupuk, saksi lihat karena ada lampirannya ;Bahwa usaha penyaluaran pupuk itu setahu saksi diberikan pada perorangan ;Bahwa PT.

atausebelum RUPS ; Bahwa kredit macet PT.

Jadi kalau ada keputusan keputusandari RUPS ataupun dewan Komisariskomisaris dan lainnya yang jelas iasebagai RUPS terhadap BUMD yang bersangkutan.

Nomor249 tanggal 24 Desember 1997 perihal Berita Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.Gajah Tunggal Mulia, diketahui :1. bahwa rapat dihadiri dan diwakili para pemegang saham perseroan, yang mewakiliseluruh saham yang hingga kini telah dikeluarkan oleh perseroan yakni sejumlah4.000.000 (empat juta) saham, @ Rp 1.000.0002. bahwa para pemegang saham setuju untuk mengeluarkan saham dalam portepelsejumlah 2.000.000 saham senilai Rp 2.000.000.000.000 yang diambil bagian olehPT.Daya Patria Corporation, sehingga

Erly Soehandjojo SH Nomor 249tanggal 24 Desember 1997 hanya berisi persetujuan dari RUPS kepada Direksi untukmenerbitkan saham baru dan belum merupakan realisasi penambahan saham baru;bahwa Terbanding menggunakan dalil Pasal 4 ayat (1) huruf g UndangUndang PPh: Yangmenjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan penghasilan....dengan dan dalambentuk apapun termasuk: (g) dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun.....dan dalammemori penjelasan huruf (g) angka 5 yang berbunyi:pencatatan tambahan

Ketetapan Pajak untuk tahun pajak 2007 dengan nilai koreksi DasarPengenaan Pajak sebesar Rp 2.000.000.000.000 tersebut;bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun2008, dijelaskan bahwa atas deviden, harus dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari brutooleh pihak yang membayarkan;bahwa Pasal 56 dan Pasal 58 ayat (1) UU PT mengatur bahwa Direksi menyusun laporanTahunan untuk diajukan kepada RUPS

SoetardjoBerdasarakan RUPS tanggal 29 Juni 2006Dewan Komisaris Komisaris Utama KomisarisDewan DireksiIr. RMA Amirullah, SSIr. Abdul Gaffar Anmad SyukurHal. 8 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2017/PT SBYDirektur Utama : Dahlan IskanDirektur : Drs. Soerhardi, MBA* Berdasarkan pasal 11 Keputusan RUPS PT.

Soerhardi, MBA Berdasarkan Pasal 11 Keputusan RUPS PT.

Pada setiap rapat Terdakwa selalumengingatkan bahwa segala proses harus sesuai dengan SOP ;Bahwa dasar penjualan asset Kediri dan Tulung Agung adalahkeputusan RUPS ;Bahwa RUPS dimulai dengan Pra RUPS (dibedah 1 tahun) berkali kalimembedah, yang hadir dari PT PWU Ketua Team dan Pak Suhardi danKepala Biro Kantor Gubernur ;Bahwa Aset Kediri, Tulung Agung ataupun semua yang dilakukanDireksi dibahas di Pra RUPS ;Bahwa SK atau dokumen pembentukan Tim Penjualan Asset benar ;Bahwa terhadap asset Tulung Agung

PWU Ketua Team dan Pak Suhardi danKepala Biro Kantor Gubernur ;Bahwa Aset Kediri, Tulung Agung ataupun semua yang dilakukanDireksi dibahas di Pra RUPS ;Bahwa Personal Garantie di BNI 46 sekarang sudah lunas pabrikterbesar sering menang tander ;Bahwa RUPS dan ke Il tidak dilakukan pelepasan asset karena belumtertata sedangkan RUPS berikutnya baru diputuskan ;Bahwa Aset PT.

PWU Ketua Team dan Pak Suhardi danKepala Biro Kantor Gubernur ;Bahwa Aset Kediri, Tulung Agung ataupun semua yang dilakukanDireksi dibahas di Pra RUPS ;Bahwa Personal Garantie di BNI 46 sekarang sudah lunas pabrikterbesar sering menang tander ;Bahwa RUPS dank e II tidak dilakukan pelepasan asset karena belumtertata sedangkan RUPS berikutnya baru diputuskan ;Bahwa Aset PT.

Pasal 66 ayat (1) : Direksi menyampaikan laporan tahunankepada RUPS setelah ditelaaholehDewan Komisaris dalam jangka waktupaling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku perseroan berakhir; Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 26/Pdt/2019/PTMDNb. Pasal 78 ayat (2) : RUPS tahunan wajib diadakan dalamjangka waktu paling lambat 6(enam) bulansetelah tahun buku berakhir;c.

Pasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunansebagaimana dimaksudDalam Pasal 78ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksudDalam pasal 78 ayat (4) dengandidahului RUPS;23.Bahwa dikarenakan tindakan Tergugat yang bertindak seolaholahPenggugat bukanlah lagi bagian dari Direksi maupun bagian dariPemegang Saham seperti yang tercantum diatas, maka hal inimenyebabkan kerugian material dan immaterial sebagai berikut:a.

memasuki perusahaandan/atau tidak mengizinkan akses apapun kepada Penggugatterhadap perusahaan;25.Bahwa dikarenakan tindakantindakan yang dilakukan oleh Tergugattersebut telah merugikan Penggugat maka sesuai pasal 61 ayat (1) UUNo. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang adalah sebagaiberikut setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapperseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakanperseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS

Pasal 142 Ayat 1 huruf a dimana pembubaran perseroan terjadiberdasarkan keputusan RUPS,d.

PenetapanPeraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukHalaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/20144.7.pengurangan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d didahuluidengan keputusan RUPS untuk Persero dan Perseroan Terbatasdan keputusan Menteri untuk Perum.e.

Bahwa menurut Pemohon, dalam PP No. 72 Tahun 2014 tidak adapengaturan mengenai penyelesaian status dan hak karyawan dariPerseroan yang diambilalih sehingga merugikan kepentingan karyawan,Pembubaran BUMN tanpa didahului RUPS dan tidak dilakukanoJehkurator sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125, 126,142 UU Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;3.

Bahwa menurut Pemohon, semua perubahan bentuk perusahaanBUMN harus ditegaskan oleh PP dan harus didahului denganmekanisme RUPS, sedangkan penerbitan PP 72 Tahun 2014 tidakdidahului RUPS pada masingmasing PTPN, sehinggabertentangandengan Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 PP 45 Tahun2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan PembubaranBUMN.ll.

Pengalihansaham yang dimaksud merupakan saham yang dimiliki oleh Negara RI., dankeberatan Pemohon terkait RUPS tidak ada relevansinya, karena Pemohonbukanlah pemegang saham PTPN I, Il, IV sampai dengan XIV, malainkanhanya sebagai pekerja di PTPN tersebut.

Karenaberdasarkan Pasal 94 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas secara tegas dinyatakan Anggota Direksidiangkat oleh RUPS. Tergugat adalah bagian dari RUPS, danTergugat tidak pernah menghadiri RUPS atau memberi persetujuandalam RUPS terkait pengangkatan Direksi yang yang memberikuasa dalam perkara aquo.

Tergugat adalah bagian dari Organ Perseroan (RUPS)Penggugat, sangat tidak patut dan berdasarkan hukum jika Direksiperseroan Penggugat (pengangkatannya tidak sah) menggugat Tergugatatas dasar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapperseroan Penggugat.ll. MATERI GUGATAN PENGGUGATSetelah membaca gugatan Penggugat, maka dapat diketahui yangmenjadisubstansi gugatan Penggugat adalah sebagai berikut.7.

Karena berdasarkan Pasal 94 ayat (1)UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas secaraHalaman 18 dari 39 halaman putusan perkara Nomor : 551/Pdt/2019/PT.DKI11.10.2.tegas dinyatakan Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Tergugatadalah bagian dari RUPS, dan Tergugat tidak pernah menghadiriRUPS atau) = memberi persetujuan dalam RUPS terkaitpengangkatan Direksi yang yang memberi kuasa dalam perkaraaquo.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 52 ayat (1)UU Nomor40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tergugat sebagaipemegang/pemilik saham perseroan Penggugat, berhakmenghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS perseroanPenggugat.Bahwa berdasarkan dalildalil yang diuraikan oleh Tergugattersebutdi atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan tidak dapat diterima (niet onvsnkelijk verklaard).Gugatan Penggugat kabur dan tidak

12.3.Bahwa berdasarkan uraian dalildalil tersebut di atas, mohonkiranya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugatuntuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidakdapat diterima (niet onvsnkelijk verklaard).Gugatan premature, karena belum ada pemberitahuan/perundinganataupun RUPS perseroan Penggugat membahas pokok sengketa aquo.13.1.

atas pertimbangan Dewan Pengawas danberdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku;Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan ataumelepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BKKberdasarkan persetujuan Bupati/Walikota atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas dan ketentuan lain yang berlaku;Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BKK berdasarkanpersetujuan Bupati/Walikota atau RUPS atas pertimbangan DewanPengawas;Mengadakan pinjaman atau perjanjian lainnya dengan

RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas;Hal. 3 dari 68 hal. Put.

atas pertimbangan Dewan Pengawas danberdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku;Membeli, menjual atau) dengan cara lain mendapatkan ataumelepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BKKberdasarkan persetujuan Bupati/Walikota atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas dan ketentuan lain yang berlaku; Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BKK berdasarkanpersetujuan Bupati/Walikota atau RUPS atas pertimbangan DewanPengawas;Mengadakan pinjaman atau perjanjian lainnya dengan

Kepala Negara;Bahwa berbeda dengan perusahaan daerah lainnya, Terdakwa DWIPURWANDARI, Sip menjadi Kepala SUB Bidang dan Kasi PD BKK WediKabupaten Klaten diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Sahamatau RUPS, sehingga Terdakwa bertanggungjawab kepada Rapat UmumPemegang Saham atau RUPS, jadi bukan bertanggunggjawab terhadappemerintah atau Negara;Dengan pemisahaan kekayaan dan modalnya berupa saham, makasecara hukum, setiap kerugian PD BKK Wedi Kabupaten Klaten adalahkerugian PD BKK Wedi Kabuapaten

, olehkarenanya sebagaimana BUMD yang berbentuk perseroan terbatas,maka untuk menentukan kerugian adalah bukan wewenang BPKP,akan tetapi hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):Dengan terbuktinya Ahli SURANTO, SE.

TribharataSejati;Bahwa dengan kondisi yang demikian tentu saja membuat Tergugat secara sepihak dan melawan hukum berusaha mengalihkan asetatau harta perseroan tanpa persetujuan dari Penggugat dalam suatuRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Bahwa akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, tanpa terlebihdahulu mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),Tergugat justru secara sepihak dan sewenangwenang melakukantindakan atau perbuatan berupa penjualan aset atau harta perseroantanpa terlebih dulu mendapatkan persetujuan melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sehingga jelas atas perbuatannyatersebut, Tergugat telah melakukan suatu tindakan atau perbuatanyang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);22.

Bahwa Tergugat Il juga tidak memeriksa mengenai adatidaknya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Hal 8 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI28.29.terkait penjualan aset perseroan PT.

(Turut Tergugat Il), Notaris KotaBekasi menunjukkan bilamana Turut Tergugat II patut diduga telahbekerjasama dengan Turut Tergugat maupun Turut Tergugat II danTurut Tergugat Ill untuk melakukan suatu perbuatan hukum tanpaadanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Perseroan, PT.

Tribharata Sejati perlu terlebihdahulu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Perseroan PT. Tribharata Sejati;Hal 15 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI53.54.55.56.Bahwa sedangkan Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Illbertindak selaku pembeli atas asset perseroan satusatunya milikPT.