Bahwa suatu sangkalan tersebut bukan merupakanhal yang subtantif mengenai pokok perkara. olehkarenanya terhadap sangkalansangkalanTerdakwa tersebut Majelis berpendapat haruslah dikesampingkan.Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 57k/PM.III18/AD/VII/2020MenimbangMenimbangBahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan adalah berupa Suratsurat yaitu :1.2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUDMasohi Nomor 44518/FMRSUDM/IV/2020tanggal 11 April 2020 atas nama Sdri.

Atas Nama TerdakwaNOAK GANAP Alias NOAK Secara subtantif tidak menguraikan unsurunsurpidana yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (2) KUP Pidana Subsidair Pasal351 ayat (1) KUH Pidana.Bahwa sebelumnya, Terdakwa NOAK GANAP Alias NOAK adalah seorang KepalaDesa aktif maka dengan sendirinya Terdakwa terikat secara lahiria dan batiniadengan tugas dan tanggungjawab social yang bermunculan dimasyarakat tentulahbukan persoalan mudah yang setiap saat harus melakukan control sebagaimanadi pertegas dalam UundangUndang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 8 September 2020yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanHalaman 26 dari 29 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Mtrhukuman karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akanperbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang olehPemerintahMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif

menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan daliterjadinya perselisinan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai sifatcemburu yang melampaui batas jika Pemohon keluar rumah Termohon menuduhPemohon bertemu dengan perempuan lain, apabila dijelaskan selalumenyepelekan Pemohon, serta selalu melawan dan mengabaikan nasehatPemohon.Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (fe/telijike gronden) danalasan hukum (rechtelijike gronden) yang tertuang dalam posita permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif

Dalam Arbitrase ke2 ini Termohon Il kembali menuntutganti kerugian yang diklaim sebagai haknya untuk mendapatkan pembagianpenghasilan berdasarkan PKS untuk periode 31 Mei 2007 sampai dengantanggal 29 Juli 2008 (saat ditandatanganinya formalitas Berita AcaraPengakhiran PKS) padahal secara subtantif sudah amat sangat jelas bahwadalam Arbitrase ke1, Termohon Il sudah memohon ganti kerugian untuk ProfitOpportunity Lost sampai dengan akhir masa PKS (4 tahun 2 bulan), dan hal inisesuai dengan ketentuan

Penggunaan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN Sebagai DasarPemberhentianMenimbang, bahwa salah satu aspek subtantif yang penting untukdiperhatikan dalam penerbitan suatu keputusan adalah, apakah badan/pejabat tatausaha negara telah memilin dasar hukum yang tepat dan benar untuk terbitnyasuatu keputusan, dikaitkan dengan fakta atau peristiwa hukum yang menjadi alasanterbitnya suatu keputusan;Menimbang, bahwa dalam kasus a quo, Penggugat diberhentikan dengantidak hormat sebagai pegawai negeri sipil dikarenakan

b.b. ... dan seterusnya; atauc. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyal kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan.Menimbang, bahwa jika dicermati dan diperbandingkan antara ketentuandalam Pasal 23 ayat (5) huruf c UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 denganPasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014, jelas terlihat tidakterdapat perbedaan rumusan yang subtantif

Penggugat yang memohon agar Objek Sengketadicabut beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya kepada Tergugatdiwajibkan untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar merehabilitasi/memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaiaparatur sipil negara seperti semula sebelum terbitnya keputusan Objek Sengketa,Hakim Anggota dan Hakim Anggota II berpendapat tuntutan tersebut tidak dapatdikabulkan, dengan pertimbangan bahwa secara subtantif

Oleh karena itu, kepentingan dapat dipahami dariDoktrin maupun Yurisprudensi;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif adalah, nilai yangharus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubunganhukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negarayang menjadi Objek Sengketa (Indroharto, Usaha Memahami UndangUndangTentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Il, Sinar Harapan, Jakarta, hal.3740);Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwaPenggugat

Kepabeananberkaitan dengan Surat Permintaan Ahli dalam Bidang Kepabeanan olehKepala Kantor UB Kepala Bidang Penindakan dan Penyelidikan danBarang Hasil Penindakan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, makaKepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sumatera Utaramenunjuk Ahli untuk menjadi Ahli dalam perkara tersebut dengan dibekalioleh Surat Tugas;Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang Kepabeanan dan adapunlatihan Kedinasan yang menunjang keahlian Ahli dibidang Kepabeananadalah sebagai berikut :Diklat Teknis Subtantif

sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kesatu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 8 September 2020yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanhukuman karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akanperbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang olehPemerintahMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif

Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang RumahTahanan Negara Kepada Kepala Kantor Wilayah.Pasal 5 tersebut semakin membuat terang bahwa remisi diusulkan, artinyakarena sifat usulan maka tidak lain selain diartikan sebagai : belum final, belummengikat, belum mempunyai akibat hukum dan belum dapat dilaksanakannyasuatu keputusan, serta oleh karena masih bersifat usulan maka bisa saja usulantersebut ditolak atau juga dikabulkan sepanjang usulan tersebut memenuhisyarat administrasi dan syarat subtantif

Bahwa suatu sangkalan tersebut bukan merupakanhal yang subtantif mengenai pokok perkara. olehkarenanya terhadap sangkalansangkalanTerdakwa tersebut Majelis berpendapat haruslah dikesampingkan.Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 57k/PM.III18/AD/VII/2020MenimbangMenimbangBahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan adalah berupa Suratsurat yaitu :1.2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUDMasohi Nomor 44518/FMRSUDM/IV/2020tanggal 11 April 2020 atas nama Sdri.

Nex, akan tetapi tidak didukung buktibuktiberupa dokumen eksport yang merupakan realisasi dari perjanjiantersebut;Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding dan/Tergugat dan Il, Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memoribanding tertanggal 14 Oktober 2020 pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa TERBANDING menolak dalildalil Para PEMBANDING padabagian kesimpulan karena tidak benar lagilagi pada pokoknya hanyamerupakan pengulangan dalildalil sebelumnya berkutat pada halhalyang tidak subtantif

Judex Facti sebelum mempertimbangkan faktafakta yangterungkap dipersidangan Judex Facti telah menyatakan objeksengketa secara formil dan subtantif tidak mengandung cacathukum sesuai dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 11alinea ke2 redaksinya dikutip sebagai berikut :Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum teruraidiatas dihubungkan dengan peraturan perundangundanganhukum yang berlaku dibidang lingkungan hidup sertapengertianpengertian pokok terurai diatas, makasesungguhnya secara subtansi

Gugatan Para Penggugat kabur,Dalam gugatan para Penggugat subjek/pihak (Tergugat II) tidak disebutkanalamat asli Tergugat II;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat Iltersebut, Majelis memandang secara subtantif telah ditujukan kepada orangyang tepat, sekalipun alamat yang dicantumkan dalam gugatan para Penggugattidak senyatanya tempat tinggal Tergugat Il, namun kenyataannya Tergugat

merupakan keputusanyang dikecualikan dan jika dinubungkan dengan ketentuan pasal 87huruf b dan d Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusanyang diterbitkan oleh Bupati Sinjai (Tergugat ) harus diuji dari sisisubtansi penerbitannya apakah tindakan Penggugat memenuhiketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b ataukah memenuhi ketentuanpasal 87 ayat (4) huruf d, sehingga untuk mengetahui hal tersebutharus dilakukan pengujian lebih mendalam secara subtantif

yang pertama mengajukan permohonan hak atasdisain industry kepada Tergugat II ( Dir.Jend HAKI) yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasaratas asas orang yang pertama mendisain.lebih lanjut untuk keperluan publikasi atau pengumuman pendaftaranpermohonan hak atas disain industry,dalam pemeriksaan juga di lakukan pengklasifikasian permohonan sesuai denganketentuan yang berlaku sepanjang tidak melangar pasal 2 dan ayat 4 UndangUndang No. 31 Tahun 2000 tentang itikadbaik;4 Bahwa syarat subtantif

atas permintaan pendaftaran merek yang berkaitan denganpenilaian substantif termasuk menilai ada tidaknya persamaan padapokoknya diantara merekmerek adalah dilakukan pemeriksa merekselaku pejabat fungsional khusus yang diangkat oleh Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia R.I. sedangkan yang berwenang untukmenjawab surat yang berkaitan denga pertanyaan ada tidaknyapersamaan pada pokoknya diantara merekmerek adalah kewenanganDirektur Merek, sehingga Direktur Merek tidak perlu menunggu hasilpemeriksaan subtantif

Bahwa keadilan Subtantif tidak boleh diartikan secara hitam putihdiartikan sebagai keharusan dalam membuat putusan yang keluar dariundangundang sebab keadilan harus dicari sendiri dengan menggalirasa keadilan dalam masyarakat sekaligus bisa menerapkanperundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia;2. Bahwa dalam menegakkan hukum nilainilai hukum adat haruslahdipertahankan;3.

batas waktutersebut.Bahwa lewatnya waktu 180 hari sebagaimana diuraikan di atas, tidakmembuat Keputusan Bapek tidak sah dan Cacat hukum, KeputusanBadan pertimbangan Kepegawaian tetap sah dan tidak cacat hukum,hal. 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jktmengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak, sehingga meskipunTergugat terlambat mengambil keputusan, tetapi karena keputusanTergugat yang menguatkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentanghukuman disiplin atas Penggugat yang secara subtantif

serta kurang ajar kepada pemohon yang33dilakukannya setiap kali bertengkar dan Puncak perselisihan danpertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi Bulan Oktober 2015yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon Pisah Rumah.Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkanadanya perselisihan dan pertengkaran tetapi menurut termohonpertengkaran tersebut terjadi sejak pemohon dan termohon kembali keBekasi dan penyebabnya menurut termohon pemohon selalumempermasalahkan halhal kecil yang tidak subtantif