Bahwa Pemohon menolak dengantegas dalil jawaban Termohon dalamangka 6 karena memang pada saatmasih berkumpul antara Pemohon danTermohon secara terus menerus terjadipercekcokan yang tidak mungkin dapatdipersatukan lagi yang ditenggaraiantara Pemohon dengan Termohonterdapat perbedaan prinsip, sehinggakeduanya tidak memiliki kesamaancara pandang dan ~visi' didalammengarungi kehidupan rumah tanggahal ini bukan masalah yang subyektifbagi Pemohon melainkan masalahyang sangat subtantif dan urgen bagiPemohon

Bahwa eksepsi Tergugat sangatlah tidak subtantif karena hanyamenyebutkan gugatan Penggugat kabur dengan alasan yang sangatabsurd, padahal tidak ada kolelasi secara langsung antara lama bekerjadan kewenangan pembayaran hak;b.

Atas Nama TerdakwaNOAK GANAP Alias NOAK Secara subtantif tidak menguraikan unsurunsurpidana yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (2) KUP Pidana Subsidair Pasal351 ayat (1) KUH Pidana.Bahwa sebelumnya, Terdakwa NOAK GANAP Alias NOAK adalah seorang KepalaDesa aktif maka dengan sendirinya Terdakwa terikat secara lahiria dan batiniadengan tugas dan tanggungjawab social yang bermunculan dimasyarakat tentulahbukan persoalan mudah yang setiap saat harus melakukan control sebagaimanadi pertegas dalam UundangUndang

Penggunaan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN Sebagai DasarPemberhentianMenimbang, bahwa salah satu aspek subtantif yang penting untukdiperhatikan dalam penerbitan suatu keputusan adalah, apakah badan/pejabat tatausaha negara telah memilih dasar hukum yang tepat dan benar untuk terbitnyasuatu keputusan, dikaitkan dengan fakta atau peristiwa hukum yang menjadi alasanterbitnya suatu keputusan;Menimbang, bahwa dalam kasus a quo, Penggugat diberhentikan dengantidak hormat sebagai pegawai negeri sipil dikarenakan

b.b. ... dan seterusnya; atauc. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyal kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan.Menimbang, bahwa jika dicermati dan diperbandingkan antara ketentuandalam Pasal 23 ayat (5) huruf c UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 denganPasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014, jelas terlinat tidakterdapat perbedaan rumusan yang subtantif

hukum untuk dikabulkan dan karenanya kepada Tergugatdiwajibkan untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar merehabilitasi/memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaiHalaman 63 dari 87 halaman, Putusan Nomor 08/G/2019/PTUN.PGPaparatur sipil negara seperti semula sebelum terbitnya keputusan Objek Sengketa,Hakim Anggota dan Hakim Anggota II berpendapat tuntutan tersebut tidak dapatdikabulkan, dengan pertimbangan bahwa secara subtantif

Judex Facti sebelum mempertimbangkan faktafakta yangterungkap dipersidangan Judex Facti telah menyatakan objeksengketa secara formil dan subtantif tidak mengandung cacathukum sesuai dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 11alinea ke2 redaksinya dikutip sebagai berikut :Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum teruraidiatas dihubungkan dengan peraturan perundangundanganhukum yang berlaku dibidang lingkungan hidup sertapengertianpengertian pokok terurai diatas, makasesungguhnya secara subtansi

Nex, akan tetapi tidak didukung buktibuktiberupa dokumen eksport yang merupakan realisasi dari perjanjiantersebut;Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding dan/Tergugat dan Il, Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memoribanding tertanggal 14 Oktober 2020 pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa TERBANDING menolak dalildalil Para PEMBANDING padabagian kesimpulan karena tidak benar lagilagi pada pokoknya hanyamerupakan pengulangan dalildalil sebelumnya berkutat pada halhalyang tidak subtantif

Penggunaan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN Sebagai DasarPemberhentianMenimbang, bahwa salah satu aspek subtantif yang penting untukdiperhatikan dalam penerbitan suatu keputusan adalah, apakah badan/pejabat tatausaha negara telah memilin dasar hukum yang tepat dan benar untuk terbitnyasuatu keputusan, dikaitkan dengan fakta atau peristiwa hukum yang menjadi alasanterbitnya suatu keputusan;Menimbang, bahwa dalam kasus a quo, Penggugat diberhentikan dengantidak hormat sebagai pegawai negeri sipil dikarenakan

b.b. ... dan seterusnya; atauc. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyal kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan.Menimbang, bahwa jika dicermati dan diperbandingkan antara ketentuandalam Pasal 23 ayat (5) huruf c UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 denganPasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014, jelas terlihat tidakterdapat perbedaan rumusan yang subtantif

Penggugat yang memohon agar Objek Sengketadicabut beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya kepada Tergugatdiwajibkan untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar merehabilitasi/memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaiaparatur sipil negara seperti semula sebelum terbitnya keputusan Objek Sengketa,Hakim Anggota dan Hakim Anggota II berpendapat tuntutan tersebut tidak dapatdikabulkan, dengan pertimbangan bahwa secara subtantif

Kepabeananberkaitan dengan Surat Permintaan Ahli dalam Bidang Kepabeanan olehKepala Kantor UB Kepala Bidang Penindakan dan Penyelidikan danBarang Hasil Penindakan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, makaKepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sumatera Utaramenunjuk Ahli untuk menjadi Ahli dalam perkara tersebut dengan dibekalioleh Surat Tugas;Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang Kepabeanan dan adapunlatihan Kedinasan yang menunjang keahlian Ahli dibidang Kepabeananadalah sebagai berikut :Diklat Teknis Subtantif

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 8 September 2020yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanHalaman 26 dari 29 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Mtrhukuman karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akanperbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang olehPemerintahMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif

menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan daliterjadinya perselisinan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai sifatcemburu yang melampaui batas jika Pemohon keluar rumah Termohon menuduhPemohon bertemu dengan perempuan lain, apabila dijelaskan selalumenyepelekan Pemohon, serta selalu melawan dan mengabaikan nasehatPemohon.Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (fe/telijike gronden) danalasan hukum (rechtelijike gronden) yang tertuang dalam posita permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif

Oleh karena itu, kepentingan dapat dipahami dariDoktrin maupun Yurisprudensi;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif adalah, nilai yangharus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubunganhukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negarayang menjadi Objek Sengketa (Indroharto, Usaha Memahami UndangUndangTentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Il, Sinar Harapan, Jakarta, hal.3740);Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwaPenggugat

Bahwa suatu sangkalan tersebut bukan merupakanhal yang subtantif mengenai pokok perkara. olehkarenanya terhadap sangkalansangkalanTerdakwa tersebut Majelis berpendapat haruslah dikesampingkan.Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 57k/PM.III18/AD/VII/2020MenimbangMenimbangBahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan adalah berupa Suratsurat yaitu :1.2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUDMasohi Nomor 44518/FMRSUDM/IV/2020tanggal 11 April 2020 atas nama Sdri.

serta kurang ajar kepada pemohon yang33dilakukannya setiap kali bertengkar dan Puncak perselisihan danpertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi Bulan Oktober 2015yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon Pisah Rumah.Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkanadanya perselisihan dan pertengkaran tetapi menurut termohonpertengkaran tersebut terjadi sejak pemohon dan termohon kembali keBekasi dan penyebabnya menurut termohon pemohon selalumempermasalahkan halhal kecil yang tidak subtantif

No. 276/Pdt.G/2017/PA Mrs.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif dapat disimpulkan bahwa Pemohonmengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraiansebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaituantar suami dan ister!

berselingkuh denganwanita lain tanpa adanya bukti dan ketika marah Termohon suka berkata kasarterhadap Pemohon dan sejak bulan Desember 2019 Termohon memutuskanuntuk pulang kerumah orang tua Termohon dalam keadaan hamil denganalasan pekerjaan Pemohon yang jauh dari rumah sehingga menyebabkanPemohon jarang pulang karena tuntutan pekerjaan.Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijkke gronden)dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam positapermohonan Pemohon tersebut, maka secara subtantif

Bahwa dipilihnya Pengdilan Negeri Klas IA Khusus Makassar olehPENGGUGAT untuk menyelesaikan masalah ini secara subtantif tidak sematamata hanya didasari oleh pertimbangan hak Opsi yang dimiliki olehPENGGUGAT sebagaimana diatur dalam ketentuan Perjanjian jual beli yangdisepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, namun hal ini jugadikarenakan semua proses administrasi begitupun dengan buktibukti Suratsehubungan dengan perkara ini berada di Kantor cabang Tergugat yang ada diMakassar sehingga sangat berdasar

dari Pasal 112 Ayat (1)Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifkedua;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat HukumTerdakwa sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif

Dalam Arbitrase ke2 ini Termohon Il kembali menuntutganti kerugian yang diklaim sebagai haknya untuk mendapatkan pembagianpenghasilan berdasarkan PKS untuk periode 31 Mei 2007 sampai dengantanggal 29 Juli 2008 (saat ditandatanganinya formalitas Berita AcaraPengakhiran PKS) padahal secara subtantif sudah amat sangat jelas bahwadalam Arbitrase ke1, Termohon Il sudah memohon ganti kerugian untuk ProfitOpportunity Lost sampai dengan akhir masa PKS (4 tahun 2 bulan), dan hal inisesuai dengan ketentuan

atas permintaan pendaftaran merek yang berkaitan denganpenilaian substantif termasuk menilai ada tidaknya persamaan padapokoknya diantara merekmerek adalah dilakukan pemeriksa merekselaku pejabat fungsional khusus yang diangkat oleh Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia R.I. sedangkan yang berwenang untukmenjawab surat yang berkaitan denga pertanyaan ada tidaknyapersamaan pada pokoknya diantara merekmerek adalah kewenanganDirektur Merek, sehingga Direktur Merek tidak perlu menunggu hasilpemeriksaan subtantif

Bahwa keadilan Subtantif tidak boleh diartikan secara hitam putihdiartikan sebagai keharusan dalam membuat putusan yang keluar dariundangundang sebab keadilan harus dicari sendiri dengan menggalirasa keadilan dalam masyarakat sekaligus bisa menerapkanperundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia;2. Bahwa dalam menegakkan hukum nilainilai hukum adat haruslahdipertahankan;3.