dibuat YAYASANKALANG INDAH PERMAI", dengan membuat kaplingankaplingan danbatasbatas tanah baru, Parit Baru dan Badan Jalan Baru serta sertaTERGUGAT (TIKIL JUNI SAERANG, SH) dan TERGUGAT II (ALPIANNONO Alias NONO) membuat bangunan Pondok sederhana dari Kayudiatas badan jalan yang telah ada dibuat YAYASAN KALANG INDAHPERMAI untuk untuk menghalanghalangi PARA PENGGUGATmembersihkan, mengelola serta memanfaatkan tanah tersebut, dimanafakta lokasi Tanah KOPERASI SERBA USAHA PENYANG SANGKALEMOtidak tumpang tindin

Raya yakni terletak dahu/lu di Jalan Yos Sudarso, KelurahanPalangka , Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya (sebelumPemekaran Wilayah Kecamatan Kecamatan Pahandut) dan sekarang diJalan Yos Sudarso XVIII, RT.0O07/RW.025, Kelurahan Palangka,Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi KalimantanTengah, maka untuk itu beralasan menurut hukum Gugatan ini diajukandan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya ;Bahwa oleh karena lokasi Tanah YAYASAN KALANG INDAH PERMAItidak tumpang tindin

. ; Berdasarkan fakta dan uraian diatas dengan terdapat begitu banyak perkarayang diperiksa berbeda tetapi objeknya masih dalam satu hamparan objeksengketa yang di Klaim milik PENGGUGAT dan lebih penting lagi semuanyabelum ada yang inkrah (belum berkekuatan hukum tetap), makadikhawatirkan kedepannya tidak tertutup kemungkinan satu objek tanah(Persil 30 dimaksud) akan terjadi tumpang tindin Putusan yang berbeda dikemudian hari. ;h.

Berdasarkan fakta dan uraian diatas dan dengan terdapat begitu banyakperkara yang diperiksa berbeda tetapi objeknya masih dalam satu hamparanobjek sengketa dan lebih penting lagi semuanya belum ada yang inkrahHalaman 66 dari 107 halaman Putusan Nomor : 61/G/2017/PTUN.BDG(belum berkekuatan hukum tetap) berpotensi akan berbedabeda putusanhukumnya dan akan menimbulkan' ketidak pastian hukum, makadikhawatirkan kedepannya tidak tertutup kemungkinan satu objek tanah(Persil 30 dimaksud) akan terjadi tumpang tindin

padapukul 08.00 WIBKemudian sekitar pukul 08.00 WIB, CECEP ISKANDAR dan GULATMEDALI EMAS MANURUNG menghadap Terdakwa di rumah dinasGubernur Riau dimana dalam pertemuan tersebut GULAT MEDALI EMASMANURUNG menyampaikan kepada Terdakwa itu orang PT DUTAPALMA katanya sudah menghadap bapak dan mereka minta agarlahannya dapat dimasukkan ke dalam usulan revisi RTRW, atas haltersebut, TERDAKWA memerintahkan CECEP ISKANDAR untukmembuka peta dan mengecek posisi lahan PTDUTA PALMA (PT PALMASATU) agar tidak tumpang tindin

08.00 WIBKemudian sekitar pukul 08.00 WIB, CECEP ISKANDAR dan GULATMEDALI EMAS MANURUNG menghadap Terdakwa di rumah dinasGubernur Riau dimana dalam pertemuan tersebut GULAT MEDALI EMASMANURUNG menyampaikan kepada Terdakwa itu orang PT DUTAPALMA katanya sudah menghadap bapak dan mereka minta agarlahannya dapat dimasukkan ke dalam usulan revisi RTRW, atas haltersebut, TERDAKWA memerintahkan CECEP ISKANDAR untuk membukapeta dan mengecek posisi lahan PT DUTA PALMA (PT PALMA SATU) agartidak tumpang tindin

pukul 08.00 WIBKemudian sekitar pukul 08.00 WIB, CECEP ISKANDAR dan GULATMEDALI EMAS MANURUNG menghadap Terdakwa di rumah dinasGubernur Riau dimana dalam pertemuan tersebut GULAT MEDALI EMASMANURUNG menyampaikan kepada Terdakwa itu orang PT DUTAPALMA katanya sudah menghadap bapak dan mereka minta agarlahannya dapat dimasukkan ke dalam usulan revisi RTRW, atas haltersebut, TERDAKWA memerintahkan CECEP ISKANDAR untuk membukapeta dan mengecek posisi lahan PTDUTA PALMA (PT PALMA SATU) agartidak tumpang tindin

Wewenang/ outhority/ Kekuasaan Ketua Pengadilan Negeri Denpasartelah dilimpahkan kepada Ketua Majelis Yang Mulia yang menangani PerkaraAquo, yang sedang berjalan, menjadi tumpang tindin dengan adanya RisalahPanggilan Aanmaning Nomor : 25/Pdt.AHT/2020/PN Dps.

penggugat obscuur libel karenaketidakjelasan batas tanah sesuai dengan sertipikat hak milik PenggugatNomor: 402/Pandan Kasturi Tanggal 21 Juni 2016 yang tumpang tindih diatastanah milik tergugat berdasarkan alas hak surat ukur Nomor 8/MT/76 Tanggal27 Januari 1976 dengan luas 1070 M2 ;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan penggugat obscuurlibel karena ketidakjelasan batas tanah, majelis berpendapat untuk dapatmengetahui apakah objek sengketa dalam Sertipikat Hak milik Nomor402/Pandan Kasturi tumpang tindin

;Judex Facti tidak menerapkan hukum dengan benar atau tidaksebagaimana mestinya karena tidak memenuhi perjanjian dikwalifikasisebagai perbuatan melawan hukum, bukan wanprestasi;5.1.Bahwa Judex Facti tingkat pertama telah nyata keliru tidak menerapkanhukum dengan benar atau tidak sebagaimana mestinya, karena tidakmemenuhi perjanjian dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukumdan bukan sebagai perbuatan wanprestasi;5.2.Bahwa menurut Meijers sebagaimana dikutip Rosa Agustina danSuhendro (Tumpang Tindin

Bahwa dengan demikian maka sesungguhnya ada fakta hukum yang telahterungkap lewat persidangan di Pengadilan Tata usaha Negara Manadodimana ternyata tanah yang tercatat dalam Register tanah Desa Teling AtasNo 52 Folio 26 atas nama ERNEST PANGEMANAN PENN yangditerbitkan oleh pihak Kelurahan Teling Atas telah tumpang tindin denganRegister tanah Desa Tikala Baru No. 105 Folio 41 Luas 31.750 m? atasnama Alm.

Tergugat tidak melaksanakan ketentuanketentuansebagaimana tersebut diatas karena Tergugat tidak pernah melakukanpengukuran dan pemetaan terhadap tanah yang dikuasai oleh para Penggugat..Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat baik tentang riwayat tanahmaupun penetapan batasbatasnya, sehingga obyek sengketa tersebut dapatdikategorikan cacat hukum dan harus dibatalkan .12.Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yangmenjadi obyek sengketa tersebut sehingga bertumpang tindin

ABSOLUT.Bahwa mencermati Gugatan Para Penggugat yang menyatakan kalaubidang tanah tumpang tindin dengan Bidang tanah yang dimilik olehTergugat intervensi justru menunjukkan kalau pokok perkara dalamPerkara a quo adalah terkait dengan hak kepemilikan atas bidang tanahkarenanya apabila mengacu kepada Yurisprudensi berdasarakanPutusan Mahkamah Agung RI No.88/K/TUN/1993 tanggal 7 September1994 yang menurunkan Pertimbangan Hukum Meskipun Sengketadalam suatu perkara terjadi akibat adanya Surat Keputusan

Bahwa materi ujian tertulis yang dibuat oleh Tergugattersebut jelasjelas tumpang tindin dan pengulanganantara ketentuan dalam pasal 11 UndangUndangPemilu yang telah ditentukan oleh Tergugat sebagaipersyaratan administrasi dengan materi ujian tertulis,yaitu: Surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD1945, dan citacita proklamasi merupakanpersyaratan administratif sebagaimana ditentukandalam pasal 11 UndangUndang Pemilu danPenggugat telah membuat Surat Keteranganmengenai hal itu, tetapi persyaratan

Lungguk Sitorus/DarianusLungguk Sitorus (DL Sitorus) membeli tanah objek perkara dalam keadaansengketa bahkan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.700/Desa/KelMerdeka, tanggal 30 Mei 2014 dengan Surat Ukur Nomor00170/Merdeka/2012 tanggal 11 Maret 2014 seluas 630 m2 atas namaMarihot Lumban Tobing yang sekarang beralin ke Doktor Honoris ChausaSutan Raja Darianus Lungguk Sitorus/Darianus Lungguk Sitorus (DLSitorus) yang dikeluarkan oleh Tergugatll juga masin dalam keadaansengketa dan terjadinya tumpang tindin

dan sekarang di RT. 059, KelurahanManggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, namunPENGGUGAT tidak mendalilkan berapa luas yang tumpang tindihdengan TERGUGAT II dan batas batas mana yang menjadi hak milikPENGGUGAT dan atau batasbatas mana yang menjadi tumpang tindihatau di klaim oleh Penggugat sebagai miliknya berada di atas tanah milikTERGUGAT II.Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak merinci dengan jelaskeberadaan dan atau posisi bidang tanah yang menjadi milikPENGGUGAT dan menjadi Tumpang tindin

dalam putusannya;Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat sudah pulaterakomodir dalam gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSemarang No. 013/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga Smg tanggal 20 Desember2016, maka gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat karena tidak menyerahkan / mengembalikan uang simpanan milik Penggugatharuslah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa hal ini juga untuk menghormati putusan PengadilanNiaga Semarang agar tidak terjadi tumpang tindin

No.3044 k/Pat/2014Indonesia Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 dan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21Februari 1970. yang demikian itu harus dibatalkan;5.D Bahwa Tergugat Intervensi I/Termohon Intervensi dalam Kasasi,berketetapan seperti jawaban dahulu di dalam Tergugat Intervensi, tetapmenyangkal kepemilikan Penggugat Intervensi/Rasidin Mucktar beradatumpang tindin dengan tanah objek Tergugat Intervensi , di atas petabidang 337,338,339 BKT Malaka Sari

WIDI WULANDARI, Merupakan cacat hukum administratifkarena terdapat tumpang tindin Hak atas tanah dengan Sertipikat HakMilik PENGGUGAT;Bahwa setelah PENGGUGAT teliti dan cermati, yang merujuk kepadaOBJEK SENGKETA yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 11052 adalahbukan berada pada objek lokasi atas tanah Milik PENGGUGAT,melainkan bahwa yang merujuk kepada objek lokasi atas tanah a quoberdasarkan pengakuan dan klaim dari HJ.

WIDI WULANDARI,Merupakan cacat hukum administratif karena terdapattumpang tindin Hak atas tanah dengan Sertipikat Hak MilikPENGGUGAT;Halaman 28 dari 142 Putusan Perkara Nomor : 144/G/2020/PTUN.BDGBahwa dengan demikian atas keputusan TERGUGAT telahmemberikan ketidakpastian hukum kepada PENGGUGAT danbertindak sewenangwenang yang berdampak kerugian nyatakepada PENGGUGAT;21.

Bahwa sertipikat sebagaisuatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendafataran tanah : harus jelas jenis haknya, nomorhaknya, letaknya (territorial/locus), subjek hak, tanggal penerbitan, Badandan/atau Pejabat Pemerintahan, luas, Gambar Ukur dan/atau GambarSituasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di frasa kalimatyang hanya menyebutkan ...diduga tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikNo. 11052/Cisaranten Kulon .. bukti T4= bukti T Il

Bahwa Perkara aquo, adalah jenis Perkara yang didalamnyaterdapat tumpang tindin Kewenangan serta tidak jelas permasalahan, iniperkara apa, hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut :Di perkara aquo terdapat 4 PERMASALAHAN 2 KEWENANGANPENGADILAN, yaitu :1.

Bahwa Pihak Penggugat dalam posita/fundamentum petendinyatidak konsisten dalam mengemukakan dalildalilnya sehinga terdapatketidakjelasan dasar fakta (feitelijke Grond) sebab bertentangan dantumpang tindin antara satu dalil dengan dalil lainnya sebabposita/fundamentum petendi Penggugat pada angka 3 (tiga) mengakulsecara tegas dan tertulis (/etterljk) bahwa Bahwa isteri keduaPewaris adalah bernama ISTRI KEDUA dan telah dikaruniaianak/keturunan sebanyak 2 (dua) ~~ orang... sedangkanHal. 12 dari 51 hal

Ginting;Bahwa setahu saksi tanah HGB Penggugat yang akan dilakukanpemecahan bidang tanahnya tumpang tindin dengan empatbidang tanah termasuk dildalamnya adalah tanah Gelora danjuga tanah Rami Br.

di Pengadilan, ternyata tidak ada kewajiban moral bagiKepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dan jajarannya untukmembuat jelas dan terang status kedua sertipikat yang dianggaptumpang tindih tersebut;Bahwa kebiasaan ini berlangsung sejalan dengan pola pikir MajelisHakim Pengadilan baik di tingkat pertama maupun ditingkat bandingbahwa Majelis Hakim Pengadilan tidak berwenang memerintahkanKepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan untuk menetapkan TitikKordinat dari Obyek Sengketa yang bertumpang tindin

ruang kabupaten, Provinsidan Nasional serta tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian IUP yangberakibat cacat dan dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah, duniausaha dan masyarakat;Bahwa konsideran menimbang huruf b objek sengketa sebagaimanadituliskan pada posita angka 6 tersebut di atas, sangat tidak berdasar karenaterbitnya IUP Eksplorasi milik Penggugat telah melalui tahapan pemenuhansyaratsyarat administrasi yang cukup ketat, lalu kemudian berkait denganmaksud Tergugat mengenai tumpang tindin

No. 477 PK/Pdt/2012Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang menyatakan bahwaSHM No. 39/Bencongan, lokasinya tumpang tindin dengan SHGB No. 6957/Bencongan, GS tanggal 19 Juli 1995, No. 11350/1995, luas 4.400 M?, atasnama PT. Lippo Karawaci.