/PN.kdi.pengalihnan Hak atas rumah Negara di Dinas Kehutanan ProvinsiSulawesi Tenggara dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 /11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalinan Hak atasRumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggaraadalah di Sistem Informasi Kearsipan dimana surat tersebut tidakterdaftar dan tidak tercatat di SIK.Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat SuratNomor : P.657.

MENLHK / SETJEN /KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hakatas rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara danSurat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember2018 tentang pengalinan Hak atas Rumah Negara di Dinas KehutananProvinsi Sulawesi Tenggara karena surat tersebut tidak terdaftar dantercantum di Sistem Informasi Kearsipan (SIK) Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan RI

MENLHK / SETJEN /KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hakatas rumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara danSurat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.102 / MENLKHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember2018 tentang pengalinan Hak atas Rumah Negara di Dinas KehutananProvinsi Sulawesi Tenggara adalah di Sistem Informasi Kearsipan dimanasurat tersebut tidak terdaftar dan tidak tercatat di SIK.Bahwa Surat Nomor : P.657.

Berdasarkan hasil penelusuran pada aplikasi SistemInformasi Kearsipan ( SIK ) Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan, bahwa sebelumnya tidak ada suratusulan permohonan atas nama Terdakwa mengajukanpermohonan untuk memiliki rumah Dinas KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan.b. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.657.

MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018,tanggal 28 Nopember 2018, tentang pengalihan Hak atas rumah Negara diDinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN /KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang pengalihan Hak atasRumah Negara di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara karena surattersebut tidak terdaftar dan tercantum di Sistem Informasi Kearsipan (SIK)Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimanalaporan mediator tanggal 20 Februari 2020, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil menyatakan telahmelapor dan telah memperoleh surat keterangan dari Pejabat yang berwenang,yaitu Surat Keterangan Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala DinasPerpustakaan dan Kearsipan tertanggal 24 Februari 2020.Bahwa Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalamsidang tertutup untuk umum, Penggugat menyatakan tetap dengan

Nomor 50 Tahun 2009;Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.SkwMenimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telahmemenuhi tertio administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukanperceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dalam Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tergugat telah menyerahkanSurat Keterangan Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala DinasPerpustakaan dan Kearsipan

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayananan administrasiumum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana,kepegawaian, keuangan, kearsipan hukum, perlengkapan danrumahLANGQA j n= 2 nnonanea Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kedua pasal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa BPKPberwenang untuk melakukan audit investigatif kerugian keuanganNegara sebagaimana tertuang dalam Notisi dan Laporan HasilAudit Investigatif atas dugaan penyimpangan' ataspekerjaan / pengadaan pembuatan 1

sampaikan dalam persidangan Komisi Informasi Provinsi KalimantanTimur sebagaimana yang tertuang dalam bundel salinan putusan dan berkas dariKomisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.Menimbang, bahwa Pemohon/ kuasanya telah mengajukan bukti suratnyayang telah diberi materai dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda P.1sampai dengan P.5 sebagai berikut :Bukti P.1Bukti P.2Bukti P.3Bukti P.4Bukti P.5foto copy sesuai dengan salinan Undangundang RepublikIndonesia Nomor : 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Majelis Hakim Tinggi telah mengenyampingkan pengakuan para saksi,pada hal pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna ;Bahwa pada pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tinggiberikutnya yaitu menyangkut kearsipan yang ada Kantor CamatRantau Selamat, dahulu sewaktu Pemohon Kasasi bertugas diRantau Selamat, kearsipan PPAT tersebut benar ada dan baik, tetapisetelah Pemohon Kasasi pindah tugas ke Simpang Ulim, apakaharsip PPAT tersebut masih terkelola dengan baik oleh Camatpengganti yang berikutnya

MAHA ESAPengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Gugatan Hadhonah dan Nafkah Anak antara:Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi (SE), pekerjaanKaryawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Kalabahi Kota,Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Propinsi NTT,sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer(Kantor Kearsipan

Bahwa Penggugat bekerja selaku staf Pranata Kearsipan di DinasPerpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara, dan dalammengajukan cerai gugat ini telah mendapatkan izin dari Bupati AcehUtara Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Keputusan BupatiAceh Utara Nomor: 800 /170 tanggal 12 Desember 2018 TentangPemberian Izin Perceraian;Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohonkepada Bapak Ketua Mahkamah Syariyah Lhoksukon untuk memanggilkami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang

itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Yaqutha Azzahra S.Bugis Perempuan berusia 5 tahun ketiga anaktersebut berada dalam asuhan Pemohon;. bahwa Mirna Usman (Almh) telah meninggal dunia karena sakit dan bukandianiaya sesuai Akta Kematian Nomor 8271KM120220150002 tanggal 13Februari 2015 dan semasa hidupnya Mirna Usman (Almh) bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Dinas Kearsipan Kota Ternate;. bahwa setelah almarhumah meninggal dunia suami dari almarhumah MirnaUsman telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Mesya Patras dantelah

340008/BKSDSulbar/2007Tanggal 14122007;28) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 104477H/178/112 Tanggal 18Agustus 2007;29) Satu Bendel SURAT PERJANJIAN BORONGAN (KONTRAK) NOMOR:40.A/ASOSBKSD/V1IV2007 TANGGAL 30 JULI 2007 lengkap dengandokumendokumen lelang dan dokumen perencanaan;30) Fotocopy Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 190 tahun 2007tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran danPejabat Pembuat Komitmen Lingkungan Badan Kesejahteraan Sosialdan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan

Daerah Propinsi SulawesiBarat Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 Mei 2007;31) Fotocopy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 190tahun 2007 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa PenggunaAnggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkungan BadanKesejahteraan Sosial dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan DaerahPropinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 Mei 2007;32) Fotocopy Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial DaerahSulawesi Barat Nomor : 225.b/BKSD/VIV2007 tentang PenunjukanPejabat

No. 2343/PID.SUS/201129.30.31.32.33.34.35.36.37.38.Satu Bundel SURAT PERJANJIAN BORONGAN (KONTRAK) NOMOR :40.A/ASOSBKSD/V1IV2007 TANGGAL 30 JULI 2007 lengkap dengandokumendokumen lelang dan dokumen perencanaan;Foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 190 tahun 2007tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggarandan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkungan Badan KesejahteraanSosial dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah PropinsiSulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 Mei

2007;Foto copy lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 190tahun 2007 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Kuasa PenggunaAnggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkungan BadanKesejahteraan Sosial dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan DaerahPropinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 Mei 2007;Foto copy Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial DaerahSulawesi Barat Nomor : 225.b/BKSD/VIV/2007 tentang PenunjukkanPejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kesejahteraan Sosial DaerahPropinsi

Pengadaan kendaraan 30.000.000.dinas/operasionalO Penunjang penyelenggaraan 100.000.000.kearsipan SKPD3. Bidang anggarana. Penyusunan analisa standar belanja 317.593.000,b. Penyusunan rancangan' peraturan 816.085.000,daerah tentang APBDCc Penyusunan rancangan peraturan 447.694.800,KDH tentang penjabaran APBDd. Penyusunan rancangan' peraturan 578.285.000,daerah tentang perubahan APBDe. Penyusunan rancangan peraturan 247.444.800,KDH tentang perubahan penjabaranAPBDf.

Pengadaan kendaraan 30.000.000. 24.200.000.dinas/operasionalO Penunjang 100.000.000, 100.000.000.penyelenggaraan Putusan No.08/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm.Hal. 54 dari 196 Halaman kearsipan SKPD JUMLAH 2.380.516.500, 1.922.625.432,Bidang anggarana. Penyusunan analisa 317.593.000, 315.991.600.standar belanjab. Penyusunan rancangan 816.085.000, 816.074.200.peraturan daerah tentangAPBDc. Penyusunan rancangan 447.694.800, 447.694.800.peraturan KDH tentangpenjabaran APBDd.

SKPD yakni biayahonorarium tim penunjang kegiatan penyelenggaraan kearsipan SKPD tahun2011 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan biaya untukkegiatan penunjang pencari berkas/dokumen tahun 2004 2005 sebesar Rp.44.000.000,00, (empat puluh empat juta rupiah) ternyata :Biaya honorarium tim penunjang kegiatan penyelenggaraan kearsipan SKPDtahun 2011, dari total pertanggung jawaban sebesar Rp. 44.000.000,00terdapat 5 kejadian dengan nilai sebesar Rp. 8.500.000,00 berupa honor yangtidak

SKPD yakni biaya honorariumtim penunjang kegiatan penyelenggaraan kearsipan SKPD tahun 2011 sebesarRp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan biaya untuk kegiatanpenunjang pencari berkas/dokumen tahun 2004 2005 sebesar Rp.44.000.000,00, (empat puluh empat juta rupiah) ternyata :Putusan No.08/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm.

Hal. 174 dari 196 Halaman3) Biaya honorarium tim penunjang kegiatan penyelenggaraan kearsipan SKPDtahun 2011, dari total pertanggung jawaban sebesar Rp. 44.000.000,00terdapat 5 kejadian dengan nilai sebesar Rp. 8.500.000,00 berupa honor yangtidak dibayarkan kepada yang bersangkutan dan 1 kejadian yang dipotongsebesar Rp. 500.000,00 dari yang seharusnya Rp. 1.000.000,00 dengan rinciansebagai berikut : Soe Nama SPJ Diterima Selisih Tgl(Rp) (Rp) BAP1.

PendidikanKabupaten Brebes.e Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira jam 02.30Wib saksi KEMAL dan saksi BUDI INDRAPATI berangkat ke Brebesuntuk melakukan pengecekan ijazah Surat Tanda Tamat Belajar(STTB) Sekolah Pendidikan Guru Negeri Brebes atas nama RUBIANTOdi Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dan Dinas Pendidikan JawaTengah, dari hasil pengecekan saksi KEMAL dan saksi BUDIINDRAPATI bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes maupun DinasPendidikan Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki data kearsipan

PendidikanKabupaten Brebes.Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira jam 02.30Wib saksi KEMAL dan saksi BUDI INDRAPATI berangkat ke Brebesuntuk melakukan pengecekan ijazah Surat Tanda Tamat Belajar(STTB) Sekolah Pendidikan Guru Negeri Brebes atas nama RUBIANTOdi Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dan Dinas Pendidikan JawaTengah, dari hasil pengecekan saksi KEMAL dan saksi BUDIINDRAPATI bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes maupun DinasPendidikan Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki data kearsipan

kekuatan hukum tetap terbukti fakta hukum, bahwa Pembandingdahulu Penggugat dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana Bersamasama melakukan Tindak Pidana Korupsi dipidana penjaraselama 1(satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000, denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanaselama 2(dua) bulan,jabatan sebagai Kepala Bidang Pengolahan layanan,pelestarian dan Pembinaan Kearsipan

Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor : 800/357/BPKAD/I/2019, yang di keluarkan oleh Kepala BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka, tertanggal 27 Juni2019, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaiPegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, dan pemeriksaan perkaradapat dilanjutkan;Bahwa, demikian juga terhadap status Tergugat sebagai PNS, Tergugattelah menyerahkan asli Surat Keterangan Nomor : 094/475/DKPUS/2019, yangdi keluarkan oleh Kepala Dinas Kearsipan

relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi danpatut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai NegeriSipil, Penggugat dan Tergugat di persidangan telah menyerahkan asli SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/357/BPKAD/I/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Bangka, tertanggal 27 Juni 2019, dan Tergugat telah menyerahkanasli Surat Keterangan Nomor : 094/475/DKPUS/2019, yang di keluarkan olehKepala Dinas Kearsipan

dilaksanakan, karena itu dapat disimpulkan bahwaupaya mediasi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada setiap persidangan lanjutan Majelis Hakim tetapberusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah suratgugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telahmenyerahkan surat dari atasan Penggugat tentang Keputusan Pemberian IzinPerceraian untuk Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kearsipan

Put.No.391/Pdt.G/2018/PA.Pkp.berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telan memenuhi syarat formilsuatu gugatan;Menimbang, bahwa sehubungan dengan Penggugat sebagai seorang PegawaiNegeri Sipil, Penggugat telah menyerahkan dihadapan persidangan Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Kearsipan dan PerpustakaanPemerintah Kabupaten Bangka Tengah tanggal 13 September 2018 Nomor188/563/DKP/2018, maka pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat telah sesualdengan

Dharmasrayayang sudah tidak ada lagi; Bahwa ketika membuat ijazah paket A dan paket B atas namasaksi Iramsi tersebut Terdakwa tidak lagi bekerja dan bertugas di DinasPendidikan Kabupaten Dharmasraya akan tetapi Terdakwa sudahdipindah tugaskan ke Dinas Perpustakaan dan kearsipan KabupatenDharmasraya dan Terdakwa tidak mempunyai wewenang untukmembuat ijazah paket A dan paket B dan saksi sudah mengetahulbahwa Terdakwa tidak berwenang untuk memuat ijazah paket A dan B; Bahwa Terdakwa membuatkan ijazah

Terdakwa sudah dipindahtugaskan ke Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Dharmasrayadan Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk membuat ijazah paket Adan paket B dan saksi Bustami panggilan Ibut sudah mengetahui bahwaTerdakwa tidak berwenang untuk memuat ijazah paket A dan B; Bahwa Terdakwa membuatkan ijazah paket A dan Paket B atas namasaksi lramsi yang tidak melalui prosedur atau ijazah palsu karenadijanjikan keuntungan oleh Saksi Bustami panggilan Ibut yangmenyatakan uang transportasi aman

Terdakwa sudah dipindahtugaskan ke Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Dharmasrayadan Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk membuat ijazah paket Adan paket B dan Saksi Bustami panggilan lbut sudah mengetahui bahwaTerdakwa tidak berwenang untuk memuat ijazah paket A dan B; Bahwa Terdakwa membuatkan ijazah paket A dan Paket B atas namasaksi lramsi yang tidak melalui prosedur atau ijazah palsu karenadijanjikan keuntungan oleh Saksi Bustami panggilan Ibut yangmenyatakan uang transportasi aman

sendiri bahwa terdakwa bersama sama dengan Saksi Bustami panggilan lbut (terdakwa dalam berkas perkaraterpisah) telah membuat surat palsu dan memalsukan surat dimana SaksiBustami panggilan lbut menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untukmembuatkan ijazah paket A dan paket B atas nama saksi lramsi secara tidaksah atau tanpa melalui prosedur dimana terdakwa mengetahui bahwa Terdakwatidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan tjazah paket A dan B karenatelah berdinas dikantor Perpustakaan dan Kearsipan

Bahwa semasa hidupnya, Andarias bin Ita (Ghaib) bekerja sebagaiSupir, sedangkan Busrah binti Badaruddin (Almarhumah) bekerjasebagai PNS di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Mamuju;. Bahwa setelah Orang tua Anak tersebut meninggal dunia, yang di bawahumur dan belum cakap secara hukum berada dibawah asuhan Pemohonsebagai Tantenya (Saudara kandung Ibunya);Hal. 2 dari 11 Put. No. 43/Pdt.P/2019/PA.Mmj7. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ibu kedua anak dibawahumur tersebut;8.

Informasi publik yang apabila dibuka dapatmengungkapkan isi akta Otentik yang bersifat pribadidan kemauan terakhir dan wasiat seseorang.Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 43 Tahun 2009Tentang Kearsipan pasal 44 yaitu ayat 1 huruf H:Halaman 25 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 18/G/KI/2021/PTUN.PLK(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsipdengan alasan apabila arsip dibuka untuk umumdapat :h.

perusahaan itu disatu periode akuntansi serta merupakan gambaran umumtentang kinerja suatu perusahaanBahwa menurut salah satu ahli yakni IKATAN AKUNTANINDONESIA Laporan Keuangan merupakan rangkaian yangmenunjukan posisi keuangan serta kinerja Keuangan dalamsuatu entitas.Bahwa salah satu dokumen yang diminta yakni SuratPerintah Kerja merupakan Informasi yang dikecualikanmenurut undangundang nomor 14 tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi pasal 17 huruf G kemudian Undangundang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Sesuai dengan asli);12 Bukti T12 : Surat Edaran Kepala Badan Kesatuan BangsaDan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur,Nomor: 220/279/Kesbangpol/X/2020, Tanggal 19Halaman 33 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 18/G/KI/2021/PTUN.PLKOktober 2020 (fotokopi berstempel basah);13 Bukti T13 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor:0066/SPMK/DPUPRBM/1.03.01.01/2019,Tanggal 25 September 2019 beserta lampirannya(fotokopi dari fotokopi);14 Bukti T14 : UndangUndang Republik Indonesia Nomor 43Tahun 2009 Tentang Kearsipan

PUTUSANNomor 300/Pdt.G/2020/PA.StgBw 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara CeraiTalak antara:Nama Pemohon, tempat tanggal lahir Pontianak, 28 Februari 1994 (umur 26tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer DinasPerpustakaan dan Kearsipan Daerah Sintang, tempatkediaman di Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon;melawanNama Termohon, tempat tanggal

lahir Sintang, 20 Mei 1997 (umur 23 tahun),agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer DinasPerpustakaan dan Kearsipan Daerah Sintang, tempatkediaman di Kabupaten Sintang, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober2020 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan

Informasi publik yang apabila dibuka dapatmengungkapkan isi akta Otentik yang bersifat pribadidan kemauan terakhir dan wasiat seseorang.Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 43 Tahun 2009Tentang Kearsipan pasal 44 yaitu ayat 1 huruf H:Halaman 25 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 18/G/KI/2021/PTUN.PLK(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsipdengan alasan apabila arsip dibuka untuk umumdapat :h.

perusahaan itu disatu periode akuntansi serta merupakan gambaran umumtentang kinerja suatu perusahaanBahwa menurut salah satu ahli yakni IKATAN AKUNTANINDONESIA Laporan Keuangan merupakan rangkaian yangmenunjukan posisi keuangan serta kinerja Keuangan dalamsuatu entitas.Bahwa salah satu dokumen yang diminta yakni SuratPerintah Kerja merupakan Informasi yang dikecualikanmenurut undangundang nomor 14 tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi pasal 17 huruf G kemudian Undangundang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Sesuai dengan asli);12 Bukti T12 : Surat Edaran Kepala Badan Kesatuan BangsaDan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur,Nomor: 220/279/Kesbangpol/X/2020, Tanggal 19Halaman 33 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 18/G/KI/2021/PTUN.PLKOktober 2020 (fotokopi berstempel basah);13 Bukti T13 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor:0066/SPMK/DPUPRBM/1.03.01.01/2019,Tanggal 25 September 2019 beserta lampirannya(fotokopi dari fotokopi);14 Bukti T14 : UndangUndang Republik Indonesia Nomor 43Tahun 2009 Tentang Kearsipan