Menyatakan bahwa RUPS tanggal 11 April 2011 yang disahkan oleh Notaris sah sacara hukum ;4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh saham atas nama TERGUGAT/Ir. Bakrie Tengge kepada PENGGUGAT ;5. Menghukum Turut Tergugat I/Jenny Jauwhannes serta Turut Tergugat II/PT. SOG INDONESIA untuk patuh terhadap putusan ini ;6.

Jkt.SelMenimbang bahwa selanjutnya, Pengadilan akan membahas tentang sahnyapenyelenggaraan RUPS sebagaimana yang diatur dalam Undangundang PerseroanTerbatas ( Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), Bab V,pasal 75 s/d pasal 91;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 79 ayat (2) disebutkan :Penyelenggaraan RUPS baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satupersepuluh) atau lebih dari

Dalam hal Direksitidak melakukan pemanggilan RUPS tersebut :a permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS tersebut;Menimbang, bahwa hal ini dalam hubungannya dengan alat bukti Penggugat,yaitu alat bukti dengan tanda bukti P17. P18, P20, P21, P23, P26, berupaPanggilan/Undangan Rapat Umum Pemegang Saham dan Tanda Terima SuratPanggilan/Undangan RUPS PT. SOG INDONESIA, telah membuktikan PT.

RUPS, yang bunyipasal 80 tersebut secara lengkap sebagai berikut :1 Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPSdalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7),pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukanpermohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.PN.

Put No.341/Pdt.G/201 1/2 Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksidan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS.3 Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuatjuga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham

izin penyelenggaraan RUPS, dengan perkataan lain bahwa salah satu bunyidari amar Penetapan tersebut adalah memerintahkan dan mewajibkan Direksi dan/atau18Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenal:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar; dan/atau;b. perintah yang mewayjibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalamRUPS.Hal 22 dari

ARGA PURA berkaitandengan Pemberesan utang Termohon setelah adanya putusan Pengadilan NiagaPengadilan Negeri Semarang;Menimbang bahwa tentang RUPS dan kaitannya serta relevansinya denganpermohonan ini harus diperhatikan beberapa ketentuan dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pasal 78, pasal 79 danpasal 80 ;Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan : Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ; Ayat (2) RUPS

; Ayat (2) Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izinuntuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyaikepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS; Ayat (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka

waktu) pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.

PT.ARGAPURA;Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya RUPS oleh Direksi danKomisaris PT.

;8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketigadilangsungkan;9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelahRUPS yang mendahuluinya dilangsungkan;.

Bahwa Pasal 88 UUPT mengatur penyelenggaraan RUPS apabila kuorumkehadiran tidak tercapai, yaitu dengan mengurangi kuorum kehadirantersebut pada RUPS kedua.

Perlu dicatat bahwa UUPT dan AnggaranDasar Perseroan/Akta Nomor 17/2011 memberikan kemudahankemudahan untuk menjamin terlaksananya RUPS, sehingga pun apabilakuorum kehadiran tidak mencukupi dalam RUPS pertama dan RUPS keduamaka sesuai dengan Pasal 86 ayat (5) UUPT besarnya kuorum untukmenyelenggarakan RUPS dapat dimohonkan kepada Ketua PengadilanNegeri, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Para Termohon Kasasi yangmengklaim tidak dapat dilaksanakannya RUPS karena terhalang olehbesaran kuorum dalam

Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak menanggapi permintaanpelaksanaan RUPS, maka Pemegang Saham dapat memintakandiadakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 80 ayat(1) UUPT);d. Kuorum RUPS untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan adalah 2/3(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan disetujui paling sedikit2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan (Pasal88 ayat (1) UUPT);e.

Apabila kuorum RUPS pertama tidak tercapai maka akandilaksanakan RUPS kedua (Pasal 88 ayat (2) UUPT);f.

Bahwa sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) seluruh pemegang saham sudah diberikan undangan untukmenghadiri RUPS dimaksud, termasuk dalam hal ini adalahPenggugat juga pasti sudah diberikan Surat Undangan untukpelaksanaan RUPS tersebut.e. Bahwa Alm. Iskandar Abidin mewakili 80 % suara dari pernilik salamTainnya berdasarkan:1. Saham Iskandar Abidin sendiri 20 %;Halaman 13 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.2.

Bahwa jika benar Penggugat tidak hadir dan tidak bertanda tangandalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tanggal 18April 2008, namun dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. SriwijayaTelemitra menyebutkan Penggugat hadir dan bertanda tangan dalamRisalah RUPS Luar Biasa tanggal 18 April 2008 tersebut, berarti adayang memberikan keterangan palsu bahkan memalsukan tandatangan Penggugat.b. Bahwa jika benar keterangan dan tanda tangan Penggugat dalamRisalah RUPS Luar Biasa PT.

Bahwa sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) seluruh pemegang saham sudah diberikan undangan untukmenghadiri RUPS dimaksud, termasuk dalam hal ini adalahPenggugat juga pasti sudah diberikan Surat Undangan untukpelaksanaan RUPS tersebut.e. Bahwa Alm. Iskandar Abidin mewakili 80 % suara dari pemilik salamTainnya berdasarkan:1. Saham Iskandar Abidin sendiri 20 %;2.

No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.adanya tindak pidana keterangan palsu dan tanda tangan palsu dariPenggugat dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitratertanggal 18 April 2008, maka Risalah RUPS Luar Biasa PT. S riwijayaTelemitra tertanggal 18 April 2008 serta Akta Pernyataan KeputusanRapat No.2, tertanggal 23 April 2008 tetap berlaku dan mengikatsecara hukum.f. Bahwa disamping itu, terlepas apakah benar Risalah RUPS LuarBiasa PT.

MM, YAN SULAIMAN mengenai RUPS Luar Biasa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga membawa konsekuensi hukum tidak sah dan tidak mengikat;4. Menyatakan surat-surat yang terbit yang berasal dan atau berkaitan dengan RUPS luar biasa yang tidak sah seluruhnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;5. Menolak gugatan penggugat untuk yang selebihnya ;6.

MBS karena ada RUPS yaitutentang pergantian direksi dari pak Saut Sitorus kepada pak Cing Wun ;Bahwa adanya pergantian direksi saksi diberitahu waktu ada di rumah makan ;Bahwa setelah ada RUPS lalu dari kantor Notaris kami ke lokasi tambang untuksosialisasi hasil RUPS yang hadir karyawan dan masyarakat setelah itu kami kerumah pak Deny untuk sosialisasi tentang hasil RUPS ;Bahwa bukti T.7A foto 5, 6, 7 dan 8 foto penandatanganan berita acara sosialisasihasil RUPS yang hadir Pak Deny, Pak Cing Wun

RUPS LB yangkemudian hasil RUPS LB ditandatanganai peserta rapat tentang perubahan direksiPT.

Saksi JARPEN GULTOM, di bawah sumpah memberi keterangan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi hadir di kantor Notaris Gresia di kendari karena saksi diajak oleh PakZulkifli bos saksi yang menurut beliau ada undangan RUPS di kendari ;Bahwa dalam RUPS ada tandatangan hasil RUPS yang tandatangan Pak Deni, pakYan, pak Affendi saksi tahu mendengar dari pak Zulkifli ;Bahwa tandatangan hasil RUPS di ruang Notaris ;Bahwa setelah tandatangan hasil RUPS kami keluar makan di rumah makansebelah kantor notaris

Dalam ketentuan tersebutmenyatakan bahwa RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnyamenurut penjelasan Pasal 78 ayat (1), adalah yang dalam praktek sering dikenal sebagaiRUPS luar biasa.

belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, sedangkan buktiTI & T.H5A, TI & T.U5B dan T.I & T.II5C, undangan tertanggal 19 dan 23September 2013 untuk RUPS pada tanggal 27 September 2013.

Jangka waktu pemanggilan RUPSLB selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sah dengan kehadiran sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan;c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat mengambil keputusan sah sekurang-kurangnya dengan persetujuan 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham dikeluarkan;d.

Bahwa setiap proses RUPS Luar Biasa PT.

PENYELENGGARAAN RUPS LB PT.

BdgUmum Pemegang Saham (RUPS) untuk saling memastikan kinerja Direksi danDewan Komisaris sehingga saling ada kontrol dalam menjalankan roda perusahaan;Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan danRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam praktiknya sering dikenal sebagaiRUPS Luar Biasa;Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajibdiadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun bukuberakhir

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, quorom kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan UPS, sertapenunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanUUPT (UU No. 40 tahun 2007) atau anggaran dasar; dan /ataub.

Pada prinsipnya, kegiatan perseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPS luar biasa dari suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut:1)Kegiatankegiatan yang memerlukan persetujun RUPS sebagaimana disebutdalam anggaran dasar perseroan.Kegiatankegiatan yang memerlukan persetujun RUPS sebagaimana disebutdalam perturan perundangundangan yang berlaku.Kegiatankegiatan yang dianggap penting bagi perseroan tersebut sebaiknyajuga dilakukan dengan persetujuan RUPS, meskipun tidak diharuskan olehanggaran

Bukit Kalisari Artha Makmur, namundikarenakan tempat yang direncanakan sudah penuh dan tidak adatempat lagi maka sebelum rapat dimulai Panitia Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) memindahkan tempatRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) ke BintangHotel dengan jarak dari tempat pertama 50 Meter namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak menghadiri rapat sehingga Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tidak memenuhi quorum;Bahwa pada tanggal 2 maret 2020 Penggugat kembali mengirimsurat

Undang Undang No 40 tahun 2007Pasal 82 ayat 3 :Dalam panggilan RUPS dicantumkantanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalamRUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.Bahwa berpindahnya lokasi RUPS LB tanggal 2Maret 2020 tersebut sudah diakui sendiri oleh Penggugatsebagaimana dalam Gugatannya sehingga sangat tidakberasalan jika dikatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidakhadir

dalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020, justru malahsebaliknya Penggugat tidak hadir dalam ditempat RUPS LBtersebut yang seharusnya Penggugat mengkonfirmasi terlebihdahulu lokasi yang akan dilakukan RUPS LB tersebut sebelummengirimkan undangan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I.Sehingga dengan demikian, dalil penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadirdalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020 tersebut adalah tidakbenar dan tidak berdasarkan fakta, mengingat Tergugat danTurut Tergugat

;Bahwa RUPS yang pertama dilakukan di aula Hotel UtamaRaya kemudian kami pindah di Hotel Bintang, RUPS keduadilakukan di Hotel Banyuglugur;Bahwa hasil RUPS semua pihak hadir dan menghasilkan BeritaAcara terkait materi kKeuangan dan rekonstruksi dan laporankeuangan;Bahwa yang mengusulkan RUPS itu adalah dari Dwi BudiParanata;Bahwa di RUPS pertama Dwi Budi Paranata hadir tapi dari MeiSuryawandan B.

BukitKalisari Artha Makmur tanpa adanya Berita Acara RUPS yang isinya padapokoknya untuk melaksanakan Audit Keuangan PT.

Megah Prima diluar RUPS Maret2009 dihadapan Notaris dalam Akta Notaril pernyataan KeputusanPemegang Saham diluar RUPS PT.Bumimas Megah Prima5.Menyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atasKeputusan keputusan Para Pemegang Saham Turut Tergugat yang tertuang dalam akta akta tersebut dibawah ini berikut setiapdan segala perikatan dan akibat hukum yang timbul dari atausehubungan dengan :1.

Bumimas Megahprima dan/ atausurat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroanPT.Bumimas Megahprima yang diterbitkan setelah keputusan parapemegang saham PT.Bumimas Megah Prima diluar RUPS Maret2009;9.Menghukum Turut Tergugat IV untuk menerima permohonanperubahan anggaran dasar PT.Bumimas Megahprima danperubahan data Perseroan PT.Bumimas Megah Prima sehubungandengan Keputusan Para Pemegang Sahan PT.Bumimas MegahPrima diluar RUPS Maret 2009, serta menerbitkan surat keputusantentang persetujuan

Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalamkeputusan yang mengikat diluar RUPS aquo,Terbanding/Penggugat asal seharusnya tidak melakukantindakan perubahan apapun diluar yang ditentukan;.

Bahwa sirkuler yang disusun dan dibuat oelhTerbanding/Penggugat asal dimana diatasnya dilekatkankeputusan yang mengikat diluar RUPS, maka berdasarkanapa yang telah ditetapkan dalam keputusan yang mengikatdiluar RUPS tersebut Para Pembanding/Tergugat danTERGUGAT Il asal meyakini tidak ada penambahan danatau pengurangan maka diparaf oleh ParaPembanding/Tergugat dan Tergugat II asal, ternyatasirkuler aqguo menyimpang dari keputusan yang mengikatdiluar RUPS yang mendahuluinya yaitu secara sengajaTerbanding

Bahwa perubahan yang dibuat Terbanding/Penggugat asaldalam sirkuler aquo, selain bertentangan dengan keputusanyang megikat diluar RUPS taggal 2 Pebruari 2009 aquoHal 7 dari 14 Hal. Put.

Dalam RUPS tersebutPenggugat menolak adanya RUPS tersebut karena RUPS diadakan hanyamelampirkan neraca tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan neraca Tahun 2011sampai 2014 belum dibuat dan belum diserahkan kepada Penggugat ;9. Bahwa berdasarkan Neraca tahun 2006 sampai 2010 jelaslah bahwaPerusahaan PT.

) tanpa memberikan undangan kepadaPenggugat untuk hadir dalam RUPS tersebut.

Dalam RUPS tersebut Penggugat menolak adanyaRUPS tersebut karena : RUPS diadakan hanya melampirkanNERACA tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan belumdiserahkan kepada Penggugat .....

tercantum secara terang dan jelas Bahwa dalam 3 kalipanggilan RUPS Penggugat tidak pernah hadir, akan tetapi kemudianuntuk kepentingan RUPS dimaksud Penggugat telah mengirim seseorangbernama Sdri.

2011sampai tahun 2014 akan dibahas pada Rapat UmumPemegang saham ( RUPS ) yang akan dilaksanakanpada bulan Desember 2014 ;Bahwa keputusan yang diambil dalam RUPS PT.

Bahwa adapun isi ketentuan Pasal 78 ayat 1 dan 4 UndangUndangRI Nomor 40 Tahun 2007 adalah berbunyi sebagai berikut:Pasal 78:(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;((C)(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan perseroan;c.

tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebihbesar;c.

Bahwa RUPS Tahunan Termohon Kasasi yang dimaksud dalamnotulen RUPS Termohon Kasasi bertanggal 27 Maret 2009 tersebut,terbukti cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum, sebab:e Surat Undangan RUPS adalah mengenai RUPS Tahunan tidakada agenda rapat tentang perubahan anggaran dasar, danundangan tersebut bukan RUPS Luar Biasa dengan agendakhusus perubahan anggaran dasar Termohon Kasasi ;e Telah merubah dan atau menambah agenda rapat tanpa dihadiridan disetujui oleh semua pemegang saham (khususnya

82:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidaksesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sahjika semua pemegang saham dengan hak suara hadir dandiwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengansuara bulat;Adapun penjelasan

Nomor 2870 K/Pdt/2013(3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;e.

BCMG TANI BERKAH tanggal 15 Maret 2019;

BCMG Tani Berkah Nomor : AHU-AH.01.03-0321066 tanggal 27 Agustus 2019;

BCMG Tani Berkah Nomor 04, tertanggal 8 April 2020;

Utr.Bahwa Saksi ikut menghadiri RUPS LB PT.

RUPS LBselaku pemegang saham di PT.

adalah dia diserahkan alasan itu pada RUPS jadi RUPS yangmenentukan alasan pemberhentian tesebut.

, RUPS itu yang mengadakan siapa?

RUPS LuarBiasa PT.

,dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOTPPAT/IIII06 tanggal 29 Maret 2006, yang pada Akta Berita Acara RUPS No. 26 tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Berita Acara RUPS No. 03 tanggal 4 Oktober 2004. --------------------------------------------------------------------------------------4.

Bank Pembangunan Daerah SulawesiTengah berdasarkan hasil RUPS tahun 2004 vide Akta Berita AcaraRapatUmum Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan DaerahSulawesi Tengah Nomor 03 tangga 104 Oktober 2004;5.

"Pemutusan perjanjian kerjasama tersebut,sesungguhnya dilakukan oleh tergugat sejak tahun 2010 dan tahun2011, karena RUPS tahun 2010 dan RUPS tahun 2011 penggugatse/aku rekanan yang masih terikat dengan perjanjian tidakdiundanglagi oleh tergugat (vide putusan No. 19/Pdt.G/2011/PN.PL), haltersebut,dilakukan oleh tergugat karena itikad buruknya untuk menghindaripembicaraan pembayaran jasa penggugat dalam RUPS tahun 2009,karena janjijanji tergugat setiap kali penggugat menagihpembayaranjasa pada RUPS

tahun 2009, jawaban tergugat nanti dibicarakandalam RUPS, itulah sebabnya sehingga gugatan mengenaiwanprestasi (vide putusan No. 11/Pdt.G/2011/PN.PL); .

Betapa tidak, pada bagian awal / komparasiakta, serta pada bagian akhir Akta Nornor : 13 /DIR/PT.BPDST/XVP/2006 dan nomor : 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, yang merupakantindaklanjut Akta Berita Acara RUPS nornor 26 tanggal 17 Mei Tahun 2004dan Akta Berita Acara RUPS nornor 3 tanggal 4 Oktober 2004, tertulisjelas namanama kornisaris dan Direksi PT.

Kehilangan pendapatan penggugat dalam pembuatan Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untukpembagian Laba dan Pengesahan Neraca. Adapun dasarperhitungan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahunan Pembagian Laba (deviden) dan Pengesahan Neracatahun buku 2008 (vide Akta Berita Acara RUPS Tahunan Nomor 12tanggal 11 Juni 2009), dengan jumlah laba PT. Bank Sultengadalah sebesar Rp 19.917.000.000.

Namun faktanya Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diam sajadan termasuk setelah RUPS dilakukan.

Halini adalah sesuai dengan keterangan Saksi Rita Carolina, yang menyatakanbahwa, Saksi Rita Carolina hadir di dalam RUPS tanggal 22 Desember 2004,Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak hadir dalam RUPS, namunyang mewakilinya adalah Sekretarisnya, yakni Sdri. Chenny Jualiana Lintang,pada saat RUPS berlangsung Sdri.

Sehubungan dengan pengalihanRUPS telah disetujui oleh peserta RUPS, maka pimpinan RUPS menyatakandalam RUPS, bahwa sejak tanggal 22 Desember 2004, susunan PemegangSaham PT. Komponen Futaba Nusapersada ditetapkan sebagai berikut: PT.Dirgantara Mitra Mandiri, PT. Buana Motorindo Nusantara, Bapak RemielHerald Eman dan PT. Futaba Industrial Co. Pengalihan Hak Atas Saham yangtelah disahkan dalam RUPS, dituangkan dalam Akta Notaris pada saat itu jugaoleh Notaris R. Muhammad Hendarmawan, S.H.

dan memberikan persetujuan atas keputusan rapat tersebut.Dalam RUPS tersebut, Sdri.

Hal ini adalahsesuai dengan keterangan Saksi Rita Carolina, yang menyatakan bahwa,Saksi Rita Carolina hadir di dalam RUPS tanggal 22 Desember 2004,Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak hadir dalam RUPS, namunyang mewakilinya adalah Sekretarisnya, yakni Sdri. Chenny JualianaLintang, pada saat RUPS berlangsung, Sdri.

USI melalui RUPS LBtertanggal 8 September 201 1;Bahwa sesungguhnya keputusan yang diambil dalam RUPS LB tersebut adalahkeputusan semua pemegang saham, sekalipun dalam pelaksanaannya yang hadir dalamrapat tidak semua pemegang saham.

Dalil ini harus ditolak karena menyimpang dari faktasesung guhnya; 2 2222222 22 aBahwa pelaksanaan RUPS LB telah dilakukan dengan proses dan prosedur yang benarkarena: 26Undangan Pemanggilan RUPS LB telah dikirimkan paling lambat 15 hari sebelumpelaksanaan RUPS LB.

Dalam hal inianggota Direksi dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkanalasannya. Keputusankeputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukandengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi,antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilaitepat oleh RUPS.

Keputusan RUPS untuk memberhentikan Direksi tersebut hanya dapat diambilsetelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Kesempatanmembela diri ini tidak diperlukan dalam hal Direksi yang bersangkutan tidak keberatan ataspemberhentian tersebut.

Pemberhentian Direksi tersebut berlaku sejak ditutupnya RUPS, tanggal keputusandalam hal pemberhentian dilakukan diluar RUPS, tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusanRUPS atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan apabila pemberhentian dilakukandiluar RUPS. Selanjutnya menurut Pasal 106 UU.No.40 Tahun 2007, anggota Direksi juga dapatdiberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

BARA JAYA KONSULINDOtahun 2010 hingga 2020, belum perna dilakukan Rapat Umum PemegangSaham, (RUPS) atau pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), oleh direksi atau dewan komisaris kepada pemegang saham;5. Bahwa berdasarkan AD/ART PT BARA JAYA KONSULINDOpada pasal 14 dewan komisaris telah berakhir masa kepengurusan, makapemohon memandang perlu untuk dilakukan RUPS untuk menjadi Agendapembahasan dalam RUPS;6.

Bahwa berdasarkan pasal 79, dan 80, UndangUndang PerseroanTerbatas, disebutkan bahwa :Pasal 79Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pat.P/2020/PN Smr(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili

/atau Dewan Komisaris, menetapkanpemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohonsecara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhidan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS;Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai denganpermohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilanRUPS, kuorum kehadiran, dan/atau. ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan

RUPS, serta penunjukanketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanundang undang ini atau anggaran dasar;dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau DewanKomisaris untuk hadir dalam RUPS;Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohontidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telahdipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS;RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bolehmembicarakan mata acara rapat sebagaimana

Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan RUPS Tahunan PT. BARA JAYA KONSULINDOagar RUPS tahunan dapat segera terselenggara.3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.BARA JAYA KONSULINDO yang dilaksanakan oleh Pemohonsetelah diberikannya izin oleh Pengadilan adalah kuorum dalamkehadiran, maka segala keputusan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tersebut sah demi hukum;4. Memerintahkan kepada direksi dan/atau dewan koisarisuntuk hadir dalam RUPS.5.

Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2013 TERGUGAT diadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Dengan kata lain, selama belum ada keputusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yangmembatalkan keputusan yang diambil dalam RUPS/RUPS LB, makakeputusan tersebut tetap berlaku dan mengikat baik ke dalam maupun ke13.14.15.luar Perseroan.

Hery Prianto Muchrodji dan apakah nantinyamenjadi pemberhentian tetap;Bahwa pada saat RUPS LB diselenggarakan saksi yang membacakantata tertib RUPS LB;Bahwa yang hadir adalah Bapak Rafig Radinal sebagai kuasa dari BapakTjatja, lou Ridha Endarani Radinal, kuasa hukum dari Ir. Hery PriantoMuchrodji dan kuasa hukum dari Bapak Junanto dimana pada saat itupeserta yang hadir mengisi daftar hadir; Bahwa pada saat itu RUPS LBdibuka oleh saksi, pada saat itu kuasa hukum dari Ir.

Hery Prianto Muchrodji;Bahwa seingat saksi pada saat RUPS LB, tidak ada membahas mengenaipengembalian atau penjualan saham dimana pada saat RUPS LB tersebutkepemilikan saham dari Ir. Hery PriantoHalaman 49 dari 74 halaman, Pts.No. 565/Pdt.G/2013/PN.JKT.

Saham Luar Biasa (RUPS LB) padatanggal 13 Maret 2013 merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak?

Surat Nomor C.Tel. 20/UM 000/COPA0200000/2012 tanggal 13Januari 2012 Perihal Permintaan Jadwal RUPS Tahun 2012 AnakPerusahaan (Vide Bukti P14);c. Surat Nomor Tel. 168/UM 000/COPA0000000/2012 tanggal 29Oktober 2012 Perihal Permintaan RUPS PT CSM Tahun 2012 (VideBukti P15);d. Surat Nomor C.Tel.5/KU 000/COPA0200000/2013 tanggal 15Januari 2013 Perihal Permintaan Jadwal RUPS Tahun 2013 AnakPerusahaan (Vide Bukti P16);e.

disahkan dalam RUPS.,...

ke Pengadilan Negeri untuk meminta Perseroanmengadakan RUPS berdasarkan asal 75 sampai dengan 80 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan setelahupaya yang ditempuh melalui permohonan ke Pengadilan Negeri agarperseroan mengadakan RUPS untuk meminta data, untuk melakukanpemeriksaan tersebut ternyata dalam RUPS yang dilaksanakan ataspenetapan pengadilan tersebut ternyata RUPS yang dilaksanakan atasHalaman24 dari 33hal.Put.Nomor 1435 K/Pdt/201710.11.12.penetapan pengadilan tersebut

sebagaimana diatur dalam asal 80UU Perseroan Terbatas nyata merupakan suatu kesalahan penerapanhukum yang dilakukan oleh Judex Facti dalam membuat suatu penetapan;Bahwa adapun tidak adanya penyelenggaraan RUPS Tahunan olehPerseroan bukanlah salah satu alasan supaya Pemohon terlebih dahulumemohon penyelenggaraan RUPS Tahunan kepada Direksi, Komisaris, danapabila tidak ditanggapi memohon penyelenggaraan RUPS kepadaPengadilan Pasal 75 sampai dengan Pasal 80 UU Perseroan Terbatas;Bahwa justru dengan

yang tidak melaksanakan RUPS Perseroan sejak tahun 2008;7.

PGS untukmenyelenggarakan RUPS PT. PGS dengan acar/agenda ; 1. Perubahansusuanan Direksi dan Dewan Komisaris, 2. Penyelesaian pinjaman PT.PGS, 3.Laporan Tahunan PT.PGS, 4.

sewaktuwaktu.Dalam ketentuan tersebut diatas jelas menjelaskan bahwa anggota direksidiangkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembaliberdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan yangbisa memberhentikan Direksi beserta Dewan Komisaris adalah hak mutlakdari Pemegang Saham dengan mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sementara Pemohon sendiri belum mempunyai kekuatan hokum dalam memilikihak untuk menyelenggarakan RUPS dalam PT.

pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas)hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Menimbang, bahwa bilamana Direksi tidak melakukan Pemangilan untukRapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dengan permintaan Pemegang Sahamtersebut dalam tenggang waktu 15(lima belas) hari , maka Pemegang saham tersebutdapat meminta kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham atau Dewan Komisaris melakukan Pemanggilan sendiri RUPS ;Menimbang, bahwa

tersebut (bukti P.4)Dewan Komisaris juga tidak melakukan pemanggilan untuk RUPS sebagaimanadiatur dalam pasal 79 ayat (7) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 walaupunwaktu yang diatur dalam undang undang tersebut telah berakhir padahal DewanKomisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lama 15(lima belas) hari ;Menimbang, bahwa Permintaan yang disampaikan oleh Pemohon untukdilaksanakan RUPS tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 79 ayat (3) dan ayat (4)Undang Undang Nomor 40

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut ;Menimbang, bahwa Termohon menyatakan bahwa Termohon telahmemberikan tanggapan atas permintaan Pemohon untuk dilakukannya RUPS sesuaidengan bukti Termohon T.I/7 ;Menimbang, bahwa adapun alasan Termohon I tidak melaksanakan RUPS LBtersebut adalah disebabkan adanya permasalahan peralihan saham serta adanyagugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 482/Pdt.G/2014/PN.

Citra Lestari Semesta untuk menyelenggarakanRUPS Tahunan sedangkan RUPS yang telah dilakukan oleh TermohonKasasi adalah RUPS Luar Biasa (RUPSLB);Dalam Anggaran Dasar PT. Citra Lestari Semesta pasal 8dinyatakan:Ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebutRUPS adalah:a. RUPS Tahunan;b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPSLuar Biasa;Ayat (3) Dalam Rapat Tahunan:a.

No. 1833 K/Pdt/2010mempunyai laba yang positif;Ayat (5) RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mataacara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf(a) dan huruf (b);Dan atau dalam UndangUndang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007pasal 78 dinyatakan:Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;Ayat (2) :RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir

;Ayat (3) RUPS Tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2);Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan perseroan;Dan dalam penjelasan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 pasal 78ayat (1) di atas Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktiksering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa:Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan perundangundangantersebut di atas, RUPS Tahunan dan RUPS lainnya (RUPS

Luar Biasaadalah berbeda yang mana RUPS Tahunan dalam PT.

No. 1833 K/Pdt/2010mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegangsaham hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusantersebut disetujul dengan suara bulat;Bentuk

ini:Pasal 821) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar;3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakanHalaman 13 dari 47 halaman.

Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUNJKTdalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma jika diminta;5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegangsaham dengan hak suara

hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusantersebut disetujui dengan suara bulat;18.

Mempawah Permai Lestari merupakan wewenang RUPS LB sertaberlaku berdasarkan keputusan RUPS ataupun apabila tidak ditentukanmaka berlaku sejak ditutupnya RUPS, sehingga keberadaan objek sengketabukan menjadi alat menjustifikasi perubahan direksi tersebut karena sebelumdiberitahukanpun perubahan direksi tersebut kepada Tergugat makaperubahan direksi PT.

Mempawah Permai Lestari yang sepenuhnyamerupakan urusan internal perseroan serta kKewenangan oragan RUPS LB atauapapun yang terjadi dan telah diputuskan oleh RUPS LB PT.