Ditemukan 1438 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
penghasilan
pengadil
penghafal
penghasti
pengasih
pengasi
penghalis
penghasilah
Register : 16-12-2019 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 7427/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg Tanggal 4 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 23
28 — 23
Belum lagi penghasil dari Jasa Pelayanan PengembalianRadiologi yang kebetulan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensimerupakan orang Radiologi;Disamping itu Kami yakin bahwa, Tergugat Rekonpensi/PemohonKonpensi pasti menginginkan hal yang terbaik bagi anakanaknya agarnantinya memiliki masa depan yang lebih baik dari pada kedua orangtuanya yang harus berpisah karena perceraian.8.
Putus : 17-12-2014 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN POSO Nomor 16/Pdt.G/2014/ PN.Pso Tanggal 17 Desember 2014 — R. TIMPO. Dkk VS P.T. SINOSTEEL MINING, Dkk
85 — 14
85 — 14
Penggugat tersebut sehingga menjadi rusak karenapenggalian tambang, dan mengenai dampak air yang tercemar juga harusdibuktikan apakah pencemaran air tersebut penyebabnya adalah akibatkegiatan penambangan Tergugat tergugat atau bukan, serta harusdibuktikan secara ilmiah apakah air yang tercemar tersebutmengakibatkan pohon pohon sagu tersebut menjadi rusak atau mati.Selain itu Penggugat harus dapat membuktikan atau menggambarkan danmenjelaskan secara rinci andil atau peran masingmasing Tergugat20sebagai penghasil
Register : 09-08-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Kag Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 24
19 — 24
Sedangkan mengenai pekerjaan dan penghasilan Pemohon parasaksi menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit danmempunyai penghasilan yang mencukupi rumah tangga Pemohon dan Termohonakan tetapi tidak mengetahul berapa ratarata penghasil Pemohon pebulan dariperkerjaan tersbeut.
Register : 09-02-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 B/PK/PJK/2016 Tanggal 10 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BUMIPRATAMA KHATULISTIWA;
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 126/B/PK/PJK/2016perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) beserta produksiturunannya, dengan demikian penyerahan utama yang dilakukan adalahminyak kelapa sawit yaitu Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel (PK) danbukan Tandan Buah Segar.
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1202/B/PK/PJK/2016 Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAYA LABUHAN INDAH
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1202/B/PK/PJK/2016Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding adalah industri penghasil
Register : 04-05-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SOCFIN INDONESIA;
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena penyerahan dari unit penghasil Kecambah Kelapa Sawitdapat diketahui dengan pasti, maka Pajak Masukan dalam rangka penyerahanKecambah Kelapa Sawit tidak dikreditkan;ii Bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Pengusaha Kena Paiak (PKP) di kantorPelayanan Pajak Pemohon Banding Besar Satu sejak awal berdirinya KPP WajibPajak Besar yaitu tahun 2002. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan perpajakanmaka secara otomatis pelaporan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai adalahtersentralisasi.
Register : 09-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2021/PN Tpg Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
DANG VAN AN
120 — 35
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
DANG VAN AN
120 — 35
i api yang dahulu dikenal sebagai penghasil ikanterbesar di Indonesia dan sebagai catatan hingga tahun 2000 ronaperairan masih belum menunjukan adanya perbaikan/ perubahan ( masihkeruh ).Menimbang, bahwa dari alasanalasan sebagaimana terurai dalamparagraph di atas, Hakim Anggota Joko Supraptomo, A.pi,M.M. berpendapatdalam perkara ini hal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaanalternatif kKedua penuntut;Menimbang, bahwa walau pun terdapat perbedaan pendapatsebagaimana diuraikan di atas
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1377/B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MERIDAN SEJATISURYA PLANTATION
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengeahan Kelape SowWisi Beobean PeajiehCPP Py OOP PK PrH CPP DE OP PK PP Pio & 1c O 7GVickie HitLike cite 7IRS ol HBR ERKET io cm 230 3 "2 boule ba * Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2)di atas terlinat jelas ada ketidakadilan dalam bebanpajak yang ditanggung antara perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usahaterpisah, dengan apabila perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO merupakan bagian dari unit usahadalam 1 badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon Peninjauan
Register : 29-07-2011 — Putus : 03-04-2012 — Upload : 02-05-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 145/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 3 April 2012 — 1.Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),2.Gerakan Masyarakat Cinta Alam
833 — 585
833 — 585
Yang dimaksud dengan Pengumpulan limbah B3 menurut Pasal 1ayat 13 PP 18/1999 adalah Kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 denganmaksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaatdan / atau pengolahan dan / atau penimbun limbah B3 ; Dengan kata lain, izin pengumpulan limbah hanya bersifat satu jeniskegiatan saja, yaitu pengumpulan limbah yang dihasilkan pihak oleh lain.Praktiknya izin pengumpulan diberikan kepada perusahaan pengolah limbah ;Bahwa Obyek Sengketa pada
Register : 20-01-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 11/Pid.B/2016/PN.BLK Tanggal 14 April 2016 — Terdakwa Muh. Safri Bin H. Pado ,JPU,Supriyadi, SH
59 — 11
59 — 11
dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil
Register : 25-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 15/PID.TPK/2021/PT BJM Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : PARIDAH Binti HAPSAH
178 — 94
Terbanding/Terdakwa : PARIDAH Binti HAPSAH
178 — 94
Laut, berasal dari:Halaman 7 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT BJMBPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);pasien umum;pelayanan gratis;pihak ketiga;Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut didistribusikan: 5% : untuk dana pengembangan;e 95 % : untuk remunerasi,hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah HadjiBoejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi setiap penghasil
pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut, berasal dari: BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial); pasien umum; pelayanan gratis;e pihak ketiga;Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut didistribusikan: 5% : untuk dana pengembangan;e 95 % : untuk remunerasi,hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah HadjiBoejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi setiap penghasil
pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut, berasal dari: BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial); pasien umum; pelayanan gratis;e pihak ketiga;Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut didistribusikan: 5% : untuk dana pengembangan; 95 % : untuk remunerasi,hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah HadjiBoejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi setiap penghasil
Register : 04-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 3/PDT/2017/PT.PBR Tanggal 9 Maret 2017 — Bupati Bengkalis, Dkk Sebagai TERGUGAT
Lawan
Nanang Hermoyo Sebagai PENGGUGAT
35 — 18
35 — 18
Diperkirakan Penggugat akan menerima Gaji/Penghasil lebihkurang setiap bulannya sebesar Rp6.500.000,d.
Putus : 19-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1188 B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SOCFIN INDONESIA
41 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karenapenyerahan dari unit penghasil Kecambah Kelapa Sawit dapatdiketahui dengan pasti, maka Pajak Masukan dalam rangkapenyerahan Kecambah Kelapa Sawit tidak dikreditkan;. bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP) di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu sejak awalberdirinya KPP Wajib Pajak Besar yaitu tahun 2002. Oleh karena itusesuai dengan ketentuan perpajakan maka secara otomatis pelaporankewajiban Pajak Pertambahan Nilai adalah tersentralisasi.
Register : 20-01-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 6/Pid.B/2016/PN.BLK Tanggal 12 April 2016 — terdakwa ALIMIN Bin KATU ,JPU,SUPRIYADI,SH
49 — 14
49 — 14
dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil
Register : 13-12-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 214/Pdt.G/2020/PN Kpn Tanggal 25 Mei 2021 — Perdata
Purwati, Dkk melawan Didik Budi Hermanto, Dkk
108 — 56
108 — 56
tanah kasDesa Selorejo dengan PARA PENGGUGATHalaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pat.G/2020/PN KpnBahwa benar TERGUGAT adalah Kepala Desa Selorejo, Kecamatan DauKabupaten Malang periode 20072013.Bahwa benar TERGUGAT pernah membuat kesepakatan sewa menyewalanan tanah kas Desa Selorejo dengan PARA PENGGUGAT, pada sekitartahun 2012, dengan maksud untuk ditanami jeruk, dengan maksud agartanah kas desa tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi, serta dapatmenjadi ikon desa sebagai penghasil
Register : 28-12-2020 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 214/Pdt.G/2020/PN Kpn Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
1.Purwati
2.Dwi Sugeng Wiyono
3.Ali Machrus
4.Waliadi
Tergugat:
1.Didik Budi Hermanto
2.Bambang Soponyono
3.Kepala Desa Selorejo
153 — 92
1.Purwati
2.Dwi Sugeng Wiyono
3.Ali Machrus
4.Waliadi
Tergugat:
1.Didik Budi Hermanto
2.Bambang Soponyono
3.Kepala Desa Selorejo
153 — 92
Bahwa benar TERGUGAT pernah membuat kesepakatan sewamenyewa lahan tanah kas Desa Selorejo dengan PARA PENGGUGAT,pada sekitar tahun 2012, dengan maksud untuk ditanami jeruk, denganmaksud agar tanah kas desa tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggl,serta dapat menjadi ikon desa sebagai penghasil buah jeruk, sebabternyata diketahui bahwasannya lingkungan Desa Selorejo Kecamatan Dausangat potensial untuk ditanami jeruk.4.
Register : 18-01-2016 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BANYUMAS Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Bms Tanggal 3 Februari 2016 — PEMOHON : Ir. TJUTJUN SUNARTI ROCHIDIE, M.Si;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. ALI PURNOMO, S.H., M.H., SUNARTO, S.H., M.Hum., UNTUNG PRIBOWO, S.H., PARTONO, S.H., DJOKO WIDODO, S.H., DAVID DJOHAN PERMADI, S.H., DIAN HUSNA FADLIA, S.H., M.H. dan BERTI ELZA PELDI, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada âÂÂLaw Officeâ M. ALI PURNOMO, S.H., M.H. & Co.
Melawan
TERMOHON : PEMERINTAH RI cq. KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cq. KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS
Dalam hal ini memberi kuasa kepada WAHYU SATRIYO, S.H., AGUS DARMAWIJAYA, S.H., PURNOMOSARI, S.H., masing-masing Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas
157 — 42
157 — 42
85.000 batang dirubah oleh PPK dan PPTK kedalam KAK danHPS menjadi bibit kelapa genjah jenis entog sebanyak 85.000 batang,dengan dibuktikan PEMOHON telah menandatangani surat permohonanpengadaan bibit kelapa genjah Nomor: 027/2460 tanggal 16 September2014 yang ditujukan kepada Kabag Pembangunan selaku Ketua ULP untukdilelang (Bukti T 8);Bahwa sebutan bibit kelapa genjah entog didalam KAK tersebut mendasariSurat Dirjen Perkebunan Nomor: 53/KB.820/SK/DJ.BUN/051996 tentangpenunjukan kebun induk blok penghasil
Tjutjun Sunarti Rochidie, M.Si., selanjutnya diberi tanda(Bukti T51);Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 53/KB.820/SK/DJ.BUN/051996 tanggal 30 Mei 1996 tentang PenunjukanKebun Blok Penghasil Tinggi Kelapa Dalam Milik Rakyat Sebagai SumberBenih, selanjutnya diberi tanda (Bukti T52);Fotokopi Surat Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kab.Banyumas Nomor: 027/2460 tanggal 16 September 2014 ditujukan kepadaKabag Pembangunan Setda Banyumas selaku Ketua ULP perihalPermohonan
Register : 08-05-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 P/HUM/2014 Tanggal 14 Juli 2014 — PT. NAN RIANG, DKK VS GUBERNUR JAMBI;
71 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
tertentu atau kendaraan tertentu yang dimaksud dalam PeraturanGubernur tersebut di atas juga tidak jelas, apalagi untuk perusahaantambang yang lokasi tambangnya berada diwilayah KabupatenSarolangun, karena jalan umum tertentu tersebut tidak tersedia.Bahwa sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa sumberdaya mineral dan batubara (MINERBA) merupakan sumber dayapertambangan yang sangat penting dan merupakan salah satuprimadona untuk mendongkrak pendapatan dan devisa Indonesia.Selain sebagai penghasil
Putus : 10-06-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN JEPARA Nomor 05/Pid. Sus/2015/PN. Jpa Tanggal 10 Juni 2015 —
48 — 13
48 — 13
sebanyak 3 (tiga) ton dengan menggunakan mesin giling dan mesinoven kemudian ditambah Kalium 20 (dua puluh) sak/25 (dua puluh lima) kgsetelah kering ditambah sulfur 20 (dua puluh) sak/50 (lima puluh) kgselanjutnya dikumpulkan untuk dilakukan pengayaan supaya halus dan ratasetelah itu dilakukan pengemasan ke dalam karung goni plastik ukuran 50(lima puluh) kg dengan nama pupuk NKCL AGRITRAN;e Bahwa pembuatan pupuk NKCL yang benar bahan baku adalah dari NaCl(Natrium Klorida) dan NH4CooH (Urea) sebagai penghasil
Putus : 04-06-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 5 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 4 Juni 2015 — NOER TJAHJA ;
KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
89 — 91
89 — 91
Dalam Rapat BPMIGAS meminta kepastian dari BUMD Sampang perihal pemanfaatan Gas dari Santos dan berdasarkan PTK 029 jo UU Energi bahwa pemanfaatan gas diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi daerah penghasil. BUMD Sampang masih belum dapat memberikan keputusan bentuk kerjasama, apakah dengan PGN atau PT Indonesia Power.
Rapat antara BPMIGAS, Santos dan BUMD Sampang pada tanggal 10 juni 2010 sebagai tindaklanjut rapat sebelumnyadengan agenda Tindaklanjut rencana monetisasi gas Lapangan Wortel.Dalam Rapat BPMIGAS meminta kepastian dari BUMD Sampang perihal pemanfaatan Gas dariSantos dan berdasarkan PTK 029 jo UU Energi bahwa pemanfaatan gas diprioritaskan untukmemenuhi kebutuhan energi daerah penghasil.