Ditemukan 1873 data
89 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sementara PT Metalindo Usaha Bersama barumulai mendapatkan izin prinsip pada tanggal 10 Agustus2015;Bahwa dari fakta tersebut di atas, terlinat jelas kalauPenggugat lah yang terlebih dahulu melakukan pengurusanizin untuk mendapatkan Hak Pengelolaan dari Tergugat danbukan PT Metalindo Usaha Bersama dan selama iniTergugat tidak pernah mencabut atau menghapuskan IzinPrinsip yang telah diberikan kepada Penggugat sejak tahun2002 tersebut;Bahwa dengan terjadinya tumpang tindin antara HakPengelolaan atas
94 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
lahan/tanah seluas 17.3ha yang terletak di Desa Batalang, sebagai tanah terlantar;Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat denganrincian sebagai berikut: Kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);Menyatakan sebagai hukum lahan/tanah seluas lebih kurang 336,8 ha yangterletak di Desa Jorong dan lahan/tanah seluas 17.3 ha yang terletak di DesaBatalang yang 261 ha diantaranya overlap/tumpang tindin
Terbanding/Penggugat I : Prof. Usman Pelly MA
Terbanding/Penggugat II : Meuthia F Fachruddinm. Eng. Sc. IR
Terbanding/Penggugat III : Miduk Hutabarat
Terbanding/Penggugat IV : Rizanul
Terbanding/Penggugat V : Ir. Burhan Batubara
Terbanding/Penggugat VI : Dadang Darmawan, M.Si
108 — 71
PengadilanTinggi Medan yang mengadili perkara a quo untuk memutus dengan membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 756/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 14 Juli2021 tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan ParaPenggugat/Para Terbanding seluruhnya.AdIV) Tentang putusan Yudexfactie Pengadilan Negeri Medan melanggar asashukum Undangundang yang lebih tinggi mengenyampingkan UndangUndang yang lebih rendah tingkatannya (Lex Superior Derogat LexInferiori) dan menyebabkan tumpang tindin
70 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
C : 816 (yang tumpang tindin denganKohir No. 817 milik Penggugat), tidak tercantum dalam lampiran SuratKeputusanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, sehingga cacathukum, selanjutnya Sertifikat Hak Pengelolaan a quo diterbitkan tidak sesuaidengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yaitu melebihi luas yang seharusnyadimana seharusnya tidak mencakup tanah milik Penggugat, disamping itualasanalasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu
117 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari point 1 sampai dengan 3, kami berpendapat bahwaterjadi tumpang tindin antara lain sertipikat sertipikattanah sebagaimana tersebut diatas.Untuk tertiobnya administrasi pertanahan sertipikatpertama harus dilindungi sedangkan sertipikat yangberikutnya terbit demi hukum harus diusulkan untukdibatalkan. sehingga tidak terjadi tumpang tindihsertipikat tanah, sedangkan kepada pihakpihak yang adakaitan dengan objek' tanah tersebut dapathalaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 118 PK/TUN/2014bermusyawarah
Terbanding/Tergugat I : TOETI RAHAYU
Terbanding/Tergugat II : GATOT DENNY IRIANTO
116 — 51
YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 K/Sip/1973 tertanggal5 Juni 1975 tentang tidak disebutkannya perbuatan mana yangmelanggar hukum dan jumlah kerugian yang harus dibayarkan, makagugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijk Verklaard)Bahwa Gugatan Penggugat tidak dibuat secara runut dan terjaditumpang tindin dalam uraian peristiwa sehingga sulit dimengerti danmenimbulkan salah penafsiran.Bahwa Posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan
75 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Para Penggugat mengaku memiliki tanah sebagaimana dalil gugatannyabutir 1 halaman 3 dan 4 yang letaknya menunjuk pada dan atautumpang tindin dengan tanahtanah milik Tergugat , Il, dan III. Adapundasar pengakuan kepemilikan Para Penggugat atas tanah dimaksudadalah "Pada tahun 1984, atas tanah Persil 74b, S.Ill Kohir Nomor 1485Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2014seb. Diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1979/Desa Cisaranten Kulon,G.S. Nomor 2948/1984, luas 20.480 m*, atas nama R.
TJIA GET BENG
Termohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
233 — 327
Pada peta sebelumnya lokasipemohon tidak overlapping kemudian dalam peta lain overlappingini berdasarkan data 3 sertipikat yang mengunakan sistim digitaltumpang tindin atas nama Moh. Rusli 2 sertipikat pada bagianmuka, belakang, 1 atas nama Narie yang diterbitkan tahun 1994dan 1997 dengan milik Pemohon, sedangkan peta yang tidakoverlaping itu semacam peta pendaftaran yang dibuat masihmanual, itu juga adalah kelalaian Termohon ; Bahwa melihat bukti P.12 seharusnya pada SHM atas namaHawariah, H.
dr.GODLIEF LEGHU KONDI
Tergugat:
JOHANES GELI
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA, Cq.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR di KUPANG, Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
174 — 95
berpendapat bahwa Fransiskus Ghunu tidak perlu ditariksebagai pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa perihal pihak Dinas Pekerjaan umum, yang menurutTergugat harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dengan alasanbahwa menurut Tergugat yang mengambil tanah Penggugat bukanlahTergugat melainkan Dinas Pekerjaan Umum karena melakukan pelebaranjalan melewati tanah Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwaapakah benar tanahnya Penggugat berkurang karena dipakai untukpelebaran jalan atau karena tumpang tindin
PAHMI, SH.
Terdakwa:
YANDRI YURESTI, ST Alias YANDRI Bin H. YURNAS
77 — 8
orang tuasaksi Absyar secara paksa dan tanpa hak;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Laili banwasaksi mengambi emas Nenek Anik dengan cara melakukan kekerasanalaman 32 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Spnterhadap Nenek Anik yaitu dengan cara menindih badan Nenek Anik saatNenek Anik tidur dan ketika Nenek Anik terbangun saksi memegang keduatangan Nenek Anik dengan keras dan paksa kemudianmenyelipkan/mengapitkan/menjepit kKedua tangan Nenek Anik kedalampaha saksi dan kemudian saksi tindin
131 — 27
bahwa pencatatan dalamregister desa tanah milik MARTIN ROMPAS lebih dahulu daripadapencatatan dari register desa dari ERNEST PANGEMANANPENN ;Bahwa dengan demikian maka sesungguhnya ada fakta hukum yangtelah terungkap lewat persidangan di Pengadilan Tata usahaHal. 9 dari 56 Put No. 53/Pdt.G/2016/PN Mnd10Negara Manado dimana ternyata tanah yang tercatat dalam Registertanah Desa Teling Atas No 52 Folio 26 atas nama ERNESTPANGEMANAN PENN yang diterbitkan oleh pihak Kelurahan TelingAtas telah tumpang tindin
69 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
mendapat hakdari padanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada kaumPenggugatPenggugat, jika engkar dengan bantuan Kepolisian ataupihak berwenang lainnya;10.Menghukum TergugatTergugat lainnya untuk patuh dan taat atasputusan ini;11.Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara inisecara tanggung renteng sebesar Rp4.531.000,00 (empat juga lima ratustiga puluh satu rupiah);12.Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;Bahwa isi putusan peradilan tingkat pertama tersebut saling tindin
PT. AURUM WIRA PERSADA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL Dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA
308 — 176
Bahwa berdasarkan surat Direktur Pembinaan Program Mineral danBatubara Kementerian Republik Indonesia Nomor 0521/30/DBP.PW /2017,tanggal 22 Juni 2017, perihal hasil verifikasi aspek kewilayahan terhadapRekomendasi IUP C&C oleh Gubernur, dimana hasil verifikasi tersebutdidalamnya termasuk Gubernur Papua, yang pada pokoknya daftar hasilverifikasi aspek kewilayahan terhadap IUP Mineral dan BatuBara yangdirekomendasikan masih tumpang tindin sama komuditas lain;Halaman 47 dari 69 hal Putusan Pkr No. 14
112 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk apa di Negara iniada Lernbaga Pengadilan Tata Usaha Negara, kalau antar Hakirn pundalarn satu naungan satu lembaga penegakan hukum Mahkarnah Agungsudah tidak saling menghormati bagairnana dengan rnasyarakatnya akanlebih tidak rnenghargai hasil Putusan Pengadilan, dan kacaulah pertanahandi Negara ini yang saling turn pang tindin antara Pengadilan Tata UsahaNegara dengan Pengadilan Perdata rnernberikan putusan yang berbeda,apakah perbuatanperbuatan yang licik akan dipertahankan terus;KEBERATAN
74 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian terjadi pungutan PNBP yangtumpang tindin atau pungutan ganda antara PP Nomor 33 Tahun 2014dengan PP Nomor 9 Tahun 2012.Halaman 29 dari 46 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/20159.10.11.1.Fotokopi Keterangan Ahli Ir.
113 — 27
Turut Tergugat dan Turut Tergugat II harusbertanggung jawab atas dasar adanya perikatan untuk jual beli antaraWENDY TAMBALI dengan Tergugat dikaitkan dengan surat perjanjianantara Penggugat dengan Tergugat mengenai hasil penjualan denganTurut Tergugat namun bermasalah, yaitu tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik No. 1028 / 1981 An.
30 — 15
manfaat bagi masyarakat, khususnya para pihakyang berperkara Penegakan Hukum yang tidak memberikanmanfaat bagi massyarakat akan berdampak terjadinyakeresahan di tengahtengah massyarakat. ( bahwa dimana halini jelas telah meresahkan Pembanding/Tergugatll,berdasarkan Ketua Majelis tidak bersedia memberikan Salinanhasil pengukuran pengembalian batas tanah yang dimohonkanoleh Pembanding/Tergugatll,berdasarkan bukti TII.1 tanpaada yang MENGKOMPLEINNYA, dan menguatkan keteranganTergugatl, hal tumpang tindin
22 — 6
Kemudian saksi mengambil Shabu sesuai isi pesanSMS petunjuk alamat peletakan dari MAS BRO ;Bahwa setelah transfer tersebut slip setoran terdakwa buang ;Bahwa isi SMS dari MAS BRO perihal alamat peletakan shabu yangtelah dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratusribu rupiah) sebagai berikut : 1fx2 jogja , kKecamatan kalasan keselatan lurus trus ketemu p4an pertama sego wiwit ke kiri dibwh phn ke2 knn jl bngks plstk pth di dim tnh di tindin batu ;Bahwa setelah berhasil mengambil
RAHIB DEWI SIHALOHO
Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Samosir
Intervensi:
MARTUMPAK SIDABUTAR
170 — 93
dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukancek fisik lapangan secara akurat dan pasti, hal tersebut bertentangandengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997,serta Tergugat tidak memperhatikan historis/dasar hak kepemilikanpihakpihak yang memiliki tanah di atas objek sengketa; Bahwa Tergugat menimbulkan ketikdapastian hukum dalammenerbitkan objek sengketa, karena Tergugat secara jelas tidakmemperhatikan data yuridis sebelum menerbitkan objek sengketa,akibatnya terjadi tumpang tindin
165 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Facti; Bahwa untuk lebih jelasnya kembali, Pemohon Peninjauan Kembalimenyampaikan status tanah objek sengketa berupa sebidang tanah yangterletak di Jalan Poros Ampera, Kelurahan Sungai Kedukan, KecamatanRambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 03457/Sungai Kedukan tanggal20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 685/Sungai Kedukan/2010tanggal 16 Desember 2010, yang mana terhadap sertifikat hak miliktersebut telah terjadi overlaping atau tumpang tindin