Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-07-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/TUN/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — PT. METALINDO USAHA BERSAMA vs PT. FEDERAL INVESTINDO DAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM;
8943 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sementara PT Metalindo Usaha Bersama barumulai mendapatkan izin prinsip pada tanggal 10 Agustus2015;Bahwa dari fakta tersebut di atas, terlinat jelas kalauPenggugat lah yang terlebih dahulu melakukan pengurusanizin untuk mendapatkan Hak Pengelolaan dari Tergugat danbukan PT Metalindo Usaha Bersama dan selama iniTergugat tidak pernah mencabut atau menghapuskan IzinPrinsip yang telah diberikan kepada Penggugat sejak tahun2002 tersebut;Bahwa dengan terjadinya tumpang tindin antara HakPengelolaan atas
Putus : 08-04-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3150 K/Pdt/2014
Tanggal 8 April 2015 — PT INDORAYA EVERLATEK VS PT. SARANA SUBUR AGRINDOTAMA, dkk.
9472 Berkekuatan Hukum Tetap
  • lahan/tanah seluas 17.3ha yang terletak di Desa Batalang, sebagai tanah terlantar;Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat denganrincian sebagai berikut: Kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);Menyatakan sebagai hukum lahan/tanah seluas lebih kurang 336,8 ha yangterletak di Desa Jorong dan lahan/tanah seluas 17.3 ha yang terletak di DesaBatalang yang 261 ha diantaranya overlap/tumpang tindin
Register : 09-12-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 549/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 3 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat : Walikota Medan
Terbanding/Penggugat I : Prof. Usman Pelly MA
Terbanding/Penggugat II : Meuthia F Fachruddinm. Eng. Sc. IR
Terbanding/Penggugat III : Miduk Hutabarat
Terbanding/Penggugat IV : Rizanul
Terbanding/Penggugat V : Ir. Burhan Batubara
Terbanding/Penggugat VI : Dadang Darmawan, M.Si
10871
  • PengadilanTinggi Medan yang mengadili perkara a quo untuk memutus dengan membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 756/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 14 Juli2021 tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan ParaPenggugat/Para Terbanding seluruhnya.AdIV) Tentang putusan Yudexfactie Pengadilan Negeri Medan melanggar asashukum Undangundang yang lebih tinggi mengenyampingkan UndangUndang yang lebih rendah tingkatannya (Lex Superior Derogat LexInferiori) dan menyebabkan tumpang tindin
Putus : 06-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2009.-
Tanggal 6 Juli 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DK VS AA. SURAHMAN
7041 Berkekuatan Hukum Tetap
  • C : 816 (yang tumpang tindin denganKohir No. 817 milik Penggugat), tidak tercantum dalam lampiran SuratKeputusanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, sehingga cacathukum, selanjutnya Sertifikat Hak Pengelolaan a quo diterbitkan tidak sesuaidengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yaitu melebihi luas yang seharusnyadimana seharusnya tidak mencakup tanah milik Penggugat, disamping itualasanalasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu
Putus : 12-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 PK/TUN/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — Dra. SURYANTI H. GULTOM, DK vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,, DK
11779 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dari point 1 sampai dengan 3, kami berpendapat bahwaterjadi tumpang tindin antara lain sertipikat sertipikattanah sebagaimana tersebut diatas.Untuk tertiobnya administrasi pertanahan sertipikatpertama harus dilindungi sedangkan sertipikat yangberikutnya terbit demi hukum harus diusulkan untukdibatalkan. sehingga tidak terjadi tumpang tindihsertipikat tanah, sedangkan kepada pihakpihak yang adakaitan dengan objek' tanah tersebut dapathalaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 118 PK/TUN/2014bermusyawarah
Register : 15-11-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 23-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 548/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 31 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat : PERUM PERHUTANI
Terbanding/Tergugat I : TOETI RAHAYU
Terbanding/Tergugat II : GATOT DENNY IRIANTO
11651
  • YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 K/Sip/1973 tertanggal5 Juni 1975 tentang tidak disebutkannya perbuatan mana yangmelanggar hukum dan jumlah kerugian yang harus dibayarkan, makagugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijk Verklaard)Bahwa Gugatan Penggugat tidak dibuat secara runut dan terjaditumpang tindin dalam uraian peristiwa sehingga sulit dimengerti danmenimbulkan salah penafsiran.Bahwa Posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan
Putus : 13-08-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1687 K/Pdt/2014
Tanggal 13 Agustus 2015 — Drs.ENDANG HUDAYA PRAWIRA vs Ir.RIYANA, dkk
7542 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para Penggugat mengaku memiliki tanah sebagaimana dalil gugatannyabutir 1 halaman 3 dan 4 yang letaknya menunjuk pada dan atautumpang tindin dengan tanahtanah milik Tergugat , Il, dan III. Adapundasar pengakuan kepemilikan Para Penggugat atas tanah dimaksudadalah "Pada tahun 1984, atas tanah Persil 74b, S.Ill Kohir Nomor 1485Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2014seb. Diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1979/Desa Cisaranten Kulon,G.S. Nomor 2948/1984, luas 20.480 m*, atas nama R.
Register : 25-11-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 3/P/FP/2019/PTUN.BJM
Tanggal 20 Desember 2019 — Pemohon:
TJIA GET BENG
Termohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
233327
  • Pada peta sebelumnya lokasipemohon tidak overlapping kemudian dalam peta lain overlappingini berdasarkan data 3 sertipikat yang mengunakan sistim digitaltumpang tindin atas nama Moh. Rusli 2 sertipikat pada bagianmuka, belakang, 1 atas nama Narie yang diterbitkan tahun 1994dan 1997 dengan milik Pemohon, sedangkan peta yang tidakoverlaping itu semacam peta pendaftaran yang dibuat masihmanual, itu juga adalah kelalaian Termohon ; Bahwa melihat bukti P.12 seharusnya pada SHM atas namaHawariah, H.
Register : 02-09-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Wkb
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
dr.GODLIEF LEGHU KONDI
Tergugat:
JOHANES GELI
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA, Cq.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR di KUPANG, Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
17495
  • berpendapat bahwa Fransiskus Ghunu tidak perlu ditariksebagai pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa perihal pihak Dinas Pekerjaan umum, yang menurutTergugat harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dengan alasanbahwa menurut Tergugat yang mengambil tanah Penggugat bukanlahTergugat melainkan Dinas Pekerjaan Umum karena melakukan pelebaranjalan melewati tanah Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwaapakah benar tanahnya Penggugat berkurang karena dipakai untukpelebaran jalan atau karena tumpang tindin
Register : 04-02-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 9/Pid.B/2019/PN Spn
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
PAHMI, SH.
Terdakwa:
YANDRI YURESTI, ST Alias YANDRI Bin H. YURNAS
778
  • orang tuasaksi Absyar secara paksa dan tanpa hak;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Laili banwasaksi mengambi emas Nenek Anik dengan cara melakukan kekerasanalaman 32 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Spnterhadap Nenek Anik yaitu dengan cara menindih badan Nenek Anik saatNenek Anik tidur dan ketika Nenek Anik terbangun saksi memegang keduatangan Nenek Anik dengan keras dan paksa kemudianmenyelipkan/mengapitkan/menjepit kKedua tangan Nenek Anik kedalampaha saksi dan kemudian saksi tindin
Register : 04-04-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN MANADO Nomor 53/PDT.Bth/2016/PN Mnd
Tanggal 1 Desember 2016 — -DICKY MOKODASER, Dkk MELAWAN DICKY MOKODASER, Dkk
13127
  • bahwa pencatatan dalamregister desa tanah milik MARTIN ROMPAS lebih dahulu daripadapencatatan dari register desa dari ERNEST PANGEMANANPENN ;Bahwa dengan demikian maka sesungguhnya ada fakta hukum yangtelah terungkap lewat persidangan di Pengadilan Tata usahaHal. 9 dari 56 Put No. 53/Pdt.G/2016/PN Mnd10Negara Manado dimana ternyata tanah yang tercatat dalam Registertanah Desa Teling Atas No 52 Folio 26 atas nama ERNESTPANGEMANAN PENN yang diterbitkan oleh pihak Kelurahan TelingAtas telah tumpang tindin
Putus : 23-02-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2045 K/PDT/2015
Tanggal 23 Februari 2016 — MAILIWATI, dkk vs HENDRI TOSMAN, dkk.
6946 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mendapat hakdari padanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada kaumPenggugatPenggugat, jika engkar dengan bantuan Kepolisian ataupihak berwenang lainnya;10.Menghukum TergugatTergugat lainnya untuk patuh dan taat atasputusan ini;11.Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara inisecara tanggung renteng sebesar Rp4.531.000,00 (empat juga lima ratustiga puluh satu rupiah);12.Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;Bahwa isi putusan peradilan tingkat pertama tersebut saling tindin
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 14/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
PT. AURUM WIRA PERSADA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL Dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA
308176
  • Bahwa berdasarkan surat Direktur Pembinaan Program Mineral danBatubara Kementerian Republik Indonesia Nomor 0521/30/DBP.PW /2017,tanggal 22 Juni 2017, perihal hasil verifikasi aspek kewilayahan terhadapRekomendasi IUP C&C oleh Gubernur, dimana hasil verifikasi tersebutdidalamnya termasuk Gubernur Papua, yang pada pokoknya daftar hasilverifikasi aspek kewilayahan terhadap IUP Mineral dan BatuBara yangdirekomendasikan masih tumpang tindin sama komuditas lain;Halaman 47 dari 69 hal Putusan Pkr No. 14
Putus : 26-09-2017 — Upload : 31-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 260 K/Pdt/2017
Tanggal 26 September 2017 — PARA AHLI WARIS ALMARHUMAH Ny. SURYATI, yaitu Ny. TJUTJU SUPRIATIN, Ny. EMMA ROSTINA dan DIDIK GINANJAR VS Ir. Rd. H. APEP HIDAYAT, DKK
112104 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk apa di Negara iniada Lernbaga Pengadilan Tata Usaha Negara, kalau antar Hakirn pundalarn satu naungan satu lembaga penegakan hukum Mahkarnah Agungsudah tidak saling menghormati bagairnana dengan rnasyarakatnya akanlebih tidak rnenghargai hasil Putusan Pengadilan, dan kacaulah pertanahandi Negara ini yang saling turn pang tindin antara Pengadilan Tata UsahaNegara dengan Pengadilan Perdata rnernberikan putusan yang berbeda,apakah perbuatanperbuatan yang licik akan dipertahankan terus;KEBERATAN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIAINDONESIAN COAL MINING ASSOCIATION (APBI-ICMA) VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
7444 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian terjadi pungutan PNBP yangtumpang tindin atau pungutan ganda antara PP Nomor 33 Tahun 2014dengan PP Nomor 9 Tahun 2012.Halaman 29 dari 46 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/20159.10.11.1.Fotokopi Keterangan Ahli Ir.
Register : 08-09-2016 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 116/Pdt.G/2016/PN BPP
Tanggal 14 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11327
  • Turut Tergugat dan Turut Tergugat II harusbertanggung jawab atas dasar adanya perikatan untuk jual beli antaraWENDY TAMBALI dengan Tergugat dikaitkan dengan surat perjanjianantara Penggugat dengan Tergugat mengenai hasil penjualan denganTurut Tergugat namun bermasalah, yaitu tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik No. 1028 / 1981 An.
Register : 27-03-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 117/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 6 Agustus 2018 — YUMA BARUS, DKK VS PEMERINTAH RI CQ. KEPALA BPN KARO, DK
3015
  • manfaat bagi masyarakat, khususnya para pihakyang berperkara Penegakan Hukum yang tidak memberikanmanfaat bagi massyarakat akan berdampak terjadinyakeresahan di tengahtengah massyarakat. ( bahwa dimana halini jelas telah meresahkan Pembanding/Tergugatll,berdasarkan Ketua Majelis tidak bersedia memberikan Salinanhasil pengukuran pengembalian batas tanah yang dimohonkanoleh Pembanding/Tergugatll,berdasarkan bukti TII.1 tanpaada yang MENGKOMPLEINNYA, dan menguatkan keteranganTergugatl, hal tumpang tindin
Putus : 24-08-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Smn
Tanggal 24 Agustus 2017 — JODI KURNIAWAN PRAWOTO Bin PARWOTO
226
  • Kemudian saksi mengambil Shabu sesuai isi pesanSMS petunjuk alamat peletakan dari MAS BRO ;Bahwa setelah transfer tersebut slip setoran terdakwa buang ;Bahwa isi SMS dari MAS BRO perihal alamat peletakan shabu yangtelah dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratusribu rupiah) sebagai berikut : 1fx2 jogja , kKecamatan kalasan keselatan lurus trus ketemu p4an pertama sego wiwit ke kiri dibwh phn ke2 knn jl bngks plstk pth di dim tnh di tindin batu ;Bahwa setelah berhasil mengambil
Register : 08-07-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 66/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
RAHIB DEWI SIHALOHO
Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Samosir
Intervensi:
MARTUMPAK SIDABUTAR
17093
  • dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukancek fisik lapangan secara akurat dan pasti, hal tersebut bertentangandengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997,serta Tergugat tidak memperhatikan historis/dasar hak kepemilikanpihakpihak yang memiliki tanah di atas objek sengketa; Bahwa Tergugat menimbulkan ketikdapastian hukum dalammenerbitkan objek sengketa, karena Tergugat secara jelas tidakmemperhatikan data yuridis sebelum menerbitkan objek sengketa,akibatnya terjadi tumpang tindin
Putus : 10-01-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 632 PK/Pdt/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — H. THOBRONI. H.S VS HADI SUROYO,
16557 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Facti; Bahwa untuk lebih jelasnya kembali, Pemohon Peninjauan Kembalimenyampaikan status tanah objek sengketa berupa sebidang tanah yangterletak di Jalan Poros Ampera, Kelurahan Sungai Kedukan, KecamatanRambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 03457/Sungai Kedukan tanggal20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor 685/Sungai Kedukan/2010tanggal 16 Desember 2010, yang mana terhadap sertifikat hak miliktersebut telah terjadi overlaping atau tumpang tindin