Ditemukan 1873 data
Terbanding/Penggugat : KOSEN EKO SENTOSO
Turut Terbanding/Tergugat I : BAMBANG SUGIYARTO
Turut Terbanding/Tergugat II : SRI RUSMIWATI
Turut Terbanding/Tergugat IV : SOEDIBIJO atau PT. IPU
Turut Terbanding/Tergugat V : KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
40 — 37
Bahwa Pembanding/Tergugat IV menolak dengan tegaspertimbangan hokum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semaranghalaman 37 alinea 3 dan 4 yang menyatakan :beeen anaes Menimbang, bahwa apa benar tanah Penggugat terdapattumpang tindin dengan tanah yang bernama SLAMET, menurutMajelis Hakim tidak masuk ruang lingkup eksepsi, karena hal demikianadalah sudah memasuki pokok perkara;sees Menimbang, bahwa Eksepsi tersebut telah dipertimbangkandan dipandang tidak beralasan dan ditolak.b.
75 — 28
Atau dengankata lain tidak ada jaminan bahwa setelah dilakukan perubahan terhadapIzin Lokasi Tergugat II terutama peta lampiran izin lokasi tersebut masihterjadi tumpang tindin atau tidak lagi.
112 — 21
ISWAN bahwa tanah Sertifikat milik PENGGUGATZl11.12.13.14.REKONPENSI tumpang tindin dengan Surat Pernyataan Tanah a.n M. HAPIKtertanggal 31 Agustus 1990 sejumlah +4.735 Mz; Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI mengetahui penguasaan tanah seluas+4.735 M? oleh TERGUGAT REKONPENSI karena didasari Surat Pernyataantanah tertanggal 31 Agustus 1990 a.n M.HAPIK dan setelah mempelajiaridengan teliti, cermat dan seksama isi Surat Pernyataan Tanah tersebutternyatakan tanda tangan M.
39 — 14
Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur alias Tidak Jelas (Obscure Libel)Bahwa didasarlan pada alasan seluruh dalil gugatan Penggugat dalamregister perkara No. 234/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST tidak sistematis,tumpang tindin sehingga menimbulkan ketidakjelasan maksud dan tujuanPenggugat mengajukan gugatan aquo melalui Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 12 halaman 5 menyebutkanPenggugat juga bersikap untuk menolak anjuran oleh karena
HERMAN
Tergugat:
YANTO PRIBADI
43 — 7
Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur libels)Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT sangat tidak jelas dan tidak terang(obscuur libels) karena PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan danmemaparkan bukti alas hak atas tanah sengketa yang dikuasainya seluas +27.000 M2 (Dua Puluh Tujuh Ribu Meter persegi) yang menjadi dasargugatannya;Bahwa selain daripada itu gugatan PENGGUGAT tidak dapat menjelaskansecara terperinci dan detail adanya tumpang tindin sengketa tanah yang telahdiklaimnya dengan sertifikatsertifikat
1.Hj. RATNAWATI
2.SUGIANNOR
3.Hj. RABIATUL ADAWIYAH
4.MUHAMMAD YANI
5.Mila Karmila
6.Fauzan
Tergugat:
1.RIDUAN
2.SUMIATI
3.M. YUSRAN
4.M. YUSUF
5.SUPARDI
6.BASRANI
7.Agustina Riswanti
8.NOPIANTI
9.Riduan
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar
106 — 35
hadirsaksi, Ketua RT dan Lurah yang menjabat pada saat itu atas permintaan MilaKarmila; Bahwa Mila Karmila datang ke tempat Ketua RT untuk meminta pencabutansurat sporadik itu pada sore hari kemudian pada malam harinya dilakukanmusyawarah di rumah Ketua RT dengan memanggil Lurah; Bahwa yang mengkonsep surat pencabutan itu berdasarkan hasilmusyawarah, konsep dibawa langsung oleh Lurah kemudian diketik oleh stafkelurahan di kantor kelurahan dan yang menjadi alasan karena ada sengketatanah yaitu tumpang tindin
49 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengetahui bagaimana tata/prosedur orang yang akanmenguasai tanah dan akan diterbitkan SKPTN, akan tetapi Terdakwaseakan akan tidak mengetahui hal ini karena Terdakwa akan mencarikeuntungan pribadi; Bahwa Terdakwa bersamasama saksi Basirunsyah sangat nyatamelakukan perbuatan tipu muslihat hal tersebut dukung dengan adanyaSurat Klarifikasi Tata Ruang (seperti yang dijelaskan di atas) bahwa lahanyang tertera di SKPTN yaitu di Jalan Pura MR 3 Wilayah RT.004 KampungGunung Sari, Kecamatan Segah, tumpang tindin
92 — 35
mengajukanbukti bahwa sebenarnya tidak terdapat selisih luas yang tercantum dalam girikdengan hasil pengukuran ;Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T.II1 yang berupa SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 1221/Pedurenan tanggal 10111998, ternyataTergugat Il telah tidak konsisten terhadap produk Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 1221/Pedurenan tanggal 10111998 tersebut, karenaTergugat II telah memberikan catatan terhadap Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 1221/Pedurenan tanggal 10111998, diduga tumpah tindin
PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR (Diwakili oleh Ir. BINSAR MANURUNG selaku Presiden Direktur)
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Intervensi:
DINNO ZULFIKAR WALUYAN
178 — 230
No. 30/G/2019/PTUN.PLK2011 di atas, maka salah satu bentuk cacat Hukum Administrasiadalah apabila terjadi : tumpang tindin hak atau Sertipikat hakatas tanah. Dengan demikian penerbitan SHM No.
344 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 36 K/Pdt.SusPHI/2017tambahan P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19 padatanggal 18 Juli 2016;Maka jelas dan terang Judex Facti salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku dalam mempertimbangkan dalam perkara a quodemi tertio hukum dan agar tidak terjadi tumpang tindin perkara a quo,maka upaya hukum terhadap Kesepakatan Bersama atau PerjanjianBersama yang telah didaftarkan dan telah mempunyai Akta BuktiPendaftaran, yaitu sebagaimana Pasal 7 ayat (5) UndangUndang Nomor 2Tahun
54 — 4
diri saksi sebanyak 9 (sembilan) kali;Bahwa setelah terjadi pergumulan, Terdakwa tibatiba menusuk saksisedangkan pisau asalnya darimana atau diambil darimana dan ditaruhdimana saksi tidak tahu ;Bahwa asal mula pisau saksi tidak tahu, dikamar saksi juga tidak ada pisaudan pisau tersebut apa diselipkan dipinggang Terdakwa saksi juga tidaktahu, yang saksi tahu tibatiba setelah terjadi pergumulan Terdakwamenusuk saksi itu saja ;Bahwa posisi bergumulnya Terdakwa dibawah saksi diatasnya, Terdakwasaksi tindin
H. BAHDAR JOHAN Bin AWANG
Tergugat:
1.M. HARLIE
2.PT. ADARO INDONESIA
115 — 17
Sertipikat Hak Milik No.1223 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak,Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan dan bukti surat T.Il3 berupaFotokopi Sertipikat Hak Milik No.1225 Desa Maburail, Kecamatan Murung Pudak,Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Padt.G/2018/PN TjgMenimbang,bahwa adapun ditegaskan Tergugat II dalam kesimpulannyadengan menerangkan telah terbukti dipersidangan tanah yang diklaim olehPenggugat memang benar tumpang tindin
137 — 631
Perkebunan Nusantara XII tersebut berakhir masaberlakunya pada tahun 2010, serta adanya sengketa dengan warga yang manaHalaman 27 dari 39 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN KpnSHGU NO 2 tumpang tindin dengan tanah hak milik warga (SHM warga), sertagarapan warga, yang mendasarkan pada SK Gubernur Jawa Timur No 414/12/011 th1980 yang pada pokoknya berisi kesatu menetapkan Ds Ringin Kembar dan desaTegalrejo kec Sumbermanjing Wetan sebagai desa resmi dan pada diktum ke tigaPelepasan dan Penyerahan tanahtanah
90 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sedangkan yang tersebut dalam huruf (a) halaman (6) s.d (9) telahlebin dahulu diajukan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata UsahaNegara Medan dalam register perkara Nomor 37/G/2013/PTUN.M2DNtanggal 6 November 2013 atas dasar adanya berita acara yang dibuat olehTergugat tertanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan objeksengketa dalam perkara a quo/huruf (a) halaman (6) s.d (9) surat jawabanTergugat tersebut di atas yang menyatakan tumpang tindin dengan arealtanah HGU Nomor 1/Belungkut
Putusan Nomor 535 K/TUN/2016ketentuan prona tersebut di atas sehingga penerbitan objeksengketa melanggar ketentuan perundangundangan yang berlakudan AzasAzas Umum Pemerintahan yang baik, sebab jikaTermohon Kasasi mengumumkan proses penerbitan objek sengketatersebut maka akan terhindar tumpang tindin objek sengketadengan dan atau berada di atas lahan HGU Pemohon Kasasiberdasarkan SHGU Nomor 1/Desa Belunkut atas nama PemohonKasasi;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut
52 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat tidak dapat membuktikan kepentinganhukumnya;Bukti P.II1 yaitu Surat Penyerahan Hak tanggal 24 September 1985dari Mahrun Sinaga kepada Sumardi (Penggugat II) adalah ternyatabidang tanah dan namanama pemilik tanah berbatasan terdapattumpang tindin yang menunjukkan ketidakjelasan atau kekaburan batasbatas tanah dan lokasi bidang tanah An.Sumardi yang menjadi dasaratau dalildalil gugatan Para Penggugat yaitu Antara nama pemilik yangberbatasan dan lokasi bidang tanah Sumardi dengan tanah MasnenPurba
/V7 ini adalah ternyata bidang tanah dan namanamapemilik tanah berbatasan terdapat tumpang tindin yang menunjukkanketidakjelasan atau kekaburan batasbatas tanah dan lokasi bidangtanah An.
1.ALI FAHMI
2.NURYATI
3.JASIMAH
4.NURHASAN
Tergugat:
1.ALBINE
2.MERLI BT H. AKIP
3.SUMIHAR
4.ROSINTAN
5.SARIMAN
6.NAKITA AT
7.ANDI AGUS
8.SUKADI
9.MUSADAT
10.HOLIA
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
67 — 7
tidak berhubungan satu dengan lainnya kedalam bidangtanah yang diklaim oleh Para Penggugat juga tidak dijelaskan;Bahwa gugatan Para Penggugat cacat hukum,~ karena telahmenggabungkan gugatan ini antara Perbuatan Hukum antara satu denganPerbuatan hukum lainnya atas para pihak;Bahwa hal ini dapat kita linat pada angka Romawi II.pada FAKTA HUKUM,pada poin A,B,C dan D, karena antara satu sama lainnya berbedakapasitasnya dan perbuatan hukumnya misalnya PenggugatI tanah yangdiklaimnya didalilkan tumpang tindin
error in personaBahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagaiPenggugat dalam perkara a quo, karena justru Para Penggugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengklaim tanah milikPara Tergugat secara melawan hukum dan secara tanpa hak;Bahwa selain daripada itu, inti dari perkara aquo adalah menyangkut gantirugi masalah Tol, yang dikelola oleh Pihak PT.HUTAMA KARYA, karenasesuai dengan data uang ganti rugi dan karena adanya klaim dariPenggugat sehingga terjadi tumpang tindin
104 — 39
Putusan No. 211/Pdt.G/2013/PN.BB.administrasi dan juga betul tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Miliknomor 3823/Desa Lembang atas nama TAN AW HOA (Tergugat llIntervensi) vide bukti (P.1 =T.3.= T.ILIN4) yang diakui sendiri olehTergugat dalam Kesimpulan tertanggal 4 Juli 2011 ; halaman 53 alinea kedua yang berbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa karena Sertifikat Hak Milik nomor 3823/DesaLembang atas nama TAN AU HOA (Tergugat Il Intervensi) vide bukti(P.1 =1.3.= T.ILIN4) yang menjadi obyek sengketa
No.2156/1989 tanggal 1981989 seluas 4008 m2 atas nama CML TAMBUNANSITOMPUL, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Penerbitan SHGB No.171tanggal 27 Mei 2010 dan SHGB NO. 172 tanggal 27 Mei 2010 diatas objek tanahsengketa mengandung cacat yuridis, dan tumpang tindin dengan SHM No.874/Desa Lembang atas nama CML TAMBUNAN SITOMPUL;Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.V3 bahwa Tanah Hak Milik No.874/Desa Lembang S.U.
63 — 19
dibebaskan dari segalatuntutan hukum;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwatersebut penutut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukumterdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, tentang pembelaantersebut yang menyatakan terdakwa tidak terbukti telah Majelis Hakimpertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur tersebut diatas, sehinggaMajelis Hakim tidak mempertimbangkan secara khusus lagi agar tidak terjaditumpang tindin
R. SOEDARTO, SH
Termohon:
LURAH, KELURAHAN ASEM ROWO
243 — 125
dinyatakan tidak dapat diterima.Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormatuntuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon atau setidaktidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard).Halaman 14 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/P/FP/2021/PTUN.SBY.5,1.Permohonan Pemohon Kabur Dan Tidak Jelas (obscuur libel);Bahwa Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (obscuur libel)karena Pemohon dalam menguraikan dalildalil posita gugatansaling tumpang tindin
RUDOLF AGUS A SOLIN
Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DAIRI
2.PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
Intervensi:
BUPATI DAIRI
493 — 213
Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkanKeputusan TUN berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 226 atas namaPemerintah Kabupaten Dairi yang tumpang tindin dengan tanah Penggugatyang bertentangan dengan ketentuan didalam Pasal 17 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Tata Caraq Pendaftaran Tanahmenyebutkan :1.