Ditemukan 1530 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-12-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 356/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat:
SRIYONO , DKK
Tergugat:
PT. MILLENNIUM PHARMACOM INTERNATIONAL, TBK
64 — 60
SRIYONO , DKK
Tergugat:
PT. MILLENNIUM PHARMACOM INTERNATIONAL, TBK
64 — 60
02 Mar 2009 Staff Gudang Rp.Murnawanto Pooling Pusat 3.355.800,5 Hari susanto 01 Nov 2013 Staff Gudang Rp.Pooling Pusat 3.355.800, Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT) yangdemikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),haruslah tetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku inHalaman 38 dari 51 Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jkt.Pst.cassu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang
Register : 15-03-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 25/G/2021/PTUN.BDG Tanggal 23 September 2021 — Penggugat:
1.Lily Chandradinata
2.Linda Chandradinata
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
234 — 159
1.Lily Chandradinata
2.Linda Chandradinata
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
234 — 159
Tol CimanggisCibitung seluas 38.351 M2, sebagaimanapermohonan para Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa bukti PI2 dan bukti PIl2, yang didalilkan oleh paraPenggugat sebagai upaya keberatan tidaklah memenuhi ketentuan pasal 76ayat (4) dimana penyelesaian upaya administratif mesti berkaitan dengan batalatau tidak sahnya Keputusan;Menimbang, bahwa selain daripada itu setelan Majelis Hakimmencermati bukti PI2 dan bukti PIl2, dikaitkan tengang
Putus : 29-12-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/TUN/2014 Tanggal 29 Desember 2014 — HENDRIKO WIJAYA, DKK VS NY. IDA FARIDA DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
80 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, cukupberalasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandunguntuk rnenyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini dan ataumenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Gugatan Penggugat telah melampui tengang waktu 90 (Sembilan puluh)hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun1986;Berdasarkan posita gugatan point 11, Penggugat menerangkan padatanggal 9 November 2010 Tergugat memberitahukan kepada Penggugatbahwa di atas bidangbidang tanah
Register : 12-07-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 33/G/2021/PTUN.BL Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
HELMI
Tergugat:
Kepala kantor Pertahanan kabupaten Tulang Bawang
Intervensi:
SUPARYONO, Dkk
198 — 98
HELMI
Tergugat:
Kepala kantor Pertahanan kabupaten Tulang Bawang
Intervensi:
SUPARYONO, Dkk
198 — 98
atauKadaluwarsaa.Bahwa Posita Pengugat pada posita no IV Tenggang waktugugatan, halaman 6 (enam ) nomor 5 sampai nomor 8,Penggugat mengakui bahwa gugatan berakhir jangka waktu 90(sembilan Puluh) hari dihitung dari tanggal 15 Desember 2020sampai dengan tanggal 27 April 2021;Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 12 Juli 2021;Bahwa Penggugat pada posita no IV Tenggang waktu gugatan,halaman 6 (enam ) nomor 3 mengetahui bahwa objek sengketaditerbitkan pada 20 februari 1979Bahwa Penggugat posita no IV Tengang
Register : 10-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 88/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
ROMLI EFFENDI.H.S.Sos.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
44 — 30
ROMLI EFFENDI.H.S.Sos.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
44 — 30
yakni tanggal 01 April 2019 ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa upaya administrasi selesai ditempuh oleh Penggugatpada tanggal 01 April 2019 maka mengacu pada ketentuan norma Perma Nomor6 Tahun 2018 penghitungan tenggang waktu adalah 90 hari sejak 01 April 2019dan dihubungkan dengan segi waktu pengajuan gugatan yaitu tanggal 10 Mei2019 maka menurut Majelis Hakim pengajuan gugatan a quo belum melewatitenggang waktu 90 hari sehingga masih memenuhi tengang
Register : 08-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 15/G/2018/PTUN.ABN Tanggal 16 April 2019 — Nama : HAMID IDRUS, S.T.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Tempat tinggal : Kelurahan Ngade RT.005/RW 003 Desa Ngade Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2018, memberikan kuasa kepada:
1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.;
2) HASAN OHORELLA, S.H.;
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada âÂÂLAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.& ASSOCIATESâÂÂ, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
M E L A W A N:
Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA;
Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/917/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada:
1) IMRAN UMALEKHOA, S.Ip., M.Si., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula;
2) ABDUL KAHAR H PANINGFAT, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
3) RACMAT ABDUL AZIZ, S.Ap., Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula;
4) MUHAMMAD K BOINAU, S.H., Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula;
5) MUHAYATI, S.H., Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula;
6) KAMAL FAISAL SILAWANE, S.Ap., Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula;
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/SK/Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada:
1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.;
2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
100 — 36
100 — 36
;Halaman 43 dari 54 Halaman Putusan Nomor:15/G/2018/PTUN.ABNMenimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan:Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktu sembilan puluh hari sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 167.DTahun
Putus : 14-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 509 K/Pdt/2013 Tanggal 14 Januari 2015 — Tuan ANWAR, Dkk vs Tuan BURHANUDIN bin MUHAMMAD TAYEB UMAR, Dkk
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
sudah ada penentuan batasbatas wilayahdesanya dengan tegas, karena berdasarkan Perda/Peraturan DaerahKabupaten Melawi Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa TanjungLay, Desa Labai Mandiri, Desa Mandau Baru, Desa Nusa Pandau, DesaMerpak, Desa Senibung, Desa Melamut Bersatu, Desa Natai Panjang, DesaSungai Raya, Desa Kelakik, Desa Semadin Lengkong, Desa Pelinggang, DesaNyangkal, Desa Sungai Bakah, Desa Bayur Raya, Desa Tebing Kerangan,Desa Merah Arai, Desa Kebual, Desa Landau Tubun, Desa Tanjung Tengang
Register : 06-01-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 1/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
1.Maman Santra
2.SAMSUDDIN M. SALEH
Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (RI)
271 — 183
1.Maman Santra
2.SAMSUDDIN M. SALEH
Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (RI)
271 — 183
Bagi mereka yang tidak dituju olehKeputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikanmaka tengang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secarakasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan danmengetahui adanya keputusan tersebut (Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan KetentuanPeralihan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986).b.
Register : 25-10-2011 — Putus : 10-04-2012 — Upload : 07-05-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 189/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 10 April 2012 — Ny. Endelilah Siahaan;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.PT. Efita Agro Lestari
72 — 31
72 — 31
Poin 3 tanggal 9 Juli 1991 yang mengatur : Bagi mereka yang tidak dituju olehsuatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan,maka tengang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuitissejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara danHal 63 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUNJKT.mengetahui adanya keputusan tersebut., hal ini sejalan dengan Yurispudensi MahkamahAgung Republik Indonesia: Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal
Register : 08-07-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 64/PDT/2019/PT BNA Tanggal 22 Agustus 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
57 — 18
57 — 18
tanggal 29 Maret2019;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bireuen masingmasing padatanggal 26 April 2019 telah memberitahukan kepada Pembanding semulaPenggugat, Terbanding semula Tergugat , Terbanding Il semula Tergugat Il,masingmasing untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan Tinggi Banda Aceh;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tengang
Register : 23-09-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 200/Pdt.G/2020/PN Amb Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat:
PATRIA HANOCH PIETERS
Tergugat:
1.RUDOLF MEZAK RENO REHATTA
2.HENDRIK H. REHATTA
3.BOYKE G. REHATTA
4.ROSALINE A.B REHATTA
5.RIDWAN R. REHATTA
6.MARLEN T.M. REHATTA
7.JONG L.M. REHATTA
8.JOHANTON P.R. REHATTA
9.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
255 — 306
PATRIA HANOCH PIETERS
Tergugat:
1.RUDOLF MEZAK RENO REHATTA
2.HENDRIK H. REHATTA
3.BOYKE G. REHATTA
4.ROSALINE A.B REHATTA
5.RIDWAN R. REHATTA
6.MARLEN T.M. REHATTA
7.JONG L.M. REHATTA
8.JOHANTON P.R. REHATTA
9.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
255 — 306
Bahwa pada poin 16 alinea 3 Penggugat mendalilkan bahwa masalahSHM no.448 tahun 2006 tidak sempat di bawah ke Pengadilan Tata UsahaNegara sebab sudah melewati tengang waktu 90 hari. Hal tersebutbukanlah alasan yang tepat sebab PERMA no. VI tahun 2019 memberikankesempatan untuk dapat mengajukan persoalan ke Peradilan Tata UsahaNegara apabila ada suatu keputusan Tata Usaha Negara yang sudahmelampaui 90 hari atau selebihnya.B.
Register : 11-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 9/G/2018/PTUN.KPG Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
NURIMAN SANTOSO
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
89 — 31
NURIMAN SANTOSO
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
89 — 31
Tengang Waktu Gugatan 00 nnn nn en nn nn nn nn nnennnnnnesObyek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 23 Mei 2017;Bahwa objek sengketa tersebut diterima atau diketahui penggugat tanggal29 AQUSIUS 2018 2 2022 nnn nnn e nnn nnn nnn nnn nnn nen nner nn ern nee nn nen enennncenesBahwa gugatan ini diajukan pada tanggal 9 juli 2018;Bahwa oleh karenanya gugatan aquo diajukan masih dalam tenggangwaktu sesuai dengan pasal 55 Undangundang Peradilan Tata UsahaN@ Qala enna nnn nnn n anne nnn nnn nnn nnn enn
Register : 12-12-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 421/PDT/2017/PT-MDN Tanggal 24 Januari 2018 — ARIANI VS PT BANK MEGA SYARIAH, DKK
29 — 25
29 — 25
Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/2013 tengang Perubahan Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pada:Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan :Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umumdengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yangsemakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi,yang didahului dengan Pengumuman Lelang.Pasal 1 ayat (27), yang menyatakan :Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN*"Harga Lelang
Register : 22-06-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 55/G/2021/PTUN.MDN Tanggal 8 Nopember 2021 — Penggugat:
LEGIMAN PRANATA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
181 — 226
LEGIMAN PRANATA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
181 — 226
Oleh karena tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugattelah melewati tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, maka beralasanHalaman 45 PutusanPerkara No. 55 / G/2021 /PTUNMDNdan berdasar hukum bagi majelis hakim menerima eksepsi Tergugat IIIntervensi Tentang tenggang waktu.3.
Register : 06-05-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 150/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 22 Agustus 2019 — Penggugat:
RISWAN,SPd
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
59 — 32
RISWAN,SPd
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
59 — 32
TenggangWaktu (Pasal 55) poin 1, yaitu: Penghitungan tengang waktu sebagaimanadimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.Bahwa saat terhentinya waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau terhentinya tenggangwaktu, Penggugat mengajukan keberatan kepada Presiden sesuai denganketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) UndangUndang No. 5
Register : 16-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 15/G/2021/PTUN.JPR Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
287 — 216
287 — 216
Dalam EksespsiMenimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan olehTergugat dalam jawabannya adalah gugatan Penggugat diajukan telahmelewati tengang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hariatau daluarsa.Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai tenggang waktupengajuan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegar, yang menyeburkan: gugatan dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak
Register : 02-09-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Smn Tanggal 17 September 2019 — Pemohon:
ELLY NINGSIH
Termohon:
Polda DIY
111 — 44
ELLY NINGSIH
Termohon:
Polda DIY
111 — 44
Mengenai kejahatan yang diancam pidana penjara seumur hidup,sesudah delapan belas tahun.Sedangkan mengenai tenggang daluwarsa mulai berlaku pada harisesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal mengenai pemalsuan atauatau pengrusakan mata uang, tengang dimulai berlaku pada hari sesudahbarang yang di palsu atau mata uang yang dirusak digunakan berdasarkanpasal 79 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon yaituJeremias Lemek bahwa perkara penghitungan daluwarsa dihitung
Register : 18-11-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 11-05-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 23-G-2014-PTUN-PDG Tanggal 22 April 2015 — MUCHNI MUCHTAR
LAWAN
1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG
2. ROSMIATI
86 — 39
86 — 39
tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Penggugat melalui kuasa hukumnya mengartikan UndangUndang tersebut tidaksecara utuh dan kongkret, sehingga timbul persepsi dan pandangan penggugat dankuasa hukumnya menyimpang dari makna sebenarnya apa yang dimaksud dalam UUNo. 5 tahun 1986 dirubah dengan UndangUndang Nomor tahun 2009;Menurut persepsi dan penafsiran penggugat tentang UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 dan dirubah menjadi UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009, pasal 55bahwa Penggugat mempunyai tengang
Register : 08-08-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 07-02-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 28/G/2017/PTUN.PBR Tanggal 18 Desember 2017 — DELIMA IDA TAMBUNAN, DKK MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU DAN SYAMSURIZAL NAZAR
103 — 34
103 — 34
Perubahan atas Undangundang RI Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara jo Undangundang RI Nomor 51 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undangundang RI Nomor 5 Tahunn1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan Gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara.dikaitkan dengan ketentuan tersebut maka objek sengketa bukan ditujukankepada Penggugat, dan bukan juga di umumkan, maka tengang
Register : 12-05-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 104/G/LH/2017/PTUN-JKT Tanggal 17 Oktober 2017 — PT. KASWARI UNGGUL ; MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
754 — 438
754 — 438
Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUNJKTsecara resmi atas penerbitan objek sengketa adalah tidak benar karena melaluisurat Nomor 127/KU/VP/GAL/X1V/2015 tanggal 22 Desember 2015 Penggugattelah mengajukan keberatan atas diterbitkannya objek sengketa a quo,sehingga tidak mungkin Penggugat tidak menerima keputusan Tergugat yangmenjadi objek sengketa, sehingga menurut Tergugat, pengajuan gugatan olehPenggugat pada tanggal 12 Mei 2017 telah melewati tengang waktu;Menimbang, bahwa atas dua visi dan versi hukum