Ditemukan 1413 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-12-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 08-05-2013
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 552/Pdt. G/2012/PA Blk. Tanggal 11 Oktober 2012 — H. Achmad Yasin, S.Pd.I
MELAWAN
Hj. Berawati, S.Ag
59 — 58
59 — 58
tersebut harus disesuaikan dengankemampuan dan kepatutan Tergugat seperti dimaksud oleh Pasal 80 point (4) dan Pasal160 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, berdasarkan kepada kemampuan, kelayakan dan kepatutan makaTergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa kendatipun Penggugat tidak menuntut mutah terhadapTergugat, namun Majelis Hakim karena jabatannya secara ex oficio
Register : 13-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA MEDAN Nomor 2392/Pdt.G/2019/PA.Mdn Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 1
17 — 1
Namun meskipun demikian dalam hal ini Majelis Hakimkarena jabatannya secara ex oficio dapat mempertimbangkan bahwa patutditetapkan hak mutah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,(duajuta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000, (Satu juta lima ratusribu rupiah) dari Tergugat Rekonvensi serta dihukum Tergugat Rekonvensiuntuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada PenggugatRekonvensi;Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi yangberkenaan dengan barangbarang hantaran
Register : 19-02-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 29/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 10 Juli 2014 — PT. MANUNGGAL SENTRAL BAJA;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
88 — 54
88 — 54
UndangUndanglalu lintas, tetapi keputusan bahwa tempat ini dipasang ramburambu ituadalah keputusan Tata Usaha Negara ; Bahwa Ahli ilustrasikan pada sebuah restoran di depan restoran dipasangrambu larangan berhenti hurus S, keputusan memasang rambu tersebutmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bukan rambunya ;Bahwa keputusan TUN atas permohonan kemudian ada pihak ke3 yang tidakdituju tetapi memiliki kepentingan itu Individual, sekarang keputusan TUNbukan atas permohonan tapi keputusan TUN ex oficio
peradilan karena adapihak ke 3 yang berkepentingan yang kongkrit yang dirugikan, karenaKeputusan TUN yang terikat umum semua keputusan TUN itu bersifat ergaomes, kongkrit disini keputusan bukan atas permohonan tetapi ex oficiomisalnya keputusan TUN atas permohonan ditujukan kepada ahli makasemuanya terikat atas KTUN tersebut karena bersifat erga omes ;Bahwa obyek sengketa ini mempunyai sifat umum karena sesuai dengan sifatsetiap keputusan TUN yang erga omes, konkritnya disini keputusan TUN iniEX OFICIO
Register : 05-11-2014 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 90/G/2014/PTUN.Mks Tanggal 9 April 2015 — - Mukhlis Badawi, S.Sos - untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
M E L A W A N :
- Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar - untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
106 — 58
106 — 58
pipadiwilayah PDAM Kota Makassar ;eBahwa yang berwenang memasang diwilayah saksiadalah Pak Idris ; 2 Saksi kedua Tergugat bernama : Frans Pakka, dibawah sumpahmenerangkan yang pada pokoknya sebagai berikuteBahwa saksi masuk di PDAM sejak tahun 1995 danawalnya ditempatkan di Makassar dengan jabatanterakhir Kepala Seksi Pengawasan Asset danKeuangan ;eBahwa tugas pokok saksi disamping sebagai Kepala seksiPengawasan Asset dan Keuangan juga bagian dariSatuan Pengawasan Internal kedua jabatan ini otomatis(Ex Oficio
diperiksa malam, tidak ada lagiyang diperiksa ; eBahwa kesimpulan dari SPI selesai besok, tanggal 6Agustus ; eBahwa ada rapat internal SPI untuk kesimpulanpemeriksaan pelanggaran pada tanggal 6 Agustus2014 ;eBahwa hasil pemeriksaan dari SPI, yaitu seksi SPImembuat berita acara diserahkan kepada Kabag SPI,Kabag SPI membuat laporan ; Bahwa saksi lupa isi laporan ;Bahwa benar seluruh anggota SPI bertandatangan KepalaBagian dan Kepala seksi ;eBahwa tidak ada surat tugas khusus SPI secaraadministrasi (Ex Oficio
Register : 07-05-2013 — Putus : 19-11-2012 — Upload : 11-12-2013
Putusan PA PACITAN Nomor 629/Pdt.G/2013/PA.Pct Tanggal 19 Nopember 2012 — PEMOHON KONVENSI dan TERMOHON KONVENSI
33 — 4
33 — 4
karena sebagaimana fakta bahwa Pemohon danTermohon sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan tidak pernahterjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yangmemohon izin untuk menjatuhkan talak roji terhadap Termohon telah cukupberlasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkaraini atas kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampaipada diktum amar putusan, majelis hakim secara ex oficio
Putus : 24-07-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3132 K/Pdt/2017 Tanggal 24 Juli 2018 — LUMUK binti HAJI LALA, dkk VS Ahli Waris Almarhum ABDUL LATIF MAKKA, yaitu Hj. HERAWATY ALAM, dkk.
101 — 429 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 429 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan para penggugat juga kurang pihak seharusnya paraPenggugat juga melibatkan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagaiTergugat dalam kapasitas sebagai Ketua Yayasan Kebun BinatangKaruwasi Ujung Pandang secara ex oficio, Karena tanah obyek sengketadiporoleh oleh Tergugat H.
Register : 03-08-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan PA BANTAENG Nomor 157/Pdt.G/2015/PA Batg. Tanggal 27 Oktober 2015 — Pemohon âÃÂàTermohon
13 — 5
13 — 5
sesuai pula denganketentuan Pasal 70 ayat (8) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006,dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka Majelis Hakim akan menggelar sidang, gunamengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan iniberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa kendatipun Termohon tidak menuntut nafkah iddahdan mut'ah terhadap Pemohon, namun Majelis Hakim karena jabatannyasecara ex Oficio
Register : 11-05-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan PA SLAWI Nomor 1294_Pdt.G_2015_PA.Slw Tanggal 17 September 2015 —
10 — 4
10 — 4
Maka berdasarkan ketentuanPasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara ex oficio Majelis Hakimakan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islammenyatakan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suamiwajib: Memberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupauang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi/T ergugatRekonvensi sebagaimana termuat
Register : 07-05-2013 — Putus : 19-11-2013 — Upload : 28-11-2013
Putusan PA PACITAN Nomor 695/Pdt.G/2013/PA.Pct. Tanggal 19 Nopember 2013 — PEMOHON dan TERMOHON
14 — 0
14 — 0
karena sebagaimana fakta bahwa Pemohon danTermohon sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan tidak pernahterjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yangmemohon izin untuk menjatuhkan talak roji terhadap Termohon telah cukupberlasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkaraini atas kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampaipada diktum amar putusan, majelis hakim secara ex oficio
Register : 15-02-2010 — Putus : 22-07-2010 — Upload : 17-03-2013
Putusan PA BANTAENG Nomor 24/Pdt.G/2010/PA Btg. Tanggal 22 Juli 2010 — Pemohon VS Termohon
15 — 7
15 — 7
Dengan kata lain bahwameskipun tidak menuntut akan hakhaknya tersebut, Majelis Hakim secara ex oficio(tanpa diminta) akan memenuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut.;Suatu hal yang perlu diketahui bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat didalamgugatannya seperti mutah. Nafkah iddah.
Register : 11-03-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 716/Pdt.G/2020/PA.Bjn Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 9
27 — 9
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 41 (c)Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis hakim secara ex oficio dapatmenentukanbesaran nafkah Iddah dan mutahyang
Register : 19-09-2013 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PA SURABAYA Nomor 4125/Pdt.G/2013/PA.Sby Tanggal 12 Mei 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
23 — 8
23 — 8
No. 1992 K/Pdt/2000 tanggal 23102002 yangmengabstraksikan : Jika ada eksepsi, Hakim harus memutuskannnya terlebih dahuludisamping memutus pokok perkara, apalagi eksepsi tentang kompetensi absolutdapat disampaikan kapan saja , bahkan lebih dari itu manakala tidak diajukan olehpihak Tergugat, hakim secara ex oficio harus mengadilinya terlebih dahulu.Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat Ill, IV, Vill, Xpada pokoknya berkaitan dengan 2 (dua) hal, yakni tentang : Kompetensi Absolut;
Register : 31-08-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PA NGANJUK Nomor 1561/Pdt.G/2016/PA.Ngj Tanggal 27 Maret 2017 —
10 — 0
10 — 0
nafkah kepadaanaknya (nafkah madiyah/nafkah lalu ) tidak bisa di gugat "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,makagugatan Penggugat poin ke 4 untuk nafkah anak yang lampau selama 1tahun harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang bahwa mengenai nafkah anak yang boleh di tuntut dandiminta adalah nafkah anak untuk masa yang akan datang , oleh karena itusekalipun gugatan Penggugat salah /tidak tepat atau sekalipun Penggugattidak minta nafkah dimaksud , Pengadilan Secara Ex oficio
Register : 08-09-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PA SURABAYA Nomor 4236/Pdt.G/2014/PA Sby Tanggal 26 Februari 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
16 — 5
16 — 5
bahwa meskipun Termohon sebagai isteri yang akandiceraikan tidak menuntut untuk diberikan mutah sebagai pelipur lara atasperceraian yang diajukan oleh suami, namun karena mutah merupakan hakisteri yang akan diceraikan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakimmendasarkan kepada pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam dan denganpertimbangan Termohon telah mendampingi Pemohon selama kurang lebih8 tahun sebagai isteri dan ibu rumah tangga dalam suka dan duka, makapatut dan wajar apabila Majelis Hakim secara ex oficio
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PA SIDOARJO Nomor 1113/Pdt.G/2019/PA.Sda Tanggal 2 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 1
12 — 1
kelayakan, kepatutan dankeadilan, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon/Penggugat selama 3 bulan pasca putusan perceraian yangtelah berkekuatan hukum tetap dengan perhitungan setiap bulannya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa meskipun Termohon/Penggugat in casu tidak pernahmeminta atau menuntut sebelumnya mutah terhadap Pemohon/Tergugat,majelis hakim berpendapat memiliki kewenangan secara ex oficio
Register : 10-07-2013 — Putus : 13-11-2013 — Upload : 31-10-2014
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1417/Pdt.G/2013/PA.Tgrs Tanggal 13 Nopember 2013 — PEMOHON
TERMOHON
69 — 25
69 — 25
Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon terjadiatas kehendak Pemohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf ( b) dan (c)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 KompilasiHukum Islam, maka Pemohon sebagai Ayah bertanggungjawab atas semua biayapemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anakanaknya; walaupun Termohon dalamjawaban dan dupliknya tidak menuntut nafkah anak, mutah dan nafkah selama masa iddahakan tetapi secara ex oficio
Register : 13-06-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 1363/Pdt.G/2016/PA.Jbg Tanggal 13 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
9 — 0
satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai jjin talak saturaj tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi hukum Islam, olehkarena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalamperkara ini atas kehendak Pemohon Konpensi sebagai suami TermohonKonpensi, maka sebelum sampai pada diktur amar putusan, majelishakim secara ex oficio memandang perlu untuk mempertimbangkan akibathukum dari putusnya perkawinan karena kehendak talak dari Pemohonkonpensi tersebut;Menimbang
Register : 06-01-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/TUN/2017 Tanggal 14 Februari 2017 — H. ALLAIDIN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU., II. HALIM SUSANTO;
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengandemikian pertimbangan hukum tersebut adalah tidak cukup untukdijadikan dasar mengadili/memutus perkara yang dimohonkan kasasiini, Karena putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum sepertiitu adalah tidak sejalan dan malah bertentangan dengan maksud dantujuan dari ketentuan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009;Bahwa lebih dari pada itu Pasal 178 (1) HIR menyebutkan bahwa :hakim karena jabatannya atau secara ex oficio, wajib mencukupkansegala alasan hukum yang tidak dikemukakan
Register : 19-08-2015 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PA SURAKARTA Nomor 530/Pdt.G/2015/PA.Ska. Tanggal 19 April 2016 — Pemohon dan Termohon
47 — 26
47 — 26
terhadap putusnya perkawinan karenaperceraian, bagi seorang isteri yang telah putus perkawinannya dapatdiberikan mutah sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) KompilasiHukum Islam dan berlaku waktu tunggu/iddah, dan pada saat waktu tunggu/iddah bekas isteri berhak mendapat nafkah dari bekas suami sebagaimanaketentuan pasal 149 huruf (b), Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf bdalam Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasar pasal 41 huruf c UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, Pengadilan secara ex oficio
Register : 25-09-2013 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 30-12-2013
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 1255/Pdt.G/2012/PA. JB Tanggal 29 Oktober 2013 — Pemohon
Termohon
46 — 4
46 — 4
Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Rekonpensi tersebut, PenggugatRekonpensi keberatan, karena nafkah iddah, kiswah dan mutah telah diatur dalamKompilasi Hukum Islam dan menjadi kewajiban seorang suami yang akanmenceraikan istrinya, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Rekonpensi rekonpensi yangmenyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi kabur adalah tidak tepat karenaberdasarkan berdasarkan pasal 41 (c) Undangundang Nomor 1 tahun 1974,Pengadilan secara secara ex oficio