Ditemukan 1530 data
45 — 10
B/2015/PN.Smd.apabila dalam tengang waktu yang telah ditentukan oleh UU yangbersangkutan tidak membongkarnya ; Bahwa PT.Jonggol Asri melakukan Take Oper atas tanah PT.
72 — 27
.;(3) Tengang waktu antara panggilan terakhir sebagai yangdimaksud ayat 2) dengan persidangan ditetapkan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan. Dan ayat ke (4) dalam hal sudahdilakukan sebagaimana maksud ayat (2) dan tergugat ataukuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnyatergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidakberalasan.
55 — 24
Bahwa Tergugat I (Camat Sambutan ) menolak gugatanpenggugat dikarenakan : Gugatan penggugat telah melewati tengang waktu(kadaluarsa) sesuai dengan Pasal 55 Undang Undang Nomor5 Tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 1991. Dengan dikeluarkannya / ditertibkan surat keputusan PUT, OP!
106 — 70
menyelesaikan Sengketa a quo, dan oleh karena makaEksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut haruslah tidak diterima ;74Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenaieksepsi ke2 dari Tergugat II Intervensi yaitu Gugatan Para Penggugat telah melampauitenggang waktu 90 hari ( daluwarsa ), dengan pertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dalam formal gugatan, proses pengajuan gugatan diPeradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat limitatif mengenai tengang
66 — 49
eksepsi yang berkaitan dengan Gugatan Penggugat kadaluwarsa karena telahmelampaui tenggang waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan82dalam pasal 55 UndangUndang No 5 tahun 1986 majelis hakim mempertimbangkansebagai berikut ; Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukan gugatandi Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang
213 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 737 K/Pdt.SusPHI/2015perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusahatidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pakerja/serikat buruhatau pakerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 (dua)kali dalam tengang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundinganperundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan olehpara pihakpihak risalah perundingan, maka untuk hal ini JudexFacti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas
930 — 878 — Berkekuatan Hukum Tetap
masalahdari pihak Ustad Lihan munul;Bahwa berdasarkan = faktafakta tersebut, makaPenggugat dan atau kuasa hukum Penggugat tidakdapat membuktikan tentang keberadaan Surat PerjanjianPenyelesaian Investasi Dana untuk Perdagangan Intan,Tanggal 21 Februari 2010 sebagaimana yang didalilkanoleh Pihak Penggugat, maka dalil tersebut terkesanberlebinan, mengadaada dan dipaksakan;Bahwa Penggugat didalam Replikanya yaitu didalambagian eksepsi Poin 2 baris 11 hingga baris terakhir,mendalilkan bahwa namun hingga tengang
MASKANAT HAREFA.
Tergugat:
1.KEPALA DESA BAHO
2.AGUSWILMAN HASRAT HAREFA
77 — 38
Nomor : 141/19/Kep/008/2018tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Baho kecamatan Lotu KabupatenNias Utara atas nama Aguswilman Hasrat Harefa tanggal 26 November2018 (selanjutnya disebut Objek Sengketa II);Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi eksepsi yang diajukan Tergugat dan pokok perkara, terlebih dahulu akanmempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukumacara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai,kewenangan absolut Pengadilan, tengang
62 — 19
Bahwa obyek sengketa yang menurut penggugat sudah menjadi Sertipikat HakPakai No.46/Ketapang, diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 18102002, dan gugatana quo diajukan pada tanggal5112012, sehingga jika dihitung dari mulai diterbitkannyasertipikat obyek a quo (Tahun 2002) hingga gugatan ini diajukan (tahun 2012), maka sudahmelebihi tengang waktu 5 (Lima) tahun, oleh karena itu gugatan perkara a quo sangat patutmenurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima karena telah kadaluarsa
Terbanding/Jaksa Penuntut : Wahyu S, SH
65 — 34
kesempatan kepadaPenasehat Hukum Terdakwa untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yangdimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung dalam tenggangwaktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d tanggal 19 Juli 2012 sebelumberkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;hal 37 dari 45 halaman putusan No. 32/Tipikor/2012/PT.BdgMenimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding oleh PenasehatHukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tengang
Terbanding/Tergugat I : PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI Diwakili Oleh : Dr Bambang Hartono, SH., M.Hum dan rekan
Terbanding/Tergugat II : PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Pusat Cq PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Cabang Lampung Tengah Diwakili Oleh : Dr Bambang Hartono, SH., M.Hum dan rekan
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
157 — 56
08/Pdt.G/2020/PN Gns dalam tenggang waktuselama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan kepada DR.Hal 53 dari 55/halaman Pts No 98/Pdt/2020/PT.TJK.Nanang Solihin, SH.MH kuasa pemohon banding semula Penggugat melaluidelegasi Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam surat tanggalNovember 2020 Nomor: W9U7/1753/Hk.02/11/2020;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah diajukandalam tengang
PT. WIRAKARYA SAKTI diwakili oleh Hoesin (Direktur)
Tergugat:
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
514 — 496
Selanjutnya terhadap obyek sengketa yang diterbitkan tanggal 2Maret 2020, Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 20 Juli 2020, makamenurut Majelis Hakim pengajuan gugatan in litis masih dalam tengang waktuyang ditentukan oleh Pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986;Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa in casu merupakankewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dangugatan masih dalam tenggang waktu menggugat dengan demikian gugatanPenggugat memenuhi syarat formal sebuah
49 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rodiah Azwin untukmenggabungkan diri dalam perkara perdata Nomor 41/Pdt/G/ 2000/PN.Pbr; Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 41/Pdt/g/2000/PN.Pbrdilanjutkan; selasa tanggal 16 Januari dua ribu satu;Putusan Sela ini dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Riau PerkaraPerdata Nomor 67/Pdt/2002/PTR, Tanggal 9 November 2002, denganpertimbangan Hukumnya (tentang Hukumnya) sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi/Pembanding telah mengajukanpermohnan bandingnya dalam tengang waktu
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
MARHADI
329 — 229
Mustaring Tahir selaku pengadumenyatakan tetap pada pengaduannya, dalam arti tidakmencabut pengaduannya.Bahwa dari uraianuarian di atas Majelis Hakim berpendapatpengaduan sebagai syarat penuntutan tidak pidana zina sebagaimanadalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 ayat (1) Ke2 huruf aKitab UndangUndang Hukum Pidana dapat diterima karena telahdiajukan dalam tengang waktu yang dipersyaratkan sesuai ketentuanPasal 74 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan telahdiajukan oleh orang yang berhak
100 — 45
No. 1 Tahun1974 Tengang Perkawinan dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan hartabersama, maka majelis hakim perlu menjelaskan terlebin dahulu apa yangHal. 56 dari 65 hal. Put. No. 1148/Pdt.G/2016/PA.Tngdimaksud dengan harta bersama. UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 padaBab VII yang berjudul Harta Benda Dalam Perkawinan.
230 — 98
CASIRIN ternyata yang52memanggil saksi adalah HUSNI MUBAROK ( Teman saya satu Kampus di IAINBandung ) ;Bahwa setelah saksi dan terdakwa bertemu saling bercerita tengang keluarga dankegiatan seharihari sampai pada cerita tentang usaha saksi di bidang Pupuk Organikdan saksi cerita sedang kerjasama dengan temanteman di Bandung kemudian daricerita tersebut terdakwa nyambung cerita tentang keberhasilannya dengan Sadr.AHMAD MUKOWAM terkait dengan bidang Politik dan katanya dia sedang dipercayabeliau untuk
ADNAN HARIS ( Kades Tegalsari Barat) supaya saksikenal dan mudah untuk koordinasi untuk membantu mendampingi saksi dalam prosesmendapatkan bantuan;Bahwa setelah saksi dan terdakwa bertemu saling bercerita tengang keluarga dankegiatan seharihari sampai pada cerita tentang usaha saksi di bidang Pupuk Organik53dan saksi cerita sedang kerjasama dengan temanteman di Bandung kemudian daricerita tersebut terdakwa nyambung cerita tentang keberhasilannya dengan Sadr.AHMAD MUKOWAM terkait dengan bidang Politik
117 — 33
Putusan Nomor 40/G/2016/PTUNS RGdemikian perolehan tanah yang dimaksud telah dilakukan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;15.Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 540/Gembor atas nama Tergugatll Intervensi telah melewati tengang waktu 90 (sembilan puluh hari) sesuaidengan ketentuan Tata Usaha Negara (TUN) yang mana memberikankesempatan bagi pihak pihak yang merasa dirugikan atas adanyapenerbitan Serifikat tersebut untuk dapat mengajukan keberatan, dan jugapenerbitan SHM tersebut telah
86 — 50
danpuncaknya pada tanggal 14 Juni 2016 para Penggugat di berhentikan sehinggapara Penggugat menuntut hakhaknya akibat dari Pemutusan Hubungan Kerjatersebut oleh karenanya gugatan para Penggugat antara dalil posita denganpetitum gugatan saling berhubungan dan telah sesuai dengan hukum yang ada;Menimbang, bahwa akibat tidak adanya titik temu atau penyelesaianterhadap hakhak para Penggugat baik ditingkat bipartit dan di tingkatmediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undang undang No.2 tahun2004 tengang
AGUSTINUS MOSAKA, DKK
Tergugat:
DIREKTUR UTAMA PT. BERCA CAKRA TEKNOLOGI
102 — 43
supervisor13 15 Mei 1999 Rp. 9.534.523(Penggugat XIll)Situn Riyadi : Traffic Koordinator14 (Penggugat XIV) 01 Mei 2000 Rp. 5.932.900Suriyanto Business Manager15 01 Mei 2005 Rp. 20.346.557(Penggugat XV) Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT) yangdemikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),haruslah tetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku incassu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang
143 — 76
Februari 2017 yangpada intinya menjelaskan bahwa proses hukum terhadap Penggugat yangmenjadi dasar hukum dikeluarkannya Objek Sengketa dinyatakanmengandung cacat formil.Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya padaBagian V angka 3 sebagai berikut : Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan tata Usaha Negaratetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tengang