Ditemukan 1455 data
911 — 142
No. 113/PDT/2018/PT.BIN1) Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku;2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelakuatau;4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden),atau;5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruisttegen de zorgvuldigheid, welkwin het maatschappelijk verkeer betamtten aanzien van anders person of goed
145 — 387 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Atau : Bila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono),dengan mengadili menurut keadilan yang baik (naar geode justice recht doen).Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:.
268 — 348
KESUSILAAN YANG BAIK (GEODE ZEDEN)c. KETERTIBAN UMUM (OPEN BARE ORDE)Selanjutnya berpedoman pada PASAL 1320 (4) KUHperdata JunctoPasal 1337 KUHperdata telah membatasi PRINSIP KEBEBASAN,dengan menetapkan bahwa PARA PIHAK TIDAK DIBENARKANMEMBUAT KONTRAK DIATAS CAUSA YANG TERLARANG YAITUDILARANG OLEH UNDANG UNDANG atau berlawanan denganKESUSILAAN atau KETERTIBAN UMUM.
Supartiningsih
Tergugat:
1.Triska Damayanti, SH
2.Rina Fachrudin, SE
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
75 — 54
Adanya suatu sebab yang halal.Maksudnya adalah suatu kontrak haruslah di buat dengan maksud /alasan yangsesuai dengan hukum yang berlaku artinya tidak boleh bertentangan denganhukum .Bahwa menurut pasal 1335 jo pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwasuatu kausa di nyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang undangkesusilaan dan ketertiban umum .Suatu kausa di nyatakan bertentangan dengan undang undang , jika kausa didalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan kesusilaan( geode
59 — 19
Membebankan biaya perkara kepada Negara;ATAU apabila Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Rayanberpendapat lain, mohon sudilah kiranya memberikan putusan yang adil menurut keadilanyang baik ( naar geode justitie rechtdoen);Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yangpada pokoknya tetap dengan tuntutannya;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa terhadaptanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;Menimbang,
Terbanding/Penggugat I : ITING LATIEF
Terbanding/Penggugat II : HUSIN LATIEF
Terbanding/Penggugat III : SIURIWATY LATIEF
Terbanding/Penggugat IV : FADIL LATIEF
Terbanding/Penggugat V : CINDY PRICILIA
Terbanding/Penggugat VI : CYNTHIA PRICILIA
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA DESA CIMENYAN
Terbanding/Turut Tergugat III : CAMAT KECAMATAN CIMENYAN
Turut Terbanding/Tergugat II : E. ROHAYATI
Turut Terbanding/Tergugat III : Para Ahli Waris dari Endih bin Uri
119 — 64
Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum inidiartikan dalam arti yang seluasluasnya, yakni meliputihalhal sebagai berikut :(a) Perbuatan yang melanggar undangundang yangberlaku(b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin olehhukum si pelaku;(c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku;(d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan(geode zeden);(e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yangbaik dalam bermasyarakat untuk memperhatikankepentingan orang lain (indruist tegen dezorgvuldigheid
1.Lalu Ramli
2.Muttawib
3.Saprin alias Bapak Zakaria
4.Iron Hidayatullah
5.Adnan
6.Inaq Yunus
7.Bpk Supar
8.Muazzim alias H. Munawir
9.Saumin
10.Amrillah
11.Misbah
12.H. Musleh
13.H. Nasir
14.Fauzan alias M. Fauzan Muslim
15.H. Muslim
16.H. Zainudin
17.Saleh alias Amaq Hayat
18.H Jamaludin alias Ra uf
19.Janah
20.Rahman
21.Murniadi
22.H. Mahsun Yusuf
Tergugat:
1.PT ANGKASA PURA I
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3.KEMENTRIAN BUMN RI
4.GUBERNUR NTB
5.BUPATI LOMBOK TENGAH
6.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI RI
7.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Turut Tergugat:
1.KOMNAS HAM RI
2.KETUA DPRD PROVINSI NTB
3.KETUA DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH
166 — 105
Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden);e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.Perbuatan Tergugat 6 tidak memenuhi satu pun kriteria perbuatanmelawan hukum sebagaimana tersebut di atas.Adanya kesalahan dari pelaku:Kesalahan (schuldement) merupakan unsur yang harus ada dalamperbuatan melawan hukum.
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA WALHI
Tergugat:
PT. KUSUMA RAYA UTAMA
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Bengkulu
2.Kepala Balai Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wilayah Bengkulu Lampung
3.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
4.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
5.Bupati Bengkulu Tengah
966 — 2481
Perbuatan uang bertentangan dengan kesusilaan(geode zeden)e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baikdalam bermasyarakat untuk memperhatikankepentingan orang lain (indruist tegen dezorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeerbetaamt ten aanzein van ander person of goed)3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku :Perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsurkesalahan (schuldement)dalam melalsanakan perbutaan(PARA TERGUGAT) tersebut.
282 — 483 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat membayar segala biaya dalam perkara ini.ATAUapabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain mohon memberikanPutusan yang adil menurut keadilan yang baik (naar geode justitie recht doen).Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:KUASA KHUSUS DARI PARA PENGGUGAT KEPADA KUASA HUKUMTIDAK SAH SECARA HUKUM1.
66 — 43
Sejak tahun 1919, unsur melawanhukum ini diartikan dalam arti yang seluasluasnya,yakni meliputi halhal sebagai berikut :Halaman 159, Putusan No. 11/Pdt/2016/PT SMG1) Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku.2) Yang melanggar hak orang lain yangdijamin oleh hukum, atau3) Perbuatan yang bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, atau4) Perbuatan yang bertentangan dengankesusilaan (geode zeden), atau5) Perbuatan yang bertentangan dengansikap yang baik dalam bermasyarakatuntuk memperhatikan
PT. Kawasan Berikat Nusantara, Persero
Tergugat:
1.PT. Karya Citra Nusantara
2.Kemenhub Cq. Dirjen Perhubungan Laut Cq. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda
3.PT. Karya Teknik Utama
446 — 276
dan bertentangan dengankepatutan yang berlaku, hal ini sesuai dengan Arrest Lindenbaum vs Cohen,dimana Hoge Raad menyatakan pada putusan tingkat kasasi bahwaperbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar UndangUndang yangtertulis seperti ditafsirkan secara gramatikal, tetapi lebih luas dari itu,Perbuatan Melawan Hukum ada pada setiap tindakan yang melanggar hakorang lain, Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden)atau Perbuatan
361 — 1163
kontrak haruslah di buat dengan maksud /alasan yangsesuai dengan hukum yang berlaku artinya tidak boleh bertentangan denganhukum .Halaman 113 dari 141 Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT DPSBahwa menurut pasal 1335 jo pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatukausa di nyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang undangkesusilaan dan ketertiban umum .Suatu kausa di nyatakan bertentangan dengan undang undang , jika kausa didalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan kesusilaan (geode
389 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang sama yang mungkin menimbulkan kerugian ganda bagipara Tergugat, maka Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohonkepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menunda pemeriksaan inisampai terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap gugatan569, atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima (niet ontvantkelijk verklaard).Eksepsi Obscuur libelGugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena tuntutan Penggugat yangmenyangkut kehormatan/martabat dan nama baik (eer en geode
53 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
azasazashukum (onrechmatige daad) ialah membuat sesuatu atau tidakmembuat sesuatu (melalaikan sesuatu) yang: (a) melanggar hakorang lain, (b) bertentangan dengan kewajiban hukum (rechsplicht)dari yang melakukan perbuatan itu, (c) bertentangan baik dengankesusilaan maupun azasazas pergaulan kemasyarakatanmengenai penghormatan diri orang lain atau barang oranglain (Een handelen of nalaten, dat of inbreuk maakt op eensanders recht, of instrijd is met des daders rechtsplicht, of indruist,hetzij tegen de geode
1.THIMOTIUS SUFMELA
2.ALBINUS SUFMELA
Tergugat:
1.DANIEL AMTIRAN
2.KEMONINFO DIRJEND SDP POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I KUPANG
3.PT. DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO
4.NIKODEMUS LAKA
5.BESJA CONDRAT MARKUS
6.EDUARD BIUTBISI
7.YANSEM AMTIRAN
8.YEVERA BABIS
9.ALFONS AMTIRAN
10.BENYAMIN BUAN
11.OSIAS TAMONOB
12.YOHANES KASE
13.BENYAMIN BAUN
14.H. SANDRENG
15.PESANTREN HIDAYATULLAH
16.MARTARIN H TAEK MARKUS
17.AFRIT TOBIAS DETANELU
18.CHRISTOFEL TAEK
19.HEDEN ONAS
20.YULIANUS KANA
21.YERMIAS KANA
22.SUKANDA
23.ALI ANTONIUS
24.ASBEL LAIBOIS
25.TAROCI BABIS
26.PAUD MELATI II BATAKTE
27.BONI EX AMTIRAN
28.DANCE PACE PALO
29.OKTOVIANA ATIN
30.HENDRIK ATIN
31.CHRISTIAN PAPI NENO
32.YUNUS A. LAO
33.YOHANIS SANIT
34.YUNUS KOLE
35.SARLIN LAIBUIS
36.YOKMAN LAIBUIS
37.DAVID BANGKOLE
38.ABIATAR TOAMNANU
39.PAULINA TOAMNANU
40.DAUD SUNI
41.THOMA
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
2.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Kupang
118 — 55
Menurut Meyers dalam bukunyaAlgemene Begrippen mengemukakan:Hak subjektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan olehhukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungikepentingannya.3) Bertentangan dengan Kesusilaan (geode zeden).Kaidah kesusilaan diartikan sebagai normanorma sosialdalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima olehanggota masyarakat sebagai/dalam bentuk peraturanperaturan hukum yang tidak tertulis.
Terbanding/Tergugat : PT BANK CIMB NIAGA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : SUYANTO TJIPTA WIDJAYA
237 — 197
Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku; c.Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; d.Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden)e.
252 — 726
membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada masingmasing tenagakerjanya (Para Penggugat) terhitung sejak putusan mempunyai kekuatanhukum tetap;Halaman 68 dari 159 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2015/PN Pik10.Menghukum Tergugat membayar segala biaya dalam perkara ini.ATAU apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain mohon memberikanPutusan yang adil menurut keadilan yang baik (naar geode
217 — 371
Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden).atau4. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalammasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. (J.Satrio, SH., Tindakan Melawan Hukum Dalam Gugatan Perdata,Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: Cet. Ke. I, 2005, Hal. 6).b.
579 — 389 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 715 kK/Pdt.SusKPPU/2018Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq Majelis Hakimpemeriksa perkara berpendapat lain, Pemohon memohonkan putusan yangsebaikbaiknya (naar geode justitie recht doen) atau putusan yang adil danpatut menurut hukum (ex aequo et bono);PT ANDINI AGRO LOKAMenimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata Pemohon Kasasitelah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas PersainganUsaha Nomor 10/KPPU1I/2015 tanggal 22 April 2016 yang amarnya sebagaiberikut
455 — 608
Perobuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden);atauHal. 79 dari 185, PUTUSAN Nomor: 229/PDT.G/2018/PN.JKT. Sel.4. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;c.