POKJA), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PA (PenggunaAnggaran);Bahwa menurut Saksi alasanalasan yang dapat menyatakan lelang gagalyaitu apabila seluruh penawaran tidak memenuhi syaratsyarat yang telahditentukan, apabila tidak ada yang melakukan penawaran, apabilasanggah dan evaluasi benar atau terbukti dan adanya KKN (Korupsi Kolusidan Nepotisme);Bahwa apabila ada indikasi pelanggaran maka harus dibuktikan terlebihdahulu;Bahwa jawaban dari Kelompok Kerja (POKJA) pada sanggahan harusdijawab secara subtantif

Pada pokoknya surat tersebut tidak subtantif dan tidakmenjawab atau memperbaiki koreksi yang telah dilakukan oleh DewanPengupahan Provinsi Jawa Barat (Depeprov) terkait UMSK KabupatenBekasi (vide Bukti T.7 dan pengakuan Tergugat dalam dalil Jawabanhalaman 10 );Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020, DPK Apindo Kabupaten Bekasi berkirimsurat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaBarat terkait respon dari Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bekasi, yang intinya

3) tersebut diatasterdapat frase dapat yang artinya ketentuaan/kalimat tersebut tidaklah bersifatwajib, dikarenakan terdapat kata dapat yang berarti sebuah pilinan bagi MenteriPerdagangan/Tergugat untuk menggunakan atau tidak mengunakan usulan darigubenur untuk memberhentikan Anggota BPSK;Menimbang, bahwa dengan tidak adanya usulan dari Gubenur untukmemberhentikan Aggota BPSK tidaklah tindakan Tergugat dalam mengeluarkankeputusan yang menjadi obyek sengketa a quo mengandung cacat prosedurmaupun subtantif

Karena hakhak asasi manusia itujaun dari administratif dan prosedural tetapi aparatur tersebutmenekankan pada kebenaran subtantif. Misalnya Ahli adalah bernamaNinik, umurnya 21 tahun dalam KTP, secara KTP umur Ahli benar tetapiKTP tersebut tidak sesuai dengan faktanya.

Kalau kita tidak bisamembuktikan dalam kasus ini mengenai fakta dari subtantif maka kitajuga termasuk membiarkan atau membenarkan aktifitaskatifitas yangmengedepankan administratif dan prosedur;Bahwa proses rekruitmen legal dikhawatirkan belum tentu aman, makadalam rancangan UndangUndang yang terbaru dalam PT KILM kamimenggunakan kata aman. Yang dimaksud aman adalah ketikarekruitmen itu dilakukan oleh pejabat yang memiliki Kewenanganmelakukan rekruitmen.

yang terletak di JalanHalaman 155 dari 161 hal PUTUSAN NO.14/Pdt.G/2011/PN.DUMSimpang Murini, RT.03 Swasembada, Kelurahan Guntung, Kecamatan Medang Kampai,Kota Dumai, Propinsi Riau sebagai bahagian tidak terpisahkan dari tanah miliknyasebagaimana dimaksud dalam Akta Pengikatan Jual Beli dan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Majelis berpendapat maka secara yuridis formil dan subtantif pada satu sisi Tergugat tidakbisa membuktkan dalildalil sangkalannya sementara

2018/PTUN.MksUndang untuk bertindak sebagai pihak yang mengesahkan apakahketerangan Kepala Desa itu bersifat Deklaratoir saja jadi yang membuatsubtantif itu kalau dilakukan oleh dan dihadapan Pejabat PPAT karena hal itusudah Limitatif dijelaskan dalam peraturan perundangundangan ;Bahwa menurut ahli dalam bukti P4 dan P10 yaitu berupa surat pernyataandimana Kepala Desa Wawondula bertanda tangan dalam surat tersebut yaituKepala Desa yang bertandatangan dalam surat tersebut sifatnya Deklaratoirbukan subtantif

selama ini yang terjadi hanya keteranganketerangan kepala desasaja dan itu harus dilihat secara berjenjang apakah ada penyerahankewenangan karena pemilik kewenangan itu adalah pemerintah daerah yaituBupati atau Walikota dan masyarakat hukum adat juga diberikan kewenanganitu yang dalam prakteknya selalu kepala desa saja yang bertandatanganpadahal kepala desa bukanlah pejabat yang diberikan kewenangan olehundang undang untuk memberikan keterangan tetapi oleh karena sifatketerangan itu tidak bersifat subtantif

hanya bisa dijadikan sebagai dasaruntuk menjadi saksi bahwa kepala desa ini dianggap yang lebih tahu lokasitanah itu jadi surat keterangan tanah yang diberikan oleh kepala desa tidakdikenal dalam sisitem hukum tanah di indonesia dan oleh masyarakatdipersepsikan sebagai milik dan hal ini adalah sangat keliru karena suratketerangan kepala desa tidak bersifat subtantif tetapi hanya bersifatdeklaratoire, jadi kKewenangan yang ada pada kepala desa yang dahulunyaada pada Camat untuk memberikan surat keterangan

Bugianto sebagai Ketua Pengurus (aquo sebagaiTergugat II) dimana saat ini sedang memasuki agenda Pembuktian;Maka dengan adanya kepentingan yang secara subtantif mempunyalpokok yang sama antara gugatan Perbuatan melawan Hukum diPengadilan Negeri Bogor dengan register perkara Nomor4/Pdt.G/2020/PN.Bgr dengan gugatan Sengketa Tata Usaha Negaradengan Perkara Nomor : 28/G/2020/PTUN.JKT, hal demikian dapatberdampak adanya dua keputusan dalam peradilan yang berbedadan berpotensi saling berbenturan antara

Karena hakhak asasi manusia itujaun dari administratif dan prosedural tetapi aparatur tersebutmenekankan pada kebenaran subtantif. Misalnya Ahli adalah bernamaNinik, umurnya 21 tahun dalam KTP, secara KTP umur Ahli benar tetapiKTP tersebut tidak sesuai dengan faktanya.

Kalau kita tidak bisamembuktikan dalam kasus ini mengenai fakta dari subtantif maka kitajuga termasuk membiarkan atau membenarkan aktifitaskatifitas yangmengedepankan administratif dan prosedur;Bahwa proses rekruitmen legal dikhawatirkan belum tentu aman, makadalam rancangan UndangUndang yang terbaru dalam PT KILM kamimenggunakan kata aman. Yang dimaksud aman adalah ketikarekruitmen itu dilakukan oleh pejabat yang memiliki Kewenanganmelakukan rekruitmen.

Tergugatberserta Badan Pertanahan Nasional dan Panitia Pemeriksaan Tanah Bpada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur TIDAKMELAKUKAN VERIFIKASI data fisik dan data yuridis dengan cermat,sehingga menyebabkan kerugian pada Penggugat yang memiliki konsesipertambangan, khususnya Panitia Pemeriksaan Tanah B pada KantorWilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur yang telahmengeluarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B yang dimaknaidengan produk yang CACAT PROSEDUR dan CACAT SUBTANTIF

(Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyakRp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).Menimbang, bahwa di dalam Perma Nomor 1 tahun 2020 tidakmengatur secara jelas apabila ternyata terhadap kerugian negaraselurunnya telah dilakukan pengembalian dan dengan turut pulamempertimbangkan halhal yang meringankan lainnya yang telahdisebutkan di atas yang juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimTipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, agar dicapai tujuan penegakanhukum yaitu tercapainya keadilan yang subtantif

Pengantar tanggal.September 2017: Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017, Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Semester 1 Tahun Anggaran 2017, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I Tahun Anggaran 2017 (asli);

Kemudianketika melaksanakan kegiatankegiatan pengadaan barang / Jasasemua keputusan teknis pengadaan ada dihijau muda, sedangkan hijautua tugasnya melakukan pengujian tetapi administratif ;Bahwa kemudian ketika melakukan pengadaan barang dan jasa yanghijau muda akan melakukan kontrak untuk mendapatkan barang, ketikabarang diperiksa ternyata barang benar, kemudian akan meminta untukmembayar, kemudian~ dilakukan pengujian subtantif berkasdikumpulkan lalu pengujian berikutnya bersifat administrative

, pendapat Ahli, setiapbagian mempunyai kewenangan masingmasing yaitu kewenanganuntuk melakukan pengujian sesuai dengan tugas masingmasing yakniyang Subtantif akan memeriksa barang, yang administrative akanmelakukan tugas sesuai dengan patokannya, yang manajerial akanmelihat sesuai dengan kewenangan manajerialnya ;Bahwa KPA tidak perlu melihat isi kontrak, kenapa..?

Hal ini sesuai dengan adagium point d interest,poin daction;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif adalah adanya nilaiyang harus dilindungi oleh hukum yang diukur dengan ada tidaknya hubunganantara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yangmenjadi objek sengketa, selain itu kKepentingan juga berkaitan dengan adakahsuatu hak dari orang yang bersangkutan tersebut yang terlanggar oleh tindakanBadan atau Pejat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan keputusan yangmenjadi

Penggugat kabur karena tidakmenyebutkan batasbatas tanah dengan menghubungkan PenerapanYurisprudensi Putusan Nomor 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 danPutusan Nomor 1559K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984, dalam hal iniTergugat I, Ill dan IV tidak cermat dalam menggunakan dalildalil Yurisprudensiyang tidak sesuai penempatannya, bahwa dalam praktek ilmu hukum secarajelas diuraikan oleh para ahli dalam menerapkan suatu dasar hukumdiantaranya harus didasari dengan Asas Materiil/Prinsipprinsip subtantif

Melakukan penghitungan atas honor yang tidak diterima oleh satuanlingkungan setempat (SLS).Menghiung jumlah kerugian keuangan Negara.Bahwa secara prisip setiap uang yang bersumber dari keuangan Negaradan telah dikeluarkan dari kas Negara apabila tidak diterima oleh yangberhak atau tidak sesuai dengan peruntukanya maka harus dikembalikan keNegara.Bahwa pada kasus sisa Upah Kinerja dan honor SLS di kantor BPS Buoltahun 2010 secara definitive memang sudah dipertanggungjawabkan olehbendahara, namun secara subtantif

Karena hal yang demikian adalah bagianyang subtantif dalam gugatan tersebut;Bahwa dalil pada angka (7) semestinya ditolak, karena dalam gugatanpenggugat tidak menyebutkan adanya hutang bersama;Bahwa Replik dalam pokok perkara, tersebut tidak berdasar dan patutuntuk ditolak atau sekurangkurangnya tidak dapat diterima;Dalam Rekonvensi1.Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi/Pengugat Rekonvensi, dengantegas menolak dalildalil Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,kecuali yang secara nyata dan

Bahwa begitu juga mengenai eksepsi tentang umur, alamatdan/ atau pekerjaan TergugatTergugat haruslahdikesampingkan sebab secara subtantif TergugatTergugattelah menghadiri persidangan atas surat panggilan/ relaaspengadilan dan telah pula mengajukan jawaban atas dalilgugatan pada Penggugat sebagai ahli waris yang mustashakdari alm.

Utara berbatas dengan Jalan Usaha Tani, dahulu dengan Bidoya, NeliBarat berbatas dengan Jalan Usaha TaniSelatan berbatas dengan Tanah Penggugat SHM No. 02007Timur berbatas dengan Jalan Usaha TaniDimana patut dipertanyakan kesalahan penulisan nomor sertifikat yangsangat subtantif namun terjadi kelalaian yang dilakukan oleh seorangprofesional dalam sebuah Gugatan.

Menimbang, bahwa subtansi Objek Sengketa a quo sesuai denganketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria adalah meliputi: a. pengukuran,perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hakhak atas tanah danperalihan hakhak tersebut; c. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yangberlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;Menimbang, bahwa secara subtantif, penerbitan sertipikat padaprinsipnya adalah penerbitan keputusan tata usaha negara berbentuk

Nahkoda yang pertama melakukan recruitment meskipun ABKtersebut telah berpindah ke Nahkoda lain, ia tetap bertanggungjawab;Bahwa Walaupun dokumendokumen seperti seaman book dan passport para ABK lengkap,tidak menutupi tidak adanya kesalahan karena yang secara administratif sudah lengkap,namun belum tentu secara subtantif benar.